Ada ratusan peserta demo berasal dari Purwokerto, Durensawit, Sumbersari dan Beketel. Mereka berkumpul di Sumbersari untuk menyuarakan aspirasinya.

Vina salah satu peserta mengatakan aksi yang ia lakukan bersama dengan lainnya merupakan protes warga atas kekecewaan yang dirasakan akibat rusaknya jalan. Ia mengaku hal tersebut mengakibatkan udara tercemar debu.

“Warga kena dampaknya, anak banyak yang batuk imbas debu. Bahkan ada anak yang harus dilarikan ke rumah sakit gara-gara itu debu jalanan,” paparnya kepada wartawan, Senin (28/8/2023).

Dia menegaskan tak hanya punya efek pada kebersihan udara. Menurutnya, di jalan ini tak jarang pengguna jalan mengalami kecelakaan.

” Iya tidak hanya memicu munculnya debu bertebaran ya, juga banyak pengendara yang mengalami kecelakaan saat melintasi jalan,” tambah dia.

Warga meminta pihak terkait segera mengambil tindakan untuk melakukan perbaikan jalan. Di samping itu, mereka juga meminta tambang galian C ditutup. Kendaraan pengangkut hasil tambang hanya menambah kerusakan jalan.

Sedangkan Camat Kayen, Tri Wijanarko saat menemui peserta aksi menyampaikan agar warga tidak hanya menyuarakan secara lisan. Melainkan juga melaporkan tuntutan ini secara tertulis.

“Jadi ini sebaiknya disampaikan juga secara tertulis ditandatangani dari perwakilan warga. Tentunya kami pemerintah Kecamatan Kayen juga akan berupaya akan menyampaikan kasus ini kepada pak Pj,” ucapnya.

Pembangunan wisata religi rencananya akan dibangun di lokasi Dukuh Gower, Desa Karangawen. Puluhan warga ini menuntut Pemdes agar tidak melanjutkan pembangunan.

Koordinator aksi, Parlan mengatakan bahwa audiensi ini ditempuh lantaran setelah pengajuan pembangunan wisata religi, justru menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

“Pengajuan pembangunan wisata religi karena membuat masyarakat kisruh tidak damai seperti dulu tidak kondusif adanya pembangunan wisata religi di dukuh Gower saya minta untuk dibatalkan supaya tidak timbul permasalahan,” ucap Parlan.

Warga menilai bahwa pembangunan di Desa Karangawen ini bukan sebagai wisata alam. Melainkan wisata religi dari agama tertentu.

Wisata di Dukuh Gower yang dibangun tersebut sebenarnya adalah wisata alam. Akan tetapi, oleh pihak tertentu kemudian ditambahi dengan pembuatan patung. Sehingga, namanya kemudian wisata religi.

Sedangkan Kepala desa (kades) Karangawen Sutiyono, yang menemui peserta aksi meluruskan soal rencana pembangunan di desa. Menurutnya warga salah paham, sebenarnya pengajuan perizinan untuk pembangunan wisata alam. Akan tetapi, pemahaman masyarakat akan dibangun wisata religi.

“Terkait izin itu sebenarnya adalah izin wisata alam, tapi ternyata sepengetahuan warga setempat adalah wisata religi. Jadi membuat warga geram,” ucap Kades.

Sutiyono melanjutkan warganya yang beragama Islam tidak terima pembangunan wisata di dalamnya ada muatan agama tertentu. Sehingga keadaan di Dukuh Gower yang sebelumnya tenang menjadi kisruh, terusik serta saling curiga.

Sebagai informasi, dalam audensi tersebut dihadiri Camat Tambakromo, Asper Perhutani, Wakasad Intel Polresta Pati, Kapolsek Tambakromo, Danramil Tambakromo, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Sedangkan Camat Tambakromo, Mirza Nur Hidayat mengingatkan agar warganya menyikapi kasus ini dengan kepala dingin. Sehingga tidak terjadi gejolak berkepanjangan di tengah masyarakat.

“Saya berpesan agar semua lapisan warga Desa Karangawen tetap tenang dan berfikir secara dingin semua ada yang membantu menyelesaikan,” pesan dia.

Seperti diketahui massa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Pati melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati, Senin (11/4/2022) pagi tadi. Aksi mereka untuk menyuarakan sejumlah persoalan yang menjadi keluhan rakyat kecil.

Puluhan mahasiswa tersebut berorasi, kemudian menyuarakan kritikan dengan atraksi treatrikal dan membawa sepanduk bertuliskan nada kritikan terhadap pemerintah pusat.

“Kalau nanti sudah ditindak lanjuti DPRD Kabupaten Pati, dan dikirim ke pusat lalu tidak ada perubahan, terpaksa kita melaksanakan aksi lagi dengan jumlah masa yang lebih besar,” kata Ulin.

Dalam aksi yang dilakukannya itu, kata dia, terdapat lima tuntunan yang diusung oleh PMII. Salah satunya yakni mengusut dan mengutuk keras kartel-kartel mafia minyak goreng. Hal itu yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng.

Sedangkan tuntutan yang kedua menolak wacana kenaikan harga BBM. Karena hal tersebut akan menambah beban masyarakat utamanya dari kalangan ekonomi kelas menengah kebawah.

“Kami menuntut pemerintah untuk memberikan keadilan peraturan perpajakan. Menuntut pemerintah untuk segera menangani ketidak stabilan ekomoni,” imbuhnya.

Tak hanya itu, pihaknya mengajak seluruh mahasiswa di Kabupaten Pati untuk ikut serta dan mengawal isu yang dinilai memberatkan masyarakat kecil tersebut.

Sementara itu, Ketua DPRD Pati, Ali Badruddin mengungkapkan, pihaknya akan segera menyampaikan lima tuntunan dari mahasiswa tersebut ke pusat. Dirinya mengaku senang ketika ada yang meyampaikan keluhan masyarakat.

“Di situasi pandemi seperti ini kemudian ada rencana-rencana kenaikan. Mulai minyak goreng hingga penundaan pemililu. Tentunya kami sebagai wakil rakyat ketika ada rakyatnya mengeluh harus kami terima. Apalagi itu hanya menyampaikan ke pusat,” pungkasnya.