Hal itu dia sampaikan ketika menghadiri kegiatan Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) di Plaza Pragolo Pati, Rabu (19/10/2022).

Dia menyambut baik atas sosialisasi gempur rokok ilegal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Melalui kegiatan ini, akan membuka pemahaman masyarakat nantinya tidak terkecoh membeli rokok tertentu tanpa cukai.

“Sosialisasi pembahasan rokok ilegal ini sangat baik, karena cukup banyak rokok ilegal yang beredar di tengah masyarakat. Karena kejebak rokok yang resmi (bercukai) harganya mahal, nah masyarakat tidak bisa meninggalkan rokok, jadinya dengan rokok ilegal itu,” ucap Sutikno di sela kegiatan.

Menurutnya, rokok ilegal berbahaya sekali. Sebab dari rokok tersebut tidak diketahui berapa kadar kandungan nikotin. Atau bahkan dimungkinkan mengandung campuran dengan bahan-bahan lain yang tidak sesuai dengan aturan kesehatan.

Lebih lanjut dirinya menegaskan bahwa atas dasar itu lah Sutikno sangat sepakat sosialisasi terhadap pemberantasan rokok ilegal dilakukan secara intensif. Tak hanya itu, dirinya juga mendorong masyarakat agar membeli rokok yang bercukai.

Meskipun harga rokok bercukai lebih mahal, namun pajaknya akan kembali lagi dirasakan masyarakat. Mulai untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan petani tembakau hingga dukungan fasilitas kesehatan di daerah.

“Kalau mau merokok, beli yang resmi. Meski harganya mahal, tetapi pajak tersebut akan kembali ke pemerintah yang digunakan dari bagi hasil cukai tembakau untuk masyarakat. Yang dipergunakan untuk kesehatan serta segala macam,” terangnya.

“Kami berharap dana bagi hasil yang diterima Kabupaten Pati sekitar Rp 11,5 miliar, semoga ke depan bisa meningkat lagi, untuk meningkatkan fasilitas kesehatan yang ada kaitannya dengan rokok,” tandasnya.

Untuk menjaganya, kata dia, pihaknya meminta stakeholder terkait mulai Dinas Perhubungan (Dishub) hingga Satlantas turut serta berpartisipasi. Menurutnya, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memasang rambu-rambu di tempat tersebut.

“Kita sudah sering mengingatkan instansi terkait untuk menindak kendaraan yang melebihi kapasitas, kendaraan overload di jembatan,” ujar Haryono belum lama ini.

Menurutnya, selain berkoordinasi dengan Dishub, dia juga meminta kepada Satlantas agar memasang papan rambu-rambu. Dan atau pihak Satlantas menertibkan dengan menindak kendaraan yang melebihi kapasitas itu.

Sebab, dia menilai jika kendaraan overload melebihi kapasitas ini akan mempercepat usia bangunan jembatan. Bahkan, aspal jalan juga akan cepat bolong dan rusak. Olehnya, Haryono meminta pemangku kebijakan ini untuk melakukan komunikasi.

“Misalnya dengan mengadakan operasi rutin, apakah sebulan sekali terhadap kendaraan berat yang melanggar, karena ini dampaknya sangat besar,” bebernya.

Jika infrastruktur tersebut rusak sebelum batasan usia yang dihitung, maka yang kena getahnya adalah pemerintah setempat. Betapa tidak, lantaran untuk memperbaikinya harus mengalokasikan dari keuangan daerah.

Haryono menegaskan, misalnya jalan 1 tahun yang seharusnya belum rusak, tetapi justru sebaliknya rusak. Sehingga itu adalah tanggung jawab bersama agar peraturan benar-benar dijalankan.

“Saya minta supaya ada tindakan-tindakan dari Satlantas untuk pengawasan pelanggaran yang tidak sesuai aturan dengan memasang rambu-rambu jalan,” tandasnya.(adv)