Disnaker menargetkan serapan tenaga kerja mencapai sekitar 8.500 orang tahun ini. Meski sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya, angka tersebut dinilai tetap realistis mengingat kondisi industri yang terus berkembang.

Pada tahun 2025 lalu, penyerapan tenaga kerja bahkan mencapai sekitar 9.000 orang, melampaui target awal yang hanya sekitar 7.500 pekerja. Capaian tersebut dipengaruhi ekspansi sejumlah perusahaan besar yang beroperasi di Kabupaten Pati.

“Serapan tenaga kerja tahun lalu mencapai 9.000, melampaui target. Tahun ini targetnya 8.500 tenaga kerja di Kabupaten Pati,” jelasnya.

Salah satu perusahaan yang tengah membuka rekrutmen besar adalah PT Sejin Fashion Indonesia yang bergerak di industri garment. Perusahaan ini membuka sekitar 1.000 hingga 1.500 lowongan kerja dalam tiga bulan ke depan.

Untuk memudahkan pelamar, proses rekrutmen dilakukan dengan sistem jemput bola ke beberapa kecamatan seperti Tlogowungu, Trangkil, Kayen, dan Jakenan dengan prioritas pelamar perempuan.

“PT Sejin mulai merekrut tenaga kerja. Ada empat kecamatan yang menjadi lokasi rekrutmen, yaitu Tlogowungu, Trangkil, Kayen, dan Jakenan. Yang diprioritaskan perempuan,” terangnya.

Selain itu, perusahaan pengolahan udang PT Misaja Mitra juga membuka sekitar 500 hingga 1.000 lowongan kerja baru, sedangkan PT Dua Putra Utama menyiapkan hingga 2.000 kesempatan kerja sepanjang tahun 2026.

Dengan bertambahnya peluang kerja tersebut, Disnaker berharap angka pengangguran di Kabupaten Pati dapat terus ditekan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa perusahaan yang mulai membuka rekrutmen antara lain PT Sejin Fashion Indonesia, PT Misaja Mitra, dan PT Dua Putra Utama. Ribuan tenaga kerja diproyeksikan dapat terserap sepanjang tahun 2026.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati, Bambang Agus Yunianto, mengatakan salah satu perusahaan dengan kebutuhan tenaga kerja terbesar adalah PT Sejin Fashion Indonesia. Perusahaan garment milik investor asal Korea Selatan itu membuka rekrutmen dalam jumlah besar.

“PT Sejin mulai merekrut tenaga kerja. Ada empat kecamatan yang menjadi lokasi rekrutmen, yaitu Tlogowungu, Trangkil, Kayen, dan Jakenan. Yang diprioritaskan perempuan,” ujarnya.

Perusahaan yang berlokasi di Desa Wangunrejo, Kecamatan Margorejo tersebut membuka sekitar 1.000 hingga 1.500 lowongan kerja dalam tiga bulan ke depan dengan rentang usia pelamar 18 hingga 45 tahun.

Selain itu, PT Misaja Mitra yang bergerak di sektor pengolahan udang di Desa Waturoyo, Kecamatan Margoyoso, juga membuka rekrutmen sekitar 500 hingga 1.000 tenaga kerja baru secara bertahap sesuai kebutuhan produksi.

Sementara itu, PT Dua Putra Utama yang bergerak di bidang pengolahan ikan di Desa Purworejo, Kecamatan Pati, menyiapkan sekitar 2.000 lowongan kerja sepanjang tahun 2026.

“Selain perusahaan besar seperti PT Sejin, ada juga Misaja Mitra di Margoyoso yang membuka kesempatan kerja,” ungkap Bambang.

Disnaker Kabupaten Pati menargetkan penyerapan tenaga kerja pada tahun 2026 mencapai sekitar 8.500 orang. Target tersebut sedikit lebih rendah dibanding capaian tahun 2025 yang mencapai sekitar 9.000 tenaga kerja.

Dengan terbukanya ribuan lowongan ini, pemerintah daerah berharap masyarakat dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurutnya kondisi demikian tidak hanya terjadi di Kabupaten Pati saja. Melainkan hampir seluruh di Jawa Tengah mengalami hal serupa pengangguran didominasi lulusan SMA sederajat.

“Dari investigasi kita memang seperti itu. Ini merupakan permasalahan di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan sudah dibahas itu,” kata Bambang, belum lama ini.

Dirinya juga mengakui bahwa banyak lulusan SMK tidak mempunyai pekerjaan atau anggur. Kendati di SMK sebenarnya telah diajarkan kurikulum berbagai materi tentang kejuruan dan skill untuk bekal setelah lulus.

Lanjutnya, hal itu dengan harapan setelah lulus bisa langsung kerja, baik menjadi karyawan maupun wirausaha. Tetapi kenyataannya berbeda.

“Setelah lulus dari sekolah para siswa tersebut bisa langsung kerja. SMK itu sebetulnya siap kerja, tapi kenyataannya berbeda. Akhirnya malah banyak yang nganggur,” ungkap dia.

Badan Pusat Statistik (BPS) Pati, mencatat pengangguran lulusan SMA dan sederajat mencapai 7,6 persen. Sedangkan pengangguran S1 atau sarjana mencapai 7,55 persen pada tahun 2023 ini. Sementara pengangguran lulusan terbuka SD hanya 1,12 persen, Sedangkan SMP 6,25 persen.

Kepala BPS Pati, Bob Setiabudi mengemukakan alasan pengangguran didominasi lulusan SMA sederajat dan S1. Menurutnya semakin tinggi pendidikan, maka seseorang akan pilih-pilih jenis pekerjaan yang digeluti. Berbeda halnya lulusan SMP ke bawah. Mereka yang penting bekerja tanpa melihat pekerjaan.

”Lulusan SD nyangkul mau, parkir mau. Lulusan sarjana, kalau dia tukang parkir gengsi. Untuk pekerjaan kan pilih-pilih. Makanya dia termasuk pengangguran tertinggi,” terangnya.

“Dulunya BLK itu tugasnya hanya melatih para peserta. Akan tetapi mulai tahun sekarang ini kita minta kita wajibkan instruktur (pelatih) untuk bisa menempatkan lulusannya bekerja di perusahaan,” kata Bambang di kantornya belum lama ini.

Meskipun dia menyebut bahwa instruktur tidak mempunyai kewajiban untuk mencarikan kerja bagi lulusan. Namun, Bambang menyatakan bahwa instruktur mempunyai tanggung jawab moral untuk menempatkan lulusannya ke perusahaan.

Sejalan dengan itu, agar bisa mengurangi Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Pati. Sementara berdasarkan data yang dimilikinya setidaknya terdapat 4,45 persen TPT dari jumlah penduduk dengan usia produktif di daerah.

Bagi instruktur yang bisa menempatkan lulusan ke perusahaan, kata dia nantinya instruktur akan mendapati reward atau imbalan di akhir tahun anggaran. Jika yang terjadi sebaliknya, instruktur tersebut memperoleh nilai rendah.

“Tetapi upaya ini belum tentu bisa menempatkan lulusan ke perusahaan. Hanya saja sebagai upaya kami untuk mengurangi angka pengangguran di daerah. Tidak bisa semuanya karena target TPT di 2023 ini dari 4,45 persen menjadi 4 persen,” jelasnya.

Adapun di tahun 2023 ini BLK mempunyai 12 program pelatihan. Dari sejumlah pelatihan tersebut, dia mengaku anggarannya berasal dari vokasi provinsi Jawa Tengah.

“Fasilitasnya itu peserta akan mendapatkan uang saku Rp 20 ribu per hari, lalu dapat celana traning, kaos, pakaian kerja, makan dan minum. Tetapi waktunya tidak bareng” pungkas Agus.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Pati, Bambang Agus Yunianto mengatakan Menteri Ketenagakerjaan 2 hari lalu mengeluarkan edaran tentang pelaksanaan pemberian THR.

Dia menjelaskan ketentuan THR keagamaan diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan terus menerus, dan kedua hubungan pekerja baik dengan perjanjian kerja maupun perjanjian kerja tanpa waktu tertentu.

“Besaran THR keagamaan diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan (satu tahun) secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 bulan upah,” ungkap Bambang di kantornya, Rabu (29/3/2023).

“THR keagamaan wajib dibayarkan secara penuh dan paling lambat 7 hari sebelum hari raya,” sambung Bambang berdasarkan isi edaran.

Pihaknya menekankan agar semua perusahaan di daerah tertib dan tidak dibayar secara berangsur kepada pekerja. Bambang mengatakan, Disnakertrans akan melakukan monitoring ke perusahaan.

