Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Kudus Moh Wahibul Minan menyampaikan, terkait baliho atau spanduk yang bertuliskan capres bahwa secara normatif sudah diatur dalam ketentuan PKPU No 3 tahun 2022 tahapan pemilu.

“Hal tersebut belum masuk kategori menurut saya. Karena pendaftaran tersebut mulainya bulan Oktober-November, tapi saat ini baru mulai tahap legislatif,” terangnya.

Lebih lanjut, menurutnya ketika ada hal tersebut namun belum menunjukkan yang bersangkutan belum jadi capres. Karena saat ini belum masuk tahap pencalonan.

“Ini tidak jadi persoalan, tapi ada hubungannya dengan K3 yang dibuat perda masing-masing terkait melanggar zonasi atau tidak. Tapi kalau kami (Bawaslu) tidak jadi persoalan,” jelasnya.

Sebab secara aturan ini belum diatur. Hal tersebut masuknya ranah K3 dan yang menertibkan dari anggota Satpol-PP.

Sementara itu untuk baliho Calon Gubernur Jawa Tengah apakah dalam hal itu sudah tampak wujudnya, pihaknya mengakui belum tahu akan hal itu.

“Kita tidak tahu apakah yang bersangkutan benar nyalon tidak. Disitu juga belum jelas benar tidaknya. Kalau benar ini tahapannya masih panjang, artinya ini sah-sah saja,” pungkasnya.

Ketua Bawaslu Kudus Moh. Wahibul Minan menyampaikan, hingga terakhir belum menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik (Parpol) dalam pendaftaran bacaleg. Hal ini dikarenakan, silon dari Bawaslu belum bisa dibuka hingga pendaftaran berakhir saat itu.

“Belum ada temuan dari kami, karena dalam pengawasan kami melalui silon. Sementara silon sendiri belum bisa dibuka. Sehingga, kami tidak bisa membuka akses calon-calonnya siapa,” ucapnya.

Lebih lanjut, pihaknya hanya melakukan pengawasan langsung pada saat masing-masing parpol mendaftar ke KPU Kudus, diantaranya melakukan pengecekan dan mengawasi berkas yang diajukan oleh parpol.

“Yang bisa kami lakukan saat ini hanya mengawasi berkas yang diajukan parpol ke KPU Kudus sudah lengkap atau belum. Sedangkan, kami belum bisa melihat satu persatu calonnya siapa,” tuturnya.

Pihaknya melanjutkan, akan melakukan pengawasan secara mendalam pada saat silon tersebut sudah dibuka. Yakni pada saat tahapan verifikasi administrasi bacaleg mendatang.

“Silon Bawaslu dengan KPU berbeda, jadi untuk sementara kami hanya mengawasi dulu. Nanti kami baru bisa melakukan pengawasan saat silon dibuka pada tahapan verifikasi administrasi,” pungkasnya.

Dalam pembukaannya Ketua KPU Kudus, Naily Syarifah mengatakan bahwa pembukaan masa pengajuan bakal calon (bacalon) anggota DPRD Kudus pada pemilu 2024 digelar selama dua Minggu mulai 1 Mei sampai 14 Mei 2023.

“Secara serentak hari ini telah dimulai pendaftaran bacalon anggota legislatif di seluruh Indonesia,” ungkapnya.

KPU Kudus sendiri melayani pendaftaran mulai pukul 08:00 sampai pukul 16:00 WIB pada tanggal 1 sampai 13 Mei 2023. Khusus untuk hari terakhir, yaitu tanggal 14 Mei 2023 jam pelayanannya dibuka hingga pukul 23:59 WIB.

“Kami berharap semua partai politik bisa memanfaatkan waktu layanan pendaftaran dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu dalam sambutannya, anggota KPU Kudus Divisi Teknis Penyelenggaraan, Dhani Kurniawan menuturkan bahwa hari ini adalah awal masa pengajuan pendaftaran bacalon anggota DPRD Kudus.

“Sebelum mendaftar, parpol melalui Liaison Officer (LO) harus memberitahukan ke KPU Kudus maksimal sehari sebelum pendaftaran,” jelasnya.

Tentu hal tersebut agar KPU Kudus dapat lebih mudah dalam melakukan koordinasi dengan Bawaslu dan aparat kepolisian serta kesiapan penyambutan dan penyediaan tempat parkir.

Ketua dan sekretaris parpol sesuai PKPU 10 Tahun 2023 juga harus hadir dalam pendaftaran. Kehadiran mereka untuk pemeriksaan dokumen pendaftaran. Jika berhalangan, maka dapat dikuasakan kepada pengurus lainnya.

