Dalam aksi tersebut, aktivis Pati, Husaini, menyampaikan orasi yang memantik semangat massa. Ia mengulas sejumlah kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati di bawah kepemimpinan Bupati Sudewo yang dinilai bermasalah, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang dianggap kurang maksimal, program Liga Desa berhadiah snack, hingga sikap kepemimpinan yang dinilai arogan.

Selain itu, massa juga menyoroti kebijakan di sektor pertanian dan pariwisata, seperti pembagian jeruk pamelo, program 10 Ton Bisa, panitia zakat yang dinilai tidak transparan, serta keberadaan tim-tim khusus yang dianggap tidak jelas perannya. Aparat penegak hukum dan aktivitas intel yang mengawasi aksi juga turut menjadi sasaran kritik.

Di sela orasi, Husaini memandu massa menyanyikan lagu satire yang menyindir kepemimpinan Bupati Sudewo. Lagu tersebut diputar dengan keras menggunakan perangkat pengeras suara untuk menghangatkan suasana aksi.

“Di bawah kepemimpinan saya, jangan sekali-kali ada seseorang yang mencoba mengganggu pemerintahan saya. Bilamana ada orang yang mengganggu pemerintahan saya, urusannya lain,” sindirnya dalam lagu yang dinyanyikan AMPB.

Husaini menyebut kutipan tersebut sebagai pernyataan Bupati Sudewo yang sebelumnya sempat menuai kegaduhan di Kabupaten Pati.

“Saya memiliki karakter kepemimpinan tersendiri. Tidak bisa disamakan dengan kepemimpinan sebelumnya,” lanjutnya mengutip pernyataan Sudewo.

Tak hanya bernyanyi, massa juga melakukan aksi teatrikal dengan membawa replika keranda mayat sebagai simbol matinya keadilan. Aksi ini disebut sebagai bentuk kritik terhadap ancaman hukuman berat yang dinilai tidak adil.

“Kalau itu (hukuman 9 tahun) benar-benar dipraktikkan, maka pengadilan hukum di Pati sudah mati. Ini teatrikal membawa keranda menyatakan keadilan telah mati,” jelasnya.

Husaini kemudian membandingkan penanganan hukum atas aksi pemblokiran jalan yang pernah terjadi di Pati. Ia menyebut aksi pemblokiran jalan Pantura telah terjadi pada 2015 dan 2025, namun penanganannya dinilai berbeda.

“Ritual ini simbol keadilan sudah mati karena faktanya bahwa sudah berkali-kali blokir jalan, bahkan tahun 2015 dari pagi sampai sore gak ada yang ditangkap. Om Botok cuma 15 menit ditangkap diancam 9 tahun penjara. Ini bukan tanpa alasan, ini alasan, bahwa ada 2025 truk ODOL blokir Pantura,” terangnya.

Massa AMPB menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses persidangan tokoh-tokohnya. Mereka berharap penegakan hukum di Kabupaten Pati dapat berjalan adil dan berpihak kepada masyarakat.

Kedatangan massa aksi ini untuk mengawal pentolan AMPB Supriyono alias Botok dan Teguh Istiyanto yang menjalani persidangan perdana di PN Pati.

Mereka melakukan aksi damai dengan doa bersama serta istigosah. Massa juga membawa sejumlah poster di antaranya ‘pak hakim dan pak jaksa tolong bebaskan kawan kami Botok dan Teguh’.

Koordinator aksi, Slamet Riyadi mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk dukungan masyarakat terhadap kasus yang menimpa keduanya.

“Ini kawan-kawan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mengadakan aksi damai atas proses hukum yang menimpa Botok dan Teguh,” ujarnya.

Dirinya menyatakan sesuai jadwal kegiatan pengawalan di PN Pati ini diikuti kurang lebih 500 orang.

Ia berharap aparat penegak hukum mengadili secara objektif, mengambil keputusan tepat dan dihukum dengan ringan.

“Kita berharap untuk Botok dan Teguh supaya dibebaskan ataupun menerima hukuman ya tentunya diberikan dengan se ringan-ringannya,” harapnya.

Sebagai informasi, Botok dan Teguh ditangkap aparat usai menggelar demo pengawalan sidang paripurna pemakzulan Bupati Pati dengan melakukan pemblokiran Jalan Pantura ruas Pati-Rembang 31 Oktober 2025.