Kedatangan massa aksi ini untuk mengawal pentolan AMPB Supriyono alias Botok dan Teguh Istiyanto yang menjalani persidangan perdana di PN Pati.

Mereka melakukan aksi damai dengan doa bersama serta istigosah. Massa juga membawa sejumlah poster di antaranya ‘pak hakim dan pak jaksa tolong bebaskan kawan kami Botok dan Teguh’.

Koordinator aksi, Slamet Riyadi mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk dukungan masyarakat terhadap kasus yang menimpa keduanya.

“Ini kawan-kawan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mengadakan aksi damai atas proses hukum yang menimpa Botok dan Teguh,” ujarnya.

Dirinya menyatakan sesuai jadwal kegiatan pengawalan di PN Pati ini diikuti kurang lebih 500 orang.

Ia berharap aparat penegak hukum mengadili secara objektif, mengambil keputusan tepat dan dihukum dengan ringan.

“Kita berharap untuk Botok dan Teguh supaya dibebaskan ataupun menerima hukuman ya tentunya diberikan dengan se ringan-ringannya,” harapnya.

Sebagai informasi, Botok dan Teguh ditangkap aparat usai menggelar demo pengawalan sidang paripurna pemakzulan Bupati Pati dengan melakukan pemblokiran Jalan Pantura ruas Pati-Rembang 31 Oktober 2025.

Menurut pantau wartawan Samin News, sebanyak 50 orang yang mengikuti aksi damai tersebut dengan membawa beberapa tuntutan yang ingin disampaikan kepada Bupati Kudus Hartopo.

Mohammad Khoirul Umam selaku Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, menyampaikan, aksi yang digelar di depan Kantor Bupati Kudus itu membawa lima tuntutan mengenai seleksi perades.

Lebih lanjut, adapun yang disampaikan saat aksi yakni meminta hasil ujian berbasis CAT agar dibatalkan. Kemudian, juga meminta ujian perades dilaksanakan kembali yang diampu oleh Unpad.

“Kami meminta agar hasil ujian dengan sistem Computer Assisted Test oleh Unpad dibatalkan. Lalu, meminta agar adanya ujian ulang perangkat desa yang diampu pihak ketiga yaitu Unpad,” jelasnya.

Dia menganggap bahwa pihak Unpad tidak profesional dalam menjalankan penjaringan ujian perades. Untuk Dinas PMD juga diminta jangan membisu terkait peserta ujian perangkat desa.

Dia meminta orang nomor satu di Kudus agar bisa tegas menanggapi polemik yang sedang terjadi. Bupati saat ini diuji oleh Perbub-nya. Dimana, selama ini telah diinjak-injak oleh pihak ketiga tersebut.

“Sebab, sudah jelas pihak ketiga tidak melakukan dengan baik perjanjian kerjasamanya,” pungkasnya.