Audiensi yang berlangsung di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati tersebut menjadi momentum untuk mempererat koordinasi dan membangun kolaborasi antara kedua lembaga dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2029 yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas.

Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pati menyampaikan pentingnya peran seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Agama, dalam mendukung terciptanya iklim demokrasi yang kondusif. Melalui jejaring yang dimiliki Kementerian Agama, baik dengan penyuluh agama, tokoh agama, maupun lembaga pendidikan keagamaan, diharapkan nilai-nilai demokrasi, persatuan, serta pendidikan politik yang sehat dapat terus disosialisasikan kepada masyarakat.

Selain membahas penguatan sinergi kelembagaan, audiensi juga menjadi forum diskusi mengenai upaya pencegahan potensi pelanggaran pemilu sejak dini. Bawaslu Kabupaten Pati menekankan bahwa keberhasilan pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi memerlukan dukungan aktif seluruh elemen masyarakat dan instansi pemerintah.

Kementerian Agama Kabupaten Pati menyambut baik audiensi tersebut dan menyatakan komitmennya untuk terus menjalin komunikasi serta kerja sama dengan Bawaslu Kabupaten Pati. Sinergi antarlembaga diharapkan dapat memperkuat upaya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kerukunan, menolak politisasi isu SARA, serta mewujudkan pemilu yang damai dan bermartabat.

Melalui audiensi ini, Bawaslu Kabupaten Pati berharap hubungan kelembagaan yang telah terjalin dapat semakin erat dan berkelanjutan. Kolaborasi yang baik antara Bawaslu dan Kementerian Agama diharapkan mampu memperkuat pengawasan partisipatif sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi, sehingga penyelenggaraan Pemilu Tahun 2029 dapat berlangsung dengan aman, damai, dan berintegritas.

Kehadiran jajaran Bawaslu Kabupaten Pati disambut langsung oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Jawa Tengah, Budi Santoso, didampingi Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Brian Angga Hermawan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pati, Supriyanto, menjelaskan bahwa pasca-pelaksanaan pemilu, undang-undang mengamanatkan tiga lembaga penyelenggara—KPU, Bawaslu, dan DKPP—untuk tetap menjalankan tugasnya. Bagi Bawaslu dan KPU, salah satu fokus utama di masa non-tahapan adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

“Di masa prapelaksanaan atau pascapemilu ini, masyarakat sering bertanya apa kerja Bawaslu. Amanat undang-undang mewajibkan kami melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang bersumber dari data pemilu terakhir,” ujar Supriyanto dalam audiensi tersebut.

Ia menambahkan, berkaca dari pengalaman pemilu sebelumnya, pemutakhiran data menghadapi kendala keterbatasan personel. Berbeda dengan saat tahapan pemilu berjalan di mana pengawas pemilu ada hingga tingkat desa dan TPS, pada masa non-tahapan ini jajaran pengawas hanya aktif di tingkat kabupaten.

Oleh karena itu, Bawaslu Pati berfokus pada akses data, salah satunya dengan menjalin kerja sama dengan Cabang Dinas Pendidikan untuk mencermati data pemilih pemula dari kalangan siswa sekolah menengah atas yang telah atau akan menginjak usia 17 tahun.

“Kami berharap jika data ini disinkronkan, data yang ada di KPU maupun Bawaslu bisa bersih dan akurat. Kami ingin mengawal proses ini sejak awal. Ke depan, kami berharap kerja sama ini bisa dituangkan dalam nota kesepakatan (Memorandum of Understanding/MoU) resmi,” tambah Supriyanto.

Dorong Rekam E-KTP dan Sosialisasi ke Sekolah

Senada dengan Ketua Bawaslu, Anggota Bawaslu Kabupaten Pati, Zaenal Abidin, menekankan pentingnya akurasi data pemilih pemula agar hak konstitusional anak-anak muda yang baru memasuki usia memilih dapat terpenuhi.

“Selain memperbarui data pemilih, kami juga ingin memastikan anak-anak yang di bawah naungan Cabang Dinas Pendidikan ini, saat hari pemungutan suara nanti, usianya sudah cukup untuk memilih,” kata Zaenal.

