Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan pengecekan secara langsung terhadap lokasi sekaligus mencocokkan pemberkasan dengan kondisi di lapangan, Lokasi yang menjadi objek kegiatan berada di antara kawasan hutan dan kawasan permukiman warga.

Kegiatan tersebut dihadiri Pj Kepala Desa Sumbermulyo Rizky bersama perangkat desa, BPN Kabupaten Pati, Perhutani, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kapolsek Tlogowungu Mujahid, Plt Camat Tlogowungu Muhamad Roni serta masyarakat Desa Sumbermulyo.

Tokoh masyarakat Desa Sumbermulyo, Ruslan, yang juga menjadi penasihat panitia, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas proses redistribusi tanah yang selama ini diperjuangkan masyarakat.

“Saya termasuk penasihat panitia. Dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih karena harapan masyarakat akhirnya terkabulkan. Pemberkasan untuk penyertifikatan sudah mulai clear,” ujar Ruslan saat ditemui wartawan di lokasi, Jumat (21/8/2026).

Menurutnya, masyarakat berharap proses penyertifikatan dapat segera diselesaikan sesuai tahapan yang telah berjalan. Ia menyebut, rencananya pada akhir September 2026 akan dilakukan penyerahan sertifikat secara simbolis oleh Menteri Pertanahan, setelah sertifikat selesai diterbitkan.

“BPN Kabupaten Pati masih menunggu instruksi dari Menteri Pertanahan, Harapan ini merupakan satu-satunya harapan masyarakat di sini,” jelasnya.

Ruslan menambahkan, perjuangan masyarakat untuk mendapatkan kepastian atas tanah tersebut merupakan perjalanan yang cukup panjang. Menurutnya, keberadaan masyarakat di kawasan tersebut telah berlangsung selama hampir satu abad sejak para leluhur melakukan pembukaan hutan dan membangun kehidupan di wilayah tersebut.

“Anak cucu di sini sudah satu abad, sejak babat hutan di sini, Sehingga tempat pertemuan kita taruh di tempat peninggalan sejarah, tempat yang tidak kita lupakan, yaitu di Punden Keramat Jati Urip,” ungkapnya.

Pelaksanaan penelitian lapangan ini diharapkan dapat menjadi langkah penting dalam menuntaskan proses redistribusi tanah di Desa Sumbermulyo.

Masyarakat berharap seluruh tahapan administrasi dan penerbitan sertifikat dapat berjalan lancar sehingga memberikan kepastian hak atas tanah bagi warga.

Dengan dilaksanakannya pengecekan lapangan dan proses pemberkasan yang disebut telah memasuki tahap akhir, masyarakat kini menunggu penyelesaian proses sertifikasi serta instruksi lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait penyerahan sertifikat secara simbolis.

Dalam sambutannya, Kombes Pol. Sigit menegaskan pentingnya membangun sinergi yang kuat antara Polri, awak media, termasuk Forum Wartawan Pati (FWP), serta seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Pati.

Menurutnya, media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif kepada masyarakat. Karena itu, hubungan yang harmonis antara kepolisian dan insan pers harus terus dijaga guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif.

“Saya mengajak seluruh rekan-rekan media untuk bersama-sama membangun komunikasi yang baik dan saling mendukung, Polri tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat dan media sebagai mitra strategis dalam memberikan informasi yang benar kepada publik,” ujar Kombes Pol. Sigit.

Kapolresta juga berharap seluruh media di Kabupaten Pati dapat terus menjalin kerja sama yang positif, mengedepankan profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistik, serta bersama-sama menangkal penyebaran informasi hoaks yang dapat mengganggu stabilitas keamanan.

Sementara itu, para awak media yang hadir menyambut baik kegiatan silaturahmi tersebut, Mereka berharap komunikasi yang telah terjalin dapat semakin erat sehingga koordinasi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat berjalan lebih efektif.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergitas antara Polresta Pati, Forum Wartawan Pati (FWP), dan seluruh insan pers semakin solid dalam mendukung terciptanya keamanan, ketertiban, serta pembangunan di Kabupaten Pati.

FWP berharap kehadiran pimpinan baru di jajaran Kepolisian Resor Kota Pati ini dapat semakin memperkuat sinergi antara pihak kepolisian dan insan pers dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ketua Forum Wartawan Pati (FWP), DA Saptono, menyampaikan harapannya agar hubungan baik yang selama ini telah terjalin erat antara Polresta Pati dan awak media dapat terus dipertahankan serta ditingkatkan ke depannya.

“Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Bapak Kombes Pol Sigit di Kota Bumi Mina Tani. Semoga ke depan dapat terus menjalin sinergi yang baik dengan insan pers untuk bersama-sama menciptakan situasi yang kondusif demi kemajuan Kabupaten Pati,” ujar DA Saptono, Rabu (29/7/2026).

