Kegiatan ini menjadi ruang edukasi bagi generasi muda, khususnya pemilih pemula, untuk memahami pentingnya partisipasi politik yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pati, Supriyanto hadir sebagai narasumber dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya peran generasi muda dalam mengawal proses demokrasi. Pemilih pemula tidak hanya dipandang sebagai kelompok yang memiliki hak untuk memberikan suara, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki peran dalam mengawasi dan menjaga integritas demokrasi.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pati menyampaikan bahwa kesadaran politik perlu dibangun sejak seseorang pertama kali menggunakan hak pilihnya. Menurutnya, pemilih pemula perlu memiliki kemampuan untuk memilah informasi, memahami aturan kepemiluan, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.

“Menjadi pemilih pemula bukan hanya tentang datang ke TPS dan memberikan suara. Lebih dari itu, generasi muda harus memahami bagaimana menggunakan hak politik secara bertanggung jawab, mampu memilah informasi, serta berani menolak praktik-praktik yang dapat merusak demokrasi,” ujar Supriyanto.

Ia juga menekankan bahwa perkembangan teknologi dan media sosial memberikan peluang sekaligus tantangan bagi generasi muda. Kemudahan memperoleh informasi politik harus diimbangi dengan kemampuan literasi digital agar pemilih tidak menjadi sasaran penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, maupun informasi yang dapat memecah belah masyarakat.

“Generasi muda adalah bagian penting dari masa depan demokrasi. Karena itu, kesadaran politik harus dibangun dengan pengetahuan, bukan sekadar ikut-ikutan. Pemilih harus mampu menentukan pilihan berdasarkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pati juga mendorong pemilih pemula untuk menjadi bagian dari pengawasan partisipatif. Masyarakat memiliki ruang untuk turut mengawasi proses pemilu dan menyampaikan informasi apabila menemukan dugaan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan partisipatif, lanjutnya, merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi. Semakin banyak masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya dalam pemilu, semakin kuat pula ekosistem pengawasan yang terbentuk.

Sementara itu, kegiatan yang diselenggarakan Kesbangpol Kabupaten Pati tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman politik generasi muda serta mendorong terbentuknya pemilih yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab.

Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Pati menegaskan bahwa membangun demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu. Generasi muda sebagai pemilih pemula juga memiliki posisi strategis untuk memastikan demokrasi berjalan secara jujur, adil, dan berintegritas.

Kegiatan penandatanganan PKS tersebut dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pati serta jajaran MA Al Hikmah Kabupaten Pati. Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran demokrasi sejak dini, khususnya di kalangan pelajar sebagai kelompok pemilih pemula.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pati, Supriyanto menyampaikan bahwa sekolah dan madrasah memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter demokratis generasi muda. Menurutnya, pendidikan demokrasi tidak cukup hanya diberikan melalui pembelajaran di dalam kelas, tetapi perlu diwujudkan melalui pengalaman dan keterlibatan peserta didik dalam kegiatan yang mendorong partisipasi serta kepedulian terhadap proses demokrasi.

“Pemilih pemula merupakan bagian penting dalam masa depan demokrasi. Karena itu, mereka perlu dibekali tidak hanya dengan pengetahuan tentang pemilu, tetapi juga pemahaman mengenai pentingnya menjaga integritas, menolak politik uang, melawan hoaks, serta berani menyampaikan informasi apabila menemukan dugaan pelanggaran,” ujar Supriyanto.

Ia menambahkan, kerja sama dengan MA Al Hikmah diharapkan dapat menjadi ruang kolaborasi dalam memperluas pendidikan pengawasan partisipatif. Pelajar dapat didorong menjadi agen perubahan yang mampu menyampaikan pesan-pesan demokrasi secara positif di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Pati, Zaenal Abidin menegaskan bahwa pengawasan pemilu merupakan tanggung jawab bersama. Keterlibatan masyarakat, termasuk generasi muda, menjadi salah satu kekuatan penting dalam menciptakan proses pemilu yang berintegritas.

“Pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tugas Bawaslu. Masyarakat memiliki ruang untuk berpartisipasi, dan pelajar sebagai calon pemilih maupun pemilih pemula dapat mengambil peran melalui hal-hal sederhana, seperti mengenali informasi yang benar, tidak menyebarkan hoaks, menolak politik uang, serta mengajak lingkungan sekitarnya untuk menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab,” ungkap Zaen.

Menurutnya, kolaborasi dengan lembaga pendidikan juga memiliki nilai strategis karena madrasah tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter dan nilai-nilai kebangsaan.

Melalui PKS tersebut, Bawaslu Kabupaten Pati dan MA Al Hikmah diharapkan dapat mengembangkan berbagai kegiatan bersama, antara lain pendidikan dan literasi kepemiluan, sosialisasi pengawasan partisipatif, peningkatan kapasitas pemilih pemula, serta kegiatan lain yang mendukung penguatan nilai-nilai demokrasi di lingkungan pendidikan.

Kerja sama ini juga diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk membangun ekosistem pendidikan demokrasi yang berkelanjutan. Dengan keterlibatan sekolah, guru, dan peserta didik, informasi mengenai pemilu dapat disampaikan secara lebih dekat, mudah dipahami, dan sesuai dengan karakteristik generasi muda.

“Harapannya, kerja sama ini tidak berhenti pada penandatanganan dokumen. Yang lebih penting adalah bagaimana PKS ini dapat diterjemahkan menjadi kegiatan nyata dan berkelanjutan sehingga lahir generasi muda yang memiliki kesadaran demokrasi serta mampu menjadi pengawas partisipatif di lingkungannya,” pungkasnya.

Penandatanganan PKS antara Bawaslu Kabupaten Pati dan MA Al Hikmah menjadi bagian dari komitmen bersama untuk memperluas ruang pendidikan demokrasi sekaligus mendorong keterlibatan generasi muda dalam menjaga kualitas dan integritas penyelenggaraan pemilu.

Audiensi menjadi bagian dari upaya Bawaslu Kabupaten Pati memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetap mendapatkan hak konstitusionalnya. Data warga binaan di Lapas menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian dalam proses pemutakhiran data pemilih, mengingat adanya dinamika jumlah penghuni serta perubahan status warga binaan.

Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pati dan jajaran Lapas II B Pati berdiskusi mengenai mekanisme koordinasi dan pertukaran informasi yang diperlukan untuk mendukung akurasi data pemilih. Koordinasi tersebut diharapkan dapat meminimalkan potensi adanya pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum terakomodasi dalam data pemilih maupun pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat namun masih tercatat.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pati, Supriyanto menyampaikan bahwa pengawasan terhadap data pemilih merupakan bagian penting dalam memastikan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas.
“Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tidak hanya berbicara mengenai angka dan administrasi, tetapi juga bagaimana memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya. Karena itu, koordinasi dengan Lapas menjadi penting untuk memastikan data warga binaan dapat terkelola dan terinformasi dengan baik,” ujar Supriyanto
Menurutnya, keberadaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan tidak boleh menjadi hambatan dalam pemenuhan hak politik sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai pemilih. Untuk itu, diperlukan sinergi antarlembaga agar aspek administrasi, perubahan status warga binaan, serta data kependudukan dapat menjadi bagian dari pengawasan DPB.

“Bawaslu berkepentingan memastikan tidak ada hak pilih warga negara yang terabaikan. Di sisi lain, akurasi data juga harus dijaga agar tidak terjadi pencatatan pemilih yang tidak memenuhi syarat. Sinergi dengan Lapas ini menjadi salah satu langkah preventif untuk mewujudkan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan,” lanjutnya.

Selain membahas DPB, audiensi juga menjadi momentum bagi kedua lembaga untuk menjajaki peluang kerja sama dalam bidang kepemiluan. Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta edukasi terkait hak dan kewajiban politik warga binaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Kabupaten Pati menilai kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan merupakan bagian penting dalam membangun pengawasan pemilu yang efektif. Terlebih, pengawasan data pemilih membutuhkan dukungan data dan informasi dari berbagai instansi yang memiliki kewenangan serta bersinggungan langsung dengan dinamika kependudukan masyarakat.

Melalui audiensi tersebut, Bawaslu Kabupaten Pati berharap komunikasi dan koordinasi dengan Lapas II B Pati dapat terus berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, setiap perubahan data yang berkaitan dengan warga binaan dapat menjadi perhatian dalam proses pemutakhiran data pemilih serta mendukung terjaminnya hak politik warga negara.

Bawaslu Kabupaten Pati menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pemutakhiran data pemilih secara akurat, transparan, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemilu yang inklusif serta menjamin hak konstitusional setiap warga negara.

Kegiatan ini menjadi ruang pembelajaran dan berbagi pengalaman antarjajaran Bawaslu, khususnya dalam memahami bagaimana Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu RI Tahun 2025–2029 dapat diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik kelembagaan di tingkat kabupaten.

Renstra Bawaslu 2025–2029 tidak hanya dipandang sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai pedoman dalam menentukan arah program, target kinerja, penguatan organisasi, serta peningkatan kualitas dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu.

Melalui kegiatan “Bawaslu Membelajarkan Bawaslu”, jajaran Bawaslu Kabupaten Pati diajak untuk melihat implementasi Renstra secara lebih praktis. Pengalaman dan catatan dari Sekretariat Kabupaten menjadi bahan penting untuk memahami berbagai tantangan yang muncul dalam proses menerjemahkan kebijakan strategis tingkat nasional ke dalam pelaksanaan program di daerah.

Sekretariat memiliki posisi strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas Bawaslu. Dukungan administrasi, perencanaan program dan anggaran, pengelolaan sumber daya manusia, tata kelola kelembagaan, serta akuntabilitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan pelaksanaan fungsi pengawasan.

Karena itu, implementasi Renstra membutuhkan sinergi antara unsur pimpinan dan sekretariat. Perencanaan yang baik harus berjalan seiring dengan pelaksanaan program yang terukur, pengelolaan anggaran yang akuntabel, serta evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, berbagai catatan dari pelaksanaan tugas Sekretariat Kabupaten menjadi bahan refleksi bersama. Pembelajaran tidak hanya berkaitan dengan capaian program, tetapi juga bagaimana mengidentifikasi kendala, menyusun strategi penyelesaian, serta membangun pola kerja yang lebih efektif dan efisien.

Semangat “membelajarkan Bawaslu” juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya organisasi yang terbuka terhadap evaluasi dan pembelajaran. Setiap pengalaman di tingkat kabupaten dapat menjadi pengetahuan bersama yang kemudian dikembangkan untuk memperkuat kelembagaan secara berkelanjutan.

Implementasi Renstra Bawaslu RI 2025–2029 pada akhirnya diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan target administratif. Lebih dari itu, Renstra harus mampu menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan dan mendukung pelaksanaan pengawasan pemilu yang profesional, berintegritas, transparan, serta akuntabel.

Bagi Bawaslu Kabupaten Pati, kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman bersama bahwa keberhasilan organisasi merupakan hasil kerja kolektif. Pimpinan, jajaran sekretariat, dan seluruh unsur pendukung memiliki peran masing-masing dalam memastikan setiap program berjalan sesuai dengan tujuan strategis lembaga.

Dengan adanya forum pembelajaran dan refleksi tersebut, Bawaslu Kabupaten Pati diharapkan semakin siap menerjemahkan arah kebijakan Renstra Bawaslu RI 2025–2029 ke dalam program kerja yang relevan dengan kebutuhan daerah.

Dari sekretariat untuk kelembagaan, dari pengalaman menjadi pembelajaran, dan dari pembelajaran menjadi penguatan Bawaslu yang lebih baik.

Audiensi yang berlangsung di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati tersebut menjadi momentum untuk mempererat koordinasi dan membangun kolaborasi antara kedua lembaga dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2029 yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas.

Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pati menyampaikan pentingnya peran seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Agama, dalam mendukung terciptanya iklim demokrasi yang kondusif. Melalui jejaring yang dimiliki Kementerian Agama, baik dengan penyuluh agama, tokoh agama, maupun lembaga pendidikan keagamaan, diharapkan nilai-nilai demokrasi, persatuan, serta pendidikan politik yang sehat dapat terus disosialisasikan kepada masyarakat.

Selain membahas penguatan sinergi kelembagaan, audiensi juga menjadi forum diskusi mengenai upaya pencegahan potensi pelanggaran pemilu sejak dini. Bawaslu Kabupaten Pati menekankan bahwa keberhasilan pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi memerlukan dukungan aktif seluruh elemen masyarakat dan instansi pemerintah.

Kementerian Agama Kabupaten Pati menyambut baik audiensi tersebut dan menyatakan komitmennya untuk terus menjalin komunikasi serta kerja sama dengan Bawaslu Kabupaten Pati. Sinergi antarlembaga diharapkan dapat memperkuat upaya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kerukunan, menolak politisasi isu SARA, serta mewujudkan pemilu yang damai dan bermartabat.

