Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pati Jumani mengatakan defisit anggaran itu nilainya cukup besar hampir menyentuh di angka Rp 70 miliar. Untuk menambal lubang yang besar itu, akhirnya dilakukan penyesuaian anggaran di tubuh internal OPD Kabupaten Pati.

“Di RAPBD ada selisih rencana belanja dengan rencana pendapatan. Selisihnya itu sekitar Rp 69 sekian miliar,” kata Jumani kemarin.

“Untuk menutupi itu ada penyesuaian, penyesuaian anggaran OPD istilahnya untuk menutup defisit rencana belanja yang besar dibanding dengan pendapatan,” imbuhnya.

Dirinya menjelaskan pemangkasasan anggaran yang dilakukannya itu hanya untuk program kegiatan tertentu. Karena ada anggaran yang sifatnya wajib tidak bisa dilakukan pengurangan. Melalui upaya tersebut, sehingga nantinya seimbang antara anggaran belanja dengan pendapatan yang dimiliki.

“Program kegiatan dipangkas, betul annggaran dipangkas. Anggaran sifatnya wajib, misalnya mandatory, gaji pegawai, gaji THL, pembayaran asuransi. Anggaran kegiatan yang boleh dikurangi di luar itu. Dengan anggaran di OPD dipangkas itu, insyaallah bisa menutup defisit,” jelasnya.

Sementara itu, Senin (28/11/2022) hari ini jajaran DPRD bersama dengan pemerintah daerah melakukan rapat paripurna penyesuaian bersama menyepakati APBD 2023. Defisit tersebut sudah selesai dibahas.

“Defisit sudah diatasi sudah dilakukan rasionalisasi di semua OPD kemudian dana cadangan pemilu dikurangi. Defisit boleh, menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 tahun 2021 asal diasumsikan bisa tertutup dengan Silpa di tahun sudah berjalan,” ungkapnya.

Adapun total pendapatan daerah Kabupaten Pati tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp 2,63 triliun. Sementara belanja daerah sebesar Rp 2,69 triliun. Kemudian APBD itu ditandatangani antara Pj Bupati Pati dan pimpinan DPRD.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pati, Jumani menegaskan, jika APBD 2023 tidak disahkan dirinya menyebut hal itu akan merugikan daerah termasuk bagi DPRD setempat. Hal itu merupakan sanksi yang diterima oleh daerah.

Beberapa daerah di Jawa Tengah menurutnya, sudah ada beberapa yang telah menetapkan APBD 2023. Meski belum ditetapkan, namun dia memperkirakan APBD tahun 2023 sebesar Rp 2,6 triliun.

“Waktunya mepet, kalau misalnya tidak didok yang rugi sana sampai dengan tanggal 30 November APBD 2023 harus sudah disahkan,” kata Jumani dalam rekamannya, Senin (14/11/2022).

“Masih sesuai dengan penjadwalan Bamus (Badan Musyawarah) antara eksekutif dengan legislatif. Adapun APBD 2023 jumlahnya sekitar Rp 2,6 triliun, total APBD data pastinya tidak hafal. Tetapi dibanding (dengan) tahun sebelumnya turun,” imbuhnya.

Dia menuturkan, beban APBD tahun 2023 di antaranya untuk penganggaran Dana Cadangan Pilkada. Dengan rincian APBD perubahan 2022, dianggarkan Rp 10 miliar, tahun 2023 sebesar Rp 35 miliar dan sisanya di tahun 2024.

“Usulan APBD yang diajukan itu belum disetujui dewan, karena saat ini masih proses pembahasan antara Banggar, TAPD dengan OPD. Masih pencermatan di masing-masing OPD dan mudah-mudahan nanti bisa selesai tepat waktu,” terangnya.

Di samping Dana Cadangan Pilkada yang cukup besar, dirinya menyebut gaji pegawai negeri di daerah juga menjadi prioritas APBD 2023. Dirinya menegaskan akan segera menyelesaikan APBD bersama dengan tim legislatif.

“Selain untuk dana cadangan Pilkada, anggaran yang cukup besar nanti itu juga untuk gaji PPPK ada Rp 35 miliar. Untuk pembahasannya kalau dijadwal masih ada besok yaitu pada tanggal 22 November dilanjut hari berikutnya tanggal 23,” pungkasnya.