Kemudian untuk Bipih atau yang harus dibayarkan calon jemaah yang sebelumnya Rp 39.886.009 diusulkan menjadi Rp 69.193.733.

Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Ali Ihsan mengatakan bahwa dengan naiknya harga haji tersebut sangat disesalkan olehnya, tentunya hal itu akan memberatkan masyarakat.

“Kenaikan harga haji tentunya akan berpengaruh kepada jamaah haji lainnya yang sudah ingin berangkat ke tanah suci,” bebernya.

Lebih lanjut, wacana kenaikan haji tersebut berbanding terbalik dengan negara Arab Saudi yang justru menurunkan biaya haji di tahun 2023. Mengenai hal itu, pemerintah harus terbuka detail kenaikannya.

“Apa saja variabel biaya yang akan dinaikkan tentunya pemerintah harus terbuka mengenai detail kenaikan biaya tersebut,” ungkapnya.

Ali Ihsan memberikan contoh terkait variabel dan fixed costnya seperti, ongkos pesawat, pelayanan hotel dan makanannya. Ia juga menyarankan kepada pemerintah untuk transparan mengenai kenaikan haji.

“Contohnya seperti pesawat pelayanan hotel dan makanannya. Semoga pemerintah transparan mengenai kenaikan haji,” bebernya.

Diharapkan, untuk hal itu bisa diturunkan. Namun apabila terjadi kenaikan dana haji, nantinya rancangan peraturan daerah yang akan membentuk pasal dapat membantu dan meringankan beban calon jamaah haji.

“Ranperda yang akan dibentuk melalui pasal dengan anggaran APBD diharapkan dapat membantu meringankan calon jamaah haji dari Kudus,” ungkapnya.

“Kenaikan biaya haji ini sulit dihindari karena ada beberapa komponan kebutuhan yang naik, entah di Arab Saudi atau Indonesia,” jelasnya.

Lebih lanjut, hal itu berpengaruh pada biaya katering, obat-obatan, alat kesehatan (alkes), angkutan udara, hotel, pemondokan, dan transportasi darat. Sehingga, biaya haji harus menyesuaikan situasi.

Indonesia salah satu negara yang paling banyak mengirimkan jemaah haji setiap tahunnya karena mayoritas penduduk beragama Muslim. Latar belakang perekonomian para jemaah juga banyak yang dari menengah ke bawah. Oleh karenanya, dirinya menolak tegas usulan wacana kenaikan biaya haji itu.

“Ini kemarin baru pembentukan pansus sehingga nanti akan ada agenda giat pansus mengenai penyerapan aspirasi dari stakeholder tentang penyerapan dana haji. Nanti akan dibahas pada proses pembahasan berikutnya,” pungkasnya.

Ali Ihsan selaku anggota Komisi D DPRD mengungkapkan, generasi milenial merupakan harapan penting terkait konstelasi politik di Indonesia yang dalam hal ini Kabupaten Kudus.

“Peran generasi milenial adalah harapan yang sangat penting terhadap konstelasi perpolitikan di Indonesia. Kita bicara Kudus diharapkan politik milleal bisa mewarnai pemilu yang menggembirakan, jujur, dan demokratis,” ungkapnya saat ditemui di sela kesibukannya.

Kecenderungan saat pemilu, pastinya para calon politisi mengeluarkan modal besar dan menambah pasukan untuk merubah arah perpolitikan yang dapat menguntungkan dirinya sendiri. Namun milenial, bisa merubahnya jika aktif berpartisipasi terkait pemilu.

“Idealisme temen-temen generasi milenial bisa mewarnai pesta politik yang happy. Serta bisa merubah dari negatif ke positif,” terangnya.

Ali Ihsan menganggap, jelang menghadapi tahun 2024, pendidikan politik ini penting dan berpengaruh. Sehingga ada penyamaan persepsi bahwa politik itu garis perjuangan yang penting. Untuk itu generasi milenial harus mempedulikannya.

“Saat ini sudah tahun politik. Diharapkan mahasiswa dan teman-teman yang ada di lingkungannya mampu memposisikan diri untuk ikut peduli pemilu yang akan datang,” ujarnya.

Ketika Samin News menanyakan tentang stigma jelek politisi dimata milenial, Ali Ihsan menjawab, bahwa hal itu disadarinya yakni stigmatisasi politik itu kotor dan penuh tipu daya dimata milenial.

“Sebagai milenial mari bersama mengkontrolnya. Sehingga ada harapan bahwa mereka yang memiliki idealisme betul-betul diimplementasikannya. Harapannya generasi milenial ikut merubah,” pungkasnya.

Terkait itu, Ketua Komisi D DPRD Kudus Ali Ihsan mengatakan, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sangat diperlukan dalam membentuk ketahanan ideologi negara. Sebab, ideologi pancasila dan UUD 1945 NKRI merupakan harga mati.

“Pentingnya Ideologi Negara Pancasila, UUD 1945 NKRI dan bhinneka tunggal Ika sebagai harga mati,” ungkap Ali Ihsan.

Lebih lanjut, dalam memberikan pemahaman ke siswa harusnya mapel yang terkait ideologi negara perlu di perkuat sebagai bentuk ketahanan kita. Terlebih, ancaman negara tentang ideologi radikal kanan dan kiri dari luar sangat banyak.

Menurutnya, radikalisme kanan merupakan radikalisme dalam beragama dan terorisme berkedok agama yang menggunakan bendera agama dengan mengatasnamakan agama. Sedangkan Radikalisme kiri merupakan gerakan radikalisme pluralisme dan sekulerisme dalam beragama.

“Siswa harus dibentengi dengan mapel pemahaman ideologi NKRI. Karena selama ini masih ada banyak ancaman radikal kanan dan radikal kiri,” kata Ali Ihsan.

Sementara itu, Asosiasi profesi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan indonesia (AP3KnI) memberikan usulan agar RUU Sisdiknas untuk ditunda pembahasannya. Hal itu lantaran banyak penolakan dari berbagai kalangan. Sekaligus mapel PKN dan Pendidikan Pancasila berdiri sendiri.