“Saya sangat merespon positif terkait wacana itu. Sebab hal tersebut harus dilestarikan dalam menumbuhkan kebanggaan menggunakan seragam batik,” kata dia.

Namun, Endang sapaan akrabnya juga meminta pengenaan baju adat bagi perempuan juga perlu diperhatikan. Mengingat, hal itu dinilai tidak sederhana saat penggunaan aktifitas belajar.

“Memang itu tidak sederhana. Maka untuk siswa perempuan penggunaannya perlu diatur waktu penggunaannya agar lebih leluasa,” ungkapnya.

Lebih lanjut, menurutnya pakaian adat yang baik bagi siswa yakni yang tidak mengganggu aktifitas belajar baik di dalam maupun di luar kelas. Namun untuk itu, dalam penggunaannya tidak mudah kecuali dalam event tertentu.

“Menurut saya siswa bisa menggunakan pakaian seperti batik kudus, ikat Kudus yang lebih fleksibel saat digunakan. Laki-laki bisa juga ditambah ikat kepala untuk menyesuaikan pakaian adat dalam kegiatan belajar di sekolah,” terangnya.

Hal tersebut bertujuan untuk melestarikan batik Kudus yang dapat menimbulkan kecintaan pada budaya daerah. Serta meningkatkan perekonomian UMKM baru di sektor batik.

“Itu nantinya sangat berpengaruh di kebutuhan batik yang meningkat dengan penggunaan pakaian adat. Penerapan gagasan itu bisa lebih efektif dan maksimal jika dibuatkan peraturan bupati,” tandasnya.

Untuk itu, dirinya berharap aturan tersebut nantinya dapat menumbuhkan perekonomian UMKM terhadap sektor batik yang dapat berkembang secara signifikan. Serta dapat mendorong dan menggerakkan perekonomian di Kudus.

“Semoga dengan adanya itu, dapat menambah lapangan pekerjaan yang baru. Yang nantinya mampu menyerap tenaga kerja kreatif dan menaikkan pendapatan masyarakat,” ujarnya.

“Sangat perlu dibuatkan kesepakatan lewat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Seperti, Disdikpora, penyelenggara sekolah swasta, Dinas Tenaga kerja, koperasi industri dan UMKM,” tambahnya.

Ali Ihsan selaku anggota Komisi D DPRD mengungkapkan, generasi milenial merupakan harapan penting terkait konstelasi politik di Indonesia yang dalam hal ini Kabupaten Kudus.

“Peran generasi milenial adalah harapan yang sangat penting terhadap konstelasi perpolitikan di Indonesia. Kita bicara Kudus diharapkan politik milleal bisa mewarnai pemilu yang menggembirakan, jujur, dan demokratis,” ungkapnya saat ditemui di sela kesibukannya.

Kecenderungan saat pemilu, pastinya para calon politisi mengeluarkan modal besar dan menambah pasukan untuk merubah arah perpolitikan yang dapat menguntungkan dirinya sendiri. Namun milenial, bisa merubahnya jika aktif berpartisipasi terkait pemilu.

“Idealisme temen-temen generasi milenial bisa mewarnai pesta politik yang happy. Serta bisa merubah dari negatif ke positif,” terangnya.

Ali Ihsan menganggap, jelang menghadapi tahun 2024, pendidikan politik ini penting dan berpengaruh. Sehingga ada penyamaan persepsi bahwa politik itu garis perjuangan yang penting. Untuk itu generasi milenial harus mempedulikannya.

“Saat ini sudah tahun politik. Diharapkan mahasiswa dan teman-teman yang ada di lingkungannya mampu memposisikan diri untuk ikut peduli pemilu yang akan datang,” ujarnya.

Ketika Samin News menanyakan tentang stigma jelek politisi dimata milenial, Ali Ihsan menjawab, bahwa hal itu disadarinya yakni stigmatisasi politik itu kotor dan penuh tipu daya dimata milenial.

“Sebagai milenial mari bersama mengkontrolnya. Sehingga ada harapan bahwa mereka yang memiliki idealisme betul-betul diimplementasikannya. Harapannya generasi milenial ikut merubah,” pungkasnya.