Meskipun warga setempat telah berusaha melakukan perbaikan secara swadaya, kerusakan semakin parah bahkan sebagian strukturnya ambrol karena tidak mendapatkan penanganan yang layak.

Kepala Desa Pegandan, Sudarmono, saat diwawancarai awak media Selasa (9/6/2026) mengungkapkan bahwa kondisi ini telah berlangsung puluhan tahun. “Sejak tahun 1985, jembatan ini belum pernah mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Pati.

Sebenarnya usulan perbaikannya sudah beberapa kali disampaikan, namun selalu terkendala masalah anggaran dan dinyatakan belum masuk skala prioritas,” ujarnya.

Menurut Sudarmono, jembatan tersebut memiliki peran yang sangat vital sebagai jalur penghubung utama, yaitu melayani akses bagi empat pedukuhan, di antaranya dua pedukuhan di Desa Pegandan yaitu Jengglong dan Sempulawang.

Selain itu, jembatan ini juga menjadi jalur alternatif penting bagi warga Desa Sokokulon dan Desa Banyu Urip di wilayah Jenggolo 3.

“Karena fungsinya yang strategis, kami sangat prihatin mendengar keluhan warga setiap harinya, pihak desa sudah berulang kali menyampaikan permohonan ini ke tingkat kabupaten, namun tanggapan yang diterima masih sama,” tambahnya.

Sudarmono juga menyebutkan bahwa sekitar setahun lalu ia sempat bertemu dengan Penjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati, Riyoso, yang berjanji akan meninjau lokasi.

Setelah bagian jembatan ambrol, petugas dari DPUTR akhirnya datang dan memasang rambu peringatan bertuliskan “Hati-hati, Jembatan Rusak” sebagai langkah sementara.

Melalui kesempatan ini, Pemerintah Desa Pegandan memohon agar DPUTR Kabupaten Pati memasukkan perbaikan jembatan tersebut ke dalam skala prioritas pembangunan pada tahun anggaran 2027 mendatang.

Harapannya, akses warga dapat kembali aman dan lancar tanpa harus menempuh risiko setiap kali melintas.

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Namun, bagian depan rumah mengalami kerusakan akibat benturan kendaraan.

Menurut keterangan Sugihartono Ketua RT 14, RW 2, kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut tidak dikemudikan oleh sopir atau driver resmi, melainkan oleh Kepala SPPG Sundoluhur.

“Yang mengendarai mobil saat kejadian bukan driver-nya, tetapi Kepala SPPG,” ujar Ketua RT saat memberikan keterangan kepada awak media.

Rumah yang ditabrak diketahui milik warga yang sedang merantau ke luar daerah, Meski demikian, rumah tersebut saat ini ditempati oleh salah satu warga Desa Sundoluhur.

Warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut langsung berdatangan ke lokasi untuk melihat kondisi rumah dan membantu mengamankan situasi Beruntung, saat kejadian tidak ada penghuni yang berada di area yang terdampak sehingga tidak menimbulkan korban.

Setelah dilakukan musyawarah antara pihak SPPG Sundoluhur dengan penghuni rumah dan pihak terkait, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, Pihak SPPG bersedia memberikan ganti rugi atas kerusakan rumah yang ditimbulkan.

Berdasarkan hasil kesepakatan, nilai ganti rugi yang diberikan diperkirakan mencapai sekitar Rp10 jutaan.

Peristiwa tersebut menjadi perhatian warga setempat dan diharapkan menjadi pelajaran agar seluruh kendaraan operasional selalu dikendarai oleh personel yang berwenang serta mengutamakan keselamatan dalam berkendara.

Perusahaan milik investor asal China tersebut berada di jalur jalan lingkar Desa Penambahan dengan luas area pabrik mencapai 2,5 hektare. PT. Fuhua Travel Good Indonesia bergerak di bidang produksi tas dan berbagai produk lainnya dengan nilai investasi mencapai miliaran rupiah serta diproyeksikan mampu menyerap sekitar seribu tenaga kerja.