Menurutnya, kemitraan yang harmonis antara kepolisian dan media massa memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat, edukatif, dan membangun bagi masyarakat.

Sinergi tersebut juga diharapkan mampu mendukung terciptanya stabilitas keamanan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap berbagai program pelayanan kepolisian.

Sebagai informasi, Kombes Pol Sigit, S.I.K., M.H. resmi menjabat sebagai Kapolresta Pati menggantikan Kombes Pol Jaka Wahyudi.

Pergantian pimpinan ini dilakukan berdasarkan surat telegram mutasi yang diterbitkan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia pada akhir Juni 2026.

Sebelum dipercaya memimpin Polresta Pati, Kombes Pol Sigit diketahui menjabat sebagai Wakapolresta Surakarta, Sementara itu, Kombes Pol Jaka Wahyudi mendapatkan penugasan baru sebagai Direktur Pengamanan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua FWP juga berharap agar kepemimpinan Kombes Pol Sigit dapat membawa semangat baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, kolaborasi dengan berbagai elemen, termasuk insan pers, diharapkan kian diperkuat guna mewujudkan Kabupaten Pati yang aman, tertib, dan semakin maju.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin, Teguh Bandang Waluyo, Jamari, para pengurus DPC, PAC, serta ratusan kader PDI Perjuangan dari seluruh desa di Kecamatan Tlogowungu.

Dalam sambutannya, Samsi yang juga Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi atas kekompakan seluruh kader yang hadir dalam musyawarah tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan dan kekompakan kader PDI Perjuangan di wilayah Kecamatan Tlogowungu, Berkat ketabahan dan keuletan seluruh kader di Kabupaten Pati.
Alhamdulillah PDI Perjuangan berhasil menjadi pemenang Pemilu 2024 di Kabupaten Pati,” ujar Samsi.

Ia juga mengucapkan selamat kepada para kader yang terpilih menjadi pengurus ranting, anak ranting, maupun kepengurusan PAC Kecamatan Tlogowungu.

Menurutnya, kepengurusan yang baru harus mampu menjadi motor penggerak organisasi sekaligus memperkuat kedekatan partai dengan masyarakat.

“Kami selaku Fraksi PDI Perjuangan yang mewakili Daerah Pemilihan I mengajak panjenengan semua untuk terus semangat bergotong royong, semangat nemoni wong cilik, semangat menegakkan demokrasi, dan semangat mengabdikan diri kepada masyarakat.

Dengan kebersamaan tersebut, kita berharap Pemilu mendatang akan lebih sukses dibandingkan pemilu sebelumnya,” tegasnya.

Musyawarah ranting dan anak ranting ini menjadi bagian dari proses konsolidasi organisasi PDI Perjuangan di tingkat akar rumput.
Selain memilih kepengurusan baru, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat soliditas kader dalam menghadapi agenda politik dan memperluas pelayanan kepada masyarakat.

Suasana musyawarah berlangsung penuh semangat dan kekeluargaan, Para kader tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian acara sebagai wujud komitmen menjaga soliditas partai serta memperkuat perjuangan PDI Perjuangan di Kecamatan Tlogowungu dan Kabupaten Pati.

Peluncuran program tersebut dihadiri Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pati Tony Romas Indriarsa, DPRD kabupaten Pati komisi C, Joni Kurnianto, jajaran Forkopimda, serta para pelajar dan awak angkutan perdesaan.

Kepala Dishub Kabupaten Pati, Tony Romas Indriarsa, menjelaskan bahwa program ini bertujuan mengurangi kepadatan lalu lintas dan kemacetan, sekaligus menekan penggunaan sepeda motor oleh pelajar SMP yang belum memenuhi syarat untuk berkendara.

“Kita ingin meminimalkan kepadatan lalu lintas dan kemacetan, Selain itu juga meminimalkan anak-anak SMP agar tidak naik sepeda motor, Di sisi lain, kita juga ingin memberdayakan angkutan perdesaan dengan mengarahkan trayeknya melewati sekolah-sekolah, khususnya SMP yang berada di kawasan perkotaan,” ujar Tony saat diwawancarai awak media.

Ia menjelaskan, pada hari pertama peluncuran, armada angkutan sekolah mulai dioperasikan dengan mengangkut para siswa saat jam pulang sekolah di SMP Negeri 4 Pati.

“Alhamdulillah, Bapak Plt. Bupati Chandra hadir dalam launching ini.
Setelah acara selesai, beliau secara langsung memberangkatkan angkutan yang membawa anak-anak sekolah,” tambahnya.

Tony berharap program AKU SADAR tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan para awak angkutan perdesaan, tetapi juga menjadi solusi transportasi yang aman dan nyaman bagi para pelajar.

