Ketua Panitia Fun Run Kabupaten Pati, Sugiono, menyebut kegiatan ini sebagai ajang menunjukkan bahwa Pati merupakan daerah yang kondusif, damai, dan guyub. Keterlibatan ASN, perangkat desa, hingga masyarakat umum menjadi simbol kebersamaan lintas sektor.

“Ini kita menunjukkan bahwa Pati kondusif, Pati damai, untuk guyub bareng-bareng. Terus diikuti lingkungan dan sebagainya,” kata Sugiono, Senin (29/12/2025).

Jumlah pendaftar sudah menembus lebih dari 5.000 orang. Lalu setiap desa di Kabupaten Pati diminta mengirimkan lima orang peserta sebagai bentuk dukungan. Dengan skema tersebut, jumlah peserta dari perangkat desa saja diperkirakan mencapai lebih dari 2.000 orang.

Selain peserta lokal, event ini juga berpotensi diikuti oleh ASN dari kementerian dan lembaga pusat. Sugiono mengungkapkan bahwa panitia telah melakukan presentasi ke Pengurus KORPRI Pusat dan akan menyampaikan informasi ke 157 kementerian dan lembaga di Indonesia.

Kegiatan Fun Run ini mengusung semangat olahraga bersama dengan slogan “Gerak Bersama, Sehat Bersama”. Masyarakat umum dan komunitas lari pun diperbolehkan ikut serta tanpa batasan khusus.

Dari sisi ekonomi, Sugiono menilai dampaknya akan sangat terasa. Sektor perhotelan, pelaku UMKM, hingga pedagang kaki lima diprediksi ikut merasakan manfaat dari kedatangan ribuan peserta.

Panitia juga menyiapkan race pack lengkap berupa kaos dan medali bagi peserta. Pendaftaran direncanakan dapat diperpanjang hingga awal Januari, menyesuaikan proses produksi perlengkapan.

Menariknya, selain hadiah utama seperti umrah dan sepeda motor listrik, peserta juga diingatkan untuk menikmati durian khas Pati. Meski demikian, Sugiono menegaskan bahwa durian tetap harus dibeli agar petani dan penjual lokal ikut merasakan manfaatnya.

Ketua Panitia Fun Run Kabupaten Pati, Sugiono, menyampaikan bahwa antusiasme peserta sangat tinggi. Hingga akhir pendaftaran tahap awal, jumlah pendaftar sudah menembus lebih dari 5.000 orang sehingga link pendaftaran daring sementara ditutup.

“Ini kita sampaikan bahwa insyaallah tanggal 25 Januari kita melaksanakan Fun Run KORPRI. Kebetulan kita ditunjuk sebagai tuan rumah nasional. Kita sampaikan sudah 5.000-an yang mendaftar, jadi link online-nya itu close dulu,” ujar Sugiono, Senin (29/12/2025).

Ia menyebut rute Fun Run akan melintasi sejumlah ruas strategis di pusat kota Pati. Peserta akan start dari Jalan Jenderal Sudirman, kemudian menuju arah barat hingga depan SMA Negeri 1 Pati, memutar di kawasan Kemenag, lanjut ke Tugu Wulung, dan singgah di GOR Pesantenan sebagai water station.

Setelah beristirahat, lanjutnya peserta akan melanjutkan lari melalui Jalan Diponegoro dan finish di Alun-alun Pati. Rute ini dipilih untuk menampilkan wajah baru pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pati.

Sugiono menjelaskan, Jalan Sudirman yang merupakan jalan nasional kini tengah dibangun sehingga memiliki tampilan yang lebih representatif. Selain itu, renovasi GOR Pesantenan juga ingin diperlihatkan sebagai pusat olahraga kebanggaan daerah.

Kegiatan ini juga melibatkan aparatur sipil negara (ASN) dan PPPK penuh waktu yang akan dibekali pengarahan khusus. Sementara itu, perangkat desa turut mendukung dengan mengirimkan minimal lima peserta dari setiap desa.

“Tak hanya terbatas untuk KORPRI, Fun Run ini juga terbuka bagi masyarakat umum dan komunitas lari. Bahkan, hadiah menarik telah disiapkan panitia, mulai dari umrah hingga sepeda motor listrik,” pungkasnya.

Masa penentuan pensiun ASN di lingkup Pati itu tidak sama alias bertahap. Namun yang jelas di tahun ini sebanyak 607 ASN memasuki Batas Usia Pensiun (BUP). Hal ini disampaikan Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian (PPIK) pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pati, Fendi Eko S.

“Jumlah itu merupakan total pegawai yang memasuki BUP selama 2023. Umurnya  (pegawai pensiun) menyesuaikan dengan jabatannya,” kata Fendi kepada Samin News, Senin (28/8/2023).

Gelombang pensiun ASN nantinya berdampak pada kekosongan tenaga pegawai di Kabupaten Pati. Sehingga akan ada pengisian pegawai ke depannya, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurutnya, di tahun yang sama Pemkab Pati akan membuka lowongan untuk PPPK. Ada dua formasi yang dibuka yaitu guru dan tenaga kesehatan. Pengisian ini diakui telah diajukan serta disetujui oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

“Tahun ini membuka 600 formasi, rinciannya terdiri 500 formasi guru dan 100 tenaga kesehatan. Ini sesuai dengan surat keputusan (SK) Menpan RB nomor 546 tahun 202,” jelas dia.

Dua formasi itu, menurutnya merupakan sejalan dengan visi misi pemerintah dari kebijakan nasional. Pasalnya, dia menyebut dua formasi tersebut adalah pelayanan yang paling mendasar.

Dirinya belum bisa membeberkan lebih lanjut OPD mana saja yang akan pensiun.
Sementara berdasarkan pantauan, ada sejumlah OPD di Kabupaten Pati yang saat ini kosong dan diisi oleh pelaksana tugas (Plt). OPD yang belum mempunyai pimpinan definitif di antaranya Dispermades, DKP, DPUTR. Sedangkan di tambah dua lagi yakni Disdikbud dan Disdukcapil dinyatakan pensiun tahun ini.

Adapun nilai THR yang disalurkan bagi masing-masing ASN ini yaitu besarannya satu kali gaji yang diterima. Selain itu ditambah lagi dengan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Nominalnya cukup besar yang diterima.

“Hari ini Kamis tanggal 13 April THR cair. THR diberikan bagi ASN, ada dewan juga nominalnya satu kali gaji ditambah 50 persen TPP,” kata Jumani kepada wartawan.

Adapun total keseluruhan yang dianggarkan Pemerintah Daerah dari APBD 2023 itu sekitar Rp 50 miliar. Sementara itu, pihaknya tidak hafal betul berapa jumlah ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

“Anggarannya hampir Rp 50 miliar, pastinya itu gak hafal yang ngerti di BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah). Juga jumlah pegawai yang ngerti di BKPP (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan,” jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan THR ini diperuntukkan bagi semua ASN, termasuk di dalamnya bagi pimpinan serta anggota DPRD Pati. Sementara Tenaga Harian Lepas (THL) di masing-masing instansi tidak memperoleh bantuan keuangan ini.

“Pencairan langsung serentak hari ini, (THR) itu ditransfer langsung ke rekening masing-masing. Seperti gaji itu masuk rekening,” pungkas Jumani.

Terpisah, Kabid Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pati Ananto Mularso menyatakan telah menganggarkan Rp 47,5 miliar untuk THR ASN.

“Anggarannya Rp 47,5 miliar. Dasar pembayaran THR adalah penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2023. Tiap ASN nantinya mendapat jatah THR berbeda-beda tergantung golongan dan jabatan,” jelasnya.

Ribuan ASN yang diduga menerima Bansos itu diketahui berdasarkan surat Pemprov Jawa Tengah kepada Dinas Sosial Kabupaten Pati. Selanjutnya, data tersebut dilanjutkan ke BKPP untuk ditelusuri.

Sekretaris BKPP Pati, Rizki Hermanu mengatakan dugaan jajaran ASN di lingkup Kabupaten Pati yang jumlahnya 3.000-an lebih telah diteliti dan diperiksa. Dan dipastikan hanya dua orang yang berstatus sebagai ASN.

“Yang fiks penerima bansos statusnya ASN jumlahnya dua dari total keseluruhan data 3.697 ASN,” kata pria yang sering dipanggil Nanu kepada Samin News, Rabu (8/12/2021).

Bahkan, lanjutnya BKPP sudah mengecek data di bagian kepegawaian BKPP sejak maret 2020 hanya 2 orang itu saja. Pihaknya menyebutkan dua ASN tersebut berprofesi sebagai guru.

Kendati begitu, pihaknya tidak menjelaskan apakah yang bersangkutan mendapat sanksi. Menurutnya, BKPP saat ini yang terpenting adalah menyediakan data yang diperlukan. Kaitannya dengan sanksi, ia mengakui belum sampai ke sana.

Artinya, data yang diperlukan oleh Dinas Sosial dugaan ASN penerima bansos sudah jelas. BKPP menjalankan fungsinya di penyediaan data kepegawaian.

Informasi tambahan, sebelumnya Dinsos Pati mengirimkan surat yang berisi ASN penerima bansos untuk segera diperiksa kebenarannya apakah yang bersangkutan benar-benar pegawai negeri atau bukan. Surat tersebut dilayangkan kepada BKPP tanggal 3 Desember 2021.

Kepala Bidang (Kabid) Formasi dan Jabatan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Rizki Hermanu S. menyatakan bahwa status kepegawaian dalam Aparatur Sipil Negara (ASN) terdapat dua kriteria. Masing-masing yaitu pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Untuk kebutuhan ASN yang akan diisi nanti itu totalnya ada 2.161 ASN,” kata Rizki di kantornya kepada Samin News, Jumat (21/5/2021).

Pihaknya menyebut yang membedakan diantara keduanya adalah jika PNS statusnya tanpa ada kontrak, tapi ada penilaian kinerja. Sedangkan PPPK itu dengan kontrak, paling singkat satu tahun, paling lama lima tahun serta bisa diperpanjang.

Ia merinci untuk CPNS tenaga kesehatan 146, tenaga teknis 55. Kemudian, PPPK formasi guru jumlahnya 1.762 dimana paling banyak dari formasi lain, tenaga kesehatan 167, dan tenaga teknisnya 31 orang.

Terkait dengan penambahan ASN ini, pihaknya melanjutkan berdasarkan informasi yang dicermati, ada beberapa penyesuaian. Misalnya UPT di kependidikan SD-SMP ada penyesuaian formasi, kemudian mutasi, promosi itu berdampak pada formasi.

“Dan saat ini masih proses pengusulan revisi kebutuhan di Permenpan. Meskipun sebelumnya sudah dibagi jadwalnya dari pusat, tetapi itu baru rencana. Dan resminya melalui pengumuman edaran dan akan kita sampaikan,” terangnya.

Sebagai informasi bahwa status kepegawaian ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dijelaskan bahwa PNS yaitu ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.

Sementara PPPK adalah pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah.