Saat ini, pekerjaan masih difokuskan pada pembangunan lapis pondasi agregat sebagai persiapan sebelum proses pengaspalan dilakukan.

Kepala Bidang Bina Marga DPUTR Kabupaten Pati, Hasto Utomo, menjelaskan bahwa progres pekerjaan di ruas tersebut masih berada pada tahap awal. Setelah lapis pondasi selesai, jalan akan dilanjutkan dengan pengaspalan menggunakan hotmix.

“Jakenan–Plosojenar baru pekerjaan lapis pondasi agregat, Mas. Yang Jaken–Jakenan dan Jakenan–Plosojenar pakai aspal hotmix,” kata Hasto Utomo, belum lama ini.

Menurut Hasto, ruas Jalan Jakenan–Plosojenar akan menggunakan aspal hotmix dengan ketebalan enam sentimeter. Penanganan jalan mencakup panjang 1.090 meter dengan lebar tiga meter.

“Spesifikasinya Jakenan–Plosojenar pakai aspal hotmix tebal 6 sentimeter,” ujarnya.

Ia menambahkan, pekerjaan tersebut merupakan bagian dari satu paket rehabilitasi yang mencakup tiga ruas jalan, yaitu Jakenan–Jaken, Jaken batas Blora, dan Jakenan–Plosojenar.

Ketiganya digabung dalam satu paket karena letaknya berdekatan sehingga pelaksanaan proyek dinilai lebih efektif dan efisien.

Untuk merealisasikan proyek tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3.563.457.538, termasuk PPN. Melalui rehabilitasi ini, diharapkan kondisi jalan semakin baik sehingga dapat menunjang kelancaran aktivitas dan mobilitas masyarakat.

Saat ini, pekerjaan masih difokuskan pada penggelaran lapisan pondasi agregat (LPA), pembangunan talud, dan pengaspalan menggunakan campuran aspal panas (CAP) sebagai bagian dari proses peningkatan kualitas jalan.

“Untuk rehabilitasi Jalan Jakenan–Jaken saat ini baru proses penggelaran lapisan pondasi agregat (LPA), pembuatan talud, dan pekerjaan campuran aspal panas (CAP),” kata Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati, Hasto Utomo, Selasa (7/7/2026).

Hasto menjelaskan, setelah pekerjaan pengaspalan di ruas Winong–Jakenan selesai, pelaksanaan proyek akan berlanjut ke ruas Jakenan–Jaken melalui pekerjaan pelapisan ulang (overlay).

“Rencananya setelah pengaspalan dari Winong–Jakenan selesai, dilanjutkan pelapisan ulang (overlay) di Jakenan–Jaken,” ujarnya.

Ia menambahkan, proyek tersebut merupakan hasil konsolidasi tiga ruas jalan yang berdekatan sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Pada ruas Jaken–Jakenan akan digunakan lapisan hotmix setebal enam sentimeter. Sementara itu, ruas Jakenan–Jaken yang ditangani memiliki panjang 584 meter dengan lebar enam meter.

“Dilengkapi pembangunan bahu jalan beton selebar satu meter di sisi kanan dan kiri sepanjang 800 meter,” pungkasnya.

Kepala Desa Winong, Wicaksono Bowo Leksono, saat diwawancarai awak media pada Senin (6/7/2026) menjelaskan bahwa dirinya baru menjabat sebagai kepala desa sejak tahun 2020, sehingga tidak mengetahui secara langsung proses awal terjadinya peralihan tanah tersebut.

“Saya menjadi Kepala Desa Winong sejak tahun 2020. Jadi saya sendiri tidak tahu proses awal permasalahan ini. Yang saya ketahui berdasarkan dokumen yang ada di desa, SHM Nomor 708 atas nama Sudjadi sudah menjadi tanah bengkok Desa Winong,” ungkap Wicaksono.

Ia menjelaskan, beberapa waktu lalu Sudjadi mengajukan permohonan kepada Pemerintah Desa Winong agar menandatangani surat permohonan pengukuran terhadap tanah yang dimaksud, Namun permohonan tersebut tidak disetujui.

“Saya tidak memberikan tanda tangan karena SHM yang dimaksud sejak tahun 1991 sudah dikuasai sebagai tanah bengkok desa dan sudah masuk dalam daftar inventaris aset Desa Winong berdasarkan dokumen yang ada,” tegasnya.

Menurut Wicaksono, Pemerintah Desa Winong memiliki dokumen yang menunjukkan adanya surat perjanjian tertanggal 24 Juli 1991.

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Sudjadi melepaskan tanah beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 708, Persil 63, Klas D IV, seluas 5.170 meter persegi untuk dijadikan tanah pengganti bengkok Kepala Desa Winong. Dokumen itu, lanjutnya, ditandatangani oleh Kepala Desa Winong saat itu, Soegijarto, sebagai dasar administrasi pengalihan tanah menjadi aset desa.

“Karena ada dokumen tersebut dan tanah itu sudah lama tercatat sebagai inventaris desa, saya tidak berani menandatangani permohonan pengukuran yang diajukan, Kami harus berpegang pada dokumen resmi yang dimiliki pemerintah desa,” jelasnya.

Kasus ini kini menjadi perhatian karena menyangkut status kepemilikan lahan yang telah puluhan tahun tercatat sebagai aset desa, Pemerintah Desa Winong menegaskan akan menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan siap menunjukkan dokumen-dokumen yang dimiliki apabila diperlukan oleh aparat penegak hukum maupun instansi terkait.

Hingga berita ini diturunkan, pihak yang bersangkutan belum memberikan keterangan resmi terkait penjelasan Pemerintah Desa Winong mengenai dasar pelepasan SHM Nomor 708 menjadi tanah bengkok desa pada tahun 1991. Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam wawancara dengan awak media, Kades Juremi menyampaikan bahwa santunan ini di anggarkan dari Pendapatan Asli Desa (PAD).

“Memang kami anggarkan dari PAD, intinya rutin setiap tahunnya, selain untuk anak yatim, bantuan juga diberikan kepada keluarga fakir miskin sesuai data yang tercatat,” ujarnya.

Pada kesempatan kali ini, sebanyak 27 orang anak yatim menerima manfaat dari program tersebut, penyaluran bantuan rutin dilakukan setiap tahun bertepatan dengan bulan Suro dalam penanggalan Jawa, yang menjadi tradisi dan agenda tetap desa.

Sementara itu, untuk lingkup organisasi Muslimat, kegiatan santunan dilaksanakan lebih sering, yaitu setiap satu bulan sekali guna menjaga keberlangsungan bantuan kepada anak-anak yang membutuhkan.

Kegiatan ini diharapkan dapat meringankan beban keluarga dan memberikan dukungan moral serta materi bagi anak yatim agar tetap dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat berwirausaha sekaligus mempersiapkan generasi muda agar mampu memanfaatkan peluang usaha di tengah perkembangan teknologi digital.

Mengusung tema Peran Pemuda Sebagai Wirausaha Pemula di Era Digitalisasi, peserta mendapatkan materi mulai dari membangun pola pikir sebagai pelaku usaha, pengelolaan bisnis, hingga pemanfaatan platform digital untuk mengembangkan usaha secara lebih efektif.

Kepala Dinporapar Kabupaten Pati, Rekso Suhartono, mengatakan pelatihan ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk mendorong lahirnya lebih banyak wirausaha muda yang mandiri dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan.

“Kegiatan ini itu dijadikan sebagai pemantik untuk mendorong para pemuda menjadi wirausaha muda. Menumbuhkan minat untuk berwirausaha dari para milenial serta menciptakan peluang usaha,” ucapnya.

Ia menambahkan, faktor utama dalam memulai usaha bukanlah besarnya modal, melainkan kesiapan sumber daya manusia dan kemauan untuk terus belajar serta berkembang sebagai seorang wirausaha.

“Modal usahanya itu adalah manusianya bukan materinya lho ya. Pokoknya niatnya ada dulu, pokoknya kemauan yang disebut jiwa entrepreneur. Kegiatan ini juga jangan dimaknai akan dapat bantuan lo ya. Tetapi menumbuhkan minat belajar untuk terus berkarya,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Desa Tegalarum, Suprihadi, berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan agar semakin banyak pemuda yang memiliki keterampilan dan keberanian membangun usaha sendiri.

“Dari kami selaku pemerintahan desa ya berharap kegiatan semacam ini tidak berhenti di sini saja. Tapi tetap berlanjut. Jadi semakin menciptakan peluang besar bagi pemuda kreatif dan inovatif untuk berwirausaha,” harapnya.

Warga menilai penerbitan 318 SHM di atas lahan eks HGU menimbulkan banyak tanda tanya. Terlebih, sertifikat tersebut diduga sebagian besar diterbitkan atas nama pihak yang bukan berasal dari Desa Karangsari.

Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, mengatakan aspirasi warga akan dikawal karena terdapat sejumlah hal yang perlu diklarifikasi, termasuk terkait proses perubahan status lahan dari HGU menjadi SHM.

“Sebanyak 318 SHM tersebut adalah rata-rata bukan orang Karangsari di luar orang Karangsari semua,” ujar Ali.

Menurut Ali, berdasarkan penjelasan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pati, proses administrasi penerbitan SHM dinilai telah sesuai ketentuan. Meski demikian, mekanisme perubahan hak atas lahan tersebut masih menjadi perhatian.

