Ali mendorong Henggar mampu menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh demi masyarakat Kabupaten Pati. Di mana setiap ada masukan serta saran konstruktif sekecil apapun harus direspon dan diakomodir.

“Saya ingin mengingatkan Pak Pj untuk berlaku tegas, berani, dan menjunjung tinggi integritas, serta yang tak kalah penting adalah mau mendengarkan masukan dan saran dari masyarakat,” kata Ali, kemarin.

“Penting untuk kami ingatkan juga tidak peduli seberapa kecil keluhan yang disampaikan masyarakat, kita harus segera meresponnya,” tambah Ketua DPRD.

Sebelumnya, Ketua DPRD Pati diminta untuk mengusulkan tiga nama calon Pj Bupati Pati oleh Kemendagri. Ada tiga nama yang diusulkan kala itu, masing-masing Henggar Budi Anggoro selaku Pj sebelumnya.

Kedua, lanjut dia Teguh Widyatmoko selaku Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) serta ketiga Bambang Santoso selaku sekretaris DPRD Kabupaten Pati. Dari ketiga nama usulan tersebut, akhirnya Henggar diangkat kembali meneruskan kepemimpinannya di Bumi Mina Tani.

“Kami diminta mengusulkan tiga nama sebelumnya, dan kami sudah usulkan. Tetapi bahwa keputusan akhir itu sepenuhnya berada di bawah kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” dia menerangkan.

Dalam kesempatan itu, dirinya juga memberikan ucapan selamat kepada Henggar Budi Anggoro atas diangkatnya kembali jadi pimpinan daerah melalui Surat Keputusan oleh Gubernur Jawa Tengah.

“Saya mengucapkan selamat kepada Henggar jadi Penjabat Bupati Pati kembali berdasarkan Surat Keputusan (SK) gubernur Jawa Tengah. Pak Henggar mendapat amanah jadi perpanjangan Penjabat di Pati,” tandasnya.(Adv)

Kekeringan identik berada di wilayah Kabupaten Pati bagian selatan. Kementerian PUPR sudah selesai membangun embung Kasih, di kawasan Sukolilo guna mengatasi persoalan sulitnya akses air seperti masa-masa sekarang ini.

Meski sudah selesai dibangun akhir tahun kemarin, hanya saja embung Kasih tersebut saat ini belum bisa dimanfaatkan masyarakat. Sebab, embung kasih belum dioperasikan.

“Sudah dibuat embung di Kasiyan Sukolilo, (tapi) belum dimanfaatkan. Jadi semoga itu segera bisa dioperasikan guna menangani persoalan kekeringan di Pati selatan),” kata Ali yang ditulis, Rabu (23/8/2023).

Menurutnya, embung Kasih itu masih merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sehingga pemerintah daerah belum bisa berbuat banyak. Namun berkaca dengan kondisi seperti ini, dia meminta daerah agar segera mengambil sikap yakni berkomunikasi dengan pusat.

“Harapan kami tahun 2024 nanti dari pemerintah pusat diserahkan ke pemerintah daerah untuk dianggarkan pipanisasi yang mana disalurkan ke masyarakat. Namun terlebih dahulu ada komunikasi antara pusat dengan daerah,” ujar dia.

Ali menyatakan, DPRD Pati sebelumnya telah diundang oleh kementerian terkait menyangkut embung Kasih. Pihaknya telah menyampaikan agar embung itu segera diserahterimakan kepada Kabupaten Pati.

“Kalau legislatif sudah klir, ketika kemarin kami diundang oleh kementerian terkait sudah kami sampaikan untuk diserahterimakan. Biar dimanfaatkan untuk mengatasi kekeringan yang ada di Kabupaten Pati. Jadi tidak hanya mengandalkan bantuan air bersih saja,” tandas dia.(Adv)

Pembahasan Raperda CSR itu mandek lantaran antara kedua instansi yaitu eksekutif dan legislatif belum menemui titik temu. Padahal menurutnya, peraturan itu dibuat salah satu fungsinya adalah untuk memberikan bantuan masyarakat.

“Kita panggil perusahaan melalui CSRnya guna bantuan air bersih. Tapi kejelasannya belum tahu dari eksekutif, namun Raperda CSR akan segera kita tindaklanjuti,” ucap Ali dalam rekaman yang ditulis Rabu (23/8/2023).