“Mengingat lokasi kantor KPU Kudus yang sangat minimalis, maka maksimal rombongan pendaftar setiap partai dibatasi 15 orang,” tandasnya.

Selain itu, Ketua Bawaslu Kudus Moh Wahibul Minan juga memberikan masukan agar partai yang mengalami perubahan susunan kepengurusan agar saat pendaftaran juga menunjukkan SK terbarunya.

“Maksimalkan input data di Silon dan teliti sebelum submit yang kemudian dilanjutkan pendaftaran ke KPU Kudus,” pesannya kepada parpol yang hadir dalam pembukaan.

Saat ini ada salah satu partai di Kudus yang mengalami perubahan kepengurusan. Sebab itu saat pendaftaran bacalon anggota DPRD Kudus, partai agar membawa dan menunjukkan perubahan SK Kepengurusan.

“Bawaslu Kudus juga agar diberi tembusan perubahan kepengurusannya,” tandasnya.

Bawaslu Kudus juga memberikan himbauan agar saat melakukan pendaftaran ke KPU Kudus, partai politik dapat menjaga netralitas dan memastikan tidak adanya orang-orang yang dilarang berpolitik praktis turut dalam pendaftaran.

“Meski suami atau isteri mendaftar sebagai bacalon anggota legislatif, maka apabila suami atau isteri berprofesi sebagai ASN, TNI, Polri dan menjalani profesi pekerjaan yang harus netral, maka jangan ikut menghantarkan dalam proses pendaftaran bacalon anggota DPRD di KPU Kudus,” pungkasnya.

Kepala Bakesbangpol Kudus Mohammad Fitriyanto mengatakan, saat ini untuk proses tahapan Pemilu sudah berjalan. Terkait hal itu pihaknya selalu rutin berkomunikasi dengan pihak KPU dan Bawaslu Kudus.

“Terkait proses tahapan yang sudah mulai berjalan ini kita selalu melakukan komunikasi dengan KPU dan Bawaslu Kudus selaku penyelenggara Pemilu,” ucapnya kepada Samin News.

Lebih lanjut, tentunya tahapan-tahapan Pemilu yang kini sudah mulai berjalan dan ditetapkan oleh KPU RI dapat berjalan dengan baik untuk di Kabupaten Kudus.

“Harapannya tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU RI bisa berjalan di Kudus dengan baik dan kondusif,” ungkapnya.

Sementara itu terkait program kerja dalam rangka menyongsong suksesnya Pemilu 2024, pihaknya semenjak tahun 2022-2023 telah melaksanakan dan akan berlanjut pada beberapa kegiatan yang nantinya dibungkus dengan kegiatan seminar.

“Intinya kita buat dalam bentuk kegiatan seminar atau sosialisasi kepada kelompok masyarakat, ormas, mahasiswa. Hal itu agar semua elemen masyarakat bisa mendukung suksesnya Pemilu 2024,” tandasnya.

Selain itu, Aan sapaan akrabnya menyampaikan bahwa, edukasi yang dibungkus dalam bentuk kegiatan seminar tersebut dan mengundang dari berbagai elemen kelompok maupun masyarakat Kudus diharapkan dapat memberikan pemahaman seputar Pemilu 2024.

“Tentunya edukasi yang sudah dilaksanakan dari kami dengan mengundang berbagai komponen masyarakat dan yang sudah berjalan ini tentunya bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait bagaimana pemilu dilaksanakan, terus tahapan apa saja yang dilaksanakan saat pemilu, dan juga di hari H jadwalnya kapan sudah disosialisasikan dengan harapan masyarakat paham dan tahu, serta bisa berbondong-bondong ke TPS dalam memberikan suara yang sesuai isi hatinya,” pungkasnya.

Ketua Bawaslu Kudus Moh Wahibul Minan menjelaskan, ada beberapa persoalan yang ditemui pihaknya terkait hasil pengawasan Coklit yang dilaksanakan oleh Pengawas Kelurahan dan Desa (PKD).

“Hasil pengawasan Coklit yang dilakukan oleh temen-temen pengawas Kelurahan maupun Desa dan hasil uji petik dari Panwaslu Kecamatan maupun Bawaslu Kudus. Kami mendapati beberapa persoalan atau yang tidak sesuai dengan aturan KPU,” ungkapnya kepada Samin News.

Adapun yang tertuang dalam Peraturan KPU No 7 Tahun 2022 yang sudah dirubah ke tahun 2023. Lebih lanjut, ada beberapa Pantarlih yang ditemukan oleh pihaknya yang tidak menjalankan aturan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.

