Hal itu disampaikan anggota DPRD Pati, Didin Syafrudin. Menurutnya, ia seringkali menerima keluhan petani mengenai masalah pupuk. Sejauh ini persoalan pupuk subsidi yakni stok terbatas dan alokasinya tiap tahun dikurangi dari pemerintah pusat.

“Ditanya soal pupuk dimana-mana. Jumlahnya yang ada belum sesuai dengan yang diharapkan petani. Petani masih kesulitan, ini yang sering saya terima dari masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan pupuk subsidi ini juga menjadi bahan diskusi di kalangan anggota DPRD Pati utamanya di Komisi B. Hanya saja kebijakan pupuk subsidi merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Sebagaimana untuk diketahui, data dari Dinas Pertanian Kabupaten Pati, alokasi pupuk subsidi pada tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibanding tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati pada tahun ini menerima kuota pupuk subsidi jenis Urea dari pemerintah pusat sejumlah 21.461 ton. Padahal di tahun sebelumnya daerah menerima 42.617 ton.

Sedangkan jenis pupuk NPK di tahun 2024 Kabupaten Pati menerima alokasi 15.844 ton. Sedangkan tahun sebelumnya mendapatkan 25.966 ton. (ADV)

Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin menyampaikan ketiga fraksi tersebut yaitu PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), serta partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

“Ada tiga fraksi melakukan pergeseran alat kelengkapan. Di PDI Perjuangan ada Joko Wahyudi, sebelumnya menjadi anggota Banggar (Badan Anggaran) diganti Bu Siti Aisyah selaku Sekretaris Komisi D,” ucap Ali kepada wartawan usai rapat paripurna, Jumat (25/8) kemarin.

Joko Wahyudi, kata dia digeser ke Badan Musyawarah (Bamus). Selanjutnya dari PKB, Bambang Susilo selaku Ketua Komisi A sebelumnya menjadi anggota Badan Anggaran digeser ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

Selanjutnya, Ketua fraksi Gerindra yang dulunya dijabat oleh Astori kemudian diganti politisi muda asal Juwana, Yeti Kristianti.

Menurut Ali Badrudin, pergantian dan pergeseran di tubuh alat kelengkapan merupakan hal wajar. Selain itu, hal ini dimaksudkan agar kinerja mereka semakin lebih baik.

Pergantian dan pergeseran wajib disampaikan serta ditetapkan dalam rapat paripurna. Karena, Ali mengatakan harus dibarengi dengan penyesuaian pada peraturan DPRD Pati.

Pergeseran ini merupakan permintaan dari masing-masing fraksi. Sementara pimpinan dewan hanya menyetujui permintaan tersebut. Alasan dilakukan pergeseran agar mereka tidak jenuh, atau (mungkin) karena mau fokus ikut nyaleg,” tandasnya.(Adv)

Pembentukan Raperda koperasi sebagai jawaban pemerintah serta jajaran legislatif untuk menjawab kebutuhan masyarakat khususnya terkait dengan pemberdayaan koperasi.

Pembahasan Raperda Koperasi salah satunya datang dari fraksi Gerindra. Menurut anggota dewan dari Fraksi Gerindra peran koperasi cukup strategis bagi pengembangan potensi ekonomi masyarakat secara umum serta berdampak positif pada kemajuan ekonomi daerah.

“Koperasi mempunyai peranan yang penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi daerah,” sebut fraksi Gerindra berkait dengan pandangannya soal Raperda tentang Perkoperasian.

Oleh karena itu, diperlukan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi guna terciptanya peluang berusaha yang kondusif yang mampu mewujudkan peran serta yang optimal dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Pati.

Lebih lanjut, diungkapkan dengan adanya pedoman hukum pada pengelolaan koperasi, fraksi Gerindra meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) bersama Dinas Koperasi dan UMKM (Dinkopumkm) agar betul-betul mengatur mengenai mulai pembinaan, pengawasan, serta memfasilitasi tata kelolanya.

“Dari pedoman peraturan tersebut, nantinya dapat menghindarkan dari terjadinya kasus-kasus koperasi yang menggelapkan dana masyarakat (misalnya),” jelasnya.