Ketua DPRD menyatakan musim kemarau saat ini sudah berdampak pada lingkungan kehidupan masyarakat. Khususnya Pati bagian selatan. Musim kemarau sudah terjadi sejak beberapa bulan lalu.

Puncak musim kemarau diprediksi bakal berlangsung Agustus hingga September 2023 mendatang. Kendati demikian puluhan desa di Pati sudah mengalah krisis air bersih untuk dikonsumsi masyarakat.

Dia membeberkan bahwa dari pihak eksekutif tidak sepaham dengan peraturan yang bakal diterapkan mengenai konsep penghitungan CSR. Sementara legislatif, kata dia mengendalikan CSR agar diatur besaran nominalnya yang diwajibkan disalurkan.

“Ini kan Perda CSR masih mentok, soalnya eksekutif tidak mau (diterapkan) batasan minimumnya. Eksekutif maunya tidak ada batasnya. Lha untuk apa Perda dibuat kalau tidak ada batasnya, tidak ada aturan yang mengatur,” pungkas Ali.(Adv)

Menurutnya, Raperda CSR berperan dalam hal pengaturan ruang lingkup penerima manfaat dari suatu perusahaan. CSR secara ideal digunakan perusahaan untuk mengakomodasi serta berperan dalam kegiatan sosial lingkungan.

“CSR ini kan siapa yang berhak menerima, diserahkan ke siapa, kemudian berapa minimum dari keuntungan bersih. Kan begitu, biar ada rasa tanggung jawab dari perusahaan,” kata Ali Badrudin, Rabu (23/8/2023).

Lebih lanjut, program CSR merupakan salah satu bentuk upaya suatu perusahaan guna membantu serta menyelesaikan persoalan baik sosial serta persoalan lingkungan yang ada di sekitarnya.

Dengan diaturnya mengenai dana wajib tersebut, maka ada mekanisme administrasi. Sehingga ke depannya pemerintah, stakeholder terkait serta masyarakat umum bisa tahu. Ini merupakan upaya membentuk transparansi.

Di samping itu, diketahui juga kegiatan apa saja yang telah dilakukan perusahaan dari pembiayaan CSR. Dirinya menyebut jangan sampai CSR hanya digunakan sebatas kegiatan seremoni semata tanpa mempunyai dampak manfaat besar bagi masyarakat.

“Sekarang perusahaan mana di Pati yang ngasih CSR?, kita ndak tahu. Jangan-jangan CSR bukan untuk kepentingan masyarakat yang mendesak, tapi malah hanya untuk satu kegiatan apa yang kurang begitu jelas. Makanya Raperda CSR saya berharap segera diselesaikan jadi Perda,” paparnya.

Politisi dari PDI Perjuangan itu menjelaskan bahwa eksekutif belum menyetujui soal aturan CSR. Ketidakmauan itu adalah terkait dengan batas minimal CSR yang harus disalurkan.

“Misal dari keuntungan bersih 1 persen atau ½ persen harus disepakati. Sebelum Raperda dibahas, mengundang perusahaan, tokoh masyarakat, tim ahli, tim pakar sudah diundang, untuk menyepakati itu,” tandasnya.(Adv)

Wilayah Kabupaten Pati memasukkan musim kemarau sejam beberapa bulan lalu. Akibatnya, di sejumlah wilayah terutama di bagian selatan mengalami kekeringan imbas kemarau berkepanjangan.

“Menyikapi musim kemarau hingga berdampak pada kekeringan ini agar diperbanyak lagi tangki-tangki bantuan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Pati,” kata Ali Badrudin yang ditulis Selasa (22/8/2023).

Puncak kekeringan di Kabupaten Pati diprediksi bakal berlangsung dua bulan antara Agustus hingga September 2023. Dan saat ini banyak desa terutama di Pati bagian selatan yang mengajukan bantuan droping air bersih.

Dia berharap Pemerintah Daerah segera melakukan pengadaan air. Menurutnya, kebutuhan tersebut cukup mendesak mengingat akses sumber daya air saat ini sulit.

“Kemudian kami berharap kekeringan terutama di daerah selatan dalam waktu dekat pemerintah melakukan pengadaan air bersih lewat PDAM,” pinta politisi PDI Perjuangan itu.

Sedangkan Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah  (BPBD) Pati, Martinus Budi Prasetya, sebelumnya saat Rakor kekeringan di Pendopo, menyebut penanganan kekeringan yang dilakukannya baru bersifat sementara yaitu hanya droping air.