Sebelumnya, beberapa bulan lalu, aktivitas pembangunan proyek sempat dihentikan oleh pemerintah daerah karena perusahaan belum melengkapi perizinan yang dipersyaratkan.

Namun, pada Selasa (26/5/2026), sanksi penghentian pekerjaan resmi dicabut oleh Plh Kepala DPMPTSP Kabupaten Pati yang didampingi Kabid PPHD, Kabid Perizinan, serta Kabid Infowas, Pencabutan sanksi dilakukan setelah terbitnya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) milik perusahaan tersebut.

Surat pencabutan sanksi diserahkan langsung kepada owner PT. Fuhua Travel Good Indonesia, Mr. Chen.
Dengan dicabutnya sanksi tersebut, proses pembangunan proyek kini dapat kembali dilanjutkan, adapun pembangunan yang dilakukan meliputi, perkantoran, produksi, gudang penyimpanan, power house, pagar, hingga asrama pekerja.

Pemerintah berharap investasi yang masuk di Kabupaten Pati dapat berjalan sesuai aturan perizinan yang berlaku sekaligus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Kepala MA Ihyaul Ulum, Suwadi M.Pd, saat diwawancarai wartawan menyampaikan bahwa tahun ini yayasan memiliki banyak agenda penting yang dirangkai dalam peringatan HUT yayasan sekaligus pelepasan siswa kelas XII.

“Di sini akan ada banyak agenda-agenda penting, termasuk rangkaian HUT ke-43 Yayasan Ihyaul Ulum, Dari rentetan kegiatan itu ada acara ziarah, kemudian jalan santai, reuni akbar alumni, purnawiyata kelas XII yang ke-37, dan nanti malam juga ada acara sholawatan,” ujar Suwadi.

Dalam kesempatan tersebut, Suwadi juga mengajak para wali murid agar tidak ragu menyekolahkan putra-putrinya di MA Ihyaul Ulum, Ia menegaskan bahwa madrasah terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan siswa.

“Kami mengajak wali murid agar jangan ragu lagi menyekolahkan putra-putrinya ke Ihyaul Ulum. Kami juga berpesan kepada anak-anak agar tetap menjaga silaturahmi, jangan lupa almamaternya, bahkan nanti kalau sudah punya anak bisa disekolahkan di sini lagi,” tambahnya.

MA Ihyaul Ulum juga mencatat berbagai prestasi membanggakan dalam penerimaan perguruan tinggi tahun ini, Menurut Suwadi, sekitar 10 siswa berhasil lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), sementara lebih dari 50 siswa diterima melalui jalur SPAN-PTKIN untuk perguruan tinggi keagamaan Islam.

“Alhamdulillah anak-anak kami ada yang lolos SNBT sekitar 10 anak, kemudian yang diterima melalui jalur SPAN-PTKIN ada sekitar 50 lebih, Ini menjadi gambaran bahwa anak-anak kami mampu bersaing untuk masuk perguruan tinggi,” jelasnya.

Selain fokus pada akademik, pihak madrasah juga terus mengembangkan program keterampilan bagi siswa, salah satunya dengan penambahan fasilitas laboratorium komputer guna menunjang pembelajaran yang lebih tertata dan modern.

Tak hanya itu, MA Ihyaul Ulum juga mulai merancang program keterampilan praktis bagi siswa kelas XII yang rata-rata sudah berusia 17 hingga 18 tahun, Program tersebut di antaranya fasilitasi pelatihan mengemudi untuk siswa laki-laki, hingga keterampilan bagi siswa perempuan.

“Kami ingin anak-anak setelah lulus punya bekal keterampilan, Anak laki-laki nanti kami coba untuk belajar menyetir mobil, sedangkan yang perempuan akan dibekali keterampilan seperti tata rias, memasak, menghias, bahkan membatik, jadi setelah keluar dari sini mereka punya kemampuan tambahan,” terang Suwadi.

Dengan berbagai program tersebut, MA Ihyaul Ulum berharap dapat terus menjadi lembaga pendidikan yang tidak hanya unggul dalam akademik, tetapi juga mampu mencetak generasi yang terampil, mandiri, dan berakhlakul karimah.