Melalui audiensi ini, Bawaslu Kabupaten Pati berharap hubungan kelembagaan yang telah terjalin dapat semakin erat dan berkelanjutan. Kolaborasi yang baik antara Bawaslu dan Kementerian Agama diharapkan mampu memperkuat pengawasan partisipatif sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi, sehingga penyelenggaraan Pemilu Tahun 2029 dapat berlangsung dengan aman, damai, dan berintegritas.

Kehadiran jajaran Bawaslu Kabupaten Pati disambut langsung oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Jawa Tengah, Budi Santoso, didampingi Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Brian Angga Hermawan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pati, Supriyanto, menjelaskan bahwa pasca-pelaksanaan pemilu, undang-undang mengamanatkan tiga lembaga penyelenggara—KPU, Bawaslu, dan DKPP—untuk tetap menjalankan tugasnya. Bagi Bawaslu dan KPU, salah satu fokus utama di masa non-tahapan adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

“Di masa prapelaksanaan atau pascapemilu ini, masyarakat sering bertanya apa kerja Bawaslu. Amanat undang-undang mewajibkan kami melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang bersumber dari data pemilu terakhir,” ujar Supriyanto dalam audiensi tersebut.

Ia menambahkan, berkaca dari pengalaman pemilu sebelumnya, pemutakhiran data menghadapi kendala keterbatasan personel. Berbeda dengan saat tahapan pemilu berjalan di mana pengawas pemilu ada hingga tingkat desa dan TPS, pada masa non-tahapan ini jajaran pengawas hanya aktif di tingkat kabupaten.

Oleh karena itu, Bawaslu Pati berfokus pada akses data, salah satunya dengan menjalin kerja sama dengan Cabang Dinas Pendidikan untuk mencermati data pemilih pemula dari kalangan siswa sekolah menengah atas yang telah atau akan menginjak usia 17 tahun.

“Kami berharap jika data ini disinkronkan, data yang ada di KPU maupun Bawaslu bisa bersih dan akurat. Kami ingin mengawal proses ini sejak awal. Ke depan, kami berharap kerja sama ini bisa dituangkan dalam nota kesepakatan (Memorandum of Understanding/MoU) resmi,” tambah Supriyanto.

Dorong Rekam E-KTP dan Sosialisasi ke Sekolah

Senada dengan Ketua Bawaslu, Anggota Bawaslu Kabupaten Pati, Zaenal Abidin, menekankan pentingnya akurasi data pemilih pemula agar hak konstitusional anak-anak muda yang baru memasuki usia memilih dapat terpenuhi.

“Selain memperbarui data pemilih, kami juga ingin memastikan anak-anak yang di bawah naungan Cabang Dinas Pendidikan ini, saat hari pemungutan suara nanti, usianya sudah cukup untuk memilih,” kata Zaenal.

Zaenal mendorong agar Bawaslu, Cabang Dinas Pendidikan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dapat bersinergi untuk menjemput bola melakukan perekaman E-KTP bagi siswa yang menjadi pemilih pemula.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Pati lainnya, Ayu Dwi Lestari, mengapresiasi sambutan baik dari pihak Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III dan berharap koordinasi ini menjadi awal yang baik untuk menjaga integritas data pemilih di Kabupaten Pati.

Cabang Dinas Pendidikan Siap Bersinergi

Merespons hal tersebut, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Jawa Tengah, Budi Santoso, menyatakan pihak dinas sangat terbuka untuk membantu proses pemutakhiran data pemilih tersebut. Ia menjelaskan bahwa pihak dinas memiliki data peserta didik yang diperbarui secara berkala.

“Untuk data peserta didik, kami lakukan penguncian data (cut-off) per 31 Agustus setiap tahunnya. Dari sana akan ketahuan data siswa berdasarkan kelas, sekolah, dan usianya. Data ini sudah fix untuk tahun ajaran berjalan. Jika Bawaslu membutuhkan data komparasi untuk pemilih pemula, kami siap memfasilitasi,” jelas Budi.

Terkait usulan perekaman E-KTP bagi siswa ke sekolah-sekolah, Budi sangat mendukung program tersebut demi efektivitas waktu para pelajar.

