Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinsosp3akb, Tri Haryumi mengatakan bahwa Dinas Sosial menjelang Idul Fitri 2023 ini menyalurkan dua jenis bansos, yaitu bantuan pangan bersumber dari Bulog serta Bansos DBHCHT.

“Ada dari Bulog dan dari kantor pos untuk (Bansos) DBHCHT Provinsi Jateng,” kata Haryumi saat dikonfirmasi Samin News, kemarin.

Pihaknya menjelaskan Bansos pangan Bulog berupa beras 10 kilogram yang disalurkan bagi 146.641 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bansos ini disalurkan selama 3 bulan mulai Maret, April dan Mei. Di mana disalurkan mulai tanggal 11 s/d 17 April 2023.

Sedangkan Bansos program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Provinsi Jawa Tengah itu disalurkan dalam bentuk uang tunai. Bantuan ini disalurkan melalui PT POS.

“Bansos program DBHCHT itu tunai, berbeda dengan bantuan beras Bulog untuk DBHCHT 4 kali pencairan. Tetapi dicairkan 2 kali dulu masing-masing sebesar Rp 300.000,” papar Haryumi.

Dia merinci bansos DBHCHT di Pati mendapat alokasi 3.370 KPM. Sedangkan penyalurannya sudah dimulai, di antaranya juga disalurkan di salah satu perusahaan pabrik rokok yang ada di Pati mulai kemarin tanggal 12 s/d 14 April.

Kedua Bansos tersebut, yaitu pertama bantuan berupa BBM dan kedua bantuan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM.

Kepala DKP melalui Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, Taryadi menjelaskan, masing-masing Bansos tersebut disalurkan pemerintah untuk mengendalikan inflasi dampak dari naiknya harga BBM subsidi.

“(pertama) bantuan BBM, ini bantuan untuk antisipasi inflasi kenaikan harga bbm kemarin. Bantuan ini bersumber dari provinsi Jawa Tengah,” ucap Taryadi kepada wartawan di kantor DPRD, Rabu (23/11/2022).

Dia menjelaskan sasaran bantuan BBM yaitu diperuntukkan bagi para pemilik perahu atau kapal di bawah 10 GT. Adapun pemilik kapal kecil tersebut jumlah yang dikantongi adalah sebanyak 1.718 penerima.

Nantinya masing-masing penerima akan mendapat 48,5 liter. Untuk saat ini, kata dia DKP baru persiapan proses. Rencananya di awal Desember akan didistribusikan.

Taryadi melanjutkan, bantuan kedua yaitu BLT BBM yang sumbernya dari APBD Kabupaten Pati. Tujuannya sama untuk mengendalikan inflasi dari dampak kenaikan harga bbm. Rencananya juga akan disalurkan awal Desember.

“Adapun jumlah penerima bantuan BLT 3.398 orang, masing-masing akan mendapatkan bantuan dengan nominal Rp 450 ribu. Proses pencairan melalui Bank Jateng,” pungkasnya.

Atas dasar itu, dirinya meminta stakeholder terkait bersiap siaga dengan melakukan koordinasi dan komunikasi. Mulai dari BPBD, camat hingga desa untuk mengantisipasi potensi terjadinya bencana di daerah. Tak hanya itu, Henggar juga meminta agar membentuk tim siaga bencana.

“Pada saat memasuki musim penghujan segera siapkan antisipasi seperti membentuk tim siaga bencana. Semuanya terlibat, meskipun sifatnya piket jaga. Sehingga saat air naik semuanya siaga”, kata Henggar saat penyerahan bantuan di Margoyoso belum lama ini.

Dirinya menginginkan BPBD komunikasi dengan pihak kecamatan hingga pemerintah desa dalam upaya untuk memonitoring kondisi sungai atau hal lain yang berpotensi menimbulkan bencana, terutama desa yang dilalui sungai.

Berdasarkan bencana banjir yang melanda di Desa Tunjungrejo, Margoyoso pada akhir Juni 2022 kemarin, banjir itu disebabkan lantaran hujan deras di kawasan hulu di wilayah Kecamatan Tlogowungu. Sehingga, dari kejadian itu seharusnya dijadikan pelajaran ke depannya di wilayah hulu agar berkoordinasi dengan di bawah.

“Sama-sama menjaga kebersihan sungai jangan sampai membuang sampah di sungai. Kadang inilah yang menjadi penyebab aliran tersumbat. Ditambah lagi didaerah atas ada pohon roboh di pinggir sungai dibiarkan” minta Henggar.

