Hal ini terungkap saat sejumlah mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) beraudiensi dengan pimpinan DPRD Pati, Kamis (8/9/2022) pagi tadi. Nur Khoiriyah, salah satu mahasiswa PMII, mempertanyakan peran partai politik terhadap kebijakan BBM.

Dirinya menyoroti PDI Perjuangan misalnya, getol sekali menyuarakan aspirasi rakyat kecil, dan dengan tegas menentang kenaikan BBM. Tetapi saat ini, sebagian besar partai diam saja.

“Di tahun 2013 dari partai PDI perjuangan tidak setuju ketika terjadi kenaikan BBM, tapi sekarang yang terjadi penolakan itu hanya dilakukan oleh beberapa partai saja. Tetapi sekarang kenapa yang menolak setahu saya hanya Demokrat, dimana partai yang lain,” tanya dia dihadapan para pimpinan DPRD Pati.

Kaitannya dengan kebijakan dinaikkan harga BBM ini ia mengakui kewenangan berada di pemerintah pusat. Kendati demikian, lantas partai yang di daerah tidak bisa melakukan apa-apa. Menurutnya, aspirasi dan suara rakyat kecil bisa disampaikan kepada pimpinan di pusat.

Padahal, kata Khoiriyah, melambungnya BBM subsidi ini menyebabkan inflasi, tingginya angka pengangguran, bahan pokok naik. Maka, dirinya mendorong DPRD yang notabenenya di daerah menyampaikan ke pusat.

Yang terjadi saat ini inflasi, angka kemiskinan membengkak, bahkan juga banyaknya angka pengangguran, tapi kenapa pemerintah tetap menaikkan harga BBM bersubsidi. Apakah dengan adanya kenaikan BBM ini, semua Parpol sependapat, dan kenapa Parpol tidak ada yang bergerak untuk melakukan penolakan,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua III DPRD Pati, Muhammadun berpendapat bahwa partai dibagi dalam dua, yaitu dalam lingkaran pemerintah dan luar lingkaran sebagai oposisi. Wajar jika ini dimanfaatkan oleh partai luar pemerintah untuk mencari muka dihadapan masyarakat.

Selain itu, dirinya berpendapat kaitannya dengan naiknya harga BBM subsidi pemerintah telah menimbang secara matang akibat dampak yang ditimbulkan di belakangnya.

“Peran partai, di Indonesia ada partai yang mendukung dan tidak mendukung, masing-masing mencari muka dihadapan masyarakat,”Katanya.

Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi nampaknya hanya mendapat perhatian dari beberapa Partai Politik saja. Hal itu menyusul lantaran tidak banyak Parpol yang menolak dengan kenaikan harga BBM yang saat ini berdampak ke masyarakat.

“Pemerintah menaikkan harga BBM bukan begitu saja, dan Kemenkeu menyatakan itu cara terakhir yang dilakukan dengan sangat berat,” jawab Muhammadun.

Kendati demikian, ia berjanji bahwa aspirasi ini akan diyampaikan ke pusat sesuai dengan mekanisme yang berlaku baik melalui jalur partai maupun melalui DPRD.(adv)

Kenaikan harga Pertalite dari yang saat ini hanya Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Kemudian harga Solar subsidi yang semula Rp5.150 pwr liter naik menjadi Rp 6.800 per liter. Sedangkan harga Pertamax dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.

Mandor SPBU Growong, Kecamatan Juwana, Harto mengatakan dirinya mengetahui ini langsung dari informasi PT Pertamina Persero. Perseroan mengimbau agar SPBU menjual BBM subsidi menyesuaikan kenaikan harga tersebut.

“Memang benar nanti pukul 14.30 WIB maksimal 15.00 WIB harga BBM sudah naik. Imbauan dari Pertamina sebelum batas waktu yang ditentukan SPBU menjual dengan harga normal atau ketika sebelum ada kenaikan,” katanya.

Ia mengaku kenaikan harga BBM subsidi ini membuat masyarakat panik sehingga mereka berduyung-duyung ke SPBU. Ini membuat antrian di SPBU Growong mengekor.

“Antrian pembelian BBM sangat panjang menjelang kenaikan harga BBM ini,” jelas Harto.

Di sisi lain, Presiden Jokowi dalam konferensi persnya di Istana Negara, Sabtu (3/9/2022) mengatakan, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Dirinya menyatakan ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi.

Namun, kata Jokowi anggaran subsidi dari APBN tahun 2022 telah meningkat hingga 3 kali lipat dari yang semula hanya Rp152,5 triliun naik menjadi Rp502,24 triliun.