Kegiatan ini berlangsung dengan khidmat dan penuh semangat kebersamaan, sekaligus menjadi momentum penting dalam menyiapkan regenerasi kepemimpinan Fatayat NU yang tangguh dan berdaya saing, Minggu (12/4/2026).

Konferensi ini dihadiri oleh kepala desa langse Amrudin, tokoh agama dan jajaran pengurus, anggota, serta perwakilan dari berbagai ranting Fatayat NU se-Kecamatan Margorejo, selain sebagai forum evaluasi kinerja selama satu periode, kegiatan ini juga menjadi ajang konsolidasi organisasi untuk memperkuat peran perempuan muda NU di tengah masyarakat.

Dalam sambutannya, Hj. Muna Ashofa, S.Ag., M.Pd., menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya konferensi ini dengan lancar, Ia menegaskan bahwa masa khidmah yang telah dilalui merupakan perjalanan penuh dinamika, tantangan, sekaligus pembelajaran berharga bagi seluruh kader.

“Konferensi ini bukan hanya menjadi penutup masa bhakti, tetapi juga menjadi titik awal dalam menyiapkan kader-kader Fatayat NU yang lebih tangguh, mandiri, dan siap melanjutkan estafet kepemimpinan organisasi ke depan,” ujarnya.

Ia juga berharap, kepengurusan yang akan datang mampu membawa Fatayat NU Margorejo semakin maju, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah.

Kegiatan konferensi ditutup dengan harapan besar agar proses regenerasi kepemimpinan dapat berjalan dengan baik, sehingga Fatayat NU tetap menjadi wadah strategis bagi perempuan muda dalam berkontribusi aktif bagi agama, bangsa, dan masyarakat.

Ketua DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali Badrudin, saat diwawancarai wartawan menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian partai terhadap kesehatan masyarakat, khususnya bagi warga kurang mampu.

“Ini adalah perintah dari DPP. Kegiatan pengobatan gratis ini tidak hanya dilakukan di Kabupaten Pati, tetapi juga dilaksanakan oleh seluruh DPC PDIP di Indonesia,” ujar Ali Badrudin.

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat mendapatkan berbagai layanan kesehatan secara cuma-cuma, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, konsultasi medis, cek tensi darah, kolesterol, hingga asam urat. Selain itu, obat-obatan juga diberikan secara gratis kepada warga yang membutuhkan.

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WIB ini juga didukung oleh Dapur Marhaen yang menyediakan makanan bergizi bagi para peserta yang hadir.

Ali Badrudin menambahkan bahwa program ini tidak berhenti pada kegiatan hari ini saja, Ke depan, PDIP berencana menggelar kegiatan serupa secara rutin setiap bulan.

“Kegiatan ini akan berjalan sebulan sekali, tepatnya setiap tanggal 10. Pelaksanaannya bisa di kantor DPC maupun di masing-masing daerah pemilihan (dapil),” jelasnya.

Kegiatan pengobatan gratis ini terselenggara atas kerja sama dengan Rumah Sakit Mitra Bangsa milik Sri Hartini, yang juga merupakan anggota PDIP, Ali Badrudin pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan bekerja sama dengan PDIP, khususnya Rumah Sakit Mitra Bangsa. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.

Dengan adanya kegiatan ini, PDIP berharap dapat terus hadir di tengah masyarakat serta memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Aksi yang berlangsung tertib tersebut dipimpin oleh koordinator lapangan, Saman. Dalam orasinya, ia menegaskan bahwa pupuk bersubsidi merupakan kebutuhan mendasar bagi petani, sehingga distribusinya harus dipermudah tanpa prosedur yang berbelit.

“Kami meminta agar pupuk bersubsidi benar-benar dipermudah, Petani perhutanan sosial juga berhak mendapatkan akses yang sama seperti petani lainnya,” tegas Saman di hadapan peserta aksi.

Hal senada disampaikan oleh Selamet, perwakilan petani dari Desa Pegandan, dalam orasinya, ia mengungkapkan bahwa selama ini banyak petani mengalami kesulitan mendapatkan pupuk, terutama karena keterbatasan kuota dan mekanisme distribusi yang dinilai belum merata.

“Kami berharap ada perhatian serius dari pemerintah, jangan sampai petani kecil terus kesulitan pupuk, padahal itu sangat menentukan hasil panen kami,” ujar Selamet.

Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Dinas Pertanian, Ratri Wijayanto, S.STP., M.Si,, menyampaikan bahwa pihaknya memahami keluhan para petani, Ia memastikan bahwa kebutuhan pupuk bersubsidi untuk lahan perhutanan sosial akan diupayakan untuk diakomodir pada tahun ini.

“Tahun ini akan kami akomodir sesuai dengan aturan yang berlaku, kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait agar distribusi pupuk bersubsidi bisa lebih merata dan tepat sasaran,” jelasnya.

Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah dalam memperbaiki sistem distribusi pupuk bersubsidi, khususnya bagi petani yang mengelola lahan perhutanan sosial, sehingga produktivitas pertanian dapat terus meningkat.

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Muslihan, S.Pd.I., M.Pd., menegaskan bahwa izin persetujuan lingkungan merupakan aspek penting yang wajib dipenuhi secara administratif oleh setiap perusahaan sebelum melaksanakan kegiatan pembangunan.

“Izin persetujuan lingkungan itu sangat penting, secara administratif harus dilengkapi,” tegas Muslihan saat dikonfirmasi pada Selasa (7/4/2026).

Ia menyampaikan, Komisi B DPRD Kabupaten Pati dalam waktu dekat akan segera melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan.

Langkah tersebut juga diikuti dengan upaya koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak terkait.

“Komisi B nanti akan segera melakukan peninjauan di lapangan sekaligus berkoordinasi dan berkomunikasi. Yang terpenting secara administratif PT Fuhua harus melengkapinya,” ujarnya.

Selain itu, Muslihan menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), khususnya masyarakat di lingkungan sekitar proyek.

Pihaknya berkomitmen untuk melakukan komunikasi secara langsung guna memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap aturan.

Ia juga menyoroti sistem perizinan yang berlaku, di mana selain melalui sistem OSS (Online Single Submission), organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan.

“Perlu diketahui bahwa dalam perizinan, semestinya selain di sistem OSS, OPD terkait juga harus mengawasi. Oleh karena itu, Komisi B akan menanyakan hal ini kepada dinas terkait,” jelasnya.

Muslihan menambahkan, pihaknya akan segera menjadwalkan agenda peninjauan lapangan dalam waktu dekat guna memastikan kondisi riil serta mendorong kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Langkah tersebut dikonfirmasi langsung oleh Dansat Brimob usai melakukan pertemuan dengan Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, pada Selasa (7/4/2026) di Pendopo Kabupaten Pati.

Dalam keterangannya, Kombes Pol. Noor Hudaya menyampaikan bahwa keberadaan markas baru ini diharapkan mampu mempercepat respons terhadap berbagai potensi gangguan keamanan serta memperkuat kehadiran aparat di wilayah Pantura, khususnya Kabupaten Pati dan sekitarnya.

“Penempatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kesiapsiagaan dan penguatan pengamanan wilayah Jawa Tengah, terutama di titik-titik strategis,” ujarnya.

Sementara itu, Plt. Bupati Pati menyambut baik rencana tersebut dan menyatakan dukungan penuh dari pemerintah daerah. Menurutnya, kehadiran Markas Batalyon B Brimob akan memberikan rasa aman bagi masyarakat serta mendukung stabilitas wilayah.

Markas Batalyon B Brimob Polda Jawa Tengah yang akan segera berkedudukan di Kabupaten Pati diharapkan dapat semakin memperkuat stabilitas keamanan wilayah, sekaligus mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi pembangunan daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Diah Purwani untuk menjawab isu yang berkembang di tengah masyarakat terkait status perizinan perusahaan tersebut.

“Iya, saat ini PT Fuhua masih melakukan proses perizinannya agar segera terpenuhi, khususnya proses persetujuan lingkungan,” jelas Diah Purwani kepada Samin-News, Selasa (7/4/2026).

Ia menambahkan, kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan berada di tingkat provinsi, Setelah proses tersebut selesai, tahapan berikutnya adalah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang secara teknis menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR).

Menurutnya, selama ini pihak PT Fuhua Travel Goods Indonesia telah menunjukkan sikap proaktif dengan melakukan pemenuhan berbagai persyaratan secara paralel, serta intensif berkonsultasi dengan instansi terkait.

“PT Fuhua sudah cukup proaktif, melakukan pemenuhan persyaratan secara paralel dan sering berkonsultasi, Kemungkinan seluruh perizinan akan terbit sehingga perusahaan dapat segera beroperasi,” ujarnya.

Diah berharap, kehadiran PT Fuhua Travel Goods Indonesia nantinya dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja dan pengurangan angka pengangguran di Kabupaten Pati.

“Dengan beroperasinya perusahaan ini, diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong peningkatan perekonomian di Kabupaten Pati,” pungkasnya.

“Tidak ada kata damai. Sampai kapan pun tidak akan ada damai, walaupun kami sudah memaafkan,” tegas Nailis Saadah saat menyampaikan pernyataannya, Sabtu (28/3/2026) Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal kasus ini, keluarga korban bersama perangkat desa serta sejumlah pemuda Desa Talun mendatangi Polresta Pati.