Melalui kesiapsiagaan antara stakeholder tersebut, dirinya berharap kejadian bencana alam bisa diantisipasi, utamanya yang berkaitan dengan kerugian material apalagi jangan sampai menimbulkan korban jiwa.

Ke depan kita harus lakukan antisipasi, terutama saat memasuki musim hujan. Kita semua harus waspada, kekhawatiran kita terjadi banjir berulang. Tetapi harapan kita, jangan sampai terjadi,” pungkasnya.

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Desa Payang, Pati, Dewi Ernawati. Bansos baik PKH maupun BLT para penerima harus menunjukkan bukti sertifikat vaksinasi Covid-19. Ketika keluarga penerima manfaat (KPM) belum vaksinasi, maka menunggu setelah divaksin.

“Para KPM harus menunjukkan bukti sertifikat vaksinasi Covid-19 untuk mengambil bantuan sosial. Sebelumnya, sebagian dari mereka ada yang belum vaksinasi,” katanya di Balaidesa Payang, Jumat (19/11/2021).

Menurut Ernawati bahwa aturan ini pembuktian sertifikat vaksinasi berasal dari pemerintah pusat. Regulasi ini mengharuskan penerima bantuan telah divaksin, minimal dosis pertama, dibuktikan dengan sertifikat vaksinasi.

Regulasi dari pusat tersebut, katanya justru untuk kepentingan KPM sendiri, termasuk untuk keluarga, lingkungan juga sebagai dukungan kepada pemerintah setempat dalam upaya cakupan vaksinasi Covid-19.

Di hari yang sama, di Balaidesa Payang berlangsung dua kegiatan berdampingan. Pertama, penyuntikan vaksinasi Covid-19 bagi KPM dan kedua, setelah mengikuti vaksinasi Covid-19 tersebut penerima bansos itu bisa menerima haknya.

“Semoga masyarakat bisa memahami ini. Semua demi kebaikan bersama untuk menjaga dan meningkatkan imun kita agar terhindar dari Covid-19,” tambah dia.

Selain itu, untuk akselerasi capaian vaksinasi Covid-19 di wilayahnya, Pemdes Payang bekerjasama dengan Puskesmas II Pati melakukan penyuntikan vaksinasi Covid-19 dengan metode door to door terhadap lansia. “Sedikitnya hari ini kita dengan Puskesmas turun ke lapangan mendatangi lansia untuk vaksinasi Covid-19,” jelasnya.

Penahanan undangan BST dilakukan oleh calon kades yang tidak terpilih. Namun sebelumnya, dia merupakan incumben yang memutuskan maju mengikuti Pilkades.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlidungan Anak dan Keluarga Berancana (Dinsosp3akb) Kabupaten Pati mengaku mengetahui informasi tersebut ada pengaduan dari masyarakat.

“Sebelumnya ada pengaduan dari masyarakat dua orang melaporkan kepada kami bahwa undangan bansos BST ditahan oleh incumben yang tidak jadi, sebanyak 41 undangan,” kata Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Tri Haryumi, Rabu (28/4/2021).

Pihaknya menduga penahanan undangan ini berkait dengan dukungan penerima bansos terhadap suara pada saat pemungutan Pilkades. Tetapi, fakta menunjukkan incumben tidak jadi.

Lebih lanjut Ia mengatakan, undangan tersebut bakal diberikan oleh incumben jika penerima bansos mau mengambil sendiri di rumahnya. Di sisi lain, pihaknya mengaku telah mengkonfirmasi kantor pos Pati selaku pihak penyalur.

“Dan kami sudah berkoordinasi dengan penyalur bansos BST yakni PT POS, untuk membahas bagaimana menyikapi kejadian tersebut,” jelasnya.

Sementara itu Camat Kayen, Sudarto mengungkapkan bahwa sebanyak 41 undangan bansos BST yang ditahan oleh Cakades yang tak terpilih. Akan tetapi, pada hari ini ada beberapa undangan yang telah diterima oleh yang bersangkutan.

“Sudah ada 3 undangan yang diserahkan kepada penerima kemarin. Keterangannya undangan ini diminta untuk diambil sendiri di rumah cakades. Tapi ini kan gagal, jadi ya gimana pasti masyarakat juga riskan,” ujar Sudarto.

Pihaknya menyebut pemerintah Kecamatan Kayen telah intervensi dengan maksud mencari solusi dengan menerjunkan tim ke lapangan. Segera untuk dikoordinasikan bagaimana baiknya, tapi harapnya bisa diselesaikan dengan kekeluargaan.

“Pelan-pelan kita akan selesaikan masalah ini, butuh cukup waktu tidak bisa cepat, biar semuanya kondusif,” tutupnya.