Budi menyampaikan hal itu saat menyoroti ekspansi PT Dua Kelinci asal Kabupaten Pati yang berhasil memasarkan produk makanan ringannya ke Australia. Menurutnya, langkah perusahaan tersebut menjadi gambaran potensi industri makanan Indonesia untuk berkembang di pasar global.

Ia menjelaskan, penguatan ekosistem ekspor perlu ditopang dua strategi utama, yakni resource-based strategy dan market-based strategy.

Strategi pertama berkaitan dengan kesiapan sumber daya internal perusahaan, mulai dari manajemen, kapasitas produksi, ketersediaan bahan baku, hingga kualitas sumber daya manusia. Sementara strategi kedua menitikberatkan pada kemampuan perusahaan memahami karakteristik pasar dan kebutuhan konsumen.

“Industri harus memiliki sumber daya yang kuat, mulai dari manajemen, produksi, bahan baku, hingga tenaga kerja. Setelah fondasi tersebut terpenuhi, perusahaan akan lebih mudah menentukan strategi untuk menghadapi persaingan pasar,” ujar Budi, Senin (9/11/2026).

Menurutnya, kedua strategi tersebut tidak dapat dipisahkan. Kemampuan membaca peluang pasar harus didukung kesiapan industri dalam memenuhi permintaan konsumen, baik dari sisi jumlah maupun kualitas produk.

Budi juga menekankan bahwa penguatan pasar domestik menjadi salah satu fondasi penting bagi perkembangan industri nasional. Besarnya pasar dalam negeri perlu dimanfaatkan sebagai ruang pertumbuhan bagi perusahaan lokal sebelum memperluas skala bisnis ke pasar internasional.

“Bagaimana industri di dalam negeri bisa tumbuh kuat sehingga pasar domestik menjadi ruang berkembang bagi industri lokal. Setelah itu, kapasitas industri perlu ditingkatkan agar mampu memenuhi kebutuhan pasar ekspor,” jelasnya.

Selain memperkuat industri, pemerintah juga mendorong pelaku usaha memanfaatkan perjanjian perdagangan internasional yang telah dimiliki Indonesia. Fasilitas tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi produk nasional untuk menjangkau pasar negara mitra.

Budi menilai sektor makanan memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan karena permintaannya tidak hanya berasal dari pasar domestik, tetapi juga konsumen di berbagai negara.

Salah satu contohnya adalah PT Dua Kelinci yang kini memperluas distribusi produknya ke Australia. CEO PT Dua Kelinci, Hadi Sutiono, menyampaikan bahwa ekspor terbaru perusahaan tersebut telah menjangkau lima kota di lima negara bagian Australia.

Ia mengatakan, menjaga kepercayaan pembeli menjadi salah satu kunci mempertahankan keberlanjutan ekspor. Selain itu, perusahaan masih membutuhkan dukungan pemerintah untuk memperoleh informasi pasar, akses pameran, calon pembeli, dan peluang ekspansi ke negara lain.

“Kami berharap pemerintah dapat memberikan informasi pasar, memfasilitasi pameran, membantu mempertemukan dengan calon pembeli, serta memberikan informasi peluang ke negara lain dan kebutuhan bahan baku,” ungkap Hadi.

Di sisi lain, Budi menyampaikan bahwa ekspor Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan positif. Berdasarkan data Januari hingga September 2026, ekspor nasional tumbuh 5,58 persen meskipun perdagangan global masih menghadapi tantangan geopolitik dan persaingan yang semakin ketat.

Pemerintah berharap penguatan industri dari dalam negeri, disertai pemanfaatan peluang perdagangan internasