Kondisi ini menjadi faktor penghambat berjalananya roda organisasi dan kaderisasi serta berakibat pada suatu kondisi yang kontra revolusioner serta memicu narasi perpecahan di tingkatan daerah.

Guna menyikapi kondisi tersebut pada hari Rabu, 12 Februari 2025 bertempat di Kota Semarang, Dewan Pimpinan Daerah GMNI Jawa Tengah yang dimpimpin oleh Ketua Andi Harisa Pane bersama dengan perwakilan 23 Dewan Pimlpinan Cabang (DPC) GMNI Se-Jawa Tengah menggelar aksi pernyataan sikap menuntut untuk segera dilaksankanya kongres persatuan didalam tubuh DPP GMNI.

Dalam pernyataan sikapnya, Andi beserta perwakilan DPC GMNI Se-Jawa Tengah menuntut beberapa hal kepada kedua DPP, antara lain :

1. Bahwa GmnI Se-Jawa Tengah menolak dualisme kepemimpinan dalam tubuh GMNI
2. Mendesak untuk segera diselenggarakannya Kongres Persatuan
3. Tidak melegitimasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) manapun sampai adanya Kongres Persatuan
4. Tidak akan ikut serta apabila kongres hanya diselenggarakan hanya oleh salah satu Dewan Pimpinan Pusat (DPP Arjuna / DPP Imanuel)
5. Apabila kedua DPP tidak mampu menyelenggarakan kongres persatuan. Maka DPD-DPC GmnI se-Jawa Tengah bersedia menfasilitasi penyelenggaraan kongres persatuan

Pernyataan Sikap ini kami lakukan untuk menyadarkan kedua belah pihak DPP GMNI agar kembali pada tanggung jawab mereka sebagai pengurus dan aturan organisasi, jelas Andi selaku ketua DPD GMNI Jateng.

“Dualisme yang terjadi antara Arjuna-Imanuel, menurut kami selama ini hanya mengakibatkan residu yang kurang baik ditingkat daerah, serta hanya memicu narasi perpecahan dan bukan progresifitas dalam internal gerakan” imbuhnya.

Dalam aksi pernyataan sikap ini diikuti kurang lebih 70 orang tamu undangan, yang terdiriri dari jajaran pengurus DPD GmnI Jawa Tengah dan perwakilan dari 23 DPC GmnI Se-Jawa Tengah.

Setelah terselenggara aksi pernyataan sikap ini, DPD-DPC GmnI se-Jawa Tengah berharap segera terlaksana kongres persatuan sehingga roda organisasi kembali pada roh gerakan ideologi marhaenisme.

Moment ini dihadiri puluhan tamu undangan mulai dari kader GMNI, PA GMNI, organisasi HMI, Komisioner KPU dan Bawaslu Pati, tokoh masyarakat serta anak yatim piatu.

Acara dibuka dengan tausiyah marhaenis oleh perwakilan PA GMNI Pati Dafid Alfianto, lalu tausiyah agama, potong tumpeng, santunan anak yatim piatu. Dan dilanjutkan dengan doa serta buka bersama.

“Dies Natalis kali ini jadi moment kita menguatkan barisan dan membangkitkan kembali semangat nasionalisme kita sebagai GMNI di Kabupaten Pati,” ujar Dafid dalam sambutannya.

Sementara Ketua DPC GMNI Kabupaten Pati, Ronaldi Subastian menambahkan peringatan dies natalis kali ini mengusung tema “Membumikan Kembali Semangat Nasionalisme”. Yakni diharapkan sebagai refleksi organisasi pergerakan yang berpegang pada asas Marhaenisme.

“Moment berbahagia ini juga harus bermanfaat bagi masyarakat di sekitar kita, dan juga tetap menjaga keimanan kita sebagai umat beragama apapun agama kita sesuai dengan asas kita Marhaenisme yaitu sosio nasionalisme, sosio demokrasi dan ketuhanan yang maha Esa,” jelasnya.

Melalui kegiatan seperti ini menunjukkan eksistensi GMNI di Pati semakin berkembang besar. Akan tetapi hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menjaga semangat pergerakan ke depan.

“Bukan hanya kegiatan simbolis semata, tetapi memikirkan ke depannya untuk mengangkat derajat kaum maehaenis di Pati. Tantangan ke depan semakin besar,” tandasnya.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian perayaan Dies Natalis GMNI ke-70 yang digelar dengan tujuan menyebarkan kebahagiaan kepada masyarakat, terutama dalam bulan suci Ramadan. Sebanyak 100 paket takjil disiapkan dan dibagikan kepada masyarakat yang berkunjung ke Alun-Alun Pati.

Ketua DPC GMNI Pati, Ronald, menyampaikan bahwa kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi terhadap momen bersejarah Dies Natalis GMNI ke-70, sekaligus sebagai bentuk kepedulian sosial di tengah-tengah masyarakat.

“Di momen harlah GMNI ke-70 ini kami dari GMNI Pati berupaya merayakan euforia ini dengan kegiatan positif, kebetulan berbarengan dengan moment Ramadan jadi kita buat kegiatan ini dan semoga kegiatan serupa bisa dilaksanakan walaupun dengan bentuk lain,” ungkap Ronald.

Harapannya kegiatan ini tidak hanya dilakukan sekali, tetapi bisa diulang kembali dalam bentuk kegiatan sosial lainnya di masa mendatang dan juga menjadikan semangat kebersamaan dan solidaritas antar anggota GMNI dapat semakin terjalin erat.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan Dies Natalis Ke-70 ini GMNI menggelar Diskusi dan buka bersama.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Refleksi Sumpah Pemuda dan deklarasi Rumah Kebangsaan Cipayung Plus Provinsi Jawa Tengah yang dilangsungkan pada 28 Oktober 2023 lalu, di UTC Semarang.

Kapolresta Pati, Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama menyatakan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) perannya cukup urgen. Terlebih menjelang tahun politik saat ini. Kehadirannya sebagai sistem pendukung dalam mengantisipasi isu-isu yang muncul seperti ras, agama dan politik yang memicu terjadinya perpecahan.

“Kami dari Polresta sepenuhnya mendukung kegiatan yang akan dilakukan oleh Cipayung Plus Kabupaten Pati, karena peranan OKP di tahun-tahun politik seperti ini sangatlah penting sebagai salah satu coling sistem,” ungkap Andhika.

Hasil pertemuan ini, Cipayung Plus Kabupaten Pati rencananya akan dilakukan deklarasi Rumah Kebangsaan Cipayung Plus dalam waktu dekat. Tujuannya adaagar tidak kehilangan momen peringatan hari pahlawan dan sebagai percontohan kabupaten lain.

“Adanya Cipayung Plus ini merupakan cita-cita lama kami antar OKP di Kabupaten Pati, fokus kami ke depannya adalah meyakinkan. asyarakat bahwasannya OKP terutama organisasi mahasiswa yang ada di Pati pada dasarnya pro rakyat, berjuang bersama rakyat dan hadir untuk menjadi hati masyarakat,” ujar Ronaldi Subastian, Ketua DPC GMNI Kabupaten Pati.

Dalam pertemuan itu, juga dihadiri oleh HMI Kabupaten Pati sebagai salah satu OKP yang tergabung dalam Cipayung Plus Kabupaten pati. Sebelumnya, GMNI bersama HMI dan PMII juga sudah melangsungkan pertemuan dengan Badan Kesbangpol Kabupaten Pati.

Pemilihan umum dalam setiap event pesta demokrasi bertujuan untuk melibatkan peran serta masyarakat dalam menentukan sendiri siapa pemimpin dan wakil rakyat yang layak untuk dipilih untuk menempati lembaga eksekutif maupun legislatif. Namun pola-pola kejahatan demokrasi yang dimanivestasikan dalam berbagai bentuk tidak dapat ditolak oleh masyarakat, sehingga ancaman ini menjadi semakin nyata dan menakutkan.

Setiap pemilu kita melihat adanya bahaya dan ancaman kejahatan demokrasi khususnya money politik yang akan merusak iklim demokrasi di Indonesia. Hal ini menjadi tantangan seluruh elemen bangsa untuk menyelamatkan demokrasi dari virus tersebut.

Politik uang atau yang biasa disebut politik perut adalah salah satu bentuk politik dengan memberikan uang atau sesuatu kepada pemilih untuk menyuapnya, agar memilih calonnya atau bahkan tidak untuk memilih. Meskipun disebut politik uang penyuapan tersebut juga bisa dilakukan dengan memberikan barang dari kader maupun calon

Secara sederhana politik uang sangat bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Demokrasi adalah mekanisme untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Dan kedaulatan rakyat menempatkan hak pilih itu harus betul-betul dilaksanakan secara murni. Bahwa pemilih harus dijamin ketika dia menggunakan hak pilihnya tanpa tekanan, tanpa distorsi apapun. Sedangkan politik uang mendistorsi pilihan pemilih tidak lagi dilakukan secara murni, tetapi atas iming-iming uang, dan itu makin melemahkan kedaulatan rakyat. Rakyat tidak lagi berdaulat atas kehendak bebasnya tetapi dikendalikan oleh uang.

Event pesta demokrasi pemilu 2024 akan menjadi tantangan bagi lembaga-lembaga pengawas pemilu karena jumlah partai dan jumlah calon legislative makin banyak dan Parliamentary Treshold naik jadi 4%. Tentu semua peserta akan berusaha menang dan terpilih, dan untuk itu berbagai cara akan dilakukan. Memang ada peserta yang taat hukum, tapi ada juga peserta yang memaksakan diri dengan cara-cara melanggar hukum.

Sementara saat ini lembaga-lembaga yang telah terbentuk seperti Bawaslu, Gakumdu, DKPP dan MK yang dalam prakteknya belum dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan money politik. Jumlah pengawas pemilu kita terbatas, akan sangat rumit melakukan pengawasan. Sehingga perlu penguatan dan perluasan yang lebih luas, kerja sama antara lembaga pemantau pemilu dan peran aktif masyarakat sipil. Pemantau perlu diperbanyak, para pegiat pemilu, rakyat sipil harus bahu membahu membantu pengawasan bersama terhadap politik uang untuk mencapai demokrasi yang berkualitas.

Dalam kejahatan politik uang, ada 3 unsur yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah insentif, bisa berupa jabatan, janji2 tertentu, ataupun yang paling lumrah berbentuk uang/benda untuk itu disebut politik uang. Unsur kedua adalah unsur ajakan, yang paling umum adalah ajakan untuk memilih salah satu kandidat atau bahkan ajakan untuk tidak memilih salah satu kandidat. Atau juga politik uang ini untuk membuat kandidat atau parpol tertentu tidak dipilih di wilayah tertentu, hal ini sering terjadi di beberapa wilayah. Unsur ketiga ini adalah konstituen/masyarakat. Tapi suap politik uang ini juga bisa diberikan kepada penyelenggara pemilu, misal KPU, PPK, PPS, KPPS. Bisa juga diberikan kepada Lembaga pengawas pemilu Bawaslu, Panwascam, PKD, PTPS.

Penulis merasa sedih dan prihatin, karena dibeberapa kesempatan mendengar beberapa kandidat merasa akan menang sebab memiliki banyak logistik atau dana. Mereka tidak mau bekerja turun ke konstituen, tapi jika menjelang pemilihan kurang 1-2 bulan, mereka menyebarkan atau bagi-bagi uang untuk mempengaruhi konstituen supaya memilih mereka, dan mereka percaya dengan cara tersebut akan berhasil.

Pola-pola yang dilakuikan para kandidat tersebut sangat berbahaya, karena sang kandidat tidak mempunyai keterikatan dan hubungan yang solid dengan konstituen. Kalau kandidat terpilih, setiap upaya dengan konstituen hanya diukur dengan rupiah saja, tidak ada ikatan yang tulus, sehingga sang kandidat tidak bisa menjadi penyambung lidah rakyat.

Ada fakta mengejutkan dari hasil survey Kompas bahwa 45% responden/masyarakat menganggap pemberian hadiah politik bisa dimaklumi, dan 39% masyarakat tidak memaklumi. Dari data tersebut diatas, bisa jadi warning, peringatan pada penyelenggara pemilu bahwa masyarakat lebih cenderung permisif dengan praktek-praktek curang tersebut. Berarti jika ada caleg yang datang dan menawarkan iming-iming, masyarakat memaklumi kalau ada politik transaksional tersebut. Hal inilah salah satu sebab kenapa kasus-kasus politik uang sulit terungkap, dikarenakan masyarakat enggan melapor ke Lembaga pengawas pemilu.

Supriyanto “SupriKam”
Penulis adalah alumni GMNI, Peternak dan Pemerhati sosial