“Pengawasannya kita lakukan door to door ke perusahaan kita sampaikan tentang isi dari edarannya. Nah kemudian ini ditindaklanjuti atau tidak,” jelasnya.

Sementara jumlah perusahaan di Kabupaten Pati, dia memperkirakan sekitar 600-an, terdiri dari perusahaan besar 100-an, menengah 200-an serta sisanya perusahaan kecil.

Terpisah, Ketua DPC Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi) Pati Husaini meminta pemerintah meningkatkan tugasnya yaitu dalam membina dan mengawasi perusahaan membayar THR kepada pekerjanya.

“Kami minta Pemkab Pati serius dalam mengawasi penuh penyaluran THR. Dengan membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2023,” terangnya.

Karena, lebih lanjut dia mengatakan bahwa sejauh ini pihaknya melihat masih ada pelanggaran atas pembayaran THR setiap tahunnya. Sehingga pemerintah setempat harus kerja secara ekstra memastikan ketaatan perusahaan dalam menunaikan kewajibannya kepada pekerja.

Pemkab Pati melalui, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Bambang Agus Yunianto mengatakan, saat ini pihaknya dengan jajaran terkait masih koordinasi awal membahas intens menentukan UMK 2023.

“Bersama dengan Dewan Pengupahan, Disnaker rapat pendahuluan membahas penetapan UMK. Dari unsur pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), Serikat Pekerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serta dari kalangan akademisi,” ujarnya yang ditulis Kamis (3/11/2022).

Tak cukup di sini, Disnaker dengan dewan pengupahan itu akan kembali menggelar rapat lanjutan. Karena menurut Bambang, di antara mereka ada yang minta ganti. Sehingga melalui pertemuan itu bisa menjalin komunikasi terkait penetapan besaran UMK.

“Rapat lanjutan bersama dengan Dewan Pengupahan (penetapan UMK) akan dilakukan setelah UMP (Upah Minimum Provinsi) Jawa Tengah diumumkan pada 21 November nanti,” jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, penghitungan UMK mengacu berdasarkan inflasi atau pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pada tahun 2021 inflasi di Pati 1,28 persen, sedangkan dirinya belum tahu persis untuk tahun 2022 ini.

Sehingga, dia mengaku masih membutuhkan data dari BPS untuk menentukannya. “(di antaranya) konsumsi per kapita, rata-rata jumlah anggota rumah tangga, dan rata-rata anggota rumah tangga yang bekerja. Ketiga data itu belum dirilis BPS,” pungkasnya.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Pati, Bambang Agus Yunianto. Lowongan pekerjaan yang tersedia di daerah masih cukup sedikit lebih rendah tiga kali lipat dari jumlah mereka yang sedang mencari pekerjaan.

“Berdasarkan data kami mulai bulan Januari sampai September 2022 tercatat sebanyak 12.044 orang laki-laki dan perempuan mencari kerja, sementara itu ada 4.398 lowongan pekerjaan yang tersedia,” ucap Bambang, Rabu (2/11/2022).

Kendati demikian, dirinya juga menegaskan berdasarkan data yang sama itu, Disnakertrans Pati juga mencatat di antaranya sudah mendapat pekerjaan atau tidak menganggur lagi. Pada periode Januari s/d September 2022 tersebut, sedikitnya terdapat 4.318 orang yang sudah bekerja.

Dia menjelaskan dari sejumlah orang yang sudah mendapat pekerjaan ini dengan rincian Antar Kerja Daerah (AKD) sejumlah 16 orang, Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau yang menjadi TKI di luar negeri sebanyak 864 orang dan Antar Kerja Lokal (AKL) di wilayah Provinsi Jateng sebanyak 3.438 orang.

Lebih lanjut dia menuturkan dari data itu diketahui periode Januari hingga September 2022 masih ada 7.726 orang yang belum mendapat tempat atau belum bekerja. Ini menjadi tantangan bersama bagaimana menciptakan lapangan kerja untuk mereka yang menganggur.

“Selain itu untuk menguranginya Disnakertrans juga ada pelatihan dan pendampingan. Melatih mereka agar memiliki skill untuk bekal bekerja maupun untuk membuka kerja (wirausaha),” ungkapnya.

Berdasarkan kebutuhan, masih kata dia, yang paling banyak membuka lowongan pekerjaan adalah di perusahaan-perusahaan garmen. Menurutnya, di perusahaan garmen itu tidak perlu pendidikan tinggi, bisa baca tulis dan usianya sudah 18 tahun.