Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, Anik Sukristiyani menyampaikan peruntukan penggunaan DBHCHT masih sama dengan tahun sebelumnya. Seperti Kesejahteraan Masyarakat (Kesmas), kesehatan hingga penegakan dan pemberantasan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal.

“DBHCHT digunakan untuk bidang Kesmas, Peningkatan kualitas bahan baku, pembinaaan industri, sosialisasi penegakan hukum pemberantasan barang kena cukai ilegal. Tahun ini nilainya Rp 15 miliar, kemarin Rp 11,3 miliar,” kata Anik, Kamis (16/2/2023).

Dia menjelaskan perolehan anggaran dari dana bagi hasil ini naik faktornya adalah perolehan cukai yang dikelola oleh pemerintah pusat ada kenaikan. Sejalan dengan itu, menurutnya otomatis DBHCHT untuk kabupaten/kota juga naik.

Kendati, Kabupaten Pati sebagai salah satu daerah penghasil cukai dan tembakau. Namun menurut Anik jika anggaran yang dikelola pusat tidak naik, maka DBHCHT yang disetorkan ke daerah juga sama.

“Ketentuannya bidang Kesmas 50 persen, bidang kesehatan 40 persen serta penegakan dan sosialisasi 10 persen. Pembagiannya masih sama dengan tahun sebelumnya,” terangnya.

Pihaknya menyatakan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DBHCHT tersebut saat ini masih tengah disusun. Desk yang menjadi acuan kegiatan beserta PMK (Peraturan Menteri Keuangan) juga belum keluar.

“Untuk saat ini masih menunggu desk, di mana keluarnya kami perkirakan bulan ketiga nanti. Desk itu sudah berisi plot anggaran ke tiap-tiap OPD terkait. Namun belum tentu disetujui oleh pusat,” pungkasnya.

Hal itu disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, Anik Sukristiyani. Audit pada BUMD dilakukan oleh lembaga Kantor Akuntan Publik (KAP).

“BUMD masih audit mulai pertengahan Januari kemarin. Kemudian biasanya keluar itu setelah dua bulan dari tutup buku, bukan Februari. Jadi saat ini belum ada angkanya (dividen). Audit ini dilaksanakan dari KAP,” kata Anik di ruangannya, Selasa (14/2/2023).

Bahkan tak hanya audit, melainkan dikatakan Anik jika pemegang sahamnya lebih dari 1 antara provinsi dan kabupaten. Maka, setelah proses audit selesai, masih harus RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Sehingga tidak bisa serta merta menyetor angka dividen berapa kepada daerah.

Dia menjelaskan pembagian dividen tergantung dari beberapa faktor. Seperti besaran laba, karena tidak sama persis setiap tahun bisa berubah fluktuatif sifatnya.

“Prediksinya ada yang naik ada yang turun. Sebab perolehan laba tidak hanya dari kinerja, mungkin dari koreksi bisa, dari hibah menjadi pendapatan atau pun penyuntikan modal,” ungkapnya.

Anik menyebutkan penyuntikan modal kepada BUMD tahun 2022 hanya dua perusahaan masing-masing ke PDAM dan BPR Bank Daerah Pati. Selain dua perusahaan tersebut, selebihnya tidak ada.

“Penyertaan modal Rp 6,5 miliar, untuk PDAM sekitar Rp 4 miliar, sedangkan Bank Daerah Rp 2,5 miliar. Pastinya lupa karena sudah di awal tahun kemarin,” sebut Anik.

Sebagai tambahan informasi, BUMD di Pati di antaranya PT BPR Bank Daerah Pati (Perseroda), Perumda Aneka Usaha, PDAM Tirta Bening, PT BPR BKK Pati dan PT Bank Jateng.