Dalam kesempatan itu, Gus Miftah menyampaikan tausiyah sekaligus menanggapi ramainya kasus dugaan tindak asusila yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren di wilayah Tlogosari.

Saat diwawancarai wartawan, Gus Miftah mengatakan dirinya telah mendapat konfirmasi dari Gus Rojin terkait sosok yang menjadi sorotan dalam kasus tersebut.

“Gus Rojin teman saya sudah mengonfirmasi bahwa yang bersangkutan bukan kiai, Orang yang membuat panti asuhan atau apa lah, kemudian diberi plakat pesantren belum lama,” ujar Gus Miftah.

Ia menegaskan agar masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh pondok pesantren akibat ulah oknum tertentu.

“Jangan karena satu oknum kemudian yang mendapat label seluruh pesantren di Indonesia, kalau di kampus ada kasus seperti itu, yang disalahkan tersangkanya, oknumnya, bukan kampusnya, tapi kenapa kalau terjadi di pesantren yang disalahkan pesantrennya,” lanjutnya.

Menurutnya, kasus tersebut harus difokuskan kepada pelaku secara pribadi, terlepas dari status pelaku sebagai kiai ataupun bukan.

“Harusnya dilokalisir kepada yang bersangkutan, terlepas ini kiai apa dukun, saya selaku praktisi di dunia pesantren, kalau ini benar-benar terjadi saya minta aparat penegak hukum betul-betul menegakkan aturan hukum seberat-beratnya tanpa memandang dia siapa,” tegasnya.

Gus Miftah juga meminta Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan evaluasi terhadap sistem perizinan pondok pesantren agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

“Ini tentunya Kementerian Agama harus mengevaluasi, termasuk soal pemberian izin kepada pondok pesantren. Syarat-syaratnya harus diperjelas supaya tidak ada kejadian seperti ini lagi,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa seorang kiai tetap manusia biasa, namun tidak bisa menjadikan alasan khilaf untuk membenarkan tindakan melanggar hukum.

“Memang kiai juga manusia biasa, tapi jangan mengatasnamakan manusia biasa lalu berbuat khilaf seperti itu, kalau kejadian di banyak tempat, ini akan merugikan pesantren secara keseluruhan,” imbuhnya.

Selain menyoroti persoalan pesantren, Gus Miftah juga menegaskan komitmennya untuk terus berdakwah dan mendampingi para pekerja hiburan malam.

“Saya tetap berkomitmen membersamai teman-teman saya yang ada di karaoke, di lokalisasi, di dunia malam, Agama itu hadir membawa harapan, termasuk harapan terhadap pendosa bahwa mereka masih bisa menjadi lebih baik,” tuturnya.

Sementara itu, Musafak selaku pemilik Permata Cafe mengaku bersyukur kegiatan ngaji bersama Gus Miftah kembali bisa terlaksana untuk kedua kalinya.

“Gus Miftah sudah dua kali hadir di sini, Insyaallah tahun berikutnya dijadwalkan rutin, sedang ditata oleh Gus Yuda, insyaallah dirutinkan tiga bulan sekali,” ujar Musafak.

Ia menambahkan, ke depan pengajian rutin tersebut akan terus menghadirkan Gus Miftah sebagai pengisi utama dan jadwalnya sudah mulai disusun.

Dalam kegiatan itu, masyarakat tidak hanya mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis, tetapi juga makanan dari Dapur Marhaen yang disediakan khusus bagi warga yang datang berobat.

Sekretaris DPC, PDI Perjuangan Danu Ikhsan saat diwawancarai awak media di lokasi mengatakan, jumlah warga yang mengikuti pengobatan gratis pada pagi hari sudah hampir mencapai 200 orang.

“Untuk yang berobat pagi ini sudah hampir 200 orang. Ini kegiatan kedua, bulan lalu kita laksanakan di kantor DPC PDI-P Kabupaten Pati, dan sekarang bergilir di Balai Desa Panjunan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, program tersebut akan terus dilaksanakan secara bergantian di berbagai kecamatan di Kabupaten Pati agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat lebih luas.

