Hal tersebut disampaikan usai pihaknya menghadiri sosialisasi Bantuan Keuangan Kabupaten Pati di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) beberapa waktu lalu.

“Tentunya harapan kami bisa dikerjakan dengan baik sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan sesuai dengan speknya atau perintahnya. Jangan ditunda-tunda,” ujarnya.

Setiap desa, kata Ali ada yang menerima bantuan senilai Rp 100 juta sampai Rp 200 juta.

Hampir semua desa di Pati mendapatkan bantuan. Bantuan ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur di wilayah desanya masing-masing. Seperti pembangunan jalan, trotoar atau talud.

“Dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pati tahun 2024 yang diusulkan dan dibahas tahun 2023 kemarin,” ungkap dia.

Sebagaimana diketahui Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati melalui DPUTR memberikan bantuan keuangan kepada desa di tahun 2024 sebesar Rp 106 miliar. Bantuan itu diserahkan ke 281 desa.

“Sehingga harapannya agar bantuan keuangan ini dikerjakan oleh pihak desa dengan baik yang akhirnya bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pati,” pungkasnya. (ADV)

Tiga anggota dewan itu diketahui akan mengikuti Pileg 2024 mendatang dari partai berbeda. Danung dan Warsiti pindah ke PDI Perjuangan serta Irianto pindah ke Partai Gerindra.

“Tiga anggota dewan diberhentikan oleh Gubernur Jawa Tengah dari usulan partai. Dan sudah diberhentikan Gubernur Jawa Tengah tanggal 3 November kemarin,” ucap Ketua Dewan.

Ali mengatakan proses penggantian PAW tiga anggota itu dimungkinkan bulan Desember. Sebab bulan November ini sudah ditetapkan jadwal agenda DPRD yang telah disepakati akhir bulan sebelumnya.

Ia menuturkan bahwa surat pemberhentian ketiga dewan dari Pemprov itu baru berupa file PDF. Sementara bentuk fisiknya belum diterima. Namun pihaknya meminta surat itu segera diambil.

“Kemarin saat Bamus (Badan Musyawarah) suratnya belum turun jadi kami belum bisa menjadwalkan di bulan November. Kemarin kami terima suratnya baru berupa pdf. Tapi kami perintahkan sekretariat untuk segera mengambil,” ungkap dia.

Lebih lanjut, dia mengatakan perubahan jadwal dewan sesuai dengan tata tertib yakni hanya bisa diubah melalui rapat paripurna internal. “Sudah kami jadwalkan ketika rapat pimpinan perubahan jadwal akan dibahas di paripurna internal. Jadi tergantung kesepakatan nanti tanggal berapa jadwalnya (PAW),” pungkasnya. (ADV)

Diketahui Indonesia mempunyai hajat besar yakni Pemilu di tahun 2024 sebagai pesta demokrasi. Pemilu akan digelar pada 14 Februari nanti.

Dirinya secara khusus menekankan Pemilu merupakan pesta demokrasi sebagai sarana memilih pemimpin. Sehingga Ali terus mendorong masyarakat agar lebih cerdas yang mana jangan sampai lantaran perbedaan pilihan justru memicu konflik sosial.

“Saling menghargai dengan sesama meskipun beda pandangan. Ini tentunya kita butuhkan juga dengan menjaga suasana kondusif agar pemilu berjalan aman dan damai,” ujar Ali belum lama ini.

Di tahun 2024 selain menggelar Pemilu, juga akan digelar Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baik gubernur, bupati/wali kota. Tahun depan merupakan tahun politik.

Atas dasar itu, pihaknya mengingatkan masyarakat agar menggunakan haknya secara cerdas. Dirinya mewanti-wanti masyarakat tetap saling menghargai perbedaan pilihan politik. Apalagi dengan saudara dan lingkungannya, ini yang diingatkan betul.

“Tetap saling menghargai perbedaan pilihan dan menjaga silaturahim. Kami berpesan agar masyarakat bijak tidak terpengaruh menimbulkan pertikaian. Makanya ini penting untuk mewujudkan pemilu 2024 damai dan aman,” pungkas politikus PDI Perjuangan itu. (ADV)

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin melalui Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Suwarno. Belasan Raperda itu di perubahan kedua dijelaskan yang akan dilakukan pembahasan di tingkat lanjut.

“Di antaranya, sebut dia Raperda perubahan Perda Nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, perubahan atas perda nomor 5 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, perlindungan dan pemberdayaan nelayan pembudidaya ikan dan petambak garam,” sebutnya, Selasa (7/11/2023).

