“Acara Meron bukan hanya acara Desa Sukolilo, melainkan acara adat Kabupaten Pati yang harus kita lestarikan bersama untuk anak cucu kita,” katanya saat menghadiri Tradisi Meron Sukolilo 2026 di Halaman Masjid Baitul Yaqin Sukolilo, Kamis (27/8/2026).

Menurut Chandra, Pemkab Pati berkomitmen mendukung pelaksanaan Tradisi Meron pada tahun-tahun mendatang. Selain menjadi sarana menjaga tradisi, kegiatan tersebut dinilai mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Meron harus terus kita selenggarakan dengan meriah. Selain menjaga budaya, kegiatan seperti ini juga memberikan efek domino bagi masyarakat, termasuk mendorong UMKM untuk tumbuh dan berkembang,” ujarnya.

Chandra menyebut Sukolilo memiliki hubungan kuat dengan sejarah perjuangan dan perkembangan budaya masyarakat Pati. Tradisi Meron sendiri berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus menjadi momentum untuk mengenang perjalanan sejarah serta jasa para leluhur dan pejuang.

“Tempat ini adalah tempat yang mulia. Dahulu para pejuang dalam pertempuran Mataram datang ke Sukolilo dan bertepatan dengan Maulid Nabi. Dari sejarah itulah kemudian lahir Tradisi Meron,” tuturnya.

Ia juga menekankan pentingnya melibatkan generasi muda dalam pelestarian seni dan budaya. Menurutnya, anak-anak muda perlu diberi kesempatan untuk mengenal sejarah dan terlibat langsung dalam kegiatan budaya, salah satunya melalui program Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS). Pemkab Pati juga mendorong pembangunan museum sebagai ruang edukasi sejarah bagi generasi muda.

“Bagaimana anak-anak muda bisa mencintai budaya dan Pati kalau tidak ada museum untuk belajar sejarah Pati?” kata Chandra.

Chandra menilai seni dan budaya memiliki peran penting dalam membangun kebersamaan masyarakat. Karena itu, pelestarian Tradisi Meron diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan tahunan, tetapi menjadi bagian dari upaya mewariskan nilai sejarah, memperkuat persaudaraan, dan menjaga identitas budaya Pati. Tradisi Meron Sukolilo 2026 digelar sejak 20 Agustus hingga puncak acara dengan melibatkan pemerintah desa, masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan berbagai elemen masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Anggota Bawaslu Pati Zaenal Abidin memberikan pemahaman kepada para peserta, khususnya pemilih pemula, mengenai pentingnya keterlibatan generasi muda dalam menjaga kualitas demokrasi dan mengawasi setiap tahapan pemilihan.

Bawaslu Pati mendorong pemilih pemula untuk tidak hanya menjadi pengguna hak pilih, tetapi juga mengambil peran sebagai “superhero pengawas partisipatif”. Peran tersebut dapat diwujudkan dengan berani mengamati, memahami aturan kepemiluan, serta melaporkan dugaan pelanggaran pemilu melalui mekanisme yang telah disediakan.

Dalam kesempatan tersebut, Bawaslu Pati juga mengaitkan nilai-nilai pengawasan partisipatif dengan persiapan pemilihan Ketua OSIS di lingkungan sekolah. Pemilihan Ketua OSIS dapat menjadi ruang pembelajaran demokrasi bagi pemilih pemula untuk memahami secara langsung bagaimana proses pemilihan yang jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab dilaksanakan.

“Persiapan pemilihan Ketua OSIS bisa menjadi momentum bagi adik-adik untuk belajar berdemokrasi sejak dini. Mulai dari memahami aturan, mengenali calon, menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab, hingga ikut mengawasi agar proses pemilihan berlangsung jujur dan adil,” tambah Zaenal.

Pemilih pemula dinilai memiliki posisi strategis dalam pengawasan partisipatif karena generasi muda merupakan kelompok yang aktif dalam memperoleh dan menyebarkan informasi. Oleh karena itu, mereka diharapkan mampu menjadi agen demokrasi yang kritis, cerdas, dan bertanggung jawab, terutama dalam menyikapi berbagai informasi politik yang beredar di ruang digital.

