Hal tersebut seseuai dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Endah Sri Wahyuningati saat ditemui di Gedung DPRD Pati, Kamis (4/2/2021).

“Mengacu UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, tentu semua perlu membreak down menjadi rencana induk di masing-masing kabupaten dan kota,” jelasnya.

Sebagai inisiator, Komisi D yang membidangi kesejahteraan masyarakat berharap agar nanti semua penyandang disabilitas bisa mendapatkan peluang yang sama dengan masyarakat umum terkait dengan pendidikan, pekerjaan, maupun hak yang lainnya.

“Meskipun begitu, kami memang memerlukan waktu yang panjang untuk membahas hal ini karena Perda Disabilitas ini banyak beririsan dengan perda yang lain seperti HIV, layanan kesehatan dan yang lain. Untuk itu kami perlu mencermati lebih detail dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya,” tandasnya.

Seperti kita ketahui bahwa perpanjangan tersebut telah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal tersebut, Roihan mengaku optimis bahwa perpanjangan PPKM kali ini tentu akan sangat membantu upaya menekan angka penyebaran Covid-19 di Kabupaten Pati.

“Yang terpenting adalah peningkatan kualitas koordinasi dalam penerapan PPKM kali ini. Jika hal ini dimaksimalkan, saya yakin hasilnya pun akan lebih memuaskan,” tuturnya saat dikonfirmasi Samin News, Sabtu (23/1/2021).

Selain itu, dalam kesempatan tersebut ia juga memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah dalam pemberlakuan PPKM pertama kemarin.

“Saya lihat pemerintah daerah sangat serius dalam penerapan PPKM. Hal ini tentu dapat menjadi pertanda baik bagi penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Pati,” tandasnya.

Menurutnya target tersebut belum bisa tercapai pada tahun ini, dikarenakan adanya refocusing anggaran menyusul terjadinya pandemi Covid-19 di Kabupaten Pati.

“Kabupaten Pati sendiri sebenarnya masih kurang dan belum sesuai dengan target. Hal tersebut dikarenakan target untuk tahun ini terkena refocusing, berdasarkan data November kemarin masih kurang 33 persen,” tuturnya saat dikonfirmasi Samin News, Sabtu (12/12/2020).

Meskipun begitu, Bambang tetap mengapresiasi apa yang telah dikerjakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan kondisi yang sedang serba terbatas seperti sekarang ini.

Selain itu, kepada para perangkat desa khususnya Kepala Desa agar tidak mematok terlalu tinggi anggaran pembuatan, selain yang diperbolehkan oleh Pemerintah saat ini agar tidak terjadi masalah hukum seperti yang sudah-sudah. (ADV)

Menanggapi hal tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati dari Fraksi NasDem, Roihan S, Pd. I mendukung dengan apa yang menjadi keputusan Disdikbud Pati. Menurutnya, memang terlalu riskan jika pembelajaran tatap muka diberlakukan.

“Selain itu, hal ini kan berdasarkan instruksi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang menunda KBM tatap muka di Januari 2021 di Jawa Tengah lantaran terjadi klaster covid-19 baru di lingkungan sekolah yang diuji cobakan untuk KBM tatap muka,” tuturnya saat dikonfirmasi Samin News, Jumat (11/12/2020).

Lebih lanjut ia juga mengatakan bahwa meskipun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim telah memperbolehkan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka mulai Januari 2021, akan tetapi pihaknya berharap agar semua pihak bisa menerima keputusan Disdikbud Pati.

“Saya berharap agar semua masyarakat bisa menerima dan mendukung segala langkah yang ditempuh oleh pemerintah daerah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” pungkasnya. (ADV)

Dalam kesempatan kali ini Dicko menyebutkan bahwa Hakordia Tahun 2020 yang mengusung tema “Membangun Kesadaran Seluruh Elemen Bangsa dalam Budaya Antikorupsi” kali ini sudah seharusnya menjadi alarm bagi untuk seluruh elemen masyarakat bahwa korupsi merupakan bentuk kejahatan luar biasa.

“Sesuai dengan edaran Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Hakordia Tahun 2020, kita harus menyadari betul bahwakorupsi merupakan sebuah bentuk kejahatan luar biasa yang harus dihadapi dengan cara luar biasa pula,” tuturnya saat dikonfirmasi Samin News, Rabu (9/12/2020).

Lebih lanjut Dicko yang juga merupakan anggota Dewan termuda di Pati mengatakan bahwa tindak korupsi yang bisa dikatakan sudah cukup mengakar memang perlu mendapat perhatian serius dengan langkah-langkah preventif yang luar biasa.

“Semua bisa kita mulai dengan hal-hal kecil, mulai membiasakan disiplin waktu saja sebenarnya juga mampu membawa dampak yang cukup baik. Selain itu, gaya hidup juga sangat mempengaruhi terjadinya tindak korupsi seperti yang sering terjadi sekarang ini,” pungkasnya. (ADV)