Budi menjelaskan tahun 2023 ini musim kemarau sifatnya lebih kering dan lama. Hal tersebut, katanya dipengaruhi lantaran adanya El Nino. Sehingga prrediksi dari BMKG, akhir November baru turun hujan.

“Karena ada El Nino sampai bulan November. Bahkan ada di beberapa titik, diperkirakan awal Desember baru ada hujan itu yang harus kita antisipasi dan kita perhatikan bersama,” terang dia.(Adv)

Permintaan itu tercantum dari hasil laporan Komisi C dengan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) pada pembahasan Rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2024. Bantuan penanganan RTLH bersumber dari APBD itu nanti diproyeksikan sebesar Rp 360 juta.

“Bantuan sosial sebesar Rp 360.000.000 dialokasikan untuk peningkatan kualitas RTLH bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), besaran nilai bansos antara Rp 15 sampai dengan Rp 20 juta,” ujarnya dikutip Senin (21/8/2023).

Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Perumahan pada Disperkim, Suhartono membenarkan anggaran sejumlah itu direncanakan akan dialokasikan untuk bansos peningkatan kualitas RTLH.

Bansos tersebut disalurkan melalui sinergitas dengan sejumlah program, di antaranya TMMD ada 12 unit, program oleh PKK 5 unit, kemudian P2MBG 3 unit, dan program BBGRM/ 1 OPD 1 kecamatan dampingan program PKE ada 4 unit.

“Jadi jumlahnya ada 24 unit (tahun 2024) masing-masing penerima bansos memperoleh 15.000.000. Akan tetapi, itu masih KUA/PPAS, belum final, biasanya berkurang/dikurangi,” jelasnya dikonfirmasi.

Lebih lanjut, Suhartono menyatakan bahwa backlog atau angka kesenjangan (GAP) antara rumah tangga yang belum memiliki rumah tinggal yang layak huni dengan jumlah rumah yang tersedia di Kabupaten Pati cukup tinggi.

Dia menyapa berdasarkan data yang dimilikinya backlog pada tahun 2015 sebesar 78.518 unit dan sampai dengan tahun 2023 Bulan Juli sudah tertangani pemenuhannya sebanyak 15.033 unit. Sehingga masih tersisa sebanyak 63.485 unit.

“Jumlah RTLH berdasarkan data PBDT (pemutakhiran basis data terpadu) Tahun 2015 sebanyak 33.278 unit sudah tertangani Disperkim melalui program kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan Tahun 2023 Bulan Juli sebanyak 16.909 unit, sehingga masih tersisa 16.369 unit,” tandas dia.(Adv)

Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin menyatakan pemerintah perlu hadir guna melestarikan seni dan kebudayaan tradisional. Sehingga hal ini perlu mendapatkan perhatian.

“Raperda seni budaya ini perlu dibentuk, karena di Kabupaten Pati kan jumlahnya banyak. Harus diwadahi. Mana-mana seni yang menjadi haknya, kalau perlu kita patenkan, misalkan ada seni milik warga Pati,” kata Ali kepada wartawan.

Kemudian, lanjutnya Raperda yang tengah dibahas ini dimaksudkan sebagai bentuk bantuan serta kepedulian pemerintah terhadap seni lokal.

Selain itu, dengan hadirnya peraturan tersebut nantinya agar tidak ada konflik konflik berkepanjangan saling mengklaim hak kesenian. Oleh sebab itu, DPRD kata Ali bahwa akan melibatkan sejumlah pelaku seni di Kabupaten Pati. Sehingga persoalan yang dihadapi sebisa mungkin bisa tercover.

“Maka dari itu pembahasannya tidak hanya di DPRD, melainkan melibatkan eksekutif. Dan ada publik hearing mendatangkan para pelaku tokoh seni, tokoh masyarakat untuk dimintai pendapat dan masukan,” terang dia.

Pembuatan peraturan ini akan dibahas oleh DPRD yang digawangi oleh Pansus lll yang kini telah dibentuk. Setelah digelar publikasinya hearing, selanjutnya alan dibahas di Pansus. “Setelah itu baru dibahas di (tingkat) Pansus. Harapan kami segera selesai,” tutup Ali.(Adv)

Pembentukan Pansus itu untuk membahas lebih lanjut terhadap empat (4) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang tengah digodok DPRD Pati itu.

Empat Raperda itu adalah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Raperda Koperasi, Raperda Pelestarian Seni dan Kebudayaan Tradisional Tak Benda Daerah, lalu Raperda Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD.

