Ia memaparkan, pada pasal 520 yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 72 juta.

Lebih lanjut Khoirul menegaskan, selain sanksi pidana, bakal calon juga bisa dicoret namanya apabila terbukti melakukan pemalsuan data. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017. KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/Kota meminta kepada partai politik untuk mengajukan bakal calon baru anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai pengganti bakal calon yang terbukti memalsukan atau menggunakan dokumen palsu.

Statemen itu ia sampaikan sesudah launching penerimaan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon DPRD Kabupaten Demak yang digelar KPU sebagai awal dibukanya pendaftaran caleg. (1/05/2023).

Khoirul Saleh juga menyampaikan pihaknya telah memberi masukan kepada KPU sebelum launching sebagai langkah pencegahan terjadinya pelanggaran ataupun sengketa proses.

Menjawab pertanyaan apakah KPU telah melakukan pelanggaran, Khoirul menjelaskan justru pencegahan itu dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran. Beberapa hal yang menjadi masukan Bawaslu itu di antaranya agar KPU menerima pengajuan balon legislatif sesuai tahapan yg ditetapkan pkpu 3/2022, berpedoman pada PKPU 10/2023 dalam teknis penerimaan, dan tidak kalah pentingnya sosialisasi masif kepada partai politik peserta pemilu.

“Jangan sampai ada bakal caleg yang telat gara gara tidak tahu informasi tersebut secara utuh,” ungkapnya.

Khoirul juga menjelaskan, kehadirannya dalam launching bukan sekedar memenuhi undangan, namun yg lebih substantif adalah memastikan kepatuhan KPU dalam melaksanakan tahapan pencalonan Legislatif.

Pihaknya juga telah mempersiapkan tim pengawas selama tahapan ini, yang dimulai 1 Mei hingga 14 Mei 2023.

Untuk Kabupaten Demak peringatan itu disinergikan dengan program rutin posonan di bulan puasa. Program yang sudah tiga tahun ini ditekuni Bawaslu Demak rangka edukasi politik masyarakat. Kegiatan dikemas seharian penuh mulai dari kajian posonan episode terakhir, khataman, patroli kawal hak pilih, dan diakhiri dengan konsolidasi hasil pengawasan penetapan daftar pemilih sementara.

“kami tidak sekedar memperingati hari jadi, karenanya tidak tetap tidak lepas dari visi” Tegas Khoirul Saleh, Ketua Bawaslu Demak.

Menurut khoirul visi bawaslu untuk menjadi lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan pemilu demokratis, bermartabat, dan berkualitas, harus terus menjadi orientasi dalam berbagai aktivitas pengawasan.

Dan untuk mewujudkannya diperlukan dukungan dari semua jajaran pengawas dan stakeholder. “karenanya sinergitas menjadi keniscayaan,” lanjut khoirul.

Khoirul juga memaparkan beberapa upaya Bawaslu yang telah membuahkan hasil karena penguatan sinergitas. Di antaranya penyelesaian ribuan data anomali yang ditemukan pada masa coklit data pemilih.

Melalui sinergitas yang dibangun dengan Dukcapil maupun dengan KPU, akhirnya Dukcapil warga desa Mojosimo dan Tlogopandogan Kecamatan Gajah, serta warga Sidomulyo Kecamatan Dempet bisa bernafas lega, karena data kependudukannya sudah diperbaiki.

Adapun pengkhususan waktu di bulan puasa adalah untuk meningkatkan amal saleh demi meraih kemuliaan bulan yang penuh Berkah itu. Bagi Bawaslu Demak amal saleh diwujudkan dalam kegiatan positif yang bisa memberi manfaat kepada sesama.

Karenanya Bawaslu Demak sudah tiga tahun ini selalu menggelar Posonan dalam setiap bulan puasa. Tentu kajiannya bukan kitab kuning, akan tetapi tetap dalam koridor memberikan manfaat bagi sesama.

“Ini salah satu ikhtiar kami dalam membeikan edukasi poltik bagi masyarakat,” papar Khoirul Saleh Ketua Bawaslu Demak.

Dalam sambutan pembukaanya khoirul berharap kegiatan tersebut bisa mewarnai fungsi strategi pengawasan sehingga masyarakat tersadarkan untuk bersama Bawaslu mengawasi setiap tahapan pemilu.

Semakin tinggi kesadaran fungsi pengawasan bagi masyarakat akan meminimalisir potensi-potensi pelanggaran. lanjut khoirul. Komitmen Bawaslu Demak ini, ditunjukkan dengan menghadirkan para pakar kepemiluan sebagai narasumber.

Bahkan pada posonan perdana Bawaslu menghadirkan Tokoh Nasional yang pernah berkiprah langsung dalam memberikan arah kebijakan pengawasan pemilu. Beliau adalah Bambang Eka Cahya ketua Bawaslu RI Periode 2011 -2012 dan Abhan, MH Ketua Bawaslu RI Periode 2017-2018.

Kegiatan Posonan ini disiarkan langsung, live Streaming lewat kanal Youtube Bawaslu Demak. Sejak tanggal 27 Maret 2024 selama kurang lebih setengah bulan.

Untuk di Desa Mojosimo dan Tlogopandogan masing-masing warganya saling tertukar data kependudukannya yang jumlahnya hingga ribuan. Sementara temuan baru ini hanya warga Dempet yang data kependudukannya masuk di desa lain yakni di Desa Sidomulyo yang jumlahnya 77 warga. Meski jumlahnya tidak sampai ratusan, pihaknya merasa bertanggung jawab untuk memastikan warganya agar tidak kehilangan hak pilihnya.

“Bagi kami menjaga hak pilih di seluruh negeri, bukan sekedar jargon,” beber Ketua Bawaslu Demak Khoirul Saleh.

Menurutnya, berapapun jumlah warga yang sudah memiliki hak pilih, jika berpotensi masalah harus tetap dikawal dan dipastikan statusnya. Ketika memastikan di desa setempat, ia juga menanyakan apakah 77 warga tersebut sudah pasti atau masih bisa berubah.

Sementara itu, menurut PPK wilayah Dempet Ainur Rohman yang ditemui Khoirul, bercerita pada awalnya ke 77 data tersebut dicurigai anomali, karena beralamat RW 7 Desa Sidomulyo, padahal di desa tersebut tidak ada RW 7. Jadi data itu menurutnya masih bisa berubah karena diketahui ada juga yang dari RW 2.

Untuk itu, Khoirul meminta kepada PPK bersama Panwaslu Kecamatan Dempet agar melakukan penelitian ulang secara komprehensif, mutakhir, dan akurat.

“Meskipun status mereka sudah diberitahu sebagai pemilih baru, bisa saja dalam prakteknya ada yang tercecer, sebagaimana kasus di Desa Mojosimo dan Tlogopandogan,” tandasnya.

Sementara untuk Desa Mojosimo, sebanyak 470 warganya yang tertukar dengan Tlogppandogan. Adapun yang tercatat oleh PPS sebanyak 466.

“Untungnya pengawas desa setempat mengetahui hal itu, sehingga dapat memberikan masukan. Melihat kondisi tersebut, kami sudah mengirimkan surat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak agar segera melakukan perbaikan data kependudukan tersebut,” pungkasnya.

Rakor tersebut juga digunakan untuk menentukan strategi baru dan untuk bahan evaluasi bilamana diperlukan agar terwujudnya daftar pemilih yang berkualitas Disamping itu untuk mendengarkan progres hasil pengawasan coklit.

Ada sebuah kejutan pada rakor yang digelar Bawaslu Demak itu, ada laporan hasil pengawasan panwaslu Kecamatan Gajah, terdapat lebih dari seribu data kependudukan di dua desa yang tidak dikenal dengan anomali dan sesuai dengan domisilinya.

“Hal ini sangat perlu pengawalan intens jangan sampai menyebabkan hilangnya hak pilih warga,” ujar Ketua Bawaslu Demak Khoirul Sholeh.

Dua desa itu adalah Desa Mojosimo dan Tlogopandogan yang berada di Wilayah Kecamatan Gajah. Hampir separo dari warga desa tersebut datanya saling bertukar. Diketahui, 470 warga Mojosimo data kependudukanya beralamatkan Desa Tlogopandogan dan sebaliknya warga Tlogopandogan data kependudukannya beralamat di Desa Mojosimo.

Menurutnya, situasi demikian berpotensi terjadinya pelanggaran. Oleh karenanya ia menginstruksikan untuk melakukan pengawalan bukan hanya sampai pada DPS dan DPT. Setelah dilakukan konfirmasi itu bukan kesalahan pantarlih karena memang bahan coklitnya demikian.

Artinya data tersebut sudah ada sejak di DP4 yang disinkronisasikan. Namun jika tidak hati-hati atau pantarlih kurang mengetahui situasinya bisa mengakibatkan hilangnya hak pilih warga. Fenomena tersebut hampir terjadi jika tidak ada saran perbaikan dari jajaran Bawaslu.

Pasalnya 470 warga Mojosimo yang tertukar datanya tersebut berada di desa Tlogopandogan. Disisi lain, 587 warga desa Tlogopandogan alamat di data kependudukan hasil sinkronisasi beralamat di Desa Mojosimo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak.