“Saya tadi bertanya kepada Badan Pertanahan dijawab Badan Pertanahan kalau prosesnya sudah benar, cuma mungkin tata cara atau prosesnya ada perubahan dari HGU menjadi SHM itulah yang kurang pas dan ditanyakan oleh warga Karangsari,” katanya.

Ia juga menyoroti waktu penerbitan SHM yang dinilai janggal karena terbit sebelum masa berlaku HGU berakhir pada 31 Desember 2025.

“HGU-nya habisnya itu per 31 Desember 2025 tapi SHM-nya terbit sebelum itu, artinya ada proses yang tidak pas, kalau menurut keyakinan teman-teman Karangsari dan teman-teman DPRD juga sama,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor BPN Kabupaten Pati, Bayu Indarto, menyatakan pihaknya akan menelusuri dokumen penerbitan seluruh SHM yang dipersoalkan warga.

“Tadi disampaikan penerbitan SHM kok cepet banget dan sebagainya nanti perlu kami telusuri, kita dari 318 itu kan by data by dokumen harus kita pilih satu-satu karena prosesnya 2021 sampai dengan 2023,” ungkapnya.

Perwakilan Gerakan Petani Karangsari, Khoirul Abidin, berharap dugaan maladministrasi dalam penerbitan SHM dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Tadi dalam audiensi sudah disampaikan bahwa dalam memproses terbitnya SHM itu cacat atau melanggar hukum ada maladministrasi yang tidak sesuai dengan Perundang-undangan,” katanya.

Kegiatan ini diikuti berbagai kelompok senam dari masing-masing wilayah di Kelurahan Pati Wetan, selain menjadi ajang olahraga dan hiburan masyarakat, lomba tersebut juga bertujuan mempererat persaudaraan, menumbuhkan semangat gotong royong, serta memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia melalui gerakan dan iringan musik daerah.

Lurah Pati Wetan, Sri Rofiah, saat diwawancarai samin-news.com mengatakan bahwa lomba senam merupakan salah satu rangkaian kegiatan Sedekah Bumi.

“Sedekah bumi di Kelurahan Pati Wetan dimulai dengan Mapak 1 Suro, kemudian pelaksanaannya dilakukan secara bergilir di masing-masing RW. Di RW 1 dan RW 3 diselenggarakan hiburan campursari dan barongan yang dipusatkan di rumah Ketua RW 1 di Dukuh Dosoman pada tanggal 15 malam, Sementara di wilayah Getakan juga digelar pengajian sebagai bagian dari rangkaian sedekah bumi,” ujar Sri Rofiah.

Menurutnya, seluruh rangkaian kegiatan sengaja dikemas agar dapat mengakomodasi berbagai unsur budaya, seni, olahraga, dan kegiatan keagamaan sehingga mencerminkan kehidupan masyarakat yang rukun dan saling menghormati.

“Lomba Senam Kreasi Nusantara ini menjadi simbol bahwa masyarakat Pati Wetan tetap menjaga kelestarian budaya bangsa sekaligus memperkuat nilai toleransi beragama dalam kehidupan bermasyarakat,” tambahnya.

Warga tampak antusias menyaksikan jalannya perlombaan, Beragam kostum bernuansa adat Nusantara dan penampilan kreatif para peserta mendapat apresiasi dari penonton.

Melalui kegiatan Sedekah Bumi ini, Pemerintah Kelurahan Pati Wetan berharap tradisi leluhur tetap lestari, sekaligus menjadi sarana mempererat kebersamaan dan kerukunan antarwarga.

Ajang tersebut menjadi wadah penilaian bagi organisasi kepemudaan yang dinilai aktif, inovatif, serta memiliki kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan dan pengembangan generasi muda.

Dalam penilaian nanti, Karang Taruna Satria Mulya akan memaparkan sejumlah program unggulan yang telah dijalankan bersama masyarakat.

Program tersebut mencakup bimbingan belajar seni, pelestarian Seni Barongan, dukungan terhadap Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), hingga pengembangan ekonomi kreatif melalui Pasar Sendangan yang menjadi ruang promosi UMKM sekaligus pertunjukan seni warga.

Selain itu, mereka juga akan memperkenalkan berbagai potensi Desa Kertomulyo, seperti buku sejarah desa, status sebagai Desa Budaya dan Desa Wisata, serta penyelenggaraan Kertomulyo Culture Festival.

Ketua Karang Taruna Satria Mulya Desa Kertomulyo, Haidar Fakhruddin, mengatakan keikutsertaan dalam kompetisi tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan potensi desa sekaligus menunjukkan peran aktif pemuda dalam pembangunan. Seluruh program akan dirangkum dalam proposal yang dipresentasikan kepada tim penilai.