Pada kesempatan itu, Tony juga mengimbau masyarakat, khususnya para pelajar, agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas.

“Kami mengajak masyarakat untuk tertib berlalu lintas, Kepada anak-anak sekolah kami terus memberikan edukasi agar tidak melanggar aturan, Dengan tertib berlalu lintas, kita dapat mencegah terjadinya kecelakaan sejak dini,” tegasnya.

Melalui peluncuran trayek angkutan sekolah ini, Pemerintah Kabupaten Pati berharap tercipta budaya transportasi yang lebih aman bagi pelajar, mampu mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur, sekaligus menghidupkan kembali peran angkutan perdesaan sebagai moda transportasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

DPUTR menegaskan bahwa pungutan yang dilakukan bukan merupakan pajak warung, melainkan retribusi atas izin pemanfaatan aset milik Pemerintah Kabupaten Pati.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPUTR Kabupaten Pati, Widyotomo Kusdiyanto, menjelaskan bahwa retribusi tersebut dikenakan karena pemilik warung mengajukan permohonan penggunaan tanah lambiran yang merupakan aset daerah di kawasan Daerah Irigasi (DI) Cabean, Desa Kebolampang, Kecamatan Winong.

“Pemanfaatan lahan tersebut merupakan penggunaan aset milik pemerintah daerah, sehingga harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Jadi, ini bukan pajak warung, melainkan retribusi pemanfaatan aset daerah,” ujar Widyotomo, Jumat (17/7/2026).

Ia menerangkan, besaran retribusi telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yakni sebesar Rp10.000 per meter persegi per tahun.

Adapun luas lahan yang dimanfaatkan untuk mendirikan warung sekitar 28 meter persegi, sehingga retribusi yang dikenakan sebesar Rp280 ribu per tahun.

Karena izin pemanfaatan diberikan untuk jangka waktu tiga tahun, total retribusi yang harus dibayarkan mencapai Rp840 ribu, berlaku mulai 13 Juli 2026 hingga 13 Juli 2029.

Widyotomo juga membantah kabar yang menyebut petugas mengancam akan membongkar warung apabila retribusi tidak dibayarkan.

“Berdasarkan laporan petugas di lapangan, proses penyampaian retribusi telah dikomunikasikan dengan baik kepada pemilik warung.

Yang bersangkutan juga menyatakan kesediaannya untuk melunasi kewajiban tersebut, Tidak ada ancaman pembongkaran seperti yang beredar,” tegasnya.

DPUTR Kabupaten Pati mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, terutama yang beredar di media sosial, Masyarakat diminta mengedepankan klarifikasi dari instansi terkait agar tidak terjadi kesalahpahaman.

“Penarikan retribusi ini merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah dalam pemanfaatan aset milik pemerintah, bukan penarikan pajak terhadap usaha warung,” pungkas Widyotomo.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pati, Tony Romas Indriarsa saat ditemui awak media, Selasa (14/7/2026) mengatakan, kenaikan target tersebut didasarkan pada capaian pendapatan parkir yang selama ini selalu melampaui target yang telah ditetapkan.

“Alasan kenaikan target ini karena hasil retribusi parkir setiap tahun selalu melebihi target, Kami optimistis pada tahun 2026 target tersebut juga dapat tercapai bahkan terlampaui,” ujar Tony.

Menurutnya, terdapat titik parkir yang menjadi penyumbang terbesar retribusi parkir, mulai dari kawasan parkir tepi jalan umum hingga kawasan Terminal Pati yang memiliki aktivitas masyarakat cukup tinggi.

Selain retribusi parkir tepi jalan umum, Dishub Pati juga mengoptimalkan pengelolaan parkir di sejumlah terminal, di antaranya Terminal Tayu, Terminal Kembang Joyo, dan Terminal Juana.

“Untuk pengelolaan parkir yang meliputi Terminal Tayu, Terminal Kembang Joyo, dan Terminal Juana, kami perkirakan pendapatannya bisa mencapai sekitar Rp1 miliar,” jelasnya.

Tony menambahkan, pihaknya akan terus memaksimalkan seluruh potensi parkir yang ada melalui peningkatan pengawasan, penataan lokasi parkir, serta optimalisasi pengelolaan retribusi agar mampu meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Dengan memaksimalkan seluruh potensi parkir yang ada, kami berharap target pendapatan retribusi parkir pada tahun 2026 dapat tercapai dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pendapatan daerah,” pungkasnya.

Meskipun warga setempat telah berusaha melakukan perbaikan secara swadaya, kerusakan semakin parah bahkan sebagian strukturnya ambrol karena tidak mendapatkan penanganan yang layak.