“Selama ini kalau anak sekolah harus ke kecamatan untuk rekam E-KTP, terkadang mereka tidak jadi datang atau datanya terhambat. Kalau Disdukcapil bisa masuk ke sekolah-sekolah untuk rekam E-KTP massal, kami tentu sangat mendukung dan siap memfasilitasi tempatnya,” terangnya.

Mengenai draf kerja sama atau MoU formal yang diusulkan oleh Bawaslu Pati, Budi menyatakan bahwa pihaknya perlu melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan dinas tingkat provinsi agar pelaksanaannya sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Kami menyambut baik semua kegiatan pengawasan yang dilakukan Bawaslu. Mengenai MoU, secara teknis nanti kami akan berkoordinasi lebih lanjut dan berkonsultasi dengan dinas induk di provinsi. Prinsipnya, kami siap mendukung agar data pemilih kita semakin akurat,” pungkas Budi.

Komisioner Bawaslu Pati, Zainal Abidin mengatakan bahwa pihaknya siap menerima masukan dan kritikan dari pemerintah daerah (Pemda) hingga masyarakat. Ini dilakukan guna meningkatkan kerja-kerja pengawasan yang lebih baik ke depannya.

“Pertama dari Pemda, karena selama ini kami mendapatkan dukungan dari Pemda Pati, baik itu dari segi anggaran dan teknis,” ujar Zainal.

Tanpa dukungan material dari pemerintah, menurutnya akan sulit menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan baik Pemilu dan Pilkada. Olehnya, ia meminta Pemkab Pati untuk selalu mengawasi Bawaslu.

Kemudian, dia juga menyatakan bahwa peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pati sangat besar dalam membantu mensukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024. Termasuk, kata Zainal pihaknya membutuhkan pengawasan dari masyarakat.

“Yang kedua dari KPU sebagaimana partner kami dan terpenting pengawasan dari masyarakat kami butuh kritikan dan masukan dari masyarakat,” sambungnya.

Sedangkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pati, Jumani yang turut menghadiri kegiatan evaluasi menyebut kinerja Bawaslu yang dijalankan selama ini cukup baik. Kendati demikian, evaluasi seperti ini tetap harus dilakukan.

Dalam kesempatan itu dirinya membeberkan bahwa netralitas penyelenggara Pemilu, Bawaslu dinilai telah cukup baik.

“Sudah klir itu masalah netralitas, seperti penyelenggara pemilu, ASN, TNI, Polri. Dan selama ini Bawaslu pati sudah melakukan dengan baik,” pungkasnya.

Mereka menduga Bawaslu Pati sebagai lembaga penyelenggara pengawas Pilkada tidak menjaga tugasnya secara netral. Bahkan menuding terjadi praktik suap menyuap di dalamnya.

“Karena menggunakan dana hibah APBD Pati, kita minta LPJ terkait dengan kegiatan Bawaslu yang telah dilaksanakan berkaitan Pilkada pada tahun ini,” kata koordinator aksi Muhammad Sabiq.

Lanjutnya Bawaslu meminta kelonggaran waktu tiga hari untuk memenuhi LPJ yang diminta. Dirinya berharap permintaan ini tidak dipersulit. Lantaran, kata Sabiq hal ini merupakan keterbukaan publik yang telah diatur dalam undang-undang.

“Berkaitan permintaan LPJ, kita dijanjikan 3 hari. Kita lihat responnya kayak apa dikasih apa enggak. Kalau enggak dikasih ya melanggar Undang-undang keterbukaan informasi publik,” terangnya.

Sabiq juga menuding bahwa Bawaslu Pati tidak bekerja secara profesional. Ia mengecam akan melaporkan kasus suap menyuap ke ranah kepolisian.

“Kita hanya ingin transparansi anggaran saja, kalau dugaan suap menyuap di Panwascam, itu akan kita bawa ke Polda Jawa Tengah,” sebutnya.

Ia juga mempertanyakan mengapa camat dijadikan salah satu pegawai Bawaslu Pati. Menurutnya ini kurang tepat terlebih menjelang Pilkada.

Di tempat sama, Ketua Bawaslu Pati Supriyanto, mengatakan perihal LPJ Pilkada, mahasiswa diminta mengisi formulir permohonan PPID untuk dikaji tiga hari. Apakah informasi yang diminta itu dapat diberikan atau tidak.