Kedatangan mereka bertujuan untuk menanyakan perkembangan penanganan kasus yang menewaskan anggota keluarga mereka, rombongan berharap pihak kepolisian dapat segera memberikan kejelasan terkait proses hukum yang sedang berjalan, sekaligus menuntaskan kasus tersebut secara transparan dan adil.

“Kami datang ke sini untuk meminta kejelasan, Kami ingin proses hukum berjalan sebagaimana mestinya dan pelaku mendapat hukuman setimpal,” ujar salah satu keluarga korban.

Peristiwa tongtek yang berujung maut tersebut sebelumnya sempat menggegerkan warga Desa Talun, Hingga kini, kasusnya masih dalam penanganan pihak kepolisian.

Pihak keluarga berharap tidak ada upaya penyelesaian di luar jalur hukum dan meminta aparat penegak hukum bertindak tegas demi keadilan bagi korban.

Kapolsek Tayu, AKP Aris Pristianto mengatakan bahawa peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 20.30 WIB. Korban yaitu GNA (14) merupakan seorang pelajar.

Saat ini, korban tengah mengendarai sepeda motor dan hendak berbelok. Di saat bersamaan, pelaku mendekati dan menyerempet korban, lalu mengambil handphone yang berada di saku belakang korban.

“Pelaku memanfaatkan situasi saat korban kurang waspada, sehingga dengan mudah mengambil barang milik korban,” kata AKP Aris.

Usai kejadian, korban langsung berteriak meminta pertolongan sambil mengejar pelaku yang melarikan diri ke arah Dukuh Kampung Anyar, Desa Tayu Wetan. Warga sekitar yang mendengar teriakan tersebut langsung curiga dan turut membantu melakukan pengejaran dan berhasil menangkap pelaku saat masuk di gang buntu.

Usai menerima laporan warga, lalu petugas terjun ke lokasi untuk mengamankan terduga pelaku serta sebuah handphone iphone.

“Kami mengingatkan agar tidak meletakkan barang berharga di tempat yang mudah dijangkau pelaku, seperti saku belakang, guna mencegah tindak kejahatan,” tutupnya.

Warga menilai, lapangan desa memiliki peran penting sebagai ruang publik yang selama ini digunakan untuk berbagai kegiatan kemasyarakatan, mulai dari olahraga, hingga kegiatan sosial lainnya.

“Lapangan ini digunakan warga dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan,” ujar sulistiono salah satu warga setempat.

Aksi penolakan ini muncul karena warga khawatir pembangunan KDMP akan menghilangkan satu-satunya ruang terbuka yang dimiliki desa.

Selain itu, mereka juga menilai belum adanya sosialisasi yang jelas dari pihak terkait mengenai rencana pembangunan tersebut.

Sejumlah warga berharap pemerintah desa maupun pihak yang berwenang dapat mempertimbangkan kembali rencana tersebut dan mencari alternatif lokasi lain yang tidak mengganggu fasilitas umum milik masyarakat.

Kapolsek Tlogowungu, AKP Mujahid mengatakan, korban diketahui berinisial S (31), seorang wiraswasta asal Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati. Penemuan jasad korban pertama kali dilaporkan oleh saksi berinisial D (50), warga setempat yang saat itu hendak mencari pakan ternak di lokasi kejadian.

“Sekitar pukul 06.00 WIB saksi melihat korban sudah dalam kondisi tergantung di pohon cengkeh menggunakan tali,” katanya.

Mengetahui kejadian tersebut, saksi kemudian memanggil saksi lain, yakni N (44) dan R (45), yang berada tidak jauh dari lokasi. Perangkat desa setempat segera menghubungi pihak kepolisian dan petugas kesehatan untuk penanganan lebih lanjut.

Petugas Polsek Tlogowungu bersama tim medis dari Puskesmas langsung menuju lokasi setelah menerima laporan sekitar pukul 07.00 WIB.

“Setibanya di lokasi, korban sudah tidak bergerak dengan posisi masih tergantung dan jarak kaki dengan tanah hanya sekitar beberapa sentimeter,” jelasnya.

Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengamankan area guna kepentingan penyelidikan.

“Dari hasil pemeriksaan luar oleh tenaga medis, ditemukan adanya bekas jeratan di leher korban serta tanda-tanda yang mengarah pada peristiwa gantung diri,” ungkap AKP Mujahid.

Ia menjelaskan diduga sebelum kejadian, korban mengalami permasalahan rumah tangga yang memicu pertengkaran dengan istrinya.

“Informasi dari keluarga, korban sebelumnya terlibat cekcok dengan istrinya yang diduga berkaitan dengan persoalan pribadi,” terang AKP Mujahid.

Setelah proses identifikasi dan pemeriksaan selesai, jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.