Politikus Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari Daerah Pemilihan III terdiri dari Kabupaten Pati, Rembang, Grobogan dan Blora itu menyatakan, hal ini ia lakukan atas keprihatinannya atas musibah yang menimpa warga Desa Purworejo, dan Pati pada umumnya.

Salah satu faktor banjir yaitu hujan ekstrim pada waktu belakangan ini. Itu menyebabkan Sungai Silugonggo yang melintang dari wilayah hulu Sukolilo, Kayen, Gabus, Pati dan bermuara ke pantai di Juwana akibatnya meluap ke permukaan.

“Ini kami bagikan sembako bagi warga Dukuh Guyangan Desa Purworejo Pati. Kami prihatin atas musibah banjir yang menimpa saudara kita di Pati,” ucapnya.

Banjir tidak hanya baru terjadi kali ini, sebab akhir tahun 2022 kemarin ada puluhan desa yang tersebar di sejumlah kecamatan terendam banjir. Dengan bantuan yang disalurkan tersebut pihaknya berharap mampu mengurangi kesedihan yang dirasakan warga.

Dalam kesempatan itu, pihaknya berjalan di tengah jalan pemukiman warga yang banjir untuk mendistribusikan bansos. Di samping disalurkan secara simbolis di posko banjir desa setempat.

“Hal ini kami lakukan sebagai bentuk kepedulian kami terhadap mereka yang tertimpa musibah. Semoga bantuan bermanfaat dapat meringankan beban dan semoga warga terbantu,” harapnya.

Setelah kegiatan penyaluran bansos paket sembako, Sekjen PPP tersebut berpindah meninjau titik kemacetan di jalan Pantura Pati – Juwana. Kemacetan ini disebabkan pembangunan jembatan Juwana, perbaikan jalan di Batangan, Pati ditambah dengan kondisi aspal banyak berlubang membuat kendaraan harus memperlambat laju kecepatannya.

Anggota Komisi I DPR RI, Arwani Thomafi menyatakan undang-undang yang baru disahkan DPR bersama dengan Pemerintah ini adalah kebijakan politik. Di mana suatu kebijakan baru dibuat menurut dia sudah barang tentu menuai pro dan kontra.

“Pasti yang namanya undang-undang, yang namanya kebijakan politik ada setuju dan enggak setuju,” katanya usai kegiatan Sosialisasi Empat Pilar di Gitrary Inn Pati, Sabtu (17/12/2022).

Meski menuai kontroversi dan mendapat penolakan, dia mengaku RKUHP tersebut sudah dibahas melalui mekanisme dan tahapan prosedur yang panjang. Baik Pemerintah maupun DPR menyetujui untuk ditetapkan. Tujuannya untuk mencari keputusan atas suatu persoalan.

“Meski pro kontra tetapi KUHP itu sudah melalui pembahasan dan perdebatan dari seluruh fraksi (di DPR RI) maupun pemerintah yang pada akhirnya dicari suatu keputusan,” ungkapnya.

Menurut dia yang sekaligus menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Pembangunan Pembangunan (PPP) itu menyebut bahwa dibanding dengan KUHP sebelumnya, KUHP yang baru disahkan ini lebih baik.

Salah satu kontroversi KUHP baru itu adalah mengenai pasal yang mengatur tentang penghinaan terhadap baik pemerintah, instansi hingga pejabatnya. Menurutnya, penghinaan serta kritik adalah dua istilah yang berbeda.

Dia menekankan bahwa istilah penghinaan dalam KUHP tersebut adalah mempunyai tujuan di dalamnya menghina pejabat hingga pemerintah. Sehingga sifatnya menjatuhkan.

“Namanya kritik itu memberikan masukan, ini kok kurang ini ya (misalnya) memberikan masukan apa yang kurang begini, solusinya begini. Sementara penghinaan itu jelas Ah (meremehkan) kan gitu, iya menjatuhkan,” pungkasnya.