Anggota DPRD Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah menjelaskan, kegiatan yang digelar di Aula Lantai 3 Gedung Kesbangpol tersebut bertema ‘Implementasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-hari’. Selain itu diikuti oleh Kepala Bakesbangpol Kudus Mohammad Fitriyanto, dan Anggota DPRD Komisi B Jateng Setya, Budi Wibowo.

Adapun kegiatan ini bertujuan untuk merevitalisasi nilai-nilai Pancasila dan juga sumber ilmu pemasyarakatan. Menurutnya, tema yang diusung pada kegiatan ini artinya membumikan, melestarikan, bela negara, implementasi praktek dalam kehidupan sehari-hari dari nilai pancasila.

“Tema yang diambil itu sangat penting tentang permasalahan yang dijalani oleh kaum milenial. Sekarang lagi ramai juga yang dialami oleh generasi milenial yang memiliki rasa individual sangat tinggi,” bebernya.

Ia juga membeberkan bahwa milenial saat ini rasa kebersamaannya sudah mulai hilang. Bahkan, implementasi bela negara untuk pemuda atau pelajar merupakan belajar dengan tekun. tidak melakukan hal yang merugikan orang lain dan saling menghargai antar sesama.

Kepala Kesbangpol Kudus Mohammad Fitriyanto mengatakan bahwa untuk tugas bela negara bukan hanya tugas TNI saja namun menjadi kewajiban seluruh Warga Negara Indonesia (WNI)

“Ini kan NKRI dan tadi saya sampaikan, kalau kita berbicara suku etnis di indonesia ini ada lebih dari 1300 an, agama ada 6, kita harus rawat dengan baik,” ujarnya

Anak-anak milenial saat ini didominasi terpengaruh penggunaan sosial media, kemajuan tehnologi yang luar biasa membuat rekan-rekan milenial harus selalu waspada terhadap budaya asing yang masuk.

“Kan mudah secara tidak langsung mempengaruhi adek-adek kita. Oleh karena jangan mudah memberikan info yang dapat memecah belah bangsa ini. Jika tidak ini akan mudah dipicu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memecah belah NKRI,” harapnya.

Sebagai informasi kegiatan ini dihadiri oleh sebagian ormas, paskibraka, rekan milenial dan berbagai elemen masyarakat lainnya.

Kepala Kesbangpol Kudus Mohammad Fitriyanto melalui Kabid Politik Dalam Negri (Poldagri) dan ormas Yan Suryo menyebut, tahun sebelumnya ada 260 ormas di Kudus. Ada yang aktif dan tidak.

“Tahun 2022 kemarin kurang lebih ada 260 organisasi masyarakat di Kudus. Itu ada yang masih aktif, ada juga yang tidak aktif,” bebernya.

Lebih lanjut, kata Yan Suryo, adapun ormas yang masih aktif namun belum melakukan perpanjangan dan juga yang sudah melakukan perpanjang Surat Keterangan Tercatat (SKT).

“Ormas di Kudus yang aktif dan masanya habis namun belum perpanjangan juga ada. Ada juga yang sudah melakukan perpanjangan,” tuturnya.

Ia menerangkan, dari 260 tersebut pihaknya melakukan monitoring dan evaluasi melalui verivikasi via WhatsApp selama 2022, hasilnya berkurang menjadi 50. Menuju Februari 2023, menjadi 67 ormas.

“Dulu ada 260 ormas. Lalu ada 50 ormas selama 2022 dalam perhitungan. Februari 2023 ada 67 ormas. Dari pelaksanaan verivikasi itu, ada ormas yang bubar dan lain-lain,” ungkapnya.

Bagi ormas yang ingin mendapatkan dana hibah, lanjut Yan Suryo, diharapkan memiliki Surat Keterangan Tercatat (SKT) dan mendapat rekomendasi dari Bakesbangpol Kudus.

“Untuk persyaratannya bisa mengajukan diri dan mengajukan lewat proposal,” tandasnya kepada Samin News.

Selain itu, hindari adanya konflik. Bilamana terjadi, maka pihaknya akan menunda pemberian SKT-nya, bahkan tidak bisa mendapatkan dana hibah kembali.

“Intinya jangan ada konflik, nantinya kalau ada konflik akan ditunda pemberian SKT-nya dan tidak bisa mendapatkan hibah,” pungkasnya.