Acara yang dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Pati, Sugiono, serta seluruh anggota FWP itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban.

Peringatan HUT ke-8 ini menjadi momentum bagi keluarga besar FWP untuk mempererat tali silaturahmi, menjaga kekompakan, serta memperkuat solidaritas antaranggota dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Melalui kegiatan tersebut, FWP berharap kebersamaan yang telah terjalin selama delapan tahun dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Selain menjadi ajang silaturahmi, acara ini juga menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antara insan pers dengan pemerintah daerah.

Suasana semakin meriah dengan hiburan musik dangdut yang menghibur para tamu undangan dan anggota FWP. Seluruh rangkaian acara berlangsung dengan penuh kehangatan, mencerminkan semangat kebersamaan dalam keluarga besar Forum Wartawan Pati.

Memasuki usia ke-8 tahun, FWP diharapkan semakin solid dan profesional dalam menjalankan fungsi pers sebagai penyampai informasi kepada masyarakat. Dengan tetap menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, FWP berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pati.

Peringatan HUT ke-8 ini menjadi pengingat bahwa solidaritas dan kebersamaan merupakan modal penting bagi FWP untuk terus berkembang, menjaga independensi pers, serta membangun hubungan yang harmonis dengan berbagai elemen masyarakat.

Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah SPPG Ngarus. Dalam kesempatan tersebut, Chandra mengapresiasi kondisi kebersihan SPPG Ngarus yang dinilai sudah baik. Ia juga memberikan sejumlah masukan teknis untuk menyempurnakan fasilitas pendukung agar pelayanan pemenuhan gizi bagi anak-anak semakin optimal.

“Secara kebersihan sudah baik. Mungkin SPPG yang lain bisa mencontoh kebersihan dari SPPG Ngarus ini,” ujar Chandra.

Menurutnya, kondisi gudang kering, gudang basah, area pemorsian, hingga peralatan di SPPG Ngarus secara umum telah terjaga dengan baik. Pengelolaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) juga dinilai berjalan baik, dengan keluaran air yang tidak berbau dan tidak mengandung sampah yang berpotensi mengganggu lingkungan.

Meski demikian, Chandra menyampaikan beberapa catatan untuk penyempurnaan fasilitas. Di antaranya, tempat penyimpanan peralatan memasak perlu dilengkapi penutup atau sekat. Selain itu, tempat pencucian disarankan memiliki grease trap atau perangkap lemak, sedangkan pengolahan IPAL dapat ditingkatkan melalui penambahan bakteri pengolah limbah sesuai kebutuhan sistem.

“Untuk tempat peralatan memasak, nanti bisa disempurnakan dengan penutup atau sekat. Kemudian, tempat pencucian dapat dilengkapi grease trap, sedangkan IPAL bisa ditingkatkan melalui penambahan bakteri pengolah limbah,” kata Chandra.

Ia menegaskan, penyempurnaan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama untuk menjaga kualitas operasional SPPG, sekaligus memastikan kebersihan dan pengelolaan lingkungan tetap terpelihara.

“IPAL-nya sudah baik. Tinggal ada penyempurnaan agar proses pengolahan air limbah semakin optimal dan hasilnya tetap aman bagi lingkungan,” ungkapnya.

Selain SPPG Ngarus, peninjauan juga dilakukan di SPPG Kodim 0718/Pati dan SPPG Penambuhan. Kegiatan ini menjadi bagian dari koordinasi dan pengawasan pelaksanaan program MBG, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, unsur TNI-Polri, dan pengelola SPPG.

Chandra menyampaikan, hasil evaluasi dari peninjauan pada pekan-pekan sebelumnya telah disampaikan kepada masing-masing SPPG terkait. Para pengelola diberikan waktu satu minggu untuk menindaklanjuti catatan yang disampaikan sebelum dilakukan pengecekan kembali pada pekan berikutnya.

“Kami berharap setiap masukan bisa ditindaklanjuti bersama. Tujuannya agar kualitas pelayanan terus meningkat dan anak-anak sebagai penerima manfaat mendapatkan makanan bergizi dengan baik,” tuturnya.

Menurut Chandra, keberhasilan program MBG membutuhkan kolaborasi berkelanjutan dari pemerintah daerah dan seluruh pihak yang terlibat. Komunikasi serta evaluasi secara berkala diperlukan untuk menjaga mutu pelayanan dan memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan.

“Harapan kami, anak-anak mendapatkan gizi dan menu yang baik. Dengan begitu, mereka bisa belajar dengan semangat, berkembang, dan menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Pati,” ujar Chandra.

