Dalam rakor itu disebutkan, parpol diminta menertibkan alat peraga kampanye (APK) yang sudah bermunculan. Hal itu mengingat, masa kampanye pemilu 2024 baru dimulai akhir bulan.

Bawaslu Grobogan berharap seluruh partai politik peserta pemilu dapat memahami aturan yang berlaku, untuk tidak memasang APK sebelum waktunya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan Fitria Nita Witanti menjelaskan setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 4 November kemarin, parpol diminta menertibkan APK. Selain itu, masa kampanye pemilu 2024 dimulai pada tanggal 28 November.

“Waktu sampai tanggal 27 November dilarang untuk berkampanye. Kami berkoordinasi dengan teman-teman partai politik untuk tidak berkampanye di luar jadwal,” kata Fitri.

Fitri menghimbau seluruh Parpol mencopot seluruh APK yang telah terpasang. Menurut hasil pleno, jika hingga tanggal 12 November 2023, Parpol yang belum dapat menertibkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Satpol PP.

“Alat peraga yang sudah bermunculan. Kemudian mengandung unsur kampanye untuk kami minta di lepas oleh partai politik itu sendiri. Kalau hanya foto beserta logo partai masih diperbolehkan. Setelah 12 November, kami akan koordinasi dengan Satpol PP untuk penertibannya,” katanya. (RR).

Tema yang diusung yaitu Peraturan Bawaslu tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024. Para peserta diajak memahami alur pelaporan dan penyelesaian sengketa dalam tahapan sampai hasil Pemilu nanti.

Ketua Bawaslu Grobogan Fitria Nita Witanti menjelaskan, berkaitan dengan perselisihan atau sengketa ini ada dua jenis, yaitu sengketa proses pemilu dan sengketa hasil pemilu. Sengketa proses Pemilu ini menjadi kewenangan Bawaslu untuk memutuskan.

Fitri menyontohkan, beberapa waktu lalu Bawaslu Grobogan menerima laporan berkaitan dengan dugaan pelanggaran administratif.

Dari laporan tersebut diketahui apa yang disengketakan atas berita acara (BA) atau surat keputusan (SK) yang dikeluarkan KPU.

“Sengketa tersebut bisa terjadi sebab bersinggungan antarpeserta Pemilu atau antara peserta Pemilu dengan KPU,” ujar Fitri.

Kalau peserta Pemilu tidak puas dengan keputusan KPU baik berupa BA atau SK, yang bersangkutan bisa melapor kepada Bawaslu.

“Dalam hal ini masuknya ke sengketa proses Pemilu,” lanjutnya.

Kemudian, ketika yang menjadi bahan permasalahan adalah hasil Pemilu, maka menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Pemerhati Pemilu, Fajar Saka memaparkan terkait apa saja jenis-jenis pelanggaran dalam tahap Pemilu hingga tahapan-tahapan penyelesaiannya. Fajar menjelaskan bagaimana alat peraga kampanye (apk) yang dianggap melanggar. (RR).

Hadir sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, Fitria Nita Witanti dengan tiga anggota yaitu Desi Ari Hartanta, Moh. Syahirul Alim dan Amal Nur Ngazis. Sedangkan Sekretaris pemeriksa Edy Purwanto dan Asisten Pemeriksa Octaviani Putri. Wahyu Hasta Ariwidya dan Betari Maulida berkedudukan sebagai perisalah.

Sidang diawali dengan pembacaan tata tertib oleh Edy Purwanto. Dalam kesempatan ini pelapor Moh Thohirin hadir secara pribadi. Sedangkan Terlapor dari KPU Grobogan dihadiri oleh Agung Sutopo, Sulistyorini, M. Machruz dan Rama Eka.

Putusan dibacakan oleh Majelis pemeriksa secara bergantian. Fitria Nita Witanti ditemui setelah persidangan selesai menjelaskan, Putusan yang dibacakan majelis pemeriksa menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah.

“Sidang pembacaan putusan tadi majelis menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” Jelas Fitria

“Pada persidangan tadi kami juga informasikan kepada pelapor, jika tidak terima dengan putusan majelis pemeriksa, maka dapat mengajukan koreksi kepada Bawaslu RI paling lama tiga hari setelah putusan dibacakan,” jelas Fitri. (RR)