Menurut politisi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, dirinya kerap ditanya masyarakat seputar penggunaan anggaran Covid-19 yang nilainya miliaran rupiah. Oleh karena itu, pihaknya meminta pemerintah daerah ada transparansi dalam penggunaan keuangan daerah tersebut.

“Selama ini (ketika) reses warga tanya terkait penggunaan dana Covid-19 yang jumlahnya ratusan miliar. Yang ditanyakam masyarakat implementasinya seperti apa dan indikator keberhasilan penggunaan anggaran itu bagaimana,” ucapnya.

Muslihan mengaku jika masyarakat bertanya seputar kejelasan penggunaan anggaran Covid-19 itu bukan hanya dari di desa-desa bagian selatan, melainkan di desa-desa bagian utara yang bertanya bagaimana implementasi penggunaan anggaran yang besar itu.

Sementara Bupati Pati, Haryanto kala itu hadir menerangkan secara umum terkait dengan penggunanya. Bupati tidak menjelaskan secara rinci seberapa besar yang digunakan oleh masing-masing OPD sebagai pengguna anggaran.

“Penggunaan anggaran Covid-19 mengacu regulasi dari pemerintah pusat, jangan khawatir tidak semua dana yang diajukan itu disetujui semua. Ada yang digunakan untuk (pembiayaan) APD, pemakaman, Dinkes ada juga pembiayaan isolasi,” terang Haryanto.

“Kemarin juga ada pemeriksaan dari BPK. BPK periksa khusus terkait dana Covid-19 dan pembangunan di Pati. Terkait dengan penanganan Covid-19 selama ini yakni prokes,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin yang memimpin jalannya persidangan paripurna menambahkan anggaran Covid-19 itu peruntukannya berdasarkan dari petunjuk pemerintah pusat. Namun, ketika ada kejanggalan penggunaannya, DPRD akan memanggil dinas terkait.

“Penggunaan anggaran Covid-19 sesuai petunjuk dari pemerintah pusat. Sedikit saya jelaskan, nanti kalau ada kecurigaan bisa diundang kepada OPD terkait,” tegasnya.(adv)

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Turi Atmoko menjelaskan anggaran besar itu untuk mengatasi wabah pandemi Covid-19 di Kabupaten Pati. Semua unsur yang berkaitan dengan Covid-19, mulai dari vaksinasi hingga tenaga kesehatan.

“Kalau anggaran covid hasil refocusing bulan Maret kemarin semua dialokasikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK). Dimana nominalnya mencapai 105 miliar,” ujar Turi kepada Samin News, Rabu (30/6/2021).

Pemerintah Kabupaten Pati terus berupaya mengendalikan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Sejak kemunculannya hingga sekarang lebih dari setahun ini belum berakhir. Kondisi penyebarannya sendiri dinamis yakni naik turun.

Turi menyatakan anggaran 105 miliar itu dgunakan untuk pembiayaan penanganan Covid-19. Antara lain untuk anggaran Nakes kesehatan, petugas vaksin juga KIPI (kejadian ikutan pasca imunisasi) serta operasional antisipasi dampak imunisasi.

Meski demikian, pihaknya tidak bicara lebih terkait dengan serapan anggaran Covid-19 tersebut. Ia mengelak menjelaskan serapan anggaran, dengan dalih hal tersebut adalah bagian Dinkes.

“Anggaran Covid-19 di DKK, kalau BPKAD yakni bagian anggaran belanja tidak terduga (OPD),” ujar Turi.

Adapun Pemkab Pati mempercepat penanganan Covid-19 yaitu dengan mendukung penganggaran melalui refocusing anggaran senilai 105 miliar. Dengan begitu, pembiayaan ini meliputi vaksinasi baik dari untuk nakes, lansia, pelayan publik maupun guru.

Pengaturan anggaran ini dimaksudkan untuk penanganan dan pengendalian pandemi, sehingga diharapkan oleh banyak pihak bisa terputus. Akan tetapi, dalam rentang waktu wabah pandemi itu pula, anggaran oleh pemerintah Kabupaten Pati terjadi perubahan, yakni pada APBD murni serta diubah dalam APBD perubahan.

Mungkin bagi sebagian orang, kebijakan pemerintah terkait pembiayaan organisasi perangkat daerah tidaklah jelas. Yang diketahui cukup untuk penanganan Covid-19.

Pengaturan kebijakan pembiayaan daerah oleh pemerintah, melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memaparkan bahwa pemerintah Kabupaten Pati menyepakati anggaran untuk Covid-19 pada tahun 2020 setidaknya diubah sebanyak 2  (dua) kali.

“Dulu di APBD murni itu ada 5 miliar, kemudian ditambah 132 hasil dari refocusing anggaran pemerintah daerah jadi 137 miliar untuk penanganan Covid-19,” kata Kepala BPKAD Turi Atmoko kepada Samin News.

Pada saat itu, pemerintah daerah menyiapkan dana besar. Dimana dibagikan kepada masing-masing perangkat daerah, baik memang agenda internal OPD maupun dalam mendukung memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Namun demikian, pemerintah daerah tidak mampu membelanjakan dana sebesar itu untuk keperluan penanganan Covid-19. Di sini, nampaknya pemerintah kebingungan dalam mencari alternatif untuk meningkatkan upaya pengendalian pandemi. Pasalnya, dana segar senilai 137 miliar tersebut diubah kembali.

Dalam kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Pati, pada pembahasan Perubahan APBD. Anggaran semula diproyeksikan penanganan Covid-19 mencapai ratusan lebih itu, nyatanya tidak sampai seratus miliar.

“Perkembangan terakhir saat pembahasan Perubahan APBD diperkirakan bahwa 137 miliar itu tidak akan habis. Dengan pertimbangan itu, maka dimasihkan 50 persen, yaitu 71 miliar,” ujar Turi.

Menurutnya, rincian anggaran 50 persen dikembalikan ke OPD yang saat itu dikenai refocusing. Jadi dikembalikan lagi, yang diantaranya terdapat  BOS daerah, ada kegiatan yang dilaksanakan saat perubahan APBD, kemudian bantuan keuangan kepada desa.

Jadi, masih kata dia anggaran yang 71 miliar itu dibagi lagi ke semua OPD. Sementara 50 persen sisanya masuk pada belanja tidak terduga (BTT).

Terkait penanganan wabah pandemi Covid-19 di Kabupaten Pati, dari awal pihaknya telah mengkalkulasi sejumlah pengeluaran pemerintah untuk penanganan pandemi. Pihaknya, dari awal telah memprediksi penanganan Covid-19 hingga setahun (2020) tidak mencapai angka tersebut.

Meski anggaran Covid-19 telah diubah beberapa kali, hingga akhirnya hanya 71 miliar itu, namun nyatanya pemerintah melalui jajaran OPD-nya hanya mampu membelanjakan 50 miliar sekian.

“Benar dugaan saya, bahwa hingga 30 Desember dari 71 miliar itu hanya terserap 52 miliar. Iya serapan anggaran ini sudah dalam kategori maksimal. Sudah terserap hingga sekitar 73 persen sekian,” tegasnya.

Pihaknya berdalih yang namanya belanja tak terduga itu kan belum tahu peruntukannya untuk apa, iya memang efisiensi ini. (BPKAD) dengan Inspektorat itu sangat-sangat mengendalikan.

“Dari serapan angka tersebut, OPD yang maksimal dalam anggaran BTT diantaranya Dinkes, BPBD, Satpol PP,” Turi menjelaskan.

Akan tetapi, terkait dengan penanggalan perumusan kebijakan pemerintah, utamanya dalam anggaran Covid-19, tulisan ini tidak menyertakan tanggal perubahan.