“Bulan depan kemungkinan berada di wilayah Juwana, Tayu, Wedarijaksa atau Kayen. Intinya menyebar di setiap kecamatan di Kabupaten Pati,” tambahnya.

Menurutnya, pengobatan gratis ini terbuka untuk seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang, warga dapat memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan yang disediakan oleh dua dokter dan tenaga medis.

Adapun layanan kesehatan yang diberikan meliputi pengecekan gula darah, kolesterol, asam urat, tensi hingga konsultasi kesehatan lainnya.

“Kalau ada masyarakat yang membutuhkan rujukan ataupun pemeriksaan lebih lanjut, kita juga menyediakan surat pengantar untuk periksa di fasilitas kesehatan pertama,” jelas Danu.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi (Wakabid) DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati, Jamari menambahkan bahwa kegiatan tersebut merupakan program partai yang dijalankan secara rutin berdasarkan instruksi DPP.

“Memang kegiatan ini sudah menjadi program partai dari Dewan Pimpinan Pusat. Kami menjalankan instruksi DPP bahwa PDI Perjuangan sangat peduli terhadap kesehatan dan gizi masyarakat,” katanya.

Ia menegaskan, kegiatan tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk nyata kepedulian partai kepada masyarakat kecil.

“Tidak hanya pengobatan gratis, tapi juga ada Dapur Marhaen untuk menambah gizi masyarakat setelah cek kesehatan. PDI-P adalah partainya wong cilik dan peduli wong cilik,” pungkasnya.

Sugiarto menegaskan bahwa kasus tersebut tidak boleh mencoreng citra pondok pesantren secara keseluruhan, Ia mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan generalisasi terhadap lembaga pendidikan berbasis keagamaan.

“Jangan sampai masyarakat beranggapan pondok pesantren kok kiainya seperti itu. Ini tidak boleh dipukul rata, karena yang terjadi adalah ulah oknum,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan keprihatinannya terhadap para korban, yang sebagian di antaranya masih di bawah umur. Menurutnya, para korban harus mendapatkan perhatian serius, termasuk pendampingan dan rehabilitasi agar dapat pulih serta kembali menjalani kehidupan secara normal.

“Saya ikut prihatin terhadap korban. Mudah-mudahan mereka bisa mendapatkan rehabilitasi dan bangkit kembali,” tambahnya.

Lebih lanjut, Sugiarto menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan cepat, Ia meminta aparat penegak hukum segera mengambil langkah konkret, mengingat kasus tersebut bukan merupakan delik aduan, terlebih melibatkan banyak korban yang masih di bawah umur, bahkan disebut ada yang yatim piatu.

“Ini bukan delik aduan, apalagi korbannya banyak yang masih di bawah umur, Saya berharap aparat penegak hukum segera bertindak sesuai koridor hukum yang berlaku,” tegasnya.

Ia juga menyoroti bahwa kasus ini disebut telah berlangsung selama beberapa tahun tanpa penyelesaian yang jelas, Oleh karena itu, ia mendesak agar penanganan dilakukan secara transparan dan tuntas.

Sugiarto berharap kejadian serupa tidak terulang, baik di pondok pesantren tersebut maupun di lembaga pendidikan lainnya, khususnya di Kabupaten Pati.

“Harapan saya jangan sampai kasus ini menjalar ke santriwati lain, baik di pondok tersebut maupun pondok-pondok lain di Pati bahkan di Nusantara,” pungkasnya.

Kedatangan warga dipenuhi emosi dan kekecewaan, mereka berkumpul di sekitar kediaman pengasuh pondok, menuntut kejelasan serta transparansi terkait kasus yang selama ini dinilai tertutup.

Suasana sempat memanas ketika warga meneriaki pihak yayasan, khususnya ketua yayasan, yang dianggap tidak terbuka dalam menangani dugaan kasus tersebut.

“Selama ini terlalu tertutup, warga tidak pernah diberi penjelasan yang jelas,” ujar salah satu warga di lokasi kejadian.