Untuk PKD (Pengawas Kelurahan/Desa) dihimbau Khoirul agar terus semangat dalam melakukan pengawasan, meminta penjelasan dan memberikan masukan sesuai hasil pengawasan.

Penguatan kapasitas yang diikuti oleh kepala sekretariat panwascam, tenaga teknik dan ketua ketua panwascam itu menekankan pentingnya netralitas aparatur negara teruntuk yang berada di jajaran penyelenggara.

Dihadapan jajaran lainnya, Ketua Bawaslu Demak Khoirul mengingatkan beratnya sanksi pelanggaran netralitas untuk pihak terkait yang dilarang sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu.

“Untuk ancaman pidana kurungan paling lama 1 tahun. Dendanya capai Rp 12 juta rupiah. Tertuang dalam pasal 494 UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu. Pastikan nama anda tidak masuk dalam daftar dukungan DPD,” ujarnya.

Lebih lanjut, hal itu dilakukan demi upaya pencegahan pelanggaran netralitas ASN sebagaimana terjadi di Demak pada pilkada 2020, sehingga agar tidak terulang kembali pada pemilu serentak 2024 yang akan datang.

“Abdi negara itu harus selalu membantu melayani masyarakat yang sesuai kapasitasnya secara adil, dan harus bebas dari intervensi semua golongan atau partai politik,” terangnya.

Bilamana ada yang berpihak maka tugas pokok pelayanannya pasti timpang yang berakibat rusaknya tata pemerintahan di lingkungan sekitarnya. Untuk itu, Bawaslu Demak juga mengundang Kepala BKPP Kabupaten Demak Herminingsih.

“Hal itu agar lebih menguatkan netralitas para panwascam dan lainnya. Ia menjelaskan bagaimana ASN menerapkan asas netralitasnya dalam menjalani tugas,” ungkapnya.

“Seluruh ASN tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada atau untuk kepentingan siapapun,”sambungnya.

Pihaknya juga menghadirkan Bakesbangpol yang memberikan paparan point-point kewajiban pemerintah dalam menfasilitasi setiap kegiatan pemilu. Agar para ASN tidak terjebak dalam keberpihakan dalam memfasilitasi pemilu.

Ketua Bawaslu Demak Khoirul Sholeh menjelaskan, dalam pelantikan PKD tersebut pihaknya berpacu pada Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 106 huruf mengenai kewenangan panwaslu kecamatan.

“UU tersebut tentang pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten/Kota,” ujarnya.

Lebih lanjut, dirinya menyampaikan terkait SIM-P yang terus dipegang disaat tugas bagi setiap pengawas pemilu yakni, Soliditas, Integritas, Mentalitas dan Profesionalitas.

“Soliditas itu dimana seluruh jajaran panwaslu menjadi solid, kukuh, dan menyatu sehingga menjadi kuat dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu,” ungkapnya.

Sementara itu, untuk Integritas yakni harus memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujurannya. Sebab seorang pengawas pemilu harus netral.

“Pengawas pemilu nampak tidak netral saja tidak boleh, terlebih jika benar-benar ada keberpihakan, tentunya saya tidak akan mentolerirnya,” jelasnya.

Khoirul Sholeh melanjutkan, untuk seorang Panwaslu juga harus menumbuhkan sikap mentalitas, disiplin dalam bekerja, dan harus menjaga profesionalitas penuh waktu.

“Tentunya Panwaslu harus memiliki mentalitas disiplin dengan bekerja penuh waktu sedang profesionalitas,” ujarnya.

Dirinya juga menekankan agar panwaslu desa maupun panwaslu kecamatan memperkuat pemahaman undang-undang dan regulasi lain yang terkait dengan pemilu.

“Tidak boleh melepas pemahaman perundang-undangan pasca terpilih menjadi pengawas pemilu. Walaupun mereka telah teruji dalam seleksi perekrutan,” tandasnya.

“Itu senjata kalian. Ibarat maju perang harus menyiapkan strategi, menguasai medan dan senjata,” sambungnya.

Khoirul juga menegaskan agar panwaslu kelurahan/desa segera menjalin koordinasi dengan Pemerintah desa, PPS, dan stake holder tingkat desa lainnya sebagai upaya pencegahan.

Ketua Bawaslu Demak Khoirul Sholeh mengatakan, dalam melakukan kesepakatan pihaknya mengacu pada implementasi Perbawaslu nomor 2 tahun 2023.

“Hal tersebut berisi tentang Pengawasan Partisipatif, dimana salah satu program nya yaitu kerja sama dengan perguruan tinggi,” kata dia.

