Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kudus Adi Sadhono Murwanto menyebut, dengan adanya pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM) yang melakukan penilaian desa sejak tahun 2018, desa mandiri saat ini semakin bertambah.

“Semua itu tidak terlepas dari besarnya dana transfer yang diterima masing-masing setiap desa,” kata Adi Sadhono saat ditemui di sela kegiatannya.

Oleh karenanya, peluang di setiap desa semakin berkembang dan bertambah. Serta sejumlah program pembangunan juga besar. Persyaratan menjadi desa mandiri juga harus melalui banyak tahap.

“Menjadi desa mandiri harus melalui penilaian IDM. Penggunaan dana desa selama ini menjadi faktor penentu, seperti program kegiatan yang dilaksanakan selama ini benar-benar memberikan dampak positif atau tidak,” terangnya.

Lebih lanjut, untuk penilaian dimulai dari perkembangan ekonomi, kondisi lingkungan, dan kondisi sosial. Setelah itu nantinya akan muncul lima klasifikasi desa, yakni mulai dari desa miskin, sangat miskin, berkembang, maju dan mandiri.

“Tapi untuk desa miskin atau sangat miskin di Kabupaten Kudus tidak ada. Sementara untuk status berkembang dan maju masih banyak,” kata dia.

Perlu diketahui, desa yang memegang predikat sebagai desa mandiri memiliki keuntungan tersendiri, khususnya dalam mekanisme pencairan dana desa cukup dua kali. Pada tahap pertama 50 persen dan tahap kedua 50 persen.

“Namun untuk desa lainnya harus melalui tiga tahap. Pertama dan kedua sebanyak 40 persen, dan ketiga sebanyak 20 persen,” pungkasnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Desa (PMD) Kabupaten Kudus Adi Sadhono Murwanto menjelaskan terkait target terbentuknya BUMDes pada setiap tahun yang selalu bertambah seperti di tahun 2021 ke 2022.

“Setiap tahun pasti memiliki target penambahan. Seperti di tahun 2021 ada 56 BUMDes. Lalu tahun 2022 ada 66 BUMDes. Artinya dari 2021-2022 ada penambahan sebanyak sepuluh,” ungkapnya kepada Samin News.

Untuk di tahun 2023 Adi mengharapkan dari 123 desa ada sepuluh penambahan desa yang membentuk BUMDes. Selain itu untuk teman-teman desa pembentukan atau pendirian BUMDes harus menghitungkan pemetaan potensi desa yang bisa dikembangkan.

“Karena hasil dari BUMDes merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang penggunaannya bisa dikembalikan ke masyarakat,” katanya saat ditemui di Kantor PMD.

Bagi desa yang ingin membentuk BUMDes, mekanismenya bisa melalui musyawarah desa. Kemudian hasil dari musdes nantinya mengikuti tentang peraturan desa serta kesepakatan penyertaan modal.

“Pembentukan BUMDes berawal dari mekanisme musyawarah desa, yang outputnya peraturan desa tentang pendirian BUMDes. Nanti didalam pengelolaan terkait AD/Artnya itu disepakati desa penyertaan modal berapa persen,” ungkapnya.

“Jadi kalau BUMDes sudah terbentuk maka desa wajib melakukan penyertaan modal. Harus jelas, kalau tidak nanti membuang uang desa,” sambungnya.

Adi menambahkan, hasil dari BUMDes nantinya dapat diketahui akhir tahun. Kemudian mayoritas hasilnya akan dikembalikan untuk pengembangan BUMDes.

“Hasilnya dapat diketahui akhir tahun. Mayoritas dikembalikan untuk pengembangan BUMDes. Nanti di AD/Artnya dari sisi deviden yang masuk perhitungan akhir tahun persentase berapa persen masuk lagi ke desa sebagai pendapatan,” terangnya.

Dirinya berharap BUMDes bisa menjadi roda perekonomian di desa yang bisa menyejahterakan masyarakat. Ia juga mencotohkan BUMDes maju salah satunya di Desa Gondosari yang memiliki usaha pengelolaan sampah ‘BUMDes Murokabi’.