Dalam kegiatan tersebut, panitia menyembelih sebanyak 1 ekor sapi dan 4 ekor kambing kurban yang selanjutnya dibagikan kepada masyarakat dan warga yang membutuhkan di sekitar lingkungan sekretariat.

Ketua Umum LJK Ketut Norman S saat dikonfirmasi mengatakan bahwa kegiatan kurban tersebut rutin dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk kepedulian sosial dan rasa syukur, Jumat (29/5/2026).

“Kegiatan kurban ini rutin kami lakukan setiap tahun, Semoga apa yang kami lakukan dapat membawa manfaat dan membantu warga yang menerima bantuan daging kurban,” ujarnya.

Ia juga berharap semangat berbagi dan kebersamaan di Hari Raya Idul adha dapat terus terjalin, sekaligus mempererat hubungan antara anggota LSM dengan masyarakat sekitar.

Kegiatan penyembelihan dan pembagian daging kurban tersebut berjalan lancar dengan melibatkan pengurus serta anggota LSM Laskar Joyo Kusumo.

Perusahaan milik investor asal China tersebut berada di jalur jalan lingkar Desa Penambahan dengan luas area pabrik mencapai 2,5 hektare. PT. Fuhua Travel Good Indonesia bergerak di bidang produksi tas dan berbagai produk lainnya dengan nilai investasi mencapai miliaran rupiah serta diproyeksikan mampu menyerap sekitar seribu tenaga kerja.

Sebelumnya, beberapa bulan lalu, aktivitas pembangunan proyek sempat dihentikan oleh pemerintah daerah karena perusahaan belum melengkapi perizinan yang dipersyaratkan.

Namun, pada Selasa (26/5/2026), sanksi penghentian pekerjaan resmi dicabut oleh Plh Kepala DPMPTSP Kabupaten Pati yang didampingi Kabid PPHD, Kabid Perizinan, serta Kabid Infowas, Pencabutan sanksi dilakukan setelah terbitnya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) milik perusahaan tersebut.

Surat pencabutan sanksi diserahkan langsung kepada owner PT. Fuhua Travel Good Indonesia, Mr. Chen.
Dengan dicabutnya sanksi tersebut, proses pembangunan proyek kini dapat kembali dilanjutkan, adapun pembangunan yang dilakukan meliputi, perkantoran, produksi, gudang penyimpanan, power house, pagar, hingga asrama pekerja.

Pemerintah berharap investasi yang masuk di Kabupaten Pati dapat berjalan sesuai aturan perizinan yang berlaku sekaligus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Supriyono alias Botok dalam kesempatan itu menolak tegas Perda PBJT yang di dalamnya terdapat bahasan mengenai UMKM. Ia menilai kebijakan itu memberatkan masyarakat terlebih pelaku usaha.

“Saya harap Pemerintah Kabupaten Pati mengambil kebijakan yang menguntungkan masyarakat bukan membebani masyarakat,” katanya.

Menurut Botok, seharusnya pemerintah mencari opsi-opsi lain untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Sementara jika pajak UMKM ini diterapkan, maka akan mencekik pelaku usaha kecil menengah.

Seharusnya, jika pemerintah ingin menggenjot pendapatan daerah. Maka hal tersebut bisa dilakukan dengan sasaran perusahaan daerah.

“Kami diisini datang menolak pajak UMKM, Pemkab bisa mengandalkan PAD, tapi entah kemana uangnya belum lagi retribusi pasar di tiap kecamatan. Kemana larinya, belum lagi pendapatan perusahaan milik pemerintah sperti PDAM, BKK, dan lainnya,” sebut dia.

Senada juga disampaikan oleh Teguh Istianto. Pihaknya keberatan dengan revisi aturan nomor 1 tahun 2024 itu akan mengenakan pajak bagi omzet di atas Rp 6 juta per bulan.

“Saya harap DPRD wakil rakyat, silahkan majaki yang sugih bukan yang melarat. Perda ini harus digodok secara matang,” ucap Teguh.

​Sejak tahun 2024, AMIDA terus mendorong berdirinya fasilitas ini. Museum dinilai bukan sekadar tempat mengumpulkan koleksi sejarah, melainkan wadah memori kolektif masyarakat untuk memperkuat identitas lokal.

​Ketua AMIDA Pakudjembaran, Sancaka Dwi Supani, mengungkapkan bahwa Pati memiliki kekayaan sejarah yang luar biasa, mulai dari masa praaksara hingga era kemerdekaan. Banyak artefak berharga yang ditemukan, seperti fosil di kawasan Patiayam, figurin terakota, prasasti, yoni, kelengkapan candi, hingga manuskrip Islam.

​”Sejarah panjang Pati ini jika tidak terekam dengan baik melalui museum nantinya sangat disayangkan, karena usia Pati yang sudah ratusan tahun justru tidak diketahui karena peninggalan yang berserakan,” ujarnya.

​Kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan museum juga diperkuat oleh regulasi yang berlaku. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015, setiap kabupaten/kota wajib memiliki museum sebagai sarana edukasi, dokumentasi, dan pelestarian identitas budaya demi generasi mendatang.

​Wakil Ketua AMIDA Pakudjembaran sekaligus Kepala Museum RA. Kartini Rembang, Retna Dyah Radityawati, menegaskan komitmen penuh pihak asosiasi untuk mengawal rencana ini.

​”Setiap kabupaten/kota wajib memiliki museum sebagai sarana edukasi, dokumentasi, dan pelestarian identitas budaya daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan nilai-nilai sejarah bagi generasi mendatang,” tegasnya.

​Merespons dorongan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati memberikan lampu hijau. Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyatakan kesiapan jajarannya untuk merealisasikan pembangunan museum dan berterima kasih atas dukungan penuh dari AMIDA.

​Rencananya, alokasi dana untuk museum ini akan dimasukkan ke dalam anggaran perubahan tahun 2026 serta anggaran murni tahun 2027. Museum baru ini nantinya akan dikonsep secara menarik dengan menampilkan ikon-ikon budaya dan sejarah lokal Pati.

​”Pembangunan museum ini rencananya akan dianggarkan melalui anggaran perubahan 2026 dan juga anggaran 2027. Museum ini nantinya juga berisi ikon-ikon budaya dan sejarah yang dikemas menarik dan menjadi sarana edukasi bagi pelajar dan masyarakat Kabupaten Pati,” katanya.

​Pelantikan ini dilakukan setelah mengantongi persetujuan resmi dari Gubernur Jawa Tengah. Langkah ini juga menjadi bagian dari asistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar Pj Sekda bisa fokus penuh pada tugasnya dan tidak merangkap jabatan sebagai Inspektur Daerah. Hal ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan internal sekaligus mencegah adanya benturan kepentingan.

​Plt Bupati Pati, mengingatkan pentingnya menjaga amanah dan aturan yang berlaku dalam menjalankan tugas baru ini.

​“Harapan kami, integritas Pj Sekda yang baru dikedepankan sesuai aturan perundang-undangan,” ujar Chandra.

​Berdasarkan Keputusan Bupati Pati Nomor 821.2/1355 Tahun 2026, Siti Subiati akan mengemban jabatan ini selama maksimal tiga bulan, atau hingga Sekda definitif resmi dilantik. Rekam jejak Siti Subiati di birokrasi Pati sendiri sudah sangat matang, di mana ia pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Asisten Sekda, hingga Kabag Hukum Setda Pati.

​Chandra juga mengajak seluruh pihak yang hadir termasuk Wakil Ketua DPRD Pati dan jajaran perangkat daerah untuk menyatukan visi demi kemajuan daerah.

​“Jadi mari kita semua bareng-bareng bersinergi untuk membangun Kabupaten Pati yang maju dan sejahtera,” harap Chandra.

​Melalui penyegaran struktur organisasi ini, Pemkab Pati berharap koordinasi antar-instansi akan semakin solid, sehingga kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dapat berjalan jauh lebih optimal.

Sebelumnya, Pj Sekda Pati dijabat oleh Teguh Widyatmoko yang bertugas menjadi inspektur daerah.

Agenda utama dalam kegiatan ini adalah menyelenggarakan Musyawarah Anak Cabang (Musancab) sekaligus mengukuhkan kepengurusan baru serentak di semua wilayah Pati.

​Dalam acara tersebut, sebanyak 21 Ketua PAC (Pengurus Anak Cabang) beserta jajaran pengurusnya di tingkat kecamatan se-Kabupaten Pati resmi dikukuhkan.

Ketua DPC PDIP Pati, Ali Badrudin menjelaskan langkah ini mengacu pada Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2025.

“​Dari total 21 kecamatan, tercatat ada penyegaran kepemimpinan di 5 kecamatan, sementara 16 kecamatan lainnya tetap mempertahankan kepengurusan yang lama,” katanya.

Setelah pengukuhan ini, DPC PDI Perjuangan Pati akan melanjutkan evaluasi dan penyegaran organisasi hingga ke tingkat ranting dan anak ranting (desa/dukuh). Jika ada pengurus yang sudah meninggal dunia atau merantau, maka akan segera dilakukan reorganisasi.

​Konsolidasi yang matang dan terstruktur dari tingkat paling bawah hingga kabupaten ini diharapkan mampu memaksimalkan kinerja mesin partai. Target besarnya adalah membawa PDI Perjuangan meraih kemenangan total pada Pemilu Legislatif (Pileg) tingkat kabupaten, provinsi, RI, hingga Pilkada pada tahun 2029 mendatang.