Zaenal mendorong agar Bawaslu, Cabang Dinas Pendidikan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dapat bersinergi untuk menjemput bola melakukan perekaman E-KTP bagi siswa yang menjadi pemilih pemula.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Pati lainnya, Ayu Dwi Lestari, mengapresiasi sambutan baik dari pihak Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III dan berharap koordinasi ini menjadi awal yang baik untuk menjaga integritas data pemilih di Kabupaten Pati.

Cabang Dinas Pendidikan Siap Bersinergi

Merespons hal tersebut, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Jawa Tengah, Budi Santoso, menyatakan pihak dinas sangat terbuka untuk membantu proses pemutakhiran data pemilih tersebut. Ia menjelaskan bahwa pihak dinas memiliki data peserta didik yang diperbarui secara berkala.

“Untuk data peserta didik, kami lakukan penguncian data (cut-off) per 31 Agustus setiap tahunnya. Dari sana akan ketahuan data siswa berdasarkan kelas, sekolah, dan usianya. Data ini sudah fix untuk tahun ajaran berjalan. Jika Bawaslu membutuhkan data komparasi untuk pemilih pemula, kami siap memfasilitasi,” jelas Budi.

Terkait usulan perekaman E-KTP bagi siswa ke sekolah-sekolah, Budi sangat mendukung program tersebut demi efektivitas waktu para pelajar.

“Selama ini kalau anak sekolah harus ke kecamatan untuk rekam E-KTP, terkadang mereka tidak jadi datang atau datanya terhambat. Kalau Disdukcapil bisa masuk ke sekolah-sekolah untuk rekam E-KTP massal, kami tentu sangat mendukung dan siap memfasilitasi tempatnya,” terangnya.

Mengenai draf kerja sama atau MoU formal yang diusulkan oleh Bawaslu Pati, Budi menyatakan bahwa pihaknya perlu melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan dinas tingkat provinsi agar pelaksanaannya sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Kami menyambut baik semua kegiatan pengawasan yang dilakukan Bawaslu. Mengenai MoU, secara teknis nanti kami akan berkoordinasi lebih lanjut dan berkonsultasi dengan dinas induk di provinsi. Prinsipnya, kami siap mendukung agar data pemilih kita semakin akurat,” pungkas Budi.

Komisioner Bawaslu Pati, Zainal Abidin mengatakan bahwa pihaknya siap menerima masukan dan kritikan dari pemerintah daerah (Pemda) hingga masyarakat. Ini dilakukan guna meningkatkan kerja-kerja pengawasan yang lebih baik ke depannya.

“Pertama dari Pemda, karena selama ini kami mendapatkan dukungan dari Pemda Pati, baik itu dari segi anggaran dan teknis,” ujar Zainal.

Tanpa dukungan material dari pemerintah, menurutnya akan sulit menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan baik Pemilu dan Pilkada. Olehnya, ia meminta Pemkab Pati untuk selalu mengawasi Bawaslu.

Kemudian, dia juga menyatakan bahwa peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pati sangat besar dalam membantu mensukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024. Termasuk, kata Zainal pihaknya membutuhkan pengawasan dari masyarakat.

“Yang kedua dari KPU sebagaimana partner kami dan terpenting pengawasan dari masyarakat kami butuh kritikan dan masukan dari masyarakat,” sambungnya.

Sedangkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pati, Jumani yang turut menghadiri kegiatan evaluasi menyebut kinerja Bawaslu yang dijalankan selama ini cukup baik. Kendati demikian, evaluasi seperti ini tetap harus dilakukan.

Dalam kesempatan itu dirinya membeberkan bahwa netralitas penyelenggara Pemilu, Bawaslu dinilai telah cukup baik.

“Sudah klir itu masalah netralitas, seperti penyelenggara pemilu, ASN, TNI, Polri. Dan selama ini Bawaslu pati sudah melakukan dengan baik,” pungkasnya.

Mereka menduga Bawaslu Pati sebagai lembaga penyelenggara pengawas Pilkada tidak menjaga tugasnya secara netral. Bahkan menuding terjadi praktik suap menyuap di dalamnya.

“Karena menggunakan dana hibah APBD Pati, kita minta LPJ terkait dengan kegiatan Bawaslu yang telah dilaksanakan berkaitan Pilkada pada tahun ini,” kata koordinator aksi Muhammad Sabiq.

