Dana Cadangan untuk Pilkada 2024, Pemkab Pati bersama dengan DPRD menyepakati sebesar Rp 45 miliar. Rinciannya Rp 10 miliar dari APBD Perubahan 2022, kemudian Rp 35 miliar pada tahun berikutnya 2023.

“Anggaran infrastruktur di perubahan APBD minim sekali karena dialokasikan untuk kebutuhan Pilkada. Berapa persen itu dari anggaran Silpa digunakan untuk mendanai Pilkada 2024,” kata anggota Komisi C DPRD Pati, Haryono.

Dirinya mengaku, anggaran untuk infrastruktur masih tetap ada. Namun anggarannya rendah sekali, sehingga ini tidak sesuai apa yang diharapkan masyarakat. Dia mengatakan, anggota dewan merasa beban dari yang dijanjikan tidak bisa dipenuhi.

“Kita juga beban terkait yang diusulkan aspirasinya kepada anggota dewan ternyata tidak bisa memenuhi. Oleh karena itu, memohon maaf bagi konstituen kita karena sudah berjanji untuk menindaklanjuti memenuhi usulan mereka,” ucapnya.

Menurut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, mengatakan bahwa usulan dari masyarakat sebenarnya tidak hanya infrastruktur, misal pendidikan, kesehatan dan apa saja. Kemudian selanjutnya ditindaklanjuti dengan disampaikan kepada komisi yang membidangi.

Meski dirinya tidak menyebut angka pastinya, namun dia menegaskan hampir semua sektor dikenai pemangkasan. Haryono mengakui ada penurunan drastis yang diterima anggota dewan.

“Pengurangannya luar biasa, setengah lebih, yang diberikan kesempatan menyerap aspirasi anggota dewan tidak ada 20 persen. Hampir semuanya dipangkas, karena penurunannya drastis. Skala prioritas ini utamanya untuk kerusakan jalan termasuk jembatan,” pungkasnya.(adv)

“Sidak Komisi C ke kantor Polres (Pati) baru, yang belum tuntas 100 persen. Diharapkan nanti pada tanggal 21 September ada serah terima, karena polres Pati yang sekarang menjadi Polresta,” ucap Irianto di sela kegiatan.

Dengan perubahan kenaikan tipe itu, dia berharap Polresta Pati ke depan akan semakin lebih maju mampu memberi pelayanan yang prima kepada masyarakat. Dan pada saat hari-H sudah bisa digunakan untuk kegiatan upacara peresmian kantor Polresta Pati.

Dalam kesempatan itu, dirinya juga menyinggung tentang pembangunan Mapolres Pati berjalan dengan lancar. Ia meyakini pembangunan yang dijadwalkan sampai dengan 23 November 2022 itu bakal selesai hingga sebelum batas yang telah ditentukan tersebut.

“Jadwalnya sampai bulan November 2022, InsyaAllah mungkin tidak sampai November sudah bisa selesai. Yang saat ini sudah 65 persen,” ujar Irianto.

Dirinya berharap pembangunan yang dianggarkan dari APBD Kabupaten Pati itu sebelum tanggal yang ditentukan pembangunannya supaya lebih cepat, karena itu lebih baik yang mana sebentar lagi akan digunakan upacara kenaikan tipe Polres ke Polresta.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), Riyoso yang juga ikut ke lokasi menambahkan pihaknya akan menjalin koordinasi secara intensif dengan rekanan mengenai pembangunan gedung Polres Pati yang bakal berganti Polresta.

“Menurut jangkauan waktu hingga November InsyaAllah klir tidak ada masalah. Tadi mendapat laporan tinggal tahapan finising yang memang membutuhkan kecermatan,” kata Riyoso.

Sedangkan dari rekanan PT Aneka Tata Sarana, Ahmad Riyadi menjelaskan dirinya akan memfokuskan pembangunan untuk ngejar target. Ia menjelaskan rekanan fokus pada pengerjaan bagian depan dengan memaksimalkan semua karyawan yang hampir 200 an orang.(adv)

Kendati sudah diperbaiki oleh pihak Bidang Binamarga DPUPR Kabupaten Pati, sekarang kondisi kembali mengalami kerusakan, karena banyaknya kendaraan yang tiap hari melintas di atasnya, baik dari Juwana ke Tayu maupun sebaliknya. Sehingga pihak Bidang Binamarga sudah mengusulkan alokasi anggaran untuk keperluan perbaikan, mengingat itu fasilitas umum.

Akan tetapi, ungkap salah seorang anggota Komisi C DPRD Pati, H Haryono dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), saat pihak yang berkompeten di Pati hendak melakukan pembangunan jembatan tersebut justru menghadapi kendala serius. Padahal, sumber dana untuk keperluan itu berasal dari APBD Tahun 2022 Kabupaten Pati.

Sedangkan kendala justru muncul dari pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juwana yang mengklaim bahwa seluruh alur kali di Jawa Tengah ini ada di bawah wewenangnya. ”Dengan demikian, jika ingin membangun fasilitas di atas alur kali tersebut harus ada izin atau rekomendasi pihak yang berwenang itu,”tandasnya.