“Contohnya ada kewajiban Pantarlih memakai atribut dalam melaksanakan Coklit baik itu id card, topi dan rompi. Kemudian, setelah coklit ada juga Pantarlih yang tidak menuliskan nama didalam stiker itu. Kan ada nama pemilih, berapa pemilih dan TPS ini juga kami temukan. Ada beberapa yang tidak ditulis TPS-nya ada yang tidak melakukan tandatangan pemilih dan pantarlih. Itu terjadi di beberapa Kecamatan di Kabupaten Kudus,” ungkapnya kepada Samin News.

Minan menjelaskan, Pantarlih juga harus sering berkomunikasi dengan pihak RT maupun RW setempat. Namun hal itu tidak dilaksanakan. Lalu pada hari ke-20 pelaksanaan Coklit, Bawaslu Kudus mencoba menghitung berapa yang sudah di Coklit dari setiap TPS.

“Masih ada beberapa desa atau tps yang ada di kecamatan pencapaiannya masih dibawah 50 persen, ada juga yang 20 persen dan 40 persen. Tapi semua itu sudah kami sampaikan saran perbaikan. Ketika mendapati Pantarlih yang tidak memakai atribut, langsung kami ingatkan, yang tidak menempel stiker tolong ditempel. Dan yang menempel itu tugasnya Pantarlih tidak tuan rumah. Itu sebagai bukti bahwa sudah di Coklit,” jelas Ketua Bawaslu Kudus.

Selain itu, dia juga memberikan contoh ada Pantarlih bertempat di Desa Padurenan dan Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, ada petugas turun yang bukan aslinya.

“Artinya ada keluarga yang sedang sakit digantikan pihak lain. Tapi ini kami juga kasih saran perbaikan melalui tertulis untuk dilakukan Coklit ulang di TPS tersebut. Dan itu sudah ditindak lanjuti temen TPS dan Pantarlih. Ada juga yang kami temui Pantarlih tidak hadir secara langsung kerumah, ada yang sudah ditulis kemudian tuan rumah diminta untuk tanda tangan. Padahal kewajiban Pantarlih ini harus memastikan antara KK dengan daftar pemilih itu sesuai,” tuturnya.

Jadi, semua hasil pengawasan Coklit sudah disampaikan melalui jajaran Panwascam ke PPK. Minan juga bercerita kepada Samin News bahwa rata-rata yang tidak memakai perlengkapan atribut seperti topi karena faktor uji Coklit di malam hari.

Kemudian, untuk hasil seusai Coklit, Minan menjelaskan bahwa dari pihak KPU Kudus sudah mulai melakukan penyusunan Data Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP).

“Pada saat menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) ini kami harapkan teman-teman dibawah khususnya PKD ikut mengawasi dalam penyusunan DPS. Karena pada saat Coklit masih kita dapati pemilih yang harusnya masuk didalam satu tps tapi terpisah,” pungkasnya.

Ketua Bawaslu Kudus Moh Wahibul Minan menjelaskan, kegiatan yang digelar oleh pihaknya mengundang peserta Panwascam di sembilan kecamatan di Kudus.

“Kita mengundang teman-teman dan staff kecamatan di sembilan kecamatan Kabupaten Kudus. Setiap kecamatan kita undang tiga orang untuk mengikuti pelatihan penulisan berita dan pengambilan fotografi,” ujarnya Minan sapaan akrabnya.

Untuk tujuan digelarnya kegiatan tersebut agar para anggota Sekretariat Panwas Kecamatan dapat mendokumentasikan seluruh kegiatan di wilayahnya masing-masing. Hal itu bisa dimulai dari internal hingga pengawasan yang ada dilapangan saat proses tahapan Pemilu yang sedang berlangsung saat ini.

Dia juga menekankan bahwa, para Panwas Kecamatan ini agar bisa intens dalam mengisi konten di sosial media wilayah masing-masing. Sehingga dapat mengedukasi masyarakat yang gemar membaca.

“Saat ini teman-teman Panwas Kecamatan punya sosmed masing-masing seperti Facebook dan Instagram. Nah, minimal mereka dapat mengisi konten tentang pengawasan agar dapat mengedukasi pembaca. Tapi kita juga memberikan pemahaman bagaimana cara mengambil foto dan menulis berita yang baik,” pungkasnya.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kudus, Moh Wahibul Minan, mengungkapkan bahwa apel kali ini mengacu pada Instruksi Ketua Bawaslu Republik Indonesia No 4 Tahun 2023 tentang pengawasan kawal hak pilih. Pelaksanaan apel ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua tahapan pemilu berjalan lancar dan adil.