Lanjutnya Bawaslu meminta kelonggaran waktu tiga hari untuk memenuhi LPJ yang diminta. Dirinya berharap permintaan ini tidak dipersulit. Lantaran, kata Sabiq hal ini merupakan keterbukaan publik yang telah diatur dalam undang-undang.

“Berkaitan permintaan LPJ, kita dijanjikan 3 hari. Kita lihat responnya kayak apa dikasih apa enggak. Kalau enggak dikasih ya melanggar Undang-undang keterbukaan informasi publik,” terangnya.

Sabiq juga menuding bahwa Bawaslu Pati tidak bekerja secara profesional. Ia mengecam akan melaporkan kasus suap menyuap ke ranah kepolisian.

“Kita hanya ingin transparansi anggaran saja, kalau dugaan suap menyuap di Panwascam, itu akan kita bawa ke Polda Jawa Tengah,” sebutnya.

Ia juga mempertanyakan mengapa camat dijadikan salah satu pegawai Bawaslu Pati. Menurutnya ini kurang tepat terlebih menjelang Pilkada.

Di tempat sama, Ketua Bawaslu Pati Supriyanto, mengatakan perihal LPJ Pilkada, mahasiswa diminta mengisi formulir permohonan PPID untuk dikaji tiga hari. Apakah informasi yang diminta itu dapat diberikan atau tidak.

Kedua, mengenai posisi salah satu PNS di Bawaslu yang statusnya diperbantukan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dibantu pemenuhan prasyarat menuju satker.

“Sampai saat ini, meski telah meminta ke Pemda, namun belum ada yang berminat mengisi jabatan struktural tersebut. Karena harus alih status, dari kepegawaian daerah ke kepegawaian Bawaslu yang telah kita minta Juni 2024,” ujarnya.

Dirinya mempersilakan kepada aliansi mahasiswa tersebut melaporkan terkait dugaan praktik suap menyuap dalam rekrutmen Panwascam.

“Ketiga dugaan praktik rekrutmen Panwascam berbayar. Kami terbuka untuk itu, memang dalam praktik karena tidak diperbolehkan. Kami mendorong itu sesuai peraturan perundang-undangan. Karena kami tidak tahu, proses yang dituduhkan itu mana, dimana peristiwanya bagaimana kita enggak terlalu jelas,” tandasnya.

Ketua Bawaslu Pati Supriyanto mengungkapkan, agenda ini dilaksanakan mengingat tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) sudah hampir selesai. Selain itu, banyak wilayah di Pati yang dinyatakan selesai 100 persen coklitnya oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).

“Seminggu lagi tahapan coklit selesai. Bawaslu ingin memastikan pantarlih benar-benar melaksanakan tugasnya sesuai peraturan. Hari ini di Kecamatan Gembong, ada tiga wilayah yang kami sasar, yakni di Desa Klakahkasian, Ketanggan dan Sitiluhur,” ungkap Supriyanto.

Lanjutnya, pengawasan yang ketat pada tahapan coklit adalah kunci untuk memastikan data pemilih yang akurat dan mencegah potensi pelanggaran. “Kita harus memastikan data pemilih yang akurat untuk menjaga integritas pelkasanaan pilkada,” katanya.

Dari hasil patroli kawal hak pilih yang telah dilaksanakan, Bawaslu Pati telah merangkum permasalahan-permasalahan di lapangan. Mulai dari pemilik rumah yang enggan ditempel stiker hingga pemilih pemula yang belum melakukan perekaman e-KTP.

“Sejauh ini temuan di lapangan yang mengarah pelanggaran belum ada. Meski demikian, permasalahan yang kami dapatkan segera kami koordinasikam dengan KPU selaku penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapi) selaku instansi terkait administrasi kependudukan,” terangnya.

Supri menekankan bahwa, patroli kawal hak pilih ini akan membantu mengidentifikasi dan mengatasi masalah sejak dini sebelum pelaksanaan pilkada.

“Dengan masifnya kegiatan patroli kawal hak pilih oleh jajaran Bawaslu Pati ini, kita dapat mengidentifikasi potensi masalah lebih awal dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan,” tutup Supri.

Untuk diketahui Sudewo merupakan bakal calon (Balon) Bupati Pati pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Divisi Penanganan Pelanggaran dan Informasi Bawaslu Pati Sigit Pamungkas, mengatakan pada Selasa (24/6) dua kades telah dipanggil. Kedua kades itu Kades Tegalharjo Trangkil, Pandoyo, dan Kades Semampir Pati, Pramono.

“Usai viral video tersebut kita lakukan pleno pimpinan Bawaslu. Kita lakukan penelusuran sesuai Perbawaslu yang mengatur terkait penanganan pelanggaran. Dan kita juga sudah meminta keterangan kepada beberapa kepala desa,” katanya, Jumat (28/6/2024).

Sigit mengatakan saat ini Bawaslu Pati bersama dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah masih melakukan pendalaman. Dikatakan bahwa jika ditemukan pelanggaran, maka pihaknya bakal memberi sanksi tegas sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

“Ini masih kita dalami kajiannya. Termasuk juga kita koordinasikan dengan Bawaslu Provinsi,” ungkap Sigit.

Dirinya menyayangkan adanya deklarasi tersebut karena berimbas pada suhu politik yang semakin memanas. Padahal menurutnya, seorang Kades harus benar-benar bisa menjaga netralitas dalam Pemilu. Bukan justru secara terang-terangan memberikan dukungan terhadap calon tertentu.

Tambahan informasi aksi deklarasi oleh para Kades dilakukan di Alun-alun Simpang Lima kemudian dilanjutkan di Hotel New Merdeka pada Kamis (20/6).

Selain diikuti oleh seluruh pengawas tempat pemungutan suara (PTPS), kegiatan apel siaga ini juga diikuti oleh Camat Jaken serta forkopimcam.

Camat Jaken, Ahmada Mangkunegara mengatakan penyelenggara pemilu ada 3 macam. Pertama KPU selaku penyelenggara teknis, kedua adalah Bawaslu baik di tingkat pusat sampai tingkat TPS, dan ketiga adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Ia berpesan kepada pengawas Pemilu, terutama PTPS untuk memahami regulasi aturan mengenai pelaksanaan kerja-kerja pengawasan kepemiluan.

“Kita pahami tugas kita masing-masing, tugas pengawas TPS apa, tugas pengawas desa apa, tugas Panwascam itu apa, itu harus kita pahami semuanya,” kata camat.

Menurutnya, dengan memahami tugas tersebut sehingga nantinya memudahkan penyelenggara dalam menjalankan tugas.

Lebih lanjut, pihaknya mengatakan seperti yang tertera pada rompi sebelah kanan yaitu bendera merah putih. Artinya adalah, kata dia pengawas pemilu menjalankan tugas negara yaitu merupakan perintah undang-undang untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu.

“Kemudian di sebelahnya adalah logo Bawaslu yang mana sekilas seperti kotak surat suara. Di situ ada unsur satu kesatuan. Di situ panjenengan harus bertindak secara profesional menegakkan keadilan pemilu dan mensukseskan pemilu secara demokratis.

Sehingga, menjalankan tugas negara dalam pengawasan pemilu dituntut untuk bekerja secara profesional untuk mewujudkan pemilu yang demokratis berasas luber jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil).

Menanggapi hal ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pati Sugiyono, meminta agar semua pihak menaati aturan yang berlaku. Artinya diperoleh memasang gambar calon legislatif sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Terlebih, dia menyebut pemasangan spanduk itu tidak mempedulikan tempat-tempat yang diperbolehkan maupun dilarang. Dia melarang spanduk dipasang di pohon dan tempat zona merah. Hal tersebut guna menjaga ketertiban dalam pemasangannya.

“Prinsip pemasangan reklame atau spanduk itu ikutilah aturan yang berlaku. Pak Bupati sudah membuat aturan di mana saja yang diperbolehkan dan dilarang,” kata Sugiyono yang ditulis, Kamis (25/5/2023).

Sugiyono meminta partisipan partai peserta Pemilu agar tidak melakukan pemasangan spanduk di tempat-tempat terlarang. Pihaknya juga meminta agar aturan dipatuhi untuk terwujudnya lingkungan yang kondusif.

Satpol PP akan berkoordinasi dengan instansi terkait baik KPU maupun Bawaslu atas spanduk yang berisi gambar ajakan kampanye. Beda halnya dengan sebatas gambar tanpa mencantumkan visi-misi dan atau ajakan pihak yang di dalam gambar.