Dengan demikian, lanjut Haryono, hal itu sama saja pihak BBWS tidak pernah punya inisiatif untuk memperbaiki fasilitas umum  yang rusak di atas alur kali tersebut, yaitu berupa Jembatan Kembar di alur Kali Selo. Akan tetapi, saat pihak Bidang Binamarga DPUPR Kabupaten Pati hendak membangun jembatan yang sudah tak layak, justru disyaratkan harus mendapat rekomendasi darinya.

Hal itu sama saja tidak bertananggung jawab, karena ternyata syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan rekomendasi terlalu njelimet. ”Di antaranya, harus mendapat persetujuan dari warga sekitar, dan itu sudah kami bantu untuk mengurusnya, tapi syarat lain yang diharuskan juga masih banyak,”tandasnya.

Terpisah Kepala Seksie (Kasie) Jembatan Bidang Binamarga DPUPR Kabupaten Pati, Eny Istiana ketika dihubungi berkait hal tersebut tidak mengelak. Untuk menghindari ketersediaan waktu dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, pihaknya tetap akan menayangkan paket pekerjaan jembatan itu ke pihak Unit Lelang Pengadaan (ULP).

Jika ternyata nanti ada rekanan penawar sebagai pemenang, tapi rekomendasi dari BBWS Pemali-Juwana belum turun, pihaknya tentu tidak akan melakukan penandatanganan kontrak dengan pihak rekanan pemenang. ”Dengan demikian, jika nanti rekomendasi dari BBWS tidak diturunkan, kami bisa membatalkan kelanjutannya karena faktanya memang tidak mendapat rekomendasi,”ujarnya.

Salah satunya, adalah kerusakan ruas jalan Pati-Gabus yang seharusnya sudah dilaksanakan pekerjaan rehabilitasi dengan menggunakan sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2022, dan juga normalisasi alur Kali Selok di Desa Langgenharjo, Kecamatan Juwana. Sebenarnya pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juwana, segera akan melakukan normalisasi alur kali tersebut tapi sampai sekarang belum ada realisasinya.

Salah seorang anggota Komisi C DPRD Pati, H Haryono, mengungkapkan hal tersebut menanggapai kekhawatiran Bupati Haryanto, akan terjadinya kemacetan di jalur Pantura saat pembangunan jembatan di ruas jalan nasional akan dimulai, usai Lebaran mendatang. Pelaksanaan pembangunan jembatan tersebut, dipastikan sangat berbeda bila dibanding dengan  pembangunan ruas jalan Juwana-Batangan yang seringkali menimbulkan kemacetan cukup parah.

Untuk membangun jembatan sepanjang 100 meter di atas alur Kali Juwana tersebut, sepanjang secara teknis pekerjaan oleh rekanan pemenang tender paket pekerjaan itu memang benar-benar mampu menjabarkan tingkat kesulitas yang terjadi, maka kemacetan berlarut-larut bisa dihindari. ”Maksudnya,  pengalihan arus lalu lintas dari timur (Surabaya) maupun barat (Semarang), tentu bukan hal sulit karena masih ada satu jembatan lainnya yang di sisi selatan,”ujarnya.

Tepatnya, lanjut Haryono, Jembatan yang berlokasi di Doropayung, Kecamatan Juwana, dan merupakan lokasi bekas jembatan peninggalan kolonial yang sudah mengalami penggantian satu kali, beberapa tahun lalu. Dengan demikian, akses arus lalu lintas dari barat setelah sampai di perempatan Alun-alun Juwana yang semula lurus ke timur melintas di jembatan yang akan dibangun, harus dialihkan belok kanan.

Jika tidak salah ruas jalan tersebut atau jalan depan pegadaian itu bernama Jl P Sudirman yang menikung ke kiri sebelum memasuki Jembatan di Doropayung. Berikutnya arus lalu lintas lurus ke timur sampai di pertigaan Tjongyok, tapi menjelang sampai di pertigaan tersebut akses jalan dari barat itu sedikit menanjak.

Selain itu, ruas jalan tersebut mulai dari selatan perempatan alun-alun saat ini juga sudah dalam kondisi rusak, karena konstruksi betonnya mulai banyak yang pecah-pecah.  Kemudian disusul juga rusaknya kondisi jalan di pertigaan Tjongyok, sehingga harus terlebih dahulu dilakukan perbaikan sebelum pembangunan jembatan dimulai, karena hal itu akan menjadi penyebab terjadinya kemacetan.

Selebihnya, setelah kendaraan dari timur sampai di perempatan alun-alun jika hendak belok kiri (barat) harus berhenti mengikuti petunjuk lampu pengatur lalu lintas, sehingga tidak bisa langsung belok seperti yang selama ini berlaku. ”Hal tersebut untuk memberi kesempatan arus lalu lintas dari barat yang sampai di perempatan alun-alun ini hendak belok kanan (selatan), tentu membutuhkan ruang untuk bermanuver secara maksimal,”imbuh Haryono.(adv)