Menurut informasi yang beredar di masyarakat, dugaan tindakan pencabulan tersebut telah berlangsung cukup lama, namun belum ada penanganan yang transparan.

Hal inilah yang memicu kemarahan warga hingga akhirnya mendatangi langsung lokasi pondok pesantren, warga menuntut agar pihak yayasan segera memberikan klarifikasi terbuka serta menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum.

Mereka juga meminta adanya perlindungan terhadap para korban serta langkah tegas agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Sementara itu, aparat keamanan turut berjaga di lokasi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan serta meredam situasi agar tetap kondusif.

Kasus ini kini menjadi perhatian masyarakat luas, dan diharapkan segera mendapatkan penanganan serius dari pihak berwenang guna mengungkap kebenaran serta memberikan keadilan bagi para korban.

Ketua DPC PDIP Kabupaten Pati, Ali Badrudin, saat diwawancarai wartawan menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian partai terhadap kesehatan masyarakat, khususnya bagi warga kurang mampu.

“Ini adalah perintah dari DPP. Kegiatan pengobatan gratis ini tidak hanya dilakukan di Kabupaten Pati, tetapi juga dilaksanakan oleh seluruh DPC PDIP di Indonesia,” ujar Ali Badrudin.

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat mendapatkan berbagai layanan kesehatan secara cuma-cuma, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, konsultasi medis, cek tensi darah, kolesterol, hingga asam urat. Selain itu, obat-obatan juga diberikan secara gratis kepada warga yang membutuhkan.

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WIB ini juga didukung oleh Dapur Marhaen yang menyediakan makanan bergizi bagi para peserta yang hadir.

Ali Badrudin menambahkan bahwa program ini tidak berhenti pada kegiatan hari ini saja, Ke depan, PDIP berencana menggelar kegiatan serupa secara rutin setiap bulan.

“Kegiatan ini akan berjalan sebulan sekali, tepatnya setiap tanggal 10. Pelaksanaannya bisa di kantor DPC maupun di masing-masing daerah pemilihan (dapil),” jelasnya.

Kegiatan pengobatan gratis ini terselenggara atas kerja sama dengan Rumah Sakit Mitra Bangsa milik Sri Hartini, yang juga merupakan anggota PDIP, Ali Badrudin pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan bekerja sama dengan PDIP, khususnya Rumah Sakit Mitra Bangsa. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.

Dengan adanya kegiatan ini, PDIP berharap dapat terus hadir di tengah masyarakat serta memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Muslihan, S.Pd.I., M.Pd., menegaskan bahwa izin persetujuan lingkungan merupakan aspek penting yang wajib dipenuhi secara administratif oleh setiap perusahaan sebelum melaksanakan kegiatan pembangunan.

“Izin persetujuan lingkungan itu sangat penting, secara administratif harus dilengkapi,” tegas Muslihan saat dikonfirmasi pada Selasa (7/4/2026).

Ia menyampaikan, Komisi B DPRD Kabupaten Pati dalam waktu dekat akan segera melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan.

Langkah tersebut juga diikuti dengan upaya koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak terkait.

“Komisi B nanti akan segera melakukan peninjauan di lapangan sekaligus berkoordinasi dan berkomunikasi. Yang terpenting secara administratif PT Fuhua harus melengkapinya,” ujarnya.

Selain itu, Muslihan menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), khususnya masyarakat di lingkungan sekitar proyek.

Pihaknya berkomitmen untuk melakukan komunikasi secara langsung guna memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap aturan.

Ia juga menyoroti sistem perizinan yang berlaku, di mana selain melalui sistem OSS (Online Single Submission), organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan.

“Perlu diketahui bahwa dalam perizinan, semestinya selain di sistem OSS, OPD terkait juga harus mengawasi. Oleh karena itu, Komisi B akan menanyakan hal ini kepada dinas terkait,” jelasnya.

Muslihan menambahkan, pihaknya akan segera menjadwalkan agenda peninjauan lapangan dalam waktu dekat guna memastikan kondisi riil serta mendorong kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.