Akan tetapi, menurutnya seiring perkembangan waktu kolaborasi itu ternyata bisa menjadi salah satu strategi untuk merehabilitasi kawasan hutan dan lahan. Itu disampaikan Arif saat mengikuti FGD di Ruang Penjawi Setda Pati dengan tema Lestarikan Pegunungan Kapur Selatan dan Utara Jawa menuju Kelestarian Fungsi Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat.

FGD ini dilaksanakan untuk mencari solusi atas persoalan banjir khususnya di Pati bagian selatan yang mana dihadapkan dengan kondisi kehutanan di Pegunungan Kendeng yang tak berfungsi secara maksimal. Peralihan hutan dari tanaman keras menjadi tanaman semusim.

“Dulu tabu ketika berbicara kelestarian lingkungan tidak bisa berjalan bersama. Tetapi saat ini antara kelestarian lingkungan dengan kesejahteraan masyarakat bisa berjalan,” ucap Arif.

Pihaknya mengungkapkan Perhutani KPH Pati merencanakan di wilayah Pegunungan Kendeng akan ditanami sebagai rehabilitasi hutan. Pada tahun 2022 ini pihaknya sudah menanam 200 hektar lebih di kawasan tersebut.

Melihat persoalan peralihan fungsi hutan di kawasan Pegunungan Kendeng tersebut, Perhutani akan menerapkan konsep Agroforestry atau perpaduan antara pertanian dengan kehutanan.

Menurut Arif, konsep ini sudah banyak di daerah lain yang menerapkan. Oleh karena itu, dia mencoba mereplikasikan di Pegunungan Kendeng. Sehingga fungsi hutan bisa kembali normal dan masyarakat sekitar hutan nisa sejahtera melalui tanaman buah-buahan yang bisa dipetik hasilnya.

“Bagaimana upaya kami di Kendeng, setelah banjir kemarin kami berpikir ulang menerapkan agro forestry. Konsep ini sudah berlaku di daerah lain. Kami mencoba rencananya tahun depan, tidak hanya menanam tanaman kayu, tetapi tanaman buah-buahan,” terangnya.

“Agro forestry sangat mungkin diterapkan. Bisa menahan laju air, endapan tanah, dan pakan ternak. Kemudian antara 2 sampai 3 tahun ke depan bisa menambah kesejahteraan masyarakat hutan,” pungkas Arif.

“Rinciannya itu luas kawasan hutan di Pati mencapai 20.943, 67 hektar. Sedangkan yang masuk KHDPK seluas 960,42 hektar,” katanya, yang ditulis Jumat (28/10/2022).

Terlepas sebagai hutan lindung atau pun hutan sosial, peran hutan ini merupakan penyangga ekosistem begitu krusial. Baik itu kaitannya dengan persoalan ekologis (lingkungan) maupun persoalan sosial masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Dia menyebutkan kerusakan hutan di wilayah Kabupaten Pati cukup serius, itu diakibatkan dari rehabilitasi hutan lahan kritis yang tidak berjalan optimal. Sehingga hutan sebagaimana fungsinya untuk menjaga ekosistem, namun pada akhirnya tidak bisa berkompromi.

Di samping itu, lahan KHDPK tersebut bisa dibilang kondisinya cukup kritis mengingat kawasan ini tidak banyak pepohonan kayu hutan. Menurutnya, kerusakan hutan ini yang pada akhirnya menyebabkan bencana alam seperti tanah longsor hingga banjir bandang.

Dia menambahkan di wilayah selatan Kabupaten Pati yang terjadi banjir adalah contoh nyata terkait kerusakan hutan. Meski, diakuinya ada faktor lain yaitu tingginya curah hujan yang turut mempengaruhi banjir di Pati selatan.

Dengan alih fungsi menjadi KHDPK tersebut, kata dia gerak KPH sendiri akhirnya terbatas. Karena tidak memiliki kewenangan apapun ketika hendak melakukan rehabilitasi atau penghijaun hutan. Tak hanya itu, dirinya juga sempat mendapat penolakan masyarakat dengan alasan hutan sudah didaftarkan menjadi hutan sosial.

“Hutan tersebut diusulkan sebagai hutan sosial sehingga tidak masuk dalam rencana rehabilitasi. Karena sudah diperuntukan (perhutanan sosial) atau digarap oleh warga setempat,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan meskipun lahan yang diajukan itu izin dari Kementerian LHK belum keluar, akan tetapi masyarakat sudah mulai menebang pohon. Sehingga, pihaknya menegaskan ini yang membuat dirinya kerepotan dalam upaya rehabilitasi kawasan hutan yang telah rusak.