Setelah mendatangi rumah para janda kemudian mereka diajak bersama-sama naik bus milik Polres Grobogan untuk berbelanja di salah satu pusat perbelanjaan yang berada di Purwodadi, Grobogan.

Kegiatan bertajuk “Bhayangkari Peduli Ketok Rumah Simbah’’ itu, diawali dengan blusukan ke sebuah lingkungan di Plendungan, Purwodadi, Grobogan dan mendatangi rumah para janda tersebut, Kamis (31/8/2023).

Ketua Bhayangkari Cabang Grobogan Wenny Dedy Anung yang memimpin langsung kegiatan itu mengatakan, kegiatan itu merupakan bakti sosial yang dilaksanakan dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) ke-71 Tahun 2023.

‘’Dalam rangka HKGB ke-71, Bhayangkari Cabang Grobogan menggelar bakti sosial dengan mengajak para janda untuk berbelanja sembako dan beberapa kebutuhan lainnya,’’ kata Ketua Bhayangkari Cabang Grobogan.

Sebanyak 15 janda dengan didampingi langsung oleh Ketua Bhayangkari Cabang Grobogan diminta memilih barang belanjaan sendiri senilai kurang lebih 300 ribu.

‘’Ada yang memilih beras, minyak, telur. Ada juga yang mengambil detergent, sabun, shampoo hingga makanan ringan,’’ jelas Wenny Dedy Anung istri Kapolres Grobogan AKBP Dedy Anung Kurniawan.

Kegiatan itu, juga merupakan bentuk kepedulian dan perhatian Bhayangkari terhadap masyarakat di wilayah Kabupten Grobogan ini.

Sementara itu, Sugimah (73) warga Plendungan, Purwodadi, Grobogan mengaku senang sekali bisa berbelanja sesuai kebutuhannya.(RR/RD)

Ratri membeberkan bahwa sejak diluncurkan sekitar 6 bulan lalu, layanan online sebagai ruang publik ini menampung keluhan, aduan, akses informasi maupun saran atas kondisi di lapangan.

Akan tetapi, dari sejumlah itu tidak semuanya dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan di antaranya dinyatakan tidak valid lantaran tidak memenuhi standar verifikasi identitas. 198 aduan valid, dan sisanya atau 177 tidak terverifikasi.

“Dari 375 aduan yang masuk, 198 dinyatakan valid. Selebihnya tidak karena tidak ada respon dari pelapor. Lapor tapi tidak menyertakan identitas serta tidak dilengkapi dengan bukti,” ungkapnya kepada wartawan.

Menurutnya, LaporBup merupakan ruang publik untuk memberi ruang masyarakat terhadap proses pembangunan. Sehingga aduan itu bisa dipertanggungjawabkan dan bisa ditindaklanjuti oleh OPD yang membidangi.

“Tidak mungkin hanya untuk main-main dan iseng saja, perlu dipertanggungjawabkan mengisi identitas nama, alamat, nomor yang bisa dihubungi. Jadi kalau tidak (terverifikasi) tidak akan diteruskan ke OPD,” jelasnya.

Jika aduan dinyatakan lengkap dan valid, selanjutnya akan diteruskan ke OPD yang membidangi. Ratri mengatakan OPD tersebut diberi waktu 10 hari untuk menyelesaikan aduan.

Dia melanjutkan, adapun aduan yang masuk itu mayoritas adalah aduan terkait dengan infrastruktur dan bantuan sosial. Masyarakat mengeluh dengan infrastruktur di Pati. Sehingga DPUTR dan Dinas Sosial selaku dinas yang membidangi akan menindaklanjutinya.

Hal itu dibenarkan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Pati, Tri Haryumi. Ia menduga terjadi kekeliruan data penyaluran bansos saat awal pandemi Covid-19. Pasalnya saat itu pemerintah mengacu pada data tahun 2015.

“Sehingga di situ ada kemungkinannya begini, sebelumnya orang yang bersangkutan belum bekerja PNS yang kemudian mendaftar lalu keterima,” ujar Tri Haryumi di kantornya, Selasa (7/12/2021).

Kedua, lanjut Tri, orang mengisi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) zaman dulu hanya asal-asalan. Dan ini berpengaruh pada data personal. Ia mencontohkan orang yang bekerja di SPBU, tetapi ditulis pegawai BUMN.

Kemudian, guru honorer hanya diisi pekerjaan sebagai guru, ini yang menimbulkan mispersepsi. Padahal tidak dijelaskan yang bersangkutan apakah guru tetap atau negeri atau guru honorer.

Terkait dugaan ASN penerima bansos di Kabupaten Pati ini, ia mengaku sudah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP).Pasalnya, bansos yang diperuntukkan bagi keluarga miskin prasejahtera justru diberikan bukan yang layak menerima dan salah salur.

“Kita sandingkan, kita telah menyurati BKPP apakah benar sekitar 3.700-an itu masih aktif apa tidak. Atau barangkali sebagai tenaga harian lepas, ya tidak masalah bukan dari PNS. Makanya kita selidiki dulu,” ucapnya.

“Saya kira jika memang benar adanya cukup keterlaluan. Saya yakin itu karena data yang diturunkan data sudah lama, lalu ada Covid-19 (disalurkan) dan saya yakin bukan PKH dan BPNT,” Tri menegaskan.

Sebelumnya, dugaan temuan salah salur bansos ini atas surat Pemprov Jateng pada akhir bulan November 2021. Kemudian, menyikapi hal tersebut Dinas Sosial Pati segera melayangkan surat kepada BKPP per Jumat (3/12/2021).