Kepala Bidang Operasi dan SDA Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana Andi Rachmanto Wobowo mengatakan, sejumlah anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan Bendung Karet di Kecamatan Jakenan. Kemudian untuk anggaran normalisasi Sungai Silugonggo.

“Anggaran pembangunan Bendung Karet dan normalisasi sungai sejumlah Rp 200 miliar. Normalisasi dilakukan hingga ke muara, ini masih akan kita sampaikan ke pemerintah pusat,” katanya usai kegiatan.

Dia menyampaikan pembangunan bendung dan normalisasi Sungai Silugonggo ini merupakan kewenangan pemerintah pusat. Akan tetapi, lanjutnya baikPemprov dan pemerintah ke bawahnya bisa berpartisipasi karena yang terdampak banjir itu.

“Mencukupi atau tidak anggaran tersebut untuk kegiatan pembangunan bendung Karet dan normalisasi, tapi sementara yang teralokasi Rp 200 m,” jelasnya.

Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pati Mohtar menyampaikan, kegiatan normalisasi Sungai Silugonggo akan dieksekusi bersamaan saat pembangunan Bendung Karet lokasinya di Jakenan.

Ia menyebut hasil dari kegiatan FGD ini untuk komitmen bersama terkait penanganan banjir. Sesuai kewenangannya baik manajemen pengelolaan sungai, manajemen sumber daya alam hingga manajemen tanamanmya.

“Sudah muncul beberapa kesepakatan bersama antaranya, ada langkah upaya normalisasi, penyelesaian Bendung Karet, kesepakatan penanaman bersama, khususnya Kendeng. Mengelola Sumber Daya Alam juga melihat dampak,” ungkapnya.

Banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Pati disebabkan lantaran pendangkalan sungai, alih fungsi lahan hutan sampai aktivitas penambangan di wilayah Kecamatan Sukolilo dan Kayen. Namun, yang paling menonjol adalah banjir dikarenakan adanya alih fungsi hutan.

“Banjir tidak semata-mata karena penambangan. Berdasarkan pengamatan kami, banjir itu karena adanya alih fungsi lahan dan adanya penggundulan,” terang Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pati Wilayah Kendeng Muria, Irwan Edhie Kuncoro.

Yang paling mendapat sorotan, masih kata dia adalah aktivitas penambangan di wilayah Sukolilo Kayen, itu total luasnya 42,93 hektar. Masing-masing mempunyai perizinan ada yang 5 hektar s/d 6 hektar.

Plt Bina Marga DPUTR Pati Hasto Utomo mengatakan bahwa usulan ini merupakan instruksi dari presiden Joko Widodo mengenai perbaikan jalan di daerah. Dan pihaknya sudah menindaklanjutinya melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jateng – DIY.

“Kami usulkan 13 titik jalan rusak, kurang lebih membutuhkan Rp 67 miliar. Bersama dengan tim kami juga sudah ke Balai Jalan Nasional,” kata Hasto saat dikonfirmasi, Jumat (10/3/2023).

Menurutnya, dari belasan kerusakan jalan di daerah yang diusulkan pada Februari kemarin tersebut belum tentu disetujui semua oleh pusat. Akan tetapi, pihaknya sudah berupaya menjelaskan berikut dengan mengirim gambar foto jalan rusak ke pusat.

Jika usulan ini disetujui, artinya nanti perbaikan jalan dilakukan oleh pusat. Anggaran juga dari atas, daerah menerima hasilnya. Melalui program ini bisa terkurangi beban pemerintah daerah mengingat kerusakan jalan yang terjadi cukup panjang.

“Daerah hanya menerima jadinya, program serupa itu seperti yang pernah di jalan Jakenan-Winong. Mudah-mudahan ini bisa direalisasikan karena kebutuhan sangat banyak. Jalan kabupaten sepanjang 1.256 km. Sementara dari jumlah itu, 22 persen jalannya mengalami kerusakan,” terangnya.

Lantaran jalan kabupaten yang cukup panjang tersebut, cukup sulit dilakukan semuanya oleh daerah. Padahal, menurut Hasto tiap untuk membangun 1 km yang bagus membutuhkan Rp 2 miliar. Sedangkan dia memperkirakan jalan kabupaten yang rusak sepanjang 300 km. Bahkan bisa lebih dari perkiraan.

“Dari perkiraan kerusakan jalan tersebut, di tahun 2023 ini kami hanya menerima kucuran anggaran Rp 60 miliar. Kebutuhannya sangat besar,” Hasto melanjutkan.

Sementara 13 titik jalan yang diusulkan itu, antaranya Jaken Batangan, Jaken Jakenan, Jaken batas Blora, Gabus Winong, Gabus Tambakromo, Pati Gabus, Sukolilo Prawoto, Kayen Beketel, Pati Tlogowungu, Pati Gembong, Karangrejo Kuniran, Dukuhseti batas Jepara, Winong Jakenan.