“Pelaksanaan kegiatan pengawasan ini dilakukan minimal dua kali dalam seminggu menjelang pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengajak Panwaslu Kecamatan untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini,” jelas Moh Wahibul Minan.

Selain itu, jajaran pengawas tingkat kecamatan, kelurahan, atau desa diminta untuk tetap berkomitmen mengawal proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih pemilu. Saat ini, tahapan Coklit berlangsung untuk pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Kepada petugas, Moh Wahibul Minan mengharapkan agar selalu memastikan ketepatan dan keakuratan data pemilih serta melakukan pengawasan secara ketat untuk mencegah terjadinya kecurangan.

“Prosedur Coklit harus dilakukan dengan benar, sesuai aturan, dan memastikan ketepatan. Hal ini untuk meminimalisir adanya pelanggaran data pemilih pada Pemilu 2024,” ujarnya.

Usai pelaksanaan apel, Bawaslu Kudus bersama dengan Panwaslu Kecamatan dan Desa, Kecamatan Kota Kudus dan Jati melakukan kunjungan ke rumah warga dalam rangka melaksanakan uji petik di lapangan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kesadaran status hak pilihnya mulai dari tahapan Coklit sampai pelaksanaan pemungutan suara.

Moh Wahibul Minan juga berharap agar jajaran Panwaslu dalam menjalankan tugasnya dapat mematuhi aturan yang berlaku, sehingga dapat meminimalisir adanya pelanggaran dan mengawal hak pilih warga pada Pemilu 2024 di Kabupaten Kudus.

Pelaksanaan apel pengawasan yang dimulai pukul 08.00 WIB ini dihadiri oleh jajaran Panwaslu Kecamatan dan PKD Kecamatan Kota Kudus dan Kecamatan Jati sebagai peserta apel.

Ketua Bawaslu Kudus Moh Wahibul Minan menjelaskan, dalam apel menuju tahun 2024 yang diadakan secara serentak, tentunya itu sebuah tanda bahwa pihaknya siap mengawasi pelaksanaan pemilu.

“Apel ini merupakan satu tahun menuju pemilu. Jadi kita laksanakan serentak di seluruh Indonesia. Ini menandakan bahwa kesiapan Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan pemilu di 2024,” katanya.

Lebih lanjut, adapun yang menghadiri acara ini diantaranya, jajaran pengawas pemilu, stakeholder pemerintahan, kesbangpol, Dinas Perhubungan, organisasi masyarakat, dan toko pemuda.

“Kalau kita hanya mengundang panwas kecamatan atau desa ini, saya kira sudah tahu agendanya tapi kita bagaimana mempublikasikan ke masyarakat umum,” tuturnya.

Selain itu, kegiatan siaga pengawasan ini juga pihak Bawaslu Kudus me-launching terkait dengan ‘Jarimu Awasi Pemilu’. Tentunya media tersebut untuk semua masyarakat.

“Harapan masyarakat tidak hanya ditujukan kepada panwaslu saja. Tapi semuanya beserta pemilu stakeholder, masyarakat ini juga bisa masuk didalam jarimu awasi pemilu itu,” jelasnya kepada Samin News.

Saat ditanya menjelang pemilu 2024 apa yang ditekankan kepada panitia pengawas daerah, Minan menjawab, bahwa pihaknya menekankan kepada Peraturan perundang- undangan Pemilu No 7 Tahun 2017.

“Tentunya pencegahan yang kami utamakan, setelah pelaksanaan penetapan partai politik serta pemilu kita memang belum ada regulasi yang jelas mengatur, kapan pelaksanaan kegiatan kampanye,” ucapnya.

“dan ini jelas tentunya ada space waktu untuk teman-teman peserta pemilu melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara umum,” katanya.

Minan melanjutkan, pihaknya masih menekankan pada tindak pencegahan kepada masyarakat.

“Jadi penekanan kami memang masih pada pencegahan yang kami lakukan baik pada masyarakat dan kepada orang yang dilarang mengikuti mengikuti dalam pelaksanaan kegiatan parpol,” pungkasnya.

Ketua Bawaslu Kudus Moh Wahibul Minan berpesan kepada panitia PKD yang telah dilantik harus menjaga kondisi fisik. Mengingat hal itu sangat penting dan tahapan pemilu sudah mulai berjalan.

“Jadi memang karena tahapan sudah berjalan menjaga kondisi fisik itu penting,” jelasnya kepada Samin News.

Lebih lanjut, selain itu mulai jajaran pengawas sekretariat hingga tingkat bawah, Bawaslu Kudus akan mendaftarkan para peserta Panitia Pengawas Kelurahan dan Desa ke BPJS Ketenagakerjaan.

“Tapi dari kami jajaran pengawas dari tingkat sekretariat tingkat kabupaten hingga sampai tingkat bawah, kita ikutkan BPJS ketenagakerjaan,” terangnya.

Hal itu tentunya untuk mengantisipasi kejadian serupa seperti pengalaman pemilu 2019. Kala itu ada panitia pengawas pemilu yang mengalami kecelakaan di daerah Kaliwungu.

Lebih lanjut, selain itu dirinya memberikan pesan kepada jajaran pengawas pemilu yang telah dilantik agar tidak perlu menunjukkan wajah garah, yang penting fokus utamanya kerja yang sesuai target.

“Artinya kita dalam melakukan pengawasan tidak usah menunjukkan muka garangan. Jadi biasa tapi sesuai target yang kita inginkan,” tuturnya.

“Karena itu sudah tidak zamannya. Terpenting kita melakukan pemahaman pencegahan. Karena sejatinya kami itu sebetulnya tidak pengen mencari temuan yang banyak tapi bagaimana kita mengupaya pencegahan maksimal,” tambahnya.

Disinggung mengenai, adanya kemungkinan eskalasi politik tahun 2019 dan 2024 yang mengalami perbedaan dirinya menjawab, tentunya akan melihat perkembangan dibawah seperti apa.

“Kami melihat dulu perkembangannya seperti apa karena sampai hari ini calon belum ada, itukan baru suara suara dan nanti kita lihat instruksinya seperti apa dan berjalannya seperti apa kita tunggu aja,” pungkasnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Kudus Moh Wahibul Minan menjelaskan, hari ini pihaknya melantik 132 Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang tersebar di seluruh desa di Kudus.

“Hari ini yang dilantik sebanyak 132 pengawas pemilu yang tersebar di sejumlah desa yang ada di Kudus, desa dan kelurahan,” katanya.

Dirinya menjelaskan, saat ini program kerja terdekat yang rencananya akan dikerjakan yakni melakukan verifikasi faktual keanggotaan peserta pemilu dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

“Yang terdekat, verfak keanggotaan peserta pemilu dan perseorangan DPD. Lalu pelaksanaan coklit yang terdekat. Cuman memang personel kita kurang,” imbuhnya.

Lebih lanjut, mengingat jajarannya hanya satu peserta ditambah petugas Pantarlih tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun tentunya Minan akan berupaya melakukan komunikasi secara intensif.

“Dari jajaran karyawan satu dan petugas pantarlih tiap TPS. Tapi memang kita mengintensifkan terkait komunikasi terhadap pantarlih di lapangan,” ujarnya

Selain itu, terkait pelantikan dan pembekalan yang dilaksanakan di wilayah kecamatan kota tersebut, Minan menekankan agar selalu menjaga integritas, dan juga memiliki etika yang bagus.

“Harus mengawasi sesuai aturan yang berlaku dan menjaga integritas, etika, sopan santun, etika juga yang harus diprioritaskan teman-teman pengawas desa,” bebernya.

Ditanya mengenai money politics yang akan terjadi, Minan menjelaskan bahwa hal itu memang dilarang, bahkan harus diawasi. “Dalam hal pengawasan coklit kita memastikan sesuai dengan prosedur tata cara atau tidak,” tandasnya.

“Jadi apakah pantarlih itu datang kerumah rumah karena memang yang dipersyaratkan itu kan door to door. Nah ini memastikan apakah mereka melakukan hal itu atau diatas meja. Karena kebanyakan pantarlih berada di desa masing-masing. Kita memastikan itu. Jadi prosedur tata cara yang diatur di PKPU No 7 maupun di keputusan KPU No 27,” tambahnya.

Sementara itu, Camat Kecamatan Kota Andreas telah memberikan selamat kepada para anggota yang telah dilantik. Dirinya berharap para PKD dapat melaksanakan tugas dengan baik.

“Selamat kepada yang telah dilantik tentunya sudah melalui seleksi yang ketat. Semoga dapat melaksanakan tugas dengan baik dan dapat mengemban amanah,” tuturnya.

“Selain itu, dapat melaksanakan tugas dengan baik yang sesuai tupoksinya. Serta bisa membantu menjaga kondusivitas. Mengingat pemilu ini dinilai luar biasa.
Serta memiliki integritas yang baik dan harus netral,” tutupnya.