Bupati Demak Eisti’anah menyampaikan, dalam penyerahan RTLH bersama Baznas juga tak lupa pihaknya memberikan Bantuan Biaya Hidup sebesar Rp 400 ribu kepada warga asal Desa Bungo itu.

“Bantuan yang berasal dari Baznas Demak, diserahkan kepada keluarga Sukijan (83). Terpilihnya beliau sebagai penerima bantuan karena sesuai dengan verifikasi data dan lapangan,” katanya.

Lebih lanjut, hal itu dilakukan setelah survey yang dilaksanakan oleh tim Baznas Kabupaten Demak. Sukijan saat ini buta dan tuli, sehingga sudah tidak bisa lagi untuk bekerja dan membiayai hidupnya.

“Oleh karenanya, dirinya layak menjadi salah satu orang yang diberikan bantuan oleh Baznas. Semoga bantuan tersebut dapat bermanfaat bagi penerima,” ucapnya.

Selain itu, diharapkan bantuan itu dapat mengentaskan kemiskinan ekstrim di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Eisti’anah juga berpesan untuk saling bergotong-royong membantu sesama.

“Semoga masyarakat bisa saling bergotong-royong dalam membantu sesama yang menyandang status kemiskinan ekstrim,” ujarnya.

Orang nomor satu di Demak juga mengajak seluruh masyarakat dan ASN di Demak agar berzakat di Baznas yang dapat membantu meringankan beban masyarakat dan diharapkan meningkatkan kesejahteraan.

Sementara itu, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Demak Bambang Soesetiarto menyampaikan, ucapan syukur dan sangat bahagia dapat membantu keluarga Sukijan dan Narni.

“Melihat kondisi rumah dan kesehatannya saya merasa prihatin. Semoga bantuan ini dapat bermanfaat secara maksimal kepada keluarga Bapak Sukijan dan Ibu Narni,” pungkasnya.

Dalam kesempatan sosialisasi Perbup itu, dihadiri oleh Bupati Pati, Sekda, Kementerian Agama (Kemenag), jajaran OPD serta semua camat yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (22/12/2021).

Ketua Baznas Pati, Imam Zarkasi menyebutkan Perbup Nomor 75 tersebut dimaksudkan untuk memaksimalkan juga menggali potensi zakat profesi, infaq dan sedekah dari kalangan ASN dan pegawai BUMD di lingkungan Pemerintahan Daerah.

Selain itu, dalam pengumpulan, pengelolaan hingga penyalurannya, dikatakan Baznas melaksanakan secara terbuka, transparan, akuntabel efektif dan efisien.

“Tujuannya adalah memberikan pelayanan bagi ASN atau pegawai BUMD dalam menunaikan kewajibannya terkait zakat profesi, infaq dan sedekah. Juga meningkatkan daya guna hasilnya untuk keperluan mewujudkan kesejahteraan masyarakat maupun mengentaskan kemiskinan di daerah,” katanya.

Ia menjelaskan pengelolaan zakat bagi ASN tersebut, Baznas membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masing-masing OPD atau pun BUMD. Sehingga ASN bisa menunaikan kewajibannya membayar zakat di masing-masing unit yang telah dibentuk itu.

Imam menjelaskan besaran zakat profesi bagi kalangan ASN dan pegawai BUMD tersebut sebesar 2,5 persen dari penghasilan bruto. Sedangkan rincian kategori infaq yang dikeluarkan ASN meliputi golongan IV sebesar Rp 45 ribu, golongan III sebesar Rp 40 ribu, golongan II sebesar Rp 35 ribu dan golongan I sebesar Rp 30 ribu.

Di samping itu, Bupati Haryanto menyatakan Perbup Nomor 75 tersebut sifatnya agak memaksa bagi ASN dan pegawai BUMD di lingkungan Pemerintahan Daerah untuk menunaikan zakat, infaq dan sedekah. Menurutnya, langkah ini cukup efektif dalam memungut dan memanfaatkan dana tersebut.

“Sebab apabila tidak ada aturan semacam ini, pasti mereka menghindar, padahal apabila diitung, uang yang mereka keluarkan sangat kecil,” jelasnya.

Lebih lanjut, ungkapnya apabila dihitung dari gaji dan tunjangan yang diterima para ASN, potongan zakat itu tidaklah seberapa. Namun pihaknya menegaskan, bagi ASN dan pegawai BUMD yang non muslim, tidak diwajibkan dan cenderung atas dasar suka rela.