Kemudian Raperda percepatan pembangunan infrastruktur, pelestarian seni dan kebudayaan tradisional tak benda, pajak dan retribusi daerah, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, penyertaan modal daerah tahun 2024, perubahan atas perda nomor 12 tahun 2014 tentang penetapan desa.

Berikutnya, Raperda pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, pedagang kaki lima, penyelenggaraan fasilitasi pengembangan pesantren, tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (TJSLP), perubahan atas perda nomor 8 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kepariwisataan.

Selanjutnya DPRD Pati yang dibahas yaitu Raperda perlindungan dan pemberdayaan petani, rencana pembangunan industri kabupaten (RPIK) Pati, perkoperasian, dan Raperda penyertaan modal daerah pada PT BPD Jateng (PERSERODA) pada perubahan APBD 2023.

Selain itu, dia menyebut ada 3 lagi yang merupakan Raperda Kumulatif Terbuka. “yaitu pertanggungjawaban APBD 2022, APBD 2024, dan perubahan APBD Kabupaten Pati 2023,” tambah dia.

Dari sejumlah Raperda non Kumulatif Terbuka itu sebut saja sudah ada yang selesai, yaitu pembahasan Raperda fasilitasi pengembangan pesantren sudah didok menjadi Perda. (ADV)

Pasalnya, sejumlah wilayah di Pati selatan mengalami kebanjiran. Hal itu disebabkan beberapa alasan, mulai persoalan sampah dan pendangkalan sungai. Faktor itu yang memicu terjadinya banjir di wilayah Kabupaten Pati seperti tahun-tahun sebelumnya, utamanya di wilayah yang dilewati Sungai Juwana.

Kepala DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin menyatakan bencana banjir tidak terjadi hanya sekalil. Melainkan sudah bencana tahunan menjadi langganan tiap tahun.

“Banjirnya sudah menjadi langganan tiap tahun di Kabupaten Pati. Persoalan banjir ini harus kita tangani bersama,” ungkap Ali soal kesiapan memasuki musim hujan.

Hanya saja Sungai Silugonggo merupakan kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Juana. Sehingga dalam hal ini pihaknya meminta pemerintah daerah terus menjalin komunikasi secara intens kepada BBWS untuk mengambil langkah yang diperlukan, baik normalisasi maupun pembuatan sodetan.

“Sungai Juwana biasanya yang menjadi pemicu terjadinya banjir, itu merupakan di bawah kewenangan pusat Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS),” terang Ali.

Oleh sebab itu, jika semua pihak peduli dan mempunyai perhatian pihaknya meyakini persoalan banjir bisa diredam. Meskipun tidak sepenuhnya, namun setidaknya bisa dikurangi. Karena masyarakat yang menjadi korbannya.

“Apa yang disampaikan semoga menjadi perhatian BBWS agar kejadian banjir tidak terulang lagi, jangan sampai rakyat menderita terus-menerus tiap tahun,” pungkasnya. (ADV)

Rapat konsolidasi itu mengundang para tim kemenangan Ali Badruddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPC PDIP sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Pati.

Sutikno selaku Ketua tim pemenangan Ali Badruddin Caleg dari PDIP berharap kepada para tim kemenangan untuk bekerja bersama guna mendukung perjuangan yang telah dilakukan. Tentu diharapkan pemilihan yang akan datang dapat dukungan lebih banyak.

“Diajak untuk bekerja bersama-sama dengan kami, agar pada 14 Februari 2024 nanti dapat memenangkan bapak Ali Badruddin dan mengalami peningkatan dari pemilihan kemarin. Pak Ali Badruddin mendapatkan suara 12 ribu lebih dan tentunya kami berharap pemilihan yang akan datang bisa mengalami peningkatan yang signifikan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat,” jelas Sutikno.

Sedangkan Ali Badruddin dalam sambutannya menyampaikan dirinya meminta bantuan dari para simpatisan untuk kemenangan pada pemilu pileg 2024 mendatang. Pihaknya mengaku mempunyai 11 desa binaan di Kecamatan Gabus.

“Di Gabus ini saya adakan pertemuan yang pertama. Tujuannya untuk dapat bertemu dan bersilaturahmi sama panjenengan. Saya ingin minta tolong dan kerja samanya dari panjenengan semuanya,” pinta Ali Badrudin.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pati, Jumani yang mewakili Penjabat (Pj) Henggar Budi Anggoro, mengatakan ada sejumlah strategi untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Sehingga target itu bisa tercapai.