Melalui peninjauan dan evaluasi secara berkala, Pemerintah Kabupaten Pati berharap kualitas layanan SPPG semakin meningkat, kebersihan lingkungan tetap terjaga, serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, khususnya anak-anak sebagai penerima manfaat.

Ketua FWP, Ari Saptono, mengatakan pemberian lukisan tersebut merupakan bentuk ucapan terima kasih, apresiasi, sekaligus dukungan kepada Risma Ardhi Chandra dalam menjalankan tugas memimpin Kabupaten Pati.

Menurut pria yang akrab disapa Sapto itu, pemberian cinderamata tersebut juga menjadi wujud perhatian FWP sekaligus upaya mempererat hubungan baik antara insan pers dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati.

“Hari ini kami memberikan cinderamata berupa lukisan tangan bergambar Plt Bupati Risma Ardhi Chandra dan diterima langsung oleh beliau, Ini adalah bentuk dukungan kami sekaligus menjalin hubungan baik antara insan pers dan Pemerintah Kabupaten Pati,” ungkap Sapto.

Sementara itu, Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyambut baik pemberian lukisan dari FWP tersebut. Ia juga memberikan dukungan kepada FWP agar terus menjalankan peran jurnalistik secara profesional dengan menyajikan informasi yang akurat dan kredibel kepada masyarakat.

Chandra berharap insan pers dapat terus berkontribusi dalam menyampaikan informasi yang berimbang serta membangun kesadaran masyarakat melalui pemberitaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Saya berharap kehadiran FWP bisa bersama-sama menjaga kondusivitas Kabupaten Pati. Sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga komunikasi yang baik di tengah masyarakat,” kata Chandra.

Melalui pertemuan tersebut, FWP dan Pemkab Pati diharapkan dapat terus membangun hubungan yang positif dan konstruktif. Sinergi keduanya diharapkan mampu mendukung penyampaian informasi kepada masyarakat dengan tetap mengedepankan profesionalisme, independensi, dan kode etik jurnalistik.

Dengan demikian, hubungan baik antara pemerintah daerah dan insan pers dapat terus terjalin tanpa mengesampingkan peran pers sebagai penyampai informasi sekaligus kontrol sosial demi kepentingan masyarakat Kabupaten Pati.

Ketua Komisi C DPRD Pati, Joni Kurnianto, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek usai menerima rentetan aduan dari masyarakat yang merasa kecewa dengan hasil pekerjaan di lapangan.

“Perasaanku lho ini kok lebih parah daripada bangunan kita yang lama? Kita yang lama itu pakai keramik, kok ini kok pakai paving,” kata Joni Kurnianto saat sidak di Jalan P. Sudirman, Selasa (6/10/2026) siang.

Joni mengungkapkan, aduan masyarakat terus berdatangan melalui pesan singkat karena kualitas pengerjaan trotoar dinilai sangat buruk dan tidak rapi.

“Ternyata setelah itu beruntun masuk Wa-Wa aduan masuk ke kita dari masyarakat, ngomong gini: ‘Pak, itu bangun trotoar kok enggak… enggak roto toh Pak, miring-miring. Terus juga tambah kumuh, tambah jelek,” lanjut Joni.

Mendapati kondisi tersebut, pihak legislatif langsung memanggil dinas terkait untuk meminta kejelasan mengenai dokumen perencanaan proyek bernilai fantastis ini.

“Jadi hari ini langsung kita sidak, saya panggil juga dari Dinas PU yang datang Pak Widyo. Kita tanya, ‘Apakah DPU tuh ada siteplan awalnya?’ Ternyata enggak ada,” tegas Joni.

Joni menyayangkan pembongkaran trotoar lama yang sebenarnya memiliki kualitas lebih baik, terlebih proyek tersebut berada di wilayah pusat kota Pati.

“Proyek ini dari keterangan dinas PU senilai tadi 14 miliar. Dari pusat. Tapi kan ya tetap di kota kita, Mas. Dan bongkar bangunan kita lho. Yang lama lebih bagus kalau tak kira itu,” tambah Joni.

Di sisi lain, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati memberikan klarifikasi terkait keterlibatan mereka dalam proyek pembangunan trotoar Jalan P. Sudirman tersebut.

“DPUTR Pati tidak terlibat dalam perencanaan maupun pengawasan. Ini semua diserahkan ke balai prasarana wilayah Semarang,” jelas Plt Sekretaris DPUTR Pati, Widyotomo, yang ikut turun ke lokasi sidak.

Widyotomo menambahkan bahwa peran DPUTR Pati sebatas menjembatani aspirasi dan keluhan warga ke pihak pengelola proyek di tingkat pusat.