Kedua, mengenai posisi salah satu PNS di Bawaslu yang statusnya diperbantukan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dibantu pemenuhan prasyarat menuju satker.

“Sampai saat ini, meski telah meminta ke Pemda, namun belum ada yang berminat mengisi jabatan struktural tersebut. Karena harus alih status, dari kepegawaian daerah ke kepegawaian Bawaslu yang telah kita minta Juni 2024,” ujarnya.

Dirinya mempersilakan kepada aliansi mahasiswa tersebut melaporkan terkait dugaan praktik suap menyuap dalam rekrutmen Panwascam.

“Ketiga dugaan praktik rekrutmen Panwascam berbayar. Kami terbuka untuk itu, memang dalam praktik karena tidak diperbolehkan. Kami mendorong itu sesuai peraturan perundang-undangan. Karena kami tidak tahu, proses yang dituduhkan itu mana, dimana peristiwanya bagaimana kita enggak terlalu jelas,” tandasnya.

Ketua Bawaslu Pati Supriyanto mengungkapkan, agenda ini dilaksanakan mengingat tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) sudah hampir selesai. Selain itu, banyak wilayah di Pati yang dinyatakan selesai 100 persen coklitnya oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).

“Seminggu lagi tahapan coklit selesai. Bawaslu ingin memastikan pantarlih benar-benar melaksanakan tugasnya sesuai peraturan. Hari ini di Kecamatan Gembong, ada tiga wilayah yang kami sasar, yakni di Desa Klakahkasian, Ketanggan dan Sitiluhur,” ungkap Supriyanto.

Lanjutnya, pengawasan yang ketat pada tahapan coklit adalah kunci untuk memastikan data pemilih yang akurat dan mencegah potensi pelanggaran. “Kita harus memastikan data pemilih yang akurat untuk menjaga integritas pelkasanaan pilkada,” katanya.

Dari hasil patroli kawal hak pilih yang telah dilaksanakan, Bawaslu Pati telah merangkum permasalahan-permasalahan di lapangan. Mulai dari pemilik rumah yang enggan ditempel stiker hingga pemilih pemula yang belum melakukan perekaman e-KTP.

“Sejauh ini temuan di lapangan yang mengarah pelanggaran belum ada. Meski demikian, permasalahan yang kami dapatkan segera kami koordinasikam dengan KPU selaku penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapi) selaku instansi terkait administrasi kependudukan,” terangnya.

Supri menekankan bahwa, patroli kawal hak pilih ini akan membantu mengidentifikasi dan mengatasi masalah sejak dini sebelum pelaksanaan pilkada.

“Dengan masifnya kegiatan patroli kawal hak pilih oleh jajaran Bawaslu Pati ini, kita dapat mengidentifikasi potensi masalah lebih awal dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan,” tutup Supri.

Untuk diketahui Sudewo merupakan bakal calon (Balon) Bupati Pati pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Divisi Penanganan Pelanggaran dan Informasi Bawaslu Pati Sigit Pamungkas, mengatakan pada Selasa (24/6) dua kades telah dipanggil. Kedua kades itu Kades Tegalharjo Trangkil, Pandoyo, dan Kades Semampir Pati, Pramono.

“Usai viral video tersebut kita lakukan pleno pimpinan Bawaslu. Kita lakukan penelusuran sesuai Perbawaslu yang mengatur terkait penanganan pelanggaran. Dan kita juga sudah meminta keterangan kepada beberapa kepala desa,” katanya, Jumat (28/6/2024).

Sigit mengatakan saat ini Bawaslu Pati bersama dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah masih melakukan pendalaman. Dikatakan bahwa jika ditemukan pelanggaran, maka pihaknya bakal memberi sanksi tegas sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

“Ini masih kita dalami kajiannya. Termasuk juga kita koordinasikan dengan Bawaslu Provinsi,” ungkap Sigit.

Dirinya menyayangkan adanya deklarasi tersebut karena berimbas pada suhu politik yang semakin memanas. Padahal menurutnya, seorang Kades harus benar-benar bisa menjaga netralitas dalam Pemilu. Bukan justru secara terang-terangan memberikan dukungan terhadap calon tertentu.

Tambahan informasi aksi deklarasi oleh para Kades dilakukan di Alun-alun Simpang Lima kemudian dilanjutkan di Hotel New Merdeka pada Kamis (20/6).