Sedangkan dalam hal laporan periodik, fraksi Gerindra juga meminta Dinkopumkm dapat melakukan evaluasi yang sungguh-sungguh. Termasuk memberikan tanggapan atas laporan tersebut. Sehingga koperasi dapat melakukan evaluasi dan pembenaran.(Adv)

“Adanya pajak dan retribusi daerah pada hakekatnya menguatkan prinsip desentralisasi keuangan daerah dan merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata fraksi Demokrat dalam pandangannya soal Raperda Pajak dan Retribusi Daerah.

Pajak dan retribusi itu nanti akan dipungut oleh pemerintah daerah dan akan kembali lagi ke masyarakat melalui sejumlah pembiayaan berbagai program kegiatan.

Partai berlambang Mercy itu melanjutkan bahwa pemerintah pusat mendelegasikan sebagian haknya memungut pajak kepada daerah untuk dimanfaatkan bagi pembangunan daerah serta memberi ruang bagi daerah mengelola APBD secara mandiri dan bertanggung jawab.

Untuk saat ini, DPRD Kabupaten Pati telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) I sebagai alat kelengkapan dewan guna membahas Raperda Pajak dan Retribusi Daerah. Pansus I tersebut diketuai oleh Dhimas Tole Danutirto.

Dalam pembahasan Raperda ini, fraksi Demokrat menekankan akan memperhatikan segala masukan serta saran konstruktif. Sehingga ketika menjadi sebuah Perda membawa manfaat serta kesejahteraan masyarakat.

“Terkait kewajiban masyarakat membayar berbagai macam pajak dan retribusi, Pemda dan DPRD akan memperhatikan berbagai masukan serta saran masyarakat,” lanjutnya.

Ditambahkan, Raperda Pajak dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber PAD yang memiliki peranan cukup strategis dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diperuntukkan bagi kemakmuran masyarakat.(Adv)

Sebelumnya, Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro telah menjelaskan prakarsa kedua Raperda tersebut untuk ditindaklanjuti serta dibahas bersabda sesuai dengan tahapan yang berlaku.

Menyikapi kedua Raperda tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menyetujui Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Raperda Perkoperasian untuk dibahas lebih lanjut hingga ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Pati.

Pembahasan ini mengacu pada perkembangan hukum yang ada. Karena Pemerintah Pusat telah memerintahkan Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Ketetapan ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah. Sehingga daerah harus membentuk aturan sesuai dengan undang-undang.

“Harapannya Perda itu mampu mengatur dan mengoptimalkan pajak daerah, yang nantinya memiliki manfaat besar pada masyarakat dan kemajuan pembangunan,” tulis Pandangan Umum fraksi PDI Perjuangan.

Di sisi lain, Raperda Koperasi nanti menjadi landasan hukum agar koperasi di Kabupaten Pati mampu berkembang serta lebih luas berdampak pada perekonomian kemajuan masyarakat.

“Untuk Raperda tentang Perkoperasian, kami juga berharap nantinya akan mengatur secara jelas mengenai perlindungan, pemberdayaan, dan pengembangan koperasi hingga tercapai tujuannya sesuai amanat Undang-undang Nomor 52 Tahun 1992,” tambah fraksi PDI Perjuangan.

Oleh sebab itu, mengingat pentingnya peraturan mengenai pajak daerah hingga koperasi. Maka fraksi PDI Perjuangan DPRD Pati akan mengawal pembahasan dua Raperda ini melalui wakil-wakilnya di Panitia Khusus (Pansus).(Adv)

Dia mengaku khawatir, jika hak atlet tersebut tak segera dipenuhi maka akan berdampak buruk ke depannya baik bagi cabor hingga atlet serta regenerasi selanjutnya.

“Semoga pihak pengurus cabang olahraga (Cabor) atau yang berwenang segera memenuhi kewajiban ini. Sebab kita harus menjaga agar hal ini tidak menjadi preseden buruk di masa yang akan datang. Sebab kita tak ingin atlet kehilangan kepercayaan pada kita,” terangnya, beberapa hari lalu.

Menurutnya, dia juga mempunyai rasa tanggung jawab bersamaan agar hak tersebut dioenuhi. Karena, kata dia pihaknya juga terlibat aktif di berbagai cabang olahraga. Sehingga, diharapkan pemenuhan hak tersebut memompa semangat para atlet.