“Target pendapatan daerah tahun 2024 diproyeksikan Rp 2.464.333.800.000. Dan itu perlu penyesuaian strategis langkah-langkah yang harus dilakukan,” ujar Jumani.

Menurutnya, strategi yang telah disiapkan di antaranya yaitu dengan mengoptimalkan sistem pajak online. Lalu, pengetatan potensi pajak, serta pemberian sanksi denda bagi wajib pajak yang menunggak atau telat.

Penyediaan layanan yang mudah berbasis dengan sistem online serta menggali sejumlah potensi retribusi daerah itu menurutnya target yang ditetapkan oleh Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) bisa tercapai.

Sedangkan Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badruddin menyampaikan hasil dari rapat kali ini akan ditindaklanjuti dengan pembahasan oleh anggota dewan. Dia berujar, nantinya dibahas dalam forum Badan Anggaran (Banggar).

“Setelah ini akan dirapatkan dengan anggota dewan di Banggar. Selanjutnya akan dibahas di masing-masing komisi yang membidangi,” tutupnya.(Adv)

“Kami di DPC mesin partai sudah digerakkan untuk pak Ganjar sebagai calon presiden. Kami menargetkan di atas 80 persen untuk memenangkan Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo,” kata Ali Badrudin, usai memimpin rapat Bamus di Kantor DPRD, Selasa (2/5/2023).

Dia yang menjabat juga sebagai Ketua DPRD Kabupaten Pati mengaku untuk mewujudkan hal tersebut bakal merapatkan barisan. Di mana yang dilakukan adalah dengan salah satunya melakukan koordinasi di mesin partai baik mulai dari tingkatan anak ranting hingga ke tingkat daerah.

Menurutnya, semua kader PDI Perjuangan di daerah sangat solid. Di mana sebagai seorang kader yang lahir dan tumbuh di dalamnya harus tegak lurus terhadap kebijakan pimpinan pusat atau dalam hal ini adalah ketua umum partai Megawati yang telah menunjuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi calon presiden.

“Ibu Megawati menunjuk bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Tentunya kader-kader di Kabupatan Pati tegak lurus untuk melaksanakan perintahnya,” ungkapnya.

Bahkan setelah ada penunjukan Ganjar Pranowo sebagai bakal capres tersebut, pihaknya mengaku meminta kadernya hingga tingkat bawah untuk segera melakukan konsolidasi. Bahkan harus mempersiapkan untuk pembuatan posko pemenangan dari bawah.

“Kami perintahkan setiap dapil harus ada posko koordinasi konsolidasi. Kita minta untuk pasang bendera di setiap ranting, setiap pengurus anak ranting dan seterusnya,” tambah dia.

Anggaran yang dibutuhkan untuk penambahan stadion itu disebutkan mencapai Rp6 miliar. Alokasi tersebut dimaksudkan untuk membangun tribun di sisi sebelah timur.

Ketua DPRD Pati Ali Badruddin, mengatakan, rencananya penambahan fasilitas tribun Joyokusumo sebagai markas Persipa yaitu di dua titik. Masing-masing bagian pojok utara timur dan selatan bagian timur.

“Akan tetapi, penambahan tribun tersebut tidak bisa di realisasikan dalam waktu dekat. Mengingat, anggaran yang dibutuhkan terbilang cukup besar. Banggar dan Pimpinan DPRD pingin menambah tribun. Cuma kita masih menghitung anggarannya darimana kita belum tahu,” ucap Ali Badrudin.

Pihaknya mengungkapkan penambahan tribun Joyokusumo yang dinilai membutuhkan anggaran cukup besar itu dimungkinkan direalisasi pada tahun 2023 tahun depan. Pasalnya, menurut Ali Badrudin DPRD dengan Pemerintah Daerah masih menghitung-hitung anggaran tersebut sumbernya berasal dari mana.

“Sehingga perlu membuat skala prioritas. Baik dengan cara menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ataupun menggeser kebutuhan yang lain. Apakah skala prioritas kita geser atau bagaimana nantinya. Mungkin Tribun di tahun 2023. Karena perubahan tahun ini tidak ada duitnya,” jelasnya.

Di samping itu, dirinya mengungkapkan dewan bersama dengan Pemkab Pati telah menyetujui penambahan anggaran untuk keperluan lampu penerangan Stadion Joyokusumo dari APBD Perubahan 2022.

“Ini menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk memperbaiki fasilitas olahraga. Kalau lampunya insyaallah di anggaran perubahan. Kemarin sudah kita tambahkan Rp50 Juta untuk lampu penerangan Stadion Joyokusumo,” tutupnya.(adv)