Kepala BPS Kudus Rahmadi Agus Santosa mengatakan, nantinya di tahun 2023 ini akan ada program Sensus Pertanian (ST) yang menyasar seluruh masyarakat dan petani pangan di Kudus.

“Untuk Sensus Pertanian (ST) nantinya BPS akan mendata khususnya pada sektor pertanian untuk di Kudus,” jelasnya kepada Samin News.

Lebih lanjut, untuk sektor pertanian nantinya BPS akan mendata kepada petani tanaman pangan, petani holtikultura, petani perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan jasa.

“Dalam Sensus Pertanian, BPS mendata beberapa elemen yang terkait pertanian. Jadi semua akan kita data. Yang bukan petani juga akan kita data,” terangnya.

Rahmadi Agus Santosa melanjutkan, selain itu pihaknya akan mendata rumah tangga petani yang memiliki sawah dan tanah serta perorangan yang mempunyai perusahaan pertanian di suatu wilayah tertentu.

“BPS juga akan mendata rumah tangga petani yang memiliki sawah dan tanah,” ujar Agus sapaan akrabnya.

Ia menyebut, bagi yang tidak memiliki sawah nantinya BPS akan tetap mendata melalui listing. Selain itu bagi ASN yang memiliki sawah juga akan didata.

“Jika gak punya sawah akann tetap didata awal, namanya listing. Jika ASN yang punya sawah atau apa akan tetap didata. Intinya menyasar semua,” pungkasnya.

Pada kesempatan itu, BPS Kudus mengundang jajaran OPD seperti, Kepala Dukcapil, Kepala Disnaker, Kabid Pemsosbud Bappeda Kudus, Kabid Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keluarga Miskin Dinsos.

Kepala BPS Kudus Rahmadi Agus Santosa mengatakan, FGD kali ini mengangkat tema ‘Reformasi Kependudukan’ berupa data milik jajarannya yang akan dikupas tuntas oleh OPD yang hadir pada acara tersebut.

“Kami melaksanakan FGD berjudul ‘Reformasi Kependudukan’. Intinya data yang sudah dibuat dan dihasilkan BPS baik itu lewat survei maupun sensus bisa diulas dan dikupas tuntas,” jelasnya.

Lebih lanjut, kata dia, nantinya para OPD terkait dalam kesempatan itu bisa mempelajarinya langsung serta diskusi bersama anggota lainnya. Setelah itu akan muncul masukan terkait upaya dalam mengambil kebijakan.

“Nantinya temen OPD bisa mempelajari terkait di FGD. Kemudian akan ada hasil masukan untuk pengambilan kebijakan pemerintah daerah,” jelasnya.

Agus sapaan akrabnya melanjutkan, OPD yang menjadi narasumber itu berhubungan langsung dengan data milik BPS. Seperti kependudukan di Dukcapil, Indeks Pembangunan Manusia di Bappeda.

“Setelah para OPD membahas data, akan muncul tindakan selanjutnya atau keputusan kebijakan Pemerintah Daerah. Selain itu terkait pengangguran juga di Disnaker,” terangnya.

Ia berharap dengan mengundang Kepala OPD terkait ini banyak masukan dan saran untuk kemajuan daerah dalam kedepannya, terutama pada sektor ekonomi dan sektor pendidikan.

Ketua Panitia Dian Sudarmanto dalam sambutannya mengatakan, data perekonomian ini akan digunakan sebagai perencanaan pembangunan pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Data itu diantaranya jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dan pertumbuhan penduduk. Ditambah jenis kelamin, mata pencarian dan tingkat pendidikan,” bebernya.

Acara kali ini diikuti oleh 80 orang peserta yang terdiri dari OPD terkait dinas, instansi dan pegawai BPS.

Kepala BPS Kabupaten Kudus Rahmadi Agus Santosa mengatakan, berdasarkan hasil Susenas yang diambil dari bulan Maret 2022, angka kemiskinan tahun 2021 kemarin dari 7,60 turun menjadi 7,41 persen point pada tahun ini.

“Angka kemiskinan yang diambil Maret 2022, hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) mengalami penurunan dari 7,60 turun menjadi 7,41 persen point. Turun sekitar 0,19 persen point,” katanya.

Dirinya melanjutkan, untuk jumlah penduduk miskin Kudus pada tahun 2022 sebanyak 66 ribu warga. Namun untuk tahun sebelumnya sebanyak 67 ribu. Dari perhitungan tersebut turun menjadi 1000.

“Jumlah penduduk miskin tahun ini 66000 kalau kemarin 67000 jadi turun 1000,” beber Agus sapaan akrabnya.

Lebih lanjut, kata dia, untuk kategori penduduk miskin bisa dilihat dari garis kemiskinan berupa makanan maupun non makanan. Adapun bagi penduduk yang berpenghasilan dibawah Rp 482.806 ribu maka dikatakan kategori miskin.

“Bagi penduduk miskin bisa dihitung dari garis kemiskinan yakni makanan maupun non makanan. Selain itu bagi penduduk berpenghasilan dibawah nominal Rp 482.806 ribu perorang atau perbulan termasuk kategori miskin,” jelasnya.

“Ada juga indek kedalaman kemiskinan P1 dan indeks keparahan kemiskinan atau P2. Fungsinya untuk masukan ke pemerintah seberapa dalam dan parah kemiskinan di Kudus,” tambahnya.

Agus menilai, penyampaian tersebut harus berimbang. Selain itu, terkait Indeks keparahan di Kudus dari 0,27 persen point turun menjadi 0,19.

“Ada perbaikan, Kudus turun dari 1,23 menjadi 0,69 persen point. Untuk indeks keparahan dari 0,27 menjadi 0,19 persen point. Semuanya ada perbaikan, artinya pembangunan di Kudus merata,” sambungnya.

Terkait penurunan angka kemiskinan, Agus mengungkapkan, ada beberapa faktor yakni mulai dari pandemi Covid-19 yang mulai menurun, pelonggaran di setiap tempat tertentu, dan tentunya hal itu akan berpengaruh kepada turunnya angka pengangguran.

“Dengan adanya itu semua, bisa memperbaiki perekonomian di Kabupaten Kudus,” pungkasnya.