Anggota Komisi B DPRD Pati, Nur Sukarno menyayangkan mangkraknya pembangunan tersebut. Pembangunan itu diharapkan mampu meningkatkan perekonomian di daerah. Tetapi justru faktanya adalah bangunannya mangkrak tidak ada aktivitas.

“Pembangunan pagar dan pengurugan (atau) reklamasi lokasi pabrik (SPJT) sudah dimulai sekitar delapan tahun lalu. Seharusnya ini sudah beroperasi tahun  2020, tapi sampai tahun 2023 kok belum beroperasi,” ujarnya membenarkan dihubungi Samin News, Senin (17/7/2023).

Dia mengaku bersama dengan Dinas Koperasi dan UMKM (Dinkopumkm) juga telah meninjau lokasi pabrik. Sukarno menjelaskan, meski di tempat itu telah diurug dan dipagari namun tidak ada kelanjutan proyek untuk pabrik garam ini.

Lebih lanjut, di lokasi terlihat beberapa tanaman tumbuh baik di tengah hingga di pinggir. Kendati demikian, lokasi tersebut juga diberi kawat berdiri sebagai pembatas.

Dia menjelaskan pembangunan pabrik garam PT SPJT dimiliki oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bukan proyek Pemkab Pati. Meski demikian, seharusnya pembangunan itu harus maksimal sesuai dengan tujuan didirikan.

Terlepas dari itu, Sukarno menyampaikan pembangunan pabrik garam di Raci tersebut untuk meningkatkan kualitas garam menjadi garam industri. Sehingga bisa bersaing daerah lain penghasil garam berkualitas.

“Rencananya SPJT didirikan untuk meningkatkan kualitas garam rakyat menjadi garam industri. itu menjawab tuntutan masyarakat supaya tidak impor garam. Jika impor pastinya petani lokal yang kena dampak, pasti dirugikan,” pungkasnya.(Adv)

Menanggapi hal itu, anggota Komisi B DPRD Pati, Suriyanto keberatan dengan penghapusan premi nelayan. Menurutnya, pembiayaan premi nelayan dari dulu sudah ditanggung pemerintah. Jika dialihkan akan menimbulkan beban bagi nelayan.

“Premi nelayan atau namanya paceklik mau dihapus di 2023, menurut saya itu jangan menghilangkan aturan lama, sekarang memunculkan kesempitan dengan pembiayaan paceklik yang dari dulu sudah ada sejak ada TPI yang masih dikelola Pusut. Dan sekarang mau dihapus, kurang etis,” ucapnya, Senin (31/10/2022).

Pihaknya menekankan premi nelayan tersebut merupakan aset nelayan cilik. Seharusnya meneruskan kebijakan dimana ketika pendirian TPI sebelum dikelola Pemda ini harus berkelanjutan. Pasalnya paceklik itu merupakan salah satu aset penghasilan nelayan apalagi bagi nelayan kecil yang kurang mampu.

Meski pemerintah setempat mulai APBD perubahan 2022 ini hingga tahun berikutnya tengah fokus menyiapkan dana Pilkada. Akan tetapi, dia menegaskan anggaran ini jangan sampai dialihkan.

“Dengan penghapusan itu dimungkinkan kemarin-kemarin ada Covid-19, segi penganggaran tidak memadai, tapi sekiranya tidak pantas dana paceklik dihilangkan. Dampaknya itu memberatkan nelayan cilik,” jelasnya.

Pihaknya menekankan seharusnya pemerintah memikirkan bagaimana caranya kepentingan nelayan masih bisa diakomodir. Suriyanto meyakini ada solusi terhadap kemampuan keuangan daerah.

“Termasuk ada pengalihan anggaran untuk Pilkada, ada pengurangan, refocusing dan apapun namanya hendaknya tetap harus diadakan (paceklik). Ya bagaimana caranya pandainya kita (pemerintah) untuk memanagemen untuk menutupi itu pasti ada solusi,” pungkasnya.