Berdasarkan data yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) pada bulan Oktober tahun 2023 angka kemiskinan ekstrim di Bumi Mina Tani yaitu sebanyak 10.247 jiwa.

Kepala Bappeda Kabupaten Pati, Muhtar mengatakan dari 10 ribu lebih kemiskinan ekstrim ini telah dilakukan verifikasi dan validasi (Verval) upaya penanganan. Adapun hasilnya setengah lebih sudah diverval.

“Telah dilakukan verval hampir 70 persen dari jumlah populasi warga miskin ekstrim di Pati,” terang Muhtar dalam laporan Rapat koordinasi (Rakor) Pengendalian Operasional Kegiatan Triwulan III Tahun 2023, di Ruang Pragolo Setda Pati, Kamis (19/10/2023).

Artinya masih terdapat 30 persen lagi yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah Kabupaten Pati untuk dilakukan penyikapan.

Berbagai upaya diambil untuk mengentaskan kemiskinan. Di antaranya adalah pendampingan kepada yang bersangkutan melalui sejumlah bantuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Menurut Muhtar, hasil intervensi Verval di mana bagi masyarakat yang rumahnya tidak layak, maka direhab oleh pemerintah. Selanjutnya, semisal belum punya sanitasi, kemudian ditindaklanjuti dengan dibuatkan akses air minum yang layak.

Kendati demikian, upaya pengentasan kemiskinan ekstrim di daerah hasilnya cukup signifikan. Karena, ia mengklaim kemiskinan ekstrim turun hampir 50 persen. Oleh karenanya, program intervensi akan terus digalakkan.

“Meskipun belum mentas 100 persen, tapi turun cukup signifikan 50 persen dari sebelumnya,” terang Muhtar sambil akan terus melaporkan perkembangan intervensi kemiskinan ekstrim kepada pimpinan daerah.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Dinsosp3akb Pati Tri Haryumi, menyebutkan kemiskinan ekstrim kategori desil 1 di Kabupaten Pati 147 ribu lebih jiwa.

“Di Pati kalau hanya data belum disandingkan dengan di lapangan angka kemiskinan ekstrim desil 1 sekitar 147 ribu sekian jiwa. Angka DTKS kita 743.239 jiwa, atau sekitar 10 persen. Cuma ini masih baru data belum verval,” kata Haryumi di ruangnya.

Pihaknya mengatakan jumlah ini masih harus diverval. Karena di dalam data tersebut dimungkinkan ada yang sudah mampu dan ada yang meninggal. Dia meyakini data ini turun, tidak berkembang.

Menurut Haryumi, kemiskinan ekstrim desil 1 ini tengah menjadi perhatian Pemerintah Pusat. Sebab desil 1 dikategorikan orang yang betul-betul tidak punya apa-apa yang pada dasarnya sebagai penerima Bansos PKH.

“Cuma harus diverval lagi, karena mungkin desil 1 ini sudah beranjak menjadi mampu. Dari pak Presiden Jokowi menghendaki tahun 2024 sudah 0 persen,” jelas dia.

Lebih lanjut, pihak mengakui jika saat ini angka tersebut masih diolah yaitu disandingkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Termasuk disandingkan juga dengan NIKnya apakah sudah padu padan dengan Disdukcapil atau belum. Apalagi kalau belum punya E-KTP.

“Setelah itu baru kita turun lapangan, data kemiskinan ekstrim yang kita pilah dengan sandingkan Disdukcapil. Lalu ada instrumen seperti kuesioner,” tambahnya.

“Kemiskinan ekstrim desil 1, kata dia yaitu seperti Lansia, disabilitas, intinya yang tidak mampu tidak mempunyai apa-apa masuk di situ,” tandas Haryumi.