Lebih lanjut, kata Khoirul, hal itu sebagai bagian dari upaya mencerdaskan bangsa sebagaimana salah satu tujuan berdirinya negeri ini yang sesuai dengan alenia 4 pembukaan UUD 1945.

Khoirul menjelaskan, kurikulum merdeka tersebut dikemas sebagai sinergi penerapan disiplin ilmu dalam bidang politik khususnya untuk pemilu.

“Kemasan kurikulum yang ditawarkan yakni bersinergi dengan disiplin ilmu politik khususnya kepemiluan,” bebernya.

Selain itu, lanjut Khoirul, diharapkan untuk mahasiswa bukan hanya pandai dalam menerapkan ilmu dibidang menegakkan demokrasi bermartabat, tapi juga mampu menegakkan pemilu yang demokratis.

“Diharapkan mahasiswa mampu menggerakkan masyarakat untuk menegakkan pemilu yang demokratis,” kata dia.

Khoirul mengakui pemilu serentak 2024 merupakan pemilu yang rumit, tahapannya beririsan dengan pemilihan kepala daerah serentak yang tentunya tidak lepas dari potensi-potensi dan kerawanan pelanggaran.

“Untuk personel pengawas dalam mengawal tahapan pemilu sangat terbatas yakni berjumlah 8 personel,” tandasnya.

Dimulai dari kabupaten sebanyak lima anggota, kecamatan ada tiga, dan untuk desa hanya satu. Untuk itu, Khoirul segera menangkap peluang MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) yang ada di IAIN Kudus.

“Hal itu sebagai media edukasi politik yang muaranya pada pengembangan pengawasan partisipatif,” ungkapnya.

Perlu diketahui, kurikulum merdeka merupakan metode pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Kurikulum ini diresmikan kementerian Kemendikbudristek sejak Februari 2022.

“Kurikulum tersebut tentunya bertujuan untuk mendorong mahasiswa menguasai ilmu dunia kerja,” terangnya.

Konten pembelajarannya lebih optimal dan aplikatif sehingga mahasiswa mempunyai waktu yang cukup untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.

Dalam hal ini IAIN Kudus perlu bekerjasama dengan Bawaslu untuk menghantarkan mahasiswanya khususnya prodi Pemikiran Politik Islam menjadi da’i yang kompeten dalam disiplin ilmu.

“Ini akan menjadi ibadah dan juga bagian dari dakwah,” pungkasnya.

Ketua Bawaslu Demak Khoirul Soleh mengatakan, sebanyak 747 anggota PPS Kabupaten Demak telah dilantik dan diambil sumpahnya oleh pihak KPU yang bertempat di Alun-alun Demak.

“KPU Demak melantik sebanyak 747 anggota PPS dan diambil sumpahnya pada kali ini,” bebernya.

Setelah pelantikan, lanjut Khoirul, dilanjut dengan apel kesiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024. Selain itu ia berharap, untuk PPS tetap memperhatikan kesiapan mental.

“Tidak hanya berhenti di ranah teknis juga tapi kesiapan mental harus juga diperhatikan kedepan,” tuturnya.

Lebih lanjut, kata Khoirul, PPS juga harus siap dalam menjaga integritasnya. Imbauan ini akan terus disuarakan sebagai antisipasi terjadinya sengketa ataupun pelanggaran proses di pemilu 2024 mendatang.

“Untuk PPS nanti harus bisa menjaga integritasnya, agar untuk mengantisipasi terjadinya sengketa di pemilu mendatang,” bebernya.

Terlebih, pihaknya menemukan pengurus partai politik mengikuti proses perekrutan PPS yang luput dari seleksi administrasi pendaftaran. Namun hal itu tentunya sudah ditindaklanjuti oleh KPU Demak.

“Meskipun sudah di tindak, namun bukan berarti ada temuan serupa untuk kedepannya,” ucap dia.

“Kami juga telah memetakkan titik rawan dalam setiap tahapan pemilu. Hasilnya nanti akan ditindaklanjuti melalui berbagai pencegahan, seperti sosialisasi, koordinasi atau himbauan,” sambungnya.

Terkait hal tersebut, sinergitas antar elemen juga diperlukan dalam membantu menyukseskan pemilu yang bermartabat.

Sementara itu, Bupati Demak Eisti’anah juga berpesan kepada para anggota PPS yang usai dilantik untuk menjaga integritas dan memiliki komitmen yang kuat. Mengingat hal itu sesuai sumpah janji yang diucapkan.

“Untuk peserta PPS tetap jaga kebugaran tubuh dan kesehatan, agar kejadian di masa lampau tidak terulang lagi,” pungkasnya.