Menurut Ketua Bawaslu Jateng, Anik Sholihatun, rapat kerja tersebut bertujuan untuk memperbarui catatan hasil pengawasan proses coklit atau pemutakhiran data pemilih yang telah dilakukan oleh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) selama 30 hari kemarin. Coklit dilaksanakan sejak 12 Februari hingga 14 Maret 2023 lalu.

Anik juga menegaskan bahwa pihaknya sedang menghimpun dan mengkonsolidasikan data untuk mengidentifikasi temuan dugaan pelanggaran dan memastikan pemutakhiran daftar pemilih pemilu 2024 berjalan dengan baik dan akurat.

“Saat ini, kami menemukan beberapa masalah terkait pelaksanaan Coklit dilapangan, seperti kasus Coklit yang tidak sesuai dengan standar prosedur dan tata laksana pemutakhiran daftar pemilih. Beberapa kabupaten dan kota sedang kami teliti dan cermati, namun sebagian besar sudah kami berikan saran perbaikan kepada jajaran teman KPU dilapangan secara berjenjang,” jelas Anik.

Anik menambahkan bahwa para Pengawas Kelurahan dan Desa (PKD) akan menyelesaikan masalah tersebut dengan pantarlih. Jika belum terselesaikan, saran perbaikan akan diteruskan ke jajaran Panwascam kepada PPK, dan akan diakselerasi untuk ditindaklanjuti di kabupaten dan kota.

Dalam rapat kerja ini, Bawaslu Jateng menekankan pentingnya kerjasama antara Bawaslu dan KPU dalam memastikan integritas pemilu dan menjamin hak suara warga yang sah dan merata.

Ketua Bawaslu Pati, Ahmadi mengatakan program yang diinisiasi tersebut ialah ‘Gagego Sharing’. Ia menyebut program ini merupakan bentuk istilah kearifan lokal atau lokal wisdom dengan mengkombinasikan terhadap peran milenial.

Pihaknya mengaku program ini selain delapan program yang bakal dilaksanakan pada tahun anggaran 2021. Delapan program tersebut empatnya adalah program Desa Pengawasan serta empat desa lain adalah Desa Anti Politik Uang.

“Di samping kita melakukan delapan agenda program di tahun ini tiap dua minggu sekali kita membuat ‘Gagego Sharing’. Itu murni kearifan lokal kami, tingkat pusat dan provinsi tidak ada,” ucapnya kepada Samin News.

Lebih lanjut kata dia bahwa keberadaan pemuda atau yang disebut kalangan milenial mempunyai semangat yang luar biasa. Peran pemuda para milenial sangat bagus dan sangat antusias.

Semangat itulah yang perlu ditumbuhkembangkan bagi proses pendidikan politik di masyarakat. Sebab kalangan milenial adalah generasi penerus bangsa dan para pemimpin di kemudian hari.

Namun demikian, program Gagego Sharing diselenggarakan secara terbatas pada ruang gerak, yakni melalui daring. “(Gagego Sharing) melalui webinar atau lewat zoom meeting,” jelasnya.

Menurutnya tema yang diangkat adalah rata-rata yang berkaitan dengan demokrasi, dan keadaan kekinian. kaum milenial banyak yang terlibat ikut serta menjadi peserta diskusi tentang pendidikan politik di ranah demokrasi oleh Gagego Sharing Bawaslu tersebut.

“Tepat sekali ketika kaum milenial ikut dalam mensosialisasikan pengawasan di Kabupaten Pati. Setelah bulan puasa ini selesai kita akan adakan lagi, tapi kita belum tentukan tempat desanya. Mungkin nanti kita pleno di tingkat pimpinan baru akan ditentukan,” pungkasnya.

“Kami punya delapan program, empat di antaranya adalah pengukuhan desa pengawasan dan empatnya lagi pengukuhan desa anti politik uang,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Pati, Ahmadi di kantornya kepada Samin News, Kamis (22/4/2021).

Pihaknya mengaku dari delapan program tersebut telah terlaksana dua program. Yakni Pengukuhan Desa Pengawasan yang bertempat di Desa Jrahi, Kecamatan Gunungwungkal dan Desa Anti Politik Uang di Desa Klakah Kasian, Kecamatan Gembong.

Yang mana dari program tersebut, pihaknya mempunyai pemikiran bahwa pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat. Selain memang pengawasan pemilu telah menjadi tupoksinya, tetapi masyarakat juga harus paham tentang prosedur aturan penyelenggaraan pemilu. Pasalnya, kerja pengawasan Bawaslu membutuhkan kelompok masyarakat yang partisipatif.

“Artinya di dalam kerja-kerja kepengawasan Bawaslu itu tidak bisa sendiri karena terbatas organisasi yang ada,” ungkapnya.

Selain itu, lembaga Bawaslu cukup terbatas dalam hal wilayah tugasnya. Sebab, instansi tersebut berada pada lingkup pemerintah Kabupaten untuk mengawasi pemilu ataupun Pilkada. Serta pada tingkat di bawahnya ia menyebutkan tidak ada.

“Misalnya kami Bawaslu hanya ada di tingkat kabupaten, sementara di tingkat kecamatan hingga desa belum ada karena tidak ada kegiatan pemilu maupun Pilkada,” ujarnya.

Oleh karena itu, Bawaslu melakukan kegiatan langsung di tengah masyarakat terkait dengan desa pengawasan juga edukasi politik uang.

Tujuannya adalah menurut dia agar masyarakat mengetahui bahwa pengawasan itu perlu dilaksanakan masyarakat juga. Yang mana tidak harus melulu instansi Bawaslu.