“Yang berisi visi misi itu yang tidak diperbolehkan soalnya belum waktu kampanye. ya nanti kita komunikasikan ke pihak terkait Bawaslu dan KPU untuk musyawarah biar tidak ada permasalahan, secepatnya,” jelasnya.

Sementara Ketua Bawaslu Pati Ahmadi, sebelumnya mengatakan saat proses pendaftaran caleg di KPU, bahwa tidak pas jika sudah memasang spanduk gambar-gambar tokoh. Lantaran saat ini baru tahapan sosialisasi, belum masuk kampanye. Berbeda halnya ketika sudah ditambah dengan visi misi, itu yang dilarang.

“Walaupun sudah mendaftar dan ditetapkan sebagai Caleg, belum boleh memasang gambar. Nanti akan kita jadikan evaluasi bersama dengan KPU untuk rekomendasi penertiban spanduk,” cetusnya kepada wartawan.

Pihaknya juga akan menggandeng penegak Perda di daerah dalam hal ini adalah Satpol PP untuk menertibkan spanduk. Kalaupun sudah ada penetapan caleg dan masih ada baliho atau spanduk yang bertebaran, menurutnya itu masuk unsur pelanggaran dan nanti akan ditertibkan.

Ketua Bawaslu Pati, Ahmadi menjelaskan pihaknya menangani 10 perkara. Di antaranya laporan itu melalui tingkat kecamatan dan ada juga yang langsung dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pati.

“Pelanggaran ada 10 terdiri dari 8 di antaranya masuk Kecamatan Jaken, 2 masuk ke sini. Kemudian 8 tadi dilimpahkan ke (Bawaslu) kabupaten,” kata Ahmadi di kantornya, Kamis (23/2/2023).

10 perkara yang ditangani Bawaslu itu, dia menjelaskan sudah klir. Yaitu masalah laporan dari pemantau pemilu terkait rekrutmen PPS di kecamatan.

Ahmadi mengungkapkan persoalan rekrutmen itu semata-mata hanya masalah administrasi. Dia mengaku tidak ada unsur dugaan pidana dan tidak ada kode etiknya. Sehingga tidak berpengaruh pada penyelenggara Pemilu.

“Itu sebenarnya tidak berpengaruh pada penyelenggara pemilu, karena hanya menyangkut administrasi,” ucapnya.

Menurutnya, persoalan perkara rekrutmen PPS tersebut langsung bisa ditangani. Karena disebutkan penyelenggara salah input nama pendaftar di pengumuman.

“Kandidat 6, yang diterima 3 orang. Sementara yang daftar 8 orang. Kemudian 6 masuk kandidat, 2 lainnya tidak. Tetapi yang di luar kandidat itu justru masuk pengumuman, salah input. Masuk 6 besar istilahnya PAW. Setelah kita klarifikasi, kemudian diubah berita acaranya dan selesai,” pungkasnya.

Ketua Bawaslu Pati Ahmadi, menyampaikan kegiatan ini yakni bimbingan teknis menyangkut bagaimana kerja-kerja Panwascam di lapangan.

“Adapun materi yang disampaikan mengundang narasumber dari KPU membidangi teknis mutarlih, Disdukcapil terkait data P4 yaitu data penduduk potensial pemilih pemilu. Yang mana nanti akan disandingkan KPU dengan DPT terakhir,” kata Ahmadi.

Kemudian, lanjut dia narasumber dari youtuber serta dari pihak internal Bawaslu Kordiv terkait pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat.

Menurutnya, menggandeng youtuber ini agar di kecamatan memunculkan konten-konten kreatif kaitannya pengawasan baik yang bersifat teknis maupun yang sifatnya pencegahan. Karena tugas dari Bawaslu adalah pencegahan, pengawasan, penindakan serta proses sengketa.

“Rata-rata anak muda menyukai media sosial, dan dari situ edukasi berjalan,” jelasnya.

Selain itu, dirinya juga menuturkan dalam kerja pengawasan setidaknya ada potensi dua sengketa, di antaranya sengketa proses dan hasil. Dirinya mengatakan sengketa proses itu di ranah Bawaslu, misalnya antara peserta dengan peserta dan peserta dengan penyelenggara. Mulai dari tahap awal sampai rekapitulasi.

“Sehingga harapannya sengketa tidak muncul keluar tetapi bisa diselesaikan di dalam di tingkat bawah agar tidak menghambat di tahapan berikutnya,” pungkasnya.