Dalam kesempatan itu, Bupati Kudus Hartopo mengucapkan selamat kepada pegawai perangkat desa yang telah menerima Kartu Peserta Anggota BPJS, yang memiliki banyak manfaat.

“Selamat kepada perangkat desa yang menerima. Semoga bermanfaat untuk di kemudian hari,” jelasnya kepada Samin News.

Hartopo berpesan kepada Kepala Desa se-Kudus yang hadir dalam kegiatan sosialisasi, agar para perangkat desa lainnya yang belum mendaftar segera dibantu dan dianggarkan melalui APBDes.

“Kades juga peduli terhadap perangkat RT/RW. Bagi Kepala Desa yang belum mendaftarkan perangkat desa lainnya untuk segera dianggarkan lewat APBDes. Linmas juga akan dianggarkan untuk BPJS ketenagakerjaan,” tuturnya.

“BPJS sangat fleksibel. Karena penerima santunan jika mengikuti 2-3 orang ternyata dapat semua. Untuk Camat segera di breakdown. Pekerja lain yang belum punya BPJS semoga bisa ikut didalam kepesertaan,” imbuhnya.

Kepala kantor BPJS Ketenagakerjaan, Muhammad Riadh menyebut, sebanyak 5.227 tenaga kerja per 1 November 2022 dari jumlah Pekerja Non ASN di Desa yang sudah terlindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan.

“Perangkat Desa sebanyak 1.291 tenaga kerja yang terdiri dari 123 Desa. Sedangkan, perangkat RT RW sebanyak 3.282 tenaga kerja dari 96 Desa, Anggota BPD 499 tenaga kerja ada 93 Desa, dan Staff Teknis 155 tenaga kerja sebanyak 65 Desa,” kata dia.

Sementara itu, fokus desa untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023 adalah pekerja rentan atau pekerja mandiri yang memiliki risiko kerja tinggi dan rentan terhadap gejolak ekonomi.

“Hal itu karena penghasilan yang di bawah rata-rata seperti petani, pedagang, tukang bangunan, dan lain-lain,” pungkasnya.