​”Tentunya besar harapan kami mesin partai ini bisa bekerja secara maksimal. Sehingga pada tahun 2029 nanti, PDI Perjuangan bisa memenangkan baik pemilu legislatif tingkat 1, tingkat 2, RI, maupun pilkadanya,” tandasnya.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Pati dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas antarwilayah.

Kabid Bina Marga DPUTR Kabupaten Pati, Hasto Utomo menjelaskan, terdapat sejumlah ruas jalan yang masuk tahap pertama pelaksanaan tahun 2026.

“Di antaranya pengerjaan rehabilitasi jalan depan Terminal Pati lalu menyambung tembus ke jalan SMP N 6 karena itu jadi satu kesatuan, kemudian Jalan Boloagung–Trimulyo dan wisata Talun, jalan Kawedanan depan RSUD Kayen, jalan Sumbersari–Sering, selanjutnya jalan Tlogowungu–Bapoh juga jalan Tlogowungu–Siti Luhur.

Itu yang tahap satu alokasi anggarannya sekitar Rp18 miliar,” jelasnya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (13/5/2026).

Menurut Hasto, penentuan ruas jalan yang akan dikerjakan dilakukan berdasarkan metode pengadaan strategis melalui Katalog Elektronik dengan metode mini kompetisi, sehingga prosesnya dilakukan secara terukur dan tidak sembarangan.

“Perkiraan awal bulan Juni sudah mulai pengerjaan karena ini mulai proses mini kompetisi di e-Katalog dan sudah mulai pemilihan penyedia,” katanya.

Selain paket tahap pertama, DPUTR Pati juga menyiapkan sejumlah proyek lanjutan, di antaranya ruas Jalan Gembong–Plukaran arah Bageng, Jalan Karangrejo–Kuniran Batangan, Jalan Tayu–Dukuhseti–Pundenrejo, Jalan Jenggolo–Pegandan–Margorejo–Jetak, hingga Jalan Bumiharjo–JLS Jambean Kidul.

Untuk paket pekerjaan tersebut diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp35 miliar, kami harapkan semoga di bulan Juni sudah mulai pelaksanaan,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Hasto juga menyampaikan bahwa pihaknya kembali menayangkan sekitar 10 paket pekerjaan jalan lainnya, di antaranya Jalan Guyangan–Runting, Jalan Prawoto–batas Kudus, Jalan Jaken–Jakenan, Jalan Jaken–batas Blora, Jalan Winong–Jakenan, Tluwah–Sembaturagung, Jalan Juana–Guyangan arah Tayu, serta ruas Guyangan–Jetak.

Apabila seluruh tahapan berjalan lancar sesuai jadwal yang telah direncanakan, maka DPUTR Kabupaten Pati akan kembali menayangkan sekitar 14 paket pekerjaan jalan tambahan pada tahap berikutnya.

Hal itu diketahui saat kegiatan Sosialisasi Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan Kabupaten Pati tahun 2026 di kantor DPUTR Pati, Senin (18/5/2026).

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pati, Joni Kurnianto, meminta proses realisasi anggaran dipercepat agar pengerjaan proyek tidak terlambat akibat molornya proses asistensi sebelumnya.

“Ini sudah mulai bergerak dicairkan semua. Karena kalau enggak bulan ini terakhir ini, ya terlambat. Nanti bisa pengerjaannya bisa terlambat. Tapi ini insyaallah kita hitung kemarin sudah cukup waktunya,” ujar Joni.

Menurutnya, perubahan kebijakan pembangunan jalan desa juga memengaruhi proses pengerjaan. Kini jalan desa tidak lagi diperbolehkan menggunakan aspal biasa dan harus memakai hotmix atau cor beton.

“Otomatis, otomatis mempengaruhi (keterlambatan). Jadi seperti sekarang kebijakannya contohnya sekarang, desa pun aspalnya enggak boleh aspal goreng. Jadi harus aspalnya harus hotmix atau cor,” jelasnya.

Joni juga menyayangkan minimnya kehadiran camat dalam agenda sosialisasi pencairan dana infrastruktur tersebut. Dari 21 kecamatan di Kabupaten Pati, hanya sekitar tujuh camat yang hadir.

“Kepala desanya udah hadir tapi camatnya enggak hadir. Ini ya jangan gitulah, kita harus memberikan contoh. Orang posisi di atas tuh memberikan contoh kepada yang di bawah,” tegasnya.

Ia menambahkan, pengawasan penggunaan anggaran perlu dilakukan secara serius agar pembangunan benar-benar berdampak pada perbaikan fasilitas publik yang selama ini dinilai masih memprihatinkan.

“Saat ini penunjukan langsung (PL) kan enggak boleh, syaratnya itu harus harus mini kompetisi,” pu ngkasnya.

Kirab budaya dimeriahkan dengan arak-arakan gunungan hasil bumi yang diarak keliling kampung, selain itu, hiburan sound horeg, tarian tradisional, hingga tarian modern turut memeriahkan suasana dan menjadi tontonan menarik bagi warga yang memadati sepanjang jalan desa.

Kepala Desa Sokokulon, Jamian, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah ikut menyukseskan kegiatan tahunan tersebut.

“Pagi ini kami mengadakan kirab budaya dalam rangka bersih desa Sokokulon, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat desa yang sangat antusias mengikuti kegiatan ini,” ujar Jamian saat ditemui di sela kegiatan.

Ia menjelaskan, rangkaian acara bersih desa tidak hanya kirab budaya saja, namun juga diisi berbagai hiburan untuk masyarakat, setelah kirab, kegiatan dilanjutkan dengan tayup di Punden Soko yang menjadi bagian tradisi masyarakat setempat.

Pada malam harinya, warga kembali dihibur dengan pagelaran sandiwara ketoprak Agung Budoyo yang didatangkan khusus untuk memeriahkan acara bersih desa tahun ini.

Suasana penuh kebersamaan dan semangat gotong royong tampak terasa selama kegiatan berlangsung, warga berharap tradisi bersih desa dan kirab budaya tersebut dapat terus dilestarikan sebagai warisan budaya sekaligus ajang mempererat silaturahmi antarwarga.

Kepala MA Ihyaul Ulum, Suwadi M.Pd, saat diwawancarai wartawan menyampaikan bahwa tahun ini yayasan memiliki banyak agenda penting yang dirangkai dalam peringatan HUT yayasan sekaligus pelepasan siswa kelas XII.

“Di sini akan ada banyak agenda-agenda penting, termasuk rangkaian HUT ke-43 Yayasan Ihyaul Ulum, Dari rentetan kegiatan itu ada acara ziarah, kemudian jalan santai, reuni akbar alumni, purnawiyata kelas XII yang ke-37, dan nanti malam juga ada acara sholawatan,” ujar Suwadi.

Dalam kesempatan tersebut, Suwadi juga mengajak para wali murid agar tidak ragu menyekolahkan putra-putrinya di MA Ihyaul Ulum, Ia menegaskan bahwa madrasah terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan siswa.

“Kami mengajak wali murid agar jangan ragu lagi menyekolahkan putra-putrinya ke Ihyaul Ulum. Kami juga berpesan kepada anak-anak agar tetap menjaga silaturahmi, jangan lupa almamaternya, bahkan nanti kalau sudah punya anak bisa disekolahkan di sini lagi,” tambahnya.

MA Ihyaul Ulum juga mencatat berbagai prestasi membanggakan dalam penerimaan perguruan tinggi tahun ini, Menurut Suwadi, sekitar 10 siswa berhasil lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), sementara lebih dari 50 siswa diterima melalui jalur SPAN-PTKIN untuk perguruan tinggi keagamaan Islam.

“Alhamdulillah anak-anak kami ada yang lolos SNBT sekitar 10 anak, kemudian yang diterima melalui jalur SPAN-PTKIN ada sekitar 50 lebih, Ini menjadi gambaran bahwa anak-anak kami mampu bersaing untuk masuk perguruan tinggi,” jelasnya.

Selain fokus pada akademik, pihak madrasah juga terus mengembangkan program keterampilan bagi siswa, salah satunya dengan penambahan fasilitas laboratorium komputer guna menunjang pembelajaran yang lebih tertata dan modern.

Tak hanya itu, MA Ihyaul Ulum juga mulai merancang program keterampilan praktis bagi siswa kelas XII yang rata-rata sudah berusia 17 hingga 18 tahun, Program tersebut di antaranya fasilitasi pelatihan mengemudi untuk siswa laki-laki, hingga keterampilan bagi siswa perempuan.

“Kami ingin anak-anak setelah lulus punya bekal keterampilan, Anak laki-laki nanti kami coba untuk belajar menyetir mobil, sedangkan yang perempuan akan dibekali keterampilan seperti tata rias, memasak, menghias, bahkan membatik, jadi setelah keluar dari sini mereka punya kemampuan tambahan,” terang Suwadi.

Dengan berbagai program tersebut, MA Ihyaul Ulum berharap dapat terus menjadi lembaga pendidikan yang tidak hanya unggul dalam akademik, tetapi juga mampu mencetak generasi yang terampil, mandiri, dan berakhlakul karimah.