Kepala Desa Pegandan, Sudarmono, saat diwawancarai awak media Selasa (9/6/2026) mengungkapkan bahwa kondisi ini telah berlangsung puluhan tahun. “Sejak tahun 1985, jembatan ini belum pernah mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Pati.

Sebenarnya usulan perbaikannya sudah beberapa kali disampaikan, namun selalu terkendala masalah anggaran dan dinyatakan belum masuk skala prioritas,” ujarnya.

Menurut Sudarmono, jembatan tersebut memiliki peran yang sangat vital sebagai jalur penghubung utama, yaitu melayani akses bagi empat pedukuhan, di antaranya dua pedukuhan di Desa Pegandan yaitu Jengglong dan Sempulawang.

Selain itu, jembatan ini juga menjadi jalur alternatif penting bagi warga Desa Sokokulon dan Desa Banyu Urip di wilayah Jenggolo 3.

“Karena fungsinya yang strategis, kami sangat prihatin mendengar keluhan warga setiap harinya, pihak desa sudah berulang kali menyampaikan permohonan ini ke tingkat kabupaten, namun tanggapan yang diterima masih sama,” tambahnya.

Sudarmono juga menyebutkan bahwa sekitar setahun lalu ia sempat bertemu dengan Penjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati, Riyoso, yang berjanji akan meninjau lokasi.

Setelah bagian jembatan ambrol, petugas dari DPUTR akhirnya datang dan memasang rambu peringatan bertuliskan “Hati-hati, Jembatan Rusak” sebagai langkah sementara.

Melalui kesempatan ini, Pemerintah Desa Pegandan memohon agar DPUTR Kabupaten Pati memasukkan perbaikan jembatan tersebut ke dalam skala prioritas pembangunan pada tahun anggaran 2027 mendatang.

Harapannya, akses warga dapat kembali aman dan lancar tanpa harus menempuh risiko setiap kali melintas.

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Namun, bagian depan rumah mengalami kerusakan akibat benturan kendaraan.

Menurut keterangan Sugihartono Ketua RT 14, RW 2, kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut tidak dikemudikan oleh sopir atau driver resmi, melainkan oleh Kepala SPPG Sundoluhur.

“Yang mengendarai mobil saat kejadian bukan driver-nya, tetapi Kepala SPPG,” ujar Ketua RT saat memberikan keterangan kepada awak media.

Rumah yang ditabrak diketahui milik warga yang sedang merantau ke luar daerah, Meski demikian, rumah tersebut saat ini ditempati oleh salah satu warga Desa Sundoluhur.

Warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut langsung berdatangan ke lokasi untuk melihat kondisi rumah dan membantu mengamankan situasi Beruntung, saat kejadian tidak ada penghuni yang berada di area yang terdampak sehingga tidak menimbulkan korban.

Setelah dilakukan musyawarah antara pihak SPPG Sundoluhur dengan penghuni rumah dan pihak terkait, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, Pihak SPPG bersedia memberikan ganti rugi atas kerusakan rumah yang ditimbulkan.

Berdasarkan hasil kesepakatan, nilai ganti rugi yang diberikan diperkirakan mencapai sekitar Rp10 jutaan.

Peristiwa tersebut menjadi perhatian warga setempat dan diharapkan menjadi pelajaran agar seluruh kendaraan operasional selalu dikendarai oleh personel yang berwenang serta mengutamakan keselamatan dalam berkendara.

Perusahaan milik investor asal China tersebut berada di jalur jalan lingkar Desa Penambahan dengan luas area pabrik mencapai 2,5 hektare. PT. Fuhua Travel Good Indonesia bergerak di bidang produksi tas dan berbagai produk lainnya dengan nilai investasi mencapai miliaran rupiah serta diproyeksikan mampu menyerap sekitar seribu tenaga kerja.

Sebelumnya, beberapa bulan lalu, aktivitas pembangunan proyek sempat dihentikan oleh pemerintah daerah karena perusahaan belum melengkapi perizinan yang dipersyaratkan.

Namun, pada Selasa (26/5/2026), sanksi penghentian pekerjaan resmi dicabut oleh Plh Kepala DPMPTSP Kabupaten Pati yang didampingi Kabid PPHD, Kabid Perizinan, serta Kabid Infowas, Pencabutan sanksi dilakukan setelah terbitnya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) milik perusahaan tersebut.

Surat pencabutan sanksi diserahkan langsung kepada owner PT. Fuhua Travel Good Indonesia, Mr. Chen.
Dengan dicabutnya sanksi tersebut, proses pembangunan proyek kini dapat kembali dilanjutkan, adapun pembangunan yang dilakukan meliputi, perkantoran, produksi, gudang penyimpanan, power house, pagar, hingga asrama pekerja.

Pemerintah berharap investasi yang masuk di Kabupaten Pati dapat berjalan sesuai aturan perizinan yang berlaku sekaligus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.