Melalui seminar demokrasi ini, Bawaslu Pati juga menekankan bahwa pengawasan pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga pengawas. Masyarakat memiliki peran penting untuk bersama-sama memastikan proses demokrasi berjalan secara jujur, adil, transparan, dan berintegritas.

“Pemilih pemula bukan hanya datang ke TPS untuk mencoblos. Mereka juga bisa menjadi mata dan telinga demokrasi dengan ikut mengawasi serta menyampaikan informasi apabila menemukan dugaan pelanggaran,” menjadi pesan utama yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.

Bawaslu Pati berharap kegiatan seminar demokrasi dapat meningkatkan kesadaran politik generasi muda sekaligus menumbuhkan keberanian untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. Pengalaman mengikuti dan mempersiapkan pemilihan Ketua OSIS diharapkan menjadi langkah awal bagi pelajar untuk mengenal praktik demokrasi secara nyata, sehingga nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dengan keterlibatan pemilih pemula sejak lingkungan sekolah, pengawasan partisipatif diharapkan semakin kuat dan mampu menciptakan generasi muda yang tidak hanya cerdas memilih, tetapi juga berani mengawal proses demokrasi yang berkualitas di Kabupaten Pati.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Dispermades Pati tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat desa dan kelurahan.

Forum dibuka oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dispermades Kabupaten Pati, Susilowati. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa penyusunan Perbup tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu.

“Perbup ini disusun untuk memperkuat peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa dan kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan,” katanya.

Forum tersebut dihadiri perwakilan kepala desa, Kasi Pemerintahan, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Bagian Hukum Setda Pati, serta Bagian Pemerintahan Setda Pati.

Dalam pembahasan draft Perbup, tim perumus memaparkan sejumlah substansi penting. Salah satunya terkait kelembagaan, dengan penegasan enam jenis lembaga kemasyarakatan desa, yakni Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, dan RW. Sementara lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan akan disesuaikan dengan karakteristik wilayah perkotaan.

Selain kelembagaan, draft Perbup juga memperjelas tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Peran tersebut diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan sekaligus program prioritas daerah, seperti penurunan stunting, pemberdayaan UMKM, dan penguatan ketahanan pangan.

Aspek sinergitas juga menjadi perhatian. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintah desa/kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan diatur agar pembagian peran lebih jelas dan tidak terjadi tumpang tindih.

Melalui forum konsultasi publik ini, Pemerintah Kabupaten Pati berharap rancangan Perbup dapat menghasilkan payung hukum yang kuat bagi lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan. Dengan aturan yang lebih jelas, lembaga tersebut diharapkan semakin aktif menjadi penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah masing-masing.

Ketua Umum GJL, Riyanta, S.H., dalam konferensi pers menyampaikan bahwa keberadaan GJL sebagai bagian dari masyarakat sipil memiliki peran untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

“GJL sebagai kumpulan masyarakat sipil, sebagai LSM, tugas dan peran kita melakukan pengawasan atau melakukan kontrol terhadap sektor pemerintahan,” ujar Riyanta.

Dalam kesempatan tersebut, Riyanta juga menyoroti persoalan ketersediaan solar subsidi yang dibutuhkan para petani, khususnya untuk operasional traktor dalam membajak sawah.

Menurutnya, petani masih mengalami kesulitan ketika hendak mendapatkan solar subsidi, Kondisi tersebut dinilai menjadi persoalan serius mengingat sektor pertanian merupakan salah satu penopang program ketahanan pangan nasional.

“Untuk kebutuhan solar subsidi untuk traktor membajak sawah, petani ini kesulitan, Ketika petani mencari solar subsidi, kesulitan,” ungkapnya.

Riyanta kemudian mengaku pernah mendapatkan informasi dari seorang petugas di salah satu SPBU di jalur Pantura Pati-Kudus, Ia menyebut terdapat satu truk yang disebut memiliki hingga 15 barcode.

“Ini fakta, bukan saya mengarang. Pak Prabowo harus dengar, DPR RI harus dengar, masyarakat sipil harus dengar dan mahasiswa harus dengar,” tegasnya.

Ia menilai persoalan distribusi solar subsidi perlu mendapatkan perhatian serius agar subsidi benar-benar tepat sasaran dan dapat dirasakan masyarakat yang membutuhkan, termasuk para petani.

Sementara itu, terkait rencana aksi pada 27 Agustus 2026 di Gedung DPR RI, Riyanta menegaskan bahwa GJL mengambil sikap berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

“Berkaitan dengan rencana aksi tanggal 27 Agustus 2026 di Gedung DPR RI, sikap Gerakan Jalan Lurus mendukung siapapun sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” pungkasnya.

Peringatan HUT ke-9 GJL tersebut menjadi momentum bagi organisasi masyarakat sipil untuk kembali menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan pelayanan pemerintahan, sekaligus menyuarakan persoalan yang dinilai menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Perangkat Desa Bogotanjung, Yono, mengatakan tidak ada pembangunan talud yang sedang dikerjakan di Blok Rahmat. Ia memastikan tidak terdapat pekerjaan pembangunan maupun aktivitas pekerja di lokasi tersebut.

“Tidak ada pembangunan talud di Blok Rahmat,” ujarnya Senin (24/8/2026).

Yono menjelaskan, Blok Rahmat memang berada di wilayah Desa Bogotanjung dan berada satu arah dengan Blok Blorong. Namun, menurutnya, keberadaan lokasi tersebut tidak berarti ada pembangunan talud baru di sana.

“Iya itu kan desaku dadi ngerti itu arah. Blok Rahmat itu iya sama Blok Blorong memang ada, tetapi bangunannya yang tidak ada. Tidak ada pekerjaannya,” terangnya.

Ia juga menyebut kondisi talud di wilayah tersebut sudah tersedia. Karena itu, Yono menegaskan tidak mengetahui adanya pekerjaan pembangunan talud baru di Blok Rahmat.

“Lagian di sana sudah ada talud semua,” imbuhnya.

Dengan demikian, berdasarkan keterangan perangkat Desa Bogotanjung, tidak terdapat pembangunan talud baru di Blok Rahmat sebagaimana informasi yang beredar. Kondisi di lapangan disebut sudah memiliki talud dan tidak ditemukan pekerjaan pembangunan yang sedang berlangsung.

Pertemuan yang diikuti berbagai tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, LSM, lembaga bantuan hukum, serta sejumlah elemen masyarakat itu menjadi ajang untuk mempererat komunikasi dan menyatukan langkah dalam menjaga stabilitas Kabupaten Pati.

Ketua TOMAS Pati, Habibi Sulaim, mengatakan kondisi aman dan damai merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah atau aparat penegak hukum.

“Pati adalah rumah kita bersama. Karena itu, mari kita sama-sama menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan agar masyarakat dapat hidup dengan tenang,” ujar Habibi.

Ia menilai perbedaan latar belakang, organisasi maupun pandangan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak semestinya berubah menjadi perselisihan yang berdampak kepada masyarakat luas.

Habibi mengajak masyarakat menyelesaikan setiap persoalan melalui komunikasi dan musyawarah. Penyampaian kritik maupun aspirasi, menurutnya, tetap menjadi bagian penting dari demokrasi selama dilakukan secara tertib dan sesuai aturan.

Ia juga berharap organisasi kemasyarakatan tidak hanya tampil ketika muncul persoalan, tetapi turut memberikan kontribusi melalui kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.

Perwakilan PCNU Kabupaten Pati, Abdul Majid, turut menyerukan pentingnya menjaga situasi daerah agar tetap kondusif. Menurutnya, keamanan memiliki hubungan erat dengan kondisi perekonomian masyarakat.

Daerah yang aman dan nyaman, kata dia, akan membuat masyarakat lebih leluasa bekerja, menjalankan usaha, serta meningkatkan kesejahteraan.

Abdul Majid juga meminta masyarakat tidak mudah percaya atau terpancing informasi yang dapat memicu konflik sosial.