“Harapannya, apa yang sudah kami lakukan bisa menjadi contoh bagaimana pemuda ikut berperan mendukung pembangunan desa,” ujar Haidar Fakhruddin yang dikutip Sabtu (27/6/2026).

Menurut Didin, semangat berkegiatan di kalangan pemuda Desa Kertomulyo lahir dari proses kaderisasi yang telah dibangun oleh generasi sebelumnya. Keterlibatan pemuda sejak usia pelajar serta kolaborasi antarkelompok menjadi modal penting dalam menjaga keberlangsungan organisasi.

Ia berharap keikutsertaan Karang Taruna Satria Mulya mampu mengharumkan nama Kabupaten Pati dan khususnya bagi Desa Kertomulyo.

Menurutnya, pencapaian dalam lomba akan menjadi motivasi untuk terus menghadirkan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan warga terhadap organisasi kepemudaan.

“Kalau nanti mendapat prestasi atau penghargaan, itu akan kami manfaatkan kembali untuk membuat kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat Desa Kertomulyo,” pungkasnya.

Kegiatan yang telah berlangsung secara turun-temurun selama ratusan tahun tersebut mengusung tema “Nyawiji Ing Geni Panguripan”, yang memiliki makna persatuan, semangat kehidupan, dan kebersamaan masyarakat dalam menjaga warisan budaya leluhur.

Acara kirab budaya ini dihadiri Kepala Desa Soneyan Margi, Kapolsek Margoyoso beserta jajaran, Danramil Margoyoso bersama anggota, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tim Penggerak PKK, panitia pelaksana, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Soneyan, Margi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Dukuh Sumber yang terus menjaga dan melestarikan tradisi Obor Lamporan hingga saat ini.

“Tradisi Obor Lamporan ini sudah berjalan ratusan tahun di Dukuh Sumber, Saya mengucapkan selamat kepada warga Sumber yang pada malam ini mengadakan acara tradisi Obor Lamporan.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja sama, bahu-membahu bersama masyarakat sehingga tradisi kirab budaya Obor Lamporan ini dapat terselenggara dengan baik,” ujar Margi.

Menurutnya, tradisi Obor Lamporan bukan hanya menjadi agenda budaya tahunan, tetapi juga menjadi sarana mempererat tali silaturahmi antarwarga sekaligus bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai luhur yang diwariskan para leluhur.

Kirab obor yang diikuti warga dari berbagai kalangan berlangsung meriah, dengan membawa obor yang menyala, peserta berjalan mengelilingi wilayah dukuh sambil menampilkan berbagai atraksi budaya yang menjadi ciri khas tradisi Lamporan.

Tema “Nyawiji Ing Geni Panguripan” menggambarkan semangat masyarakat untuk bersatu dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, Api obor menjadi simbol penerang, harapan, dan kekuatan kebersamaan yang terus menyala dari generasi ke generasi.

Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan penuh khidmat. Warga berharap tradisi Obor Lamporan tetap lestari dan terus menjadi identitas budaya masyarakat Dukuh Sumber, Desa Soneyan, di tengah perkembangan zaman.

Dalam aksi tersebut, peserta menyuarakan dukungan terhadap berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Melalui orasi yang disampaikan secara bergantian, para peserta menegaskan komitmennya untuk mendukung keberlanjutan program yang dijalankan oleh pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN).

Mereka menilai Program Makan Bergizi Gratis memiliki manfaat besar dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia serta mendukung tumbuh kembang generasi penerus bangsa.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan beberapa tuntutan dan aspirasi kepada pemerintah pusat maupun para pemangku kebijakan.

Salah satu tuntutan utama adalah percepatan pengesahan Undang-Undang Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan program tersebut secara berkelanjutan.

Selain itu, peserta audiensi juga menyatakan dukungan terhadap pembentukan dan penguatan Koperasi Merah Putih yang dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat desa serta memperkuat kemandirian ekonomi rakyat.

Tak hanya itu, dukungan juga diberikan terhadap Program Sekolah Rakyat yang diharapkan mampu memperluas akses pendidikan bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Koordinator aksi dalam orasinya menyampaikan bahwa seluruh aspirasi yang dibawa dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk mendukung program-program pemerintah yang berpihak kepada masyarakat.

“Kami mendukung Program Makan Bergizi Gratis, mendukung Koperasi Merah Putih, dan mendukung Program Sekolah Rakyat, Kami berharap pemerintah dapat mempercepat pengesahan UU MBG agar program ini memiliki payung hukum yang kuat dan manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat,” ujarnya.

Aksi audiensi berlangsung dengan tertib dan damai di bawah pengawalan aparat keamanan, Setelah menyampaikan aspirasi, perwakilan peserta berharap pemerintah dapat menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan demi keberhasilan program-program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.