Kendati demikian, hingga sekarang ini dirinya mengaku belum tahu persis bagaimana skema bonus yang akan diberikan nanti. Menurutnya, terpenting bukan skema pembagian, melainkan komitmen pemerintah terhadap hal tersebut.

“Saya merasa prihatin jika bonus yang dijanjikan kepada atlet tidak dapat segera direalisasikan. Terpenting adalah menunjukkan komitmen kita dalam memenuhi janji ini. Kita harus menghindari situasi di mana atlet merasa kecewa dan meragukan komitmen kita,” papar Joni selaku wakil Ketua I DPRD Pati itu.

Dia menambahkan tidak apa-apa seperti skema pembagian bonus dilakukan secara bertahap oleh pemerintah karena dengan alasan kemampuan anggaran. Namun pihak terkait Pemerintah Daerah harus segera mengumumkan jadwalkan tersebut.

Selain itu, pihaknya berterimakasih kepada atlet Kabupaten Pati yang telah turut serta berjuang untuk dan mengharumkan nama Kabupaten Pati dengan memperoleh prestasi luar biasa.(Adv)

Ali mendorong Henggar mampu menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh demi masyarakat Kabupaten Pati. Di mana setiap ada masukan serta saran konstruktif sekecil apapun harus direspon dan diakomodir.

“Saya ingin mengingatkan Pak Pj untuk berlaku tegas, berani, dan menjunjung tinggi integritas, serta yang tak kalah penting adalah mau mendengarkan masukan dan saran dari masyarakat,” kata Ali, kemarin.

“Penting untuk kami ingatkan juga tidak peduli seberapa kecil keluhan yang disampaikan masyarakat, kita harus segera meresponnya,” tambah Ketua DPRD.

Sebelumnya, Ketua DPRD Pati diminta untuk mengusulkan tiga nama calon Pj Bupati Pati oleh Kemendagri. Ada tiga nama yang diusulkan kala itu, masing-masing Henggar Budi Anggoro selaku Pj sebelumnya.

Kedua, lanjut dia Teguh Widyatmoko selaku Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) serta ketiga Bambang Santoso selaku sekretaris DPRD Kabupaten Pati. Dari ketiga nama usulan tersebut, akhirnya Henggar diangkat kembali meneruskan kepemimpinannya di Bumi Mina Tani.

“Kami diminta mengusulkan tiga nama sebelumnya, dan kami sudah usulkan. Tetapi bahwa keputusan akhir itu sepenuhnya berada di bawah kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” dia menerangkan.

Dalam kesempatan itu, dirinya juga memberikan ucapan selamat kepada Henggar Budi Anggoro atas diangkatnya kembali jadi pimpinan daerah melalui Surat Keputusan oleh Gubernur Jawa Tengah.

“Saya mengucapkan selamat kepada Henggar jadi Penjabat Bupati Pati kembali berdasarkan Surat Keputusan (SK) gubernur Jawa Tengah. Pak Henggar mendapat amanah jadi perpanjangan Penjabat di Pati,” tandasnya.(Adv)

Ada cukup banyak peran BBI, di antaranya adalah teknik perbenihan, distribusi benih, memperbanyak indukan, hingga melestarikan sumber daya ikan di Kabupaten Pati.

Hal itu diketahui dari laporan Banggar DPRD Kabupaten Pati tentang hasil pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun anggaran 2024.

“Catatannya yaitu dari Komisi B meminta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) memaksimalkan Balai Benih Ikan (BBI) yang ada di Kabupaten Pati,” terang laporan Banggar.

Terpisah, Plt Kepala DKP Pati, Teguh Widyatmoko menyebutkan ada beberapa BBI yang tersebar di wilayah Kabupaten Pati. Yaitu di Dororejo Tayu, Tlogowungu, Kayen, Sukolilo, hingga Margomulyo Margoyoso.

“Balai tersebut menerapkan perbenihan yang dominan dibudidayakan adalah ikan Nila. Dari BBI itu mayoritas yang dikembangkan budidaya benih ikan Nila Salin,” kata Teguh dikonfirmasi, Jumat (25/8/2023).