“Ada empat Raperda yang nantinya akan kita selesaikan dalam waktu dekat ini termasuk Raperda,” kata Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin usai memimpin paripurna.

Dirinya menegaskan bahwa tugas dari seorang wakil rakyat adalah salah satunya untuk membuat regulasi. Sehingga dirinya menekankan agar Pansus bertugas secara maksimal agar Raperda tersebut segera dilakukan tahapan selanjutnya.

“Harapan kami Raperda ini segera dilakukan pembahasan oleh temen-temen Pansus yang kita bentuk pada hari ini. Kami perintahkan tancap gas untuk membahas itu. Karena tugas-tugas DPRD di antaranya kan membuat regulasi,” ucap Ali.

Politisi dari PDI Perjuangan itu menyebut aturan yang dibuat ini sebagai pedoman masing-masing leading sektor sebagai payung hukum di daerah nantinya. Tiap Pansus, menurutnya beranggotakan sebanyak 15 orang.

Lebih lanjut, dia mengatakan Pansus I nanti membahas tentang Raperda Pajak dan Retribusi Daerah diketuai Dhimas Tole Danutirto, Pansus II tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pansus Raperda Koperasi diketuai Hartono. Pansus selanjutnya tentang Pelestarian Seni dan Kebudayaan Tradisional tak Benda Daerah.(Adv)

Porprov tahun ini digelar di Pati Raya, sementara di Kabupaten Pati ada 12 cabang olahraga (Cabor) yang dipertandingkan. Sehingga banyak orang bahkan darit luar daerah yang datang ke Pati.

Pemkab telah juga telah menyiapkan sejumlah stand atau tenda untuk pameran bazar Usaha Mikro Kecil Menengah  (UMKM) baik di Stadion Joyokusumo maupun di depan Pendopo Kabupaten Pati.

Selain itu, pelaksanaan Porprov juga sebagai bagian dari ajang penjaringan atlet untuk pertandingan ke depan. Jajaran eksekutif dan legislatif telah membahas anggaran pembinaan bagi atlet berprestasi peraih medali emas.

“Selain mengenalkan dunia luar bahwa Kabupaten Pati mampu bersaing dengan daerah-daerah lain. Tentunya kami akan memberikan hadiah bagi atlet,” ujar Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin belum lama ini.

“Akan memberikan hadiah 50 juta bagi atlet yang mendapatkan medali emas. Pemerintah menganggarkan sebagai upaya pembinaan bagi atlet,” sambung Ali.

Diharapkan hadiah ini mampu memacu semangat atlet dalam bertanding guna mempersembahkan medali emas bagi kabupaten berjuluk Bumi Mina Tani. Bahkan, nominalnya bisa saja lebih dari tahun-tahun sebelumnya.

Pihaknya bersama dengan Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro serta pengurus cabor mengaku akan mendiskusikan hal ini ditingkatkannya anggaran pembinaan bisa segera terealisasi.

“Misalnya kemarin medali emas Rp 50 juta naik menjadi Rp 100 juta, atau dari Rp 100 juta kita naikkan menjadi Rp 150 juta,” pungkasnya.(Adv)

Terdapat sejumlah bagian ruangan paripurna yang mengalami kerusakan. Mulai dari lantai, dinding, plavon hingga perlengkapan meja dan kursi rapat paripurna. Bagian tersebut sudah larut kemakan usia.

Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin menyatakan bahwa sudah ada 21 tahun ruang paripurna tak tersentuh perbaikan. Bahkan plafon ruang tersebut dikatakan ambrol.

“Ini bukan ruang baru, tapi ruang lama cuma direnovasi saja. Yang dulu udah lama baru direnovasi sekarang, kan sudah 21 tahun baru direnovasi,” ucap Ali menanggapi kesan perdana menempati ruang Paripurna, belum lama ini.

“Termasuk plafonnya kan sudah ada yang jebol lalu direnovasi. Biar tahan lama diganti kayu, kursinya dulu busa cepat jebol diganti kayu biar tahan lama,” sambungnya.

Pada bulan Juni kemarin, politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  (PDIP) itu mengatakan karpet di ruang tengah itu juga cukup lama tak diganti. Bahkan lantainya juga di beberapa titik menggelembung.

“Ada yang bocor itu sekalian diperbaiki. Dulu dianggarkan sekian Rp 1 miliar sekian untuk perbaikan lantai, dinding hingga plafon,” imbuhnya.(Adv)