“Perbedaan jangan menjadi alasan untuk saling bermusuhan. Mari kita jaga persatuan dan menyelesaikan setiap persoalan dengan dialog,” pesannya.

Ia menilai komunikasi antarelemen masyarakat perlu terus dibangun agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara bijak tanpa menimbulkan gesekan.

Komitmen serupa disampaikan Ketua Ormas Squad Nusantara, Doni. Ia memastikan jajaran organisasinya siap berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat dalam menciptakan suasana Pati yang aman dan damai.

Doni menekankan pentingnya mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan kelompok.

“Meski berbeda organisasi, kita memiliki tempat tinggal dan tanggung jawab yang sama, yaitu Kabupaten Pati. Karena itu, keamanan daerah harus kita jaga bersama,” katanya.

Menurutnya, kebersamaan antarorganisasi dapat menjadi kekuatan dalam menghadapi berbagai dinamika sosial yang berkembang di masyarakat.

Dalam musyawarah tersebut, peserta menyepakati sejumlah langkah bersama. Di antaranya menjaga Pati tetap aman, tertib, damai dan harmonis, serta mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun.

Aliansi TOMAS juga sepakat mendukung berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang memberikan manfaat langsung kepada warga.

Selain itu, aliansi tersebut akan menjadi ruang komunikasi bersama tanpa menghilangkan identitas, aturan maupun keberadaan masing-masing organisasi dan lembaga.

Koordinasi juga dinilai penting dalam kegiatan yang melibatkan massa, seperti demonstrasi, audiensi, maupun penyampaian aspirasi. Seluruh kegiatan tersebut diharapkan tetap mengutamakan keamanan, ketertiban dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Diketahui doa bersama ini dihadiri perwakilan berbagai organisasi dan lembaga. Di antaranya PCNU Pati, PC Muhammadiyah Pati, GERAM Indonesia, Lindu Aji Jolosutro Pati, LSM Harimau, Yakuza, Bolo Dewo Pati, GRIB Jaya Pati, Squad Nusantara, Pemuda Pancasila, Laskar Demang Wotan, GPBN, PPCD, HNSI, PNJC, LBH PP GP Ansor, WHN, LBH Pemuda Djoeang, LBH & LPK Krisna, BANN, PSHT, ABPEDSI, serta LBH Indonesia Menggugat.

Kegiatan tersebut diikuti berbagai unsur masyarakat, mulai dari PCNU Pati, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, tokoh masyarakat hingga sejumlah LSM. Mereka duduk dan berdoa bersama, sekaligus menyatukan komitmen untuk menjaga suasana Kabupaten Pati tetap tenang.

Ketua penyelenggara, H Sulaim, mengatakan kegiatan tersebut tidak memiliki tujuan lain selain mengajak masyarakat berdoa untuk kebaikan Pati.

“Acara ini tidak bertujuan apa-apa, intinya kita berdoa bareng Pati adem, tenteram, damai, kondusif dan bermartabat,” katanya.

Perwakilan PCNU Pati, Kyai Abdul Majid, juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpancing provokasi. Menurutnya, pengawasan terhadap kondisi daerah tetap penting, tetapi jangan sampai berubah menjadi tindakan mencari-cari kesalahan.

“Jangan sampai diprovokasi untuk ikut-ikutan. Jangan sampai pokoknya, iku wes repot. Enggak masalah untuk ngawasi boleh, tapi jangan mencari-cari yang tidak salah. Kalau terlalu menuruti ego itu akan repot,” terangnya.

Ia mengapresiasi kebersamaan berbagai elemen masyarakat yang hadir. Menurutnya, persatuan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga martabat Pati sekaligus menciptakan suasana yang mendukung pembangunan.

“Saya kagum persatuan LSM ini untuk apa, untuk martabat Pati, untuk Pati tenang agar pembangunan Pati tenang. Jika tujuan saudara sekalian ke sini baik maka insyaallah Pati akan lebih baik dan maju,” sambung Kyai Majid.