BBI selaku unit pelaksana teknis daerah sebagai sarana pemerintah daerah untuk menghasilkan benih ikan yang berkualitas tentu diharapkan mampu memberi pelayanan sesuai tupoksinya untuk memberdayakan masyarakat.

“Dominan ikan nila yang dikembangkan. Dari BBI mayoritas membudidayakan nila salin. Kami akan berupaya dengan kemampuan serta potensi yang kami miliki. Sehingga kapasitas serta produksi benih itu juga meningkat,” tandasnya.(Adv)

Dia menilai perlindungan seni dan budaya adalah upaya untuk menjaga, merawat, dan melestarikan warisan budaya tak berwujud fisik, seperti tradisi lisan, pengetahuan, tarian, ritual, dan praktik-praktik budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi.

“Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa warisan budaya ini tetap hidup dan relevan bagi masyarakat di masa kini dan masa mendatang,” tanggapan fraksi Nasdem terhadap Raperda yang tengah dibahas itu.

Dia menekankan usaha melestarikan seni dan budaya di daerah merupakan tanggung jawab bersama dari semua pihak sesuai di bidangnya. Dalam hal ini DPRD menyiasati dengan membentuk peraturan yang nantinya sebagai acuan pemerintah dalam melestarikan seni budaya.

Sejalan dengan pelestarian seni budaya terus hidup, maka akan berdampak pada masyarakat. Baik berkaitan dengan identitas, jati diri suatu komunitas, daerah hingga diharapkan peraturan itu dapat membawa manfaat bagi perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

Sehingga setelah peraturan tersebut diundangkan, maka ada kewajiban pemerintah untuk melindungi, memfasilitasi, sampai dengan pendanaan guna seni budaya tradisional tetap berkembang.

“Pemerintah memiliki peran krusial dalam perlindungan seni dan budaya dengan mengakui secara resmi, memberikan perlindungan hukum, dan mengalokasikan pendanaan untuk elemen elemen budaya. Melakukan program pendidikan, pelatihan, pameran budaya, dan pendanaan proyek pelestarian,” tambahnya.

Fraksi Nasdem prinsipnya mendukung adanya Raperda ini untuk dibahas ke tahapan selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku.(Adv)

Sampah tersebut jika tak diolah maka akan menimbun persoalkan baru, seperti penumpukan hingga menyempitnya lahan. Sehingga nantinya agar bisa dimanfaatkan kembali, salah satunya yaitu diolah menjadi briket.

“Catatan Banggar bagi DLH perlu adanya pabrik pengelolaan sampah di Kabupaten Pati, agar sampah bisa dimanfaatkan kembali salah satunya briket sampah,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala DLH Pati, Tulus Budiharjo menyatakan bahwa investor Australia bersedia bekerjasama dengan Kabupaten Pati untuk keperluan tersebut. Bahkan, Jumat (25/8) hari ini pihaknya melakukan pra MoU dengan perwakilan investor.

“Tadi perwakilan ke sini, kemudian kita mencermati untuk melakukan pencermatan pra MoU dengan perusahaan dari Australia. Yang di Indonesia itu ada perusahaan PT Avanil Bintang Energi dengan disupport dari Australia Infinity Echo Solution sebagai investor,” kata dia.

Lebih lanjut, kata Tulus rencananya perusahaan itu akan mengolah sampah yang ada di TPA Sukoharjo, Kecamatan Margorejo. Dia menekankan agar pemerintah bisa secepatnya mengkaji kerjasama dengan investor Australia.

Di samping itu, dia melanjutkan bahwa perusahaan yang bersangkutan harus segera kelengkapannya persyaratan administrasi dan syarat teknis. Dengan semua persyaratan dilengkapi, maka semakin cepat terealisasi.

“Ini baru proses pra MoU, iya rencananya bekerjasama secepatnya. Sepanjang persyaratan administrasi dilengkapi, syarat teknis juga dilengkapi, kita mencoba secepatnya ini terealisasi. Sampah diolah briket untuk pengganti bahan batu bara. Nah nanti Pemkab tidak mengeluarkan biaya apapun. Kita hanya ditempati, kemudian akan ada bagi hasil, karena dipihakketigakan,” tandasnya.(Adv)