“Kita DPUTR hanya menampung keluhan di lapangan lalu kita sampaikan ke PPK (pejabat pembuat komitmen) dan PPK disampaikan ke kontraktornya,” ujar Widyotomo.

Hal ini dipengaruhi oleh alokasi dana transfer daerah dari pemerintah pusat yang cenderung stabil, bahkan mengalami sedikit penurunan.

“Masih hampir sama seperti 2026. Karena dana transfer daerah pun relatif sama dari 2025, justru ada penurunan sedikit sekitar Rp3 miliar dari anggaran yang kita terima dari pusat,” kata Chandra usai rapat paripurna bersama DPRD Pati, Senin (5/10/2026).

Meski nilai anggaran cenderung stagnan, fokus pengalokasian anggaran pada tahun 2027 mendatang dipastikan tidak bergeser. Pembangunan infrastruktur fisik serta kesiapsiagaan menghadapi bencana alam masih memegang porsi prioritas tertinggi.

“Tetap masih infrastruktur. Kita prioritaskan masih infrastruktur karena masih banyak sekali kegiatan infrastruktur yang harus kita laksanakan di 2027 mendatang. Termasuk penanganan bencana ataupun persiapan untuk banjir di tahun 2027 nanti,” tegasnya.

Terkait besaran angka pasti untuk APBD 2027, pihak Pemda menyatakan bahwa hal tersebut masih dalam tahap pengkajian dan pembahasan lebih lanjut bersama legislatif.

“Nilainya ini masih dibahas nanti di agenda pembahasan APBD 2027,” tambahnya.

Sementara itu, untuk penanganan bencana secara darurat, pemerintah mengandalkan skema Belanja Tidak Terduga (BTT). Pada alokasi sebelumnya, dana BTT dialokasikan hingga puluhan miliar rupiah guna menangani berbagai dampak bencana maupun kerusakan fasilitas publik darurat.

“Untuk BTT kemarin itu sudah kita anggarkan Rp20 miliar. Itu tidak hanya untuk kekeringan, tapi penanggulangan bencana lain. Termasuk misalkan ada beberapa daerah yang jalannya rusak itu harus kita tangani segera, itu bisa menggunakan dana BTT, termasuk jembatan dan yang lainnya,” pungkasnya.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati, Himawan Setianto, membenarkan penetapan tersebut saat ditemui di kantornya, Kamis (1/10/2026).

Himawan mengatakan, perkara yang menjerat MK telah dinyatakan lengkap atau P21. Kejari Pati kemudian menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polresta Pati untuk proses hukum selanjutnya.

“Perkaranya sudah lengkap atau P21. Sesuai ketentuan hukum, kami menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polresta Pati,” ujar Himawan.

Setelah dilimpahkan, MK kini dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Semarang selama menjalani proses hukum.

Menurut Himawan, MK diduga melakukan penyimpangan terkait pembayaran pajak dan sejumlah pekerjaan fisik yang menggunakan anggaran desa. Akibat dugaan penyimpangan tersebut, kerugian keuangan negara ditaksir mencapai sekitar Rp300 juta.

“Tersangka diduga melakukan penyimpangan terkait pajak dan pekerjaan fisik. Total kerugian diperkirakan sekitar Rp300 juta,” katanya.

Kasus ini sebelumnya telah menjadi sorotan di tingkat Kabupaten Pati. Pada 2023, sejumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat Desa Bulumanis Lor pernah menggelar audiensi di Pendopo Kabupaten Pati. Mereka menyampaikan persoalan dugaan penyalahgunaan Dana Desa sekaligus meminta agar kepala desa dinonaktifkan.

Dugaan perkara tersebut berkaitan dengan sejumlah kegiatan pembangunan fisik yang menggunakan Dana Desa (DD) dan Bantuan Keuangan Provinsi (Banprov) Tahun 2021.

Setidaknya terdapat dua persoalan yang menjadi bagian dari perkara. Pertama, dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan yang bersumber dari Dana Desa 2021, termasuk pekerjaan pengaspalan yang dibiayai Bantuan Keuangan Provinsi pada tahun yang sama.

Kedua, dugaan persoalan pembayaran pajak yang berkaitan dengan pelaksanaan berbagai pekerjaan fisik yang bersumber dari Dana Desa dan Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2021.

Sebelumnya, pada 2023, MK juga sempat mendapat sanksi pemberhentian sementara selama tiga bulan terkait persoalan dugaan penyelewengan anggaran.

Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Pati, Dafid Alfianto, mengatakan program Gubernur Jawa Tengah itu diharapkan dapat membantu masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan sekaligus mendorong penerimaan daerah.

“Untuk program pemutihan tadi ya, itu diberlakukan mulai 21 September sampai dengan 28 Desember 2026. Harapannya memang ya memberi kemudahan bagi masyarakat, terus kemudian agar pendapatannya juga bisa terdongkrak,” katanya, Kamis (1/10/2026).

Dafid menjelaskan, program ini menyasar kendaraan yang pajaknya telah menunggak selama satu tahun, dua tahun, maupun lebih. Dengan adanya pemutihan, masyarakat diharapkan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya sebelum program berakhir.

Menurutnya, jumlah tunggakan pajak kendaraan di Pati sendiri masih cukup tinggi. Namun, data pasti mengenai total tunggakan berada di tingkat pengelola basis data pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah.

Sementara itu, realisasi penerimaan pajak di Kabupaten Pati hingga 30 September 2026 telah mencapai sekitar Rp106,7 miliar. Angka tersebut masih dibandingkan dengan target penerimaan sebesar Rp173 miliar.

“Target itu kita upayakan maksimal. Jadi hal-hal atau program-program yang sudah diberikan, kita upayakan untuk ini sosialisasi juga,” terangnya.

Ia menambahkan, pembayaran pajak kendaraan pada akhirnya juga kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Penerimaan dari pajak daerah, khususnya PKB, menjadi salah satu sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dana tersebut antara lain sebutnya guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik, seperti pembangunan serta pemeliharaan jalan, jembatan, dan berbagai layanan pemerintahan.

“Karena hasil dari pembayaran pajak ini juga akan kembali dinikmati masyarakat. Karena kebanyakan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, jembatan, kemudian pelayanan di pemerintahan atau hal-hal yang lain lebih besar itu pemasukannya memang dari Pajak Kendaraan Bermotor,” tutup dia.

Kegiatan ini menjadi ruang edukasi bagi generasi muda, khususnya pemilih pemula, untuk memahami pentingnya partisipasi politik yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pati, Supriyanto hadir sebagai narasumber dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya peran generasi muda dalam mengawal proses demokrasi. Pemilih pemula tidak hanya dipandang sebagai kelompok yang memiliki hak untuk memberikan suara, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki peran dalam mengawasi dan menjaga integritas demokrasi.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pati menyampaikan bahwa kesadaran politik perlu dibangun sejak seseorang pertama kali menggunakan hak pilihnya. Menurutnya, pemilih pemula perlu memiliki kemampuan untuk memilah informasi, memahami aturan kepemiluan, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.

“Menjadi pemilih pemula bukan hanya tentang datang ke TPS dan memberikan suara. Lebih dari itu, generasi muda harus memahami bagaimana menggunakan hak politik secara bertanggung jawab, mampu memilah informasi, serta berani menolak praktik-praktik yang dapat merusak demokrasi,” ujar Supriyanto.

Ia juga menekankan bahwa perkembangan teknologi dan media sosial memberikan peluang sekaligus tantangan bagi generasi muda. Kemudahan memperoleh informasi politik harus diimbangi dengan kemampuan literasi digital agar pemilih tidak menjadi sasaran penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, maupun informasi yang dapat memecah belah masyarakat.

“Generasi muda adalah bagian penting dari masa depan demokrasi. Karena itu, kesadaran politik harus dibangun dengan pengetahuan, bukan sekadar ikut-ikutan. Pemilih harus mampu menentukan pilihan berdasarkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pati juga mendorong pemilih pemula untuk menjadi bagian dari pengawasan partisipatif. Masyarakat memiliki ruang untuk turut mengawasi proses pemilu dan menyampaikan informasi apabila menemukan dugaan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan partisipatif, lanjutnya, merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi. Semakin banyak masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya dalam pemilu, semakin kuat pula ekosistem pengawasan yang terbentuk.

Sementara itu, kegiatan yang diselenggarakan Kesbangpol Kabupaten Pati tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman politik generasi muda serta mendorong terbentuknya pemilih yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab.

Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Pati menegaskan bahwa membangun demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu. Generasi muda sebagai pemilih pemula juga memiliki posisi strategis untuk memastikan demokrasi berjalan secara jujur, adil, dan berintegritas.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati, Riyoso, mengatakan program rehabilitasi tersebut merupakan hasil pembahasan dan telah mendapat persetujuan antara pemerintah daerah dan DPRD.

“Rehabilitasi Jalan Gerit-Sumur sudah masuk perencanaan sejak 2025 untuk anggaran 2026. Program itu tercantum dalam DPA atas petunjuk bupati dan telah disetujui DPRD,” kata Riyoso, Sabtu (26/9/2026).

Menurut Riyoso, terdapat dua ruas jalan di wilayah Gerit yang kondisinya mengalami kerusakan. Selain Gerit-Sumur, ruas lain yang menjadi perhatian adalah Jalan Pasar Gerit-Sumur.

“Di wilayah Gerit ada dua ruas yang rusak, yakni Gerit-Sumur dan Pasar Gerit-Sumur,” ujarnya.

Untuk ruas Pasar Gerit-Sumur, penanganannya belum masuk dalam anggaran 2026. DPUTR akan mengusulkan perbaikan ruas tersebut melalui program anggaran murni tahun 2027.

Riyoso menegaskan, rehabilitasi Jalan Gerit-Sumur harus dilaksanakan karena telah melalui proses penganggaran dan tercantum dalam DPA. Salah satu pertimbangan dalam penetapan ruas tersebut adalah fungsinya sebagai jalur utama masyarakat.

“Karena proses penganggarannya sudah dilakukan pada 2025 untuk anggaran 2026 dan telah disepakati bupati bersama DPRD, pekerjaan yang tercantum dalam DPA harus dilaksanakan sesuai ketentuan. Jalan Gerit-Sumur juga menjadi salah satu jalur utama warga,” jelasnya.

Sementara itu, ruas jalan yang masih mengalami kerusakan di wilayah tersebut akan menjadi bagian dari usulan program perbaikan pada anggaran 2027.

Dalam konfercab tersebut, Dafid Alfianto terpilih sebagai Ketua PA GMNI Pati. Usai terpilih, Dafid menyampaikan sejumlah target yang akan menjadi fokus kepengurusannya selama lima tahun ke depan.

Dafid mengatakan, pemberdayaan alumni maupun kader GMNI menjadi salah satu fokus utama organisasi. Menurutnya, kader harus memiliki ruang untuk berkembang dan berkontribusi di berbagai bidang.

“Fokus utama kami ke depan itu adalah pemberdayaan. Pemberdayaan baik dari alumni maupun kader. Artinya, di segala ruang tersedia apa pun itu biar kader itu terberdaya, tidak hanya sekadar gagah-gagahan karena organisasi kita adalah organisasi gerakan, sehingga tentunya kami harus lebih progresif. Itu target kami ke lima tahun ke depan,” katanya.

Selain pemberdayaan, PA GMNI Pati juga akan memperkuat kerja-kerja sosial di tengah masyarakat. Hal tersebut, kata Dafid, sejalan dengan ideologi Marhaenisme yang menjadi landasan perjuangan organisasi.

Ia menyebut kerja sosial akan dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan, mulai dari advokasi hingga pendampingan bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Yang pertama kita kerja sosial ya. Karena kami berideologi Marhaenisme, yang mana itu adalah berpihak pada kaum marhaen, kaum rakyat kecil, kaum yang kurang beruntung istilahnya. Nah, itu kita juga akan satu untuk melakukan advokasi, kemudian ada pendampingan, dan ketiga juga apa pun yang kita bisa berikan buat mereka tuh menjadi upaya. Jadi ruh dari organisasi kami seperti itu,” jelas Dafid.

Sementara itu, Ketua Harian DPD PA GMNI Jawa Tengah, Abang Baginda Muhammad Madfuz H, mengatakan Konfercab menjadi momentum untuk melakukan evaluasi sekaligus melihat arah organisasi ke depan.

Menurutnya, keberadaan PA GMNI memiliki peran yang berbeda dengan GMNI. Jika GMNI menjadi ruang kaderisasi dan penggemblengan ideologi bagi mahasiswa, PA GMNI diharapkan dapat memberikan manfaat lebih luas bagi para alumninya.

“Ini adalah momen untuk mereview dan mengevaluasi organisasi ke depan supaya lebih kuat,” terangnya.

Ia menjelaskan, GMNI menjadi tempat bagi mahasiswa untuk belajar, menjalani kaderisasi, serta mendapatkan pendidikan organisasi dan ideologi.

“GMNI beda dengan PA, GMNI tempat untuk gembeleng ideologi. Untuk belajar, di sana ada kaderisasi, dididik organisasi,” imbuh dia.

Madfuz juga menekankan pentingnya PA GMNI memberikan manfaat nyata kepada para anggotanya, termasuk dalam aspek ekonomi.

“Saya katakan bahwa PA harus mampu memberi manfaat untuk anggota, terutama ekonomi anggota yang belum kuat,” tegasnya.

Ia berharap pelaksanaan Konfercab PA GMNI se-Eks Karesidenan Pati dapat berjalan lancar dan menghasilkan kepengurusan yang mampu memperkuat organisasi serta memberikan kontribusi bagi masyarakat.