Dalam kesempatan tersebut, KH Nur Khosim juga membacakan pernyataan sikap cinta damai masyarakat Pati. Pernyataan itu menegaskan komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban, persaudaraan, dan persatuan.

Pesannya singkat, tetapi menjadi penutup yang kuat dari doa bersama tersebut: masyarakat Pati diminta ikut menjaga daerahnya dengan semangat persaudaraan dan kecintaan terhadap Indonesia.

“Rakyat Pati jaga Pati, rakyat Pati jaga NKRI. Bersama menjaga keamanan, ketertiban, persaudaraan dan persatuan demi Kabupaten Pati yang aman, damai dan bermartabat,” tegasnya.

Malam itu, Alun-alun Pati bukan sekadar menjadi tempat berkumpul. Dari doa bersama tersebut, terselip pesan bahwa menjaga Pati tetap damai bukan hanya tugas satu kelompok, melainkan tanggung jawab seluruh masyarakat.

Kepala Desa Karaban Kusnan menyatakan pekerjaan tersebut berkaitan dengan aspirasi masyarakat yang disampaikan untuk pembangunan jalan pertanian di wilayah Blok Sepat. Dimintai keterangan, ia melemparkan langsung ke penggarap pekerjaan, Astori.

“Sama Pak Astori saja, yang punya aspirasi yang garap pekerjaan,” sebutnya, Jumat (21/8/2026).

Menurut Kusnan, pelaksanaan pekerjaan tersebut digarap oleh pihak yang sebelumnya menyampaikan aspirasi pembangunan jalan pertanian di Blok Sepat.

Pembangunan makadam diharapkan dapat membantu memperlancar akses warga, khususnya para petani, dalam menuju dan membawa hasil pertanian dari lahan mereka.

Dengan adanya pembangunan jalan tersebut, akses menuju kawasan pertanian di Blok Sepat diharapkan menjadi lebih mudah dan mendukung aktivitas masyarakat setempat.

Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan pengecekan secara langsung terhadap lokasi sekaligus mencocokkan pemberkasan dengan kondisi di lapangan, Lokasi yang menjadi objek kegiatan berada di antara kawasan hutan dan kawasan permukiman warga.

Kegiatan tersebut dihadiri Pj Kepala Desa Sumbermulyo Rizky bersama perangkat desa, BPN Kabupaten Pati, Perhutani, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kapolsek Tlogowungu Mujahid, Plt Camat Tlogowungu Muhamad Roni serta masyarakat Desa Sumbermulyo.

Tokoh masyarakat Desa Sumbermulyo, Ruslan, yang juga menjadi penasihat panitia, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas proses redistribusi tanah yang selama ini diperjuangkan masyarakat.

“Saya termasuk penasihat panitia. Dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih karena harapan masyarakat akhirnya terkabulkan. Pemberkasan untuk penyertifikatan sudah mulai clear,” ujar Ruslan saat ditemui wartawan di lokasi, Jumat (21/8/2026).

Menurutnya, masyarakat berharap proses penyertifikatan dapat segera diselesaikan sesuai tahapan yang telah berjalan. Ia menyebut, rencananya pada akhir September 2026 akan dilakukan penyerahan sertifikat secara simbolis oleh Menteri Pertanahan, setelah sertifikat selesai diterbitkan.

“BPN Kabupaten Pati masih menunggu instruksi dari Menteri Pertanahan, Harapan ini merupakan satu-satunya harapan masyarakat di sini,” jelasnya.

Ruslan menambahkan, perjuangan masyarakat untuk mendapatkan kepastian atas tanah tersebut merupakan perjalanan yang cukup panjang. Menurutnya, keberadaan masyarakat di kawasan tersebut telah berlangsung selama hampir satu abad sejak para leluhur melakukan pembukaan hutan dan membangun kehidupan di wilayah tersebut.

“Anak cucu di sini sudah satu abad, sejak babat hutan di sini, Sehingga tempat pertemuan kita taruh di tempat peninggalan sejarah, tempat yang tidak kita lupakan, yaitu di Punden Keramat Jati Urip,” ungkapnya.

Pelaksanaan penelitian lapangan ini diharapkan dapat menjadi langkah penting dalam menuntaskan proses redistribusi tanah di Desa Sumbermulyo.

Masyarakat berharap seluruh tahapan administrasi dan penerbitan sertifikat dapat berjalan lancar sehingga memberikan kepastian hak atas tanah bagi warga.

Dengan dilaksanakannya pengecekan lapangan dan proses pemberkasan yang disebut telah memasuki tahap akhir, masyarakat kini menunggu penyelesaian proses sertifikasi serta instruksi lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait penyerahan sertifikat secara simbolis.

Audiensi dihadiri Pj Kepala Desa Wonorejo T.A. Fitrayanto bersama Pemerintah Desa Wonorejo, warga, pihak PLN, perwakilan PR Krisna Sakti Abadi, perwakilan Koramil, serta perwakilan Kapolsek, Dalam pertemuan tersebut, warga mempertanyakan kejelasan pemasangan tiang listrik yang dilakukan di sejumlah titik wilayah desa.

Selain persoalan pemberitahuan, warga juga mempertanyakan pemasangan tiang yang disebut berada di bahu jalan serta adanya tiang yang ditanam di lahan milik warga tanpa izin pemilik lahan dan tanpa adanya pembicaraan mengenai kompensasi.

Aktivis Slamet Widodo, SH., yang akrab disapa Om Bob, saat ditemui awak media seusai audiensi, mengatakan pertemuan tersebut salah satunya untuk mempertanyakan keabsahan maupun legalitas pemasangan tiang listrik PLN.

Menurutnya, persoalan tersebut bermula dari komunikasi terkait kebutuhan listrik untuk PR Krisna Sakti Abadi, dalam proses perizinan awal yang diminta pemerintah desa, disebutkan kebutuhan pemasangan trafo dan gardu, namun, dalam pelaksanaannya justru muncul pemasangan atau pergantian tiang listrik yang kemudian menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.

“Dalam dialog tadi juga disampaikan bahwa ada kekeliruan dalam persoalan ini, awalnya yang diminta desa terkait pabrik rokok adalah pemasangan trafo dan gardu, tetapi dari PLN muncul pemasangan tiang listrik,” ujar Om Bob.

Ia menilai persoalan tersebut perlu diselesaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan keresahan maupun konflik antara masyarakat, PLN, pemerintah desa, dan pihak perusahaan.

Om Bob juga menyoroti adanya informasi mengenai tiang yang ditanam di lahan milik warga tanpa izin pemilik lahan. Menurutnya, apabila benar terdapat penggunaan lahan masyarakat untuk kepentingan pemasangan jaringan listrik, maka persoalan izin dan hak pemilik lahan harus diperjelas terlebih dahulu.

“Kalau memang ada tiang PLN yang berdiri di lahan milik masyarakat tanpa izin, tentu harus ada kejelasan. Apalagi kalau tidak ada ganti rugi atau kesepakatan dengan pemilik lahan,” tegasnya.

Ia juga mempertanyakan aspek keadilan dalam pembangunan jaringan listrik yang berkaitan dengan kebutuhan perusahaan.

“PLN mendapatkan keuntungan dari pelanggan, termasuk dari kebutuhan listrik pabrik rokok. Jangan sampai masyarakat yang lahannya ditempati tiang PLN justru tidak mendapatkan kejelasan atau kompensasi. Ini yang harus dibicarakan secara terbuka,” lanjut Om Bob.

Sementara itu, warga berharap pihak PLN dan pihak terkait memberikan penjelasan mengenai dasar pemasangan tiang, lokasi penanaman, izin penggunaan lahan, serta prosedur yang telah ditempuh sebelum pekerjaan dilaksanakan.

Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk mencari solusi dan memastikan setiap pemasangan jaringan listrik dilakukan sesuai ketentuan, dengan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat pemilik lahan serta kepentingan umum.

Hingga audiensi berlangsung, sejumlah persoalan yang disampaikan warga masih menunggu penjelasan dan tindak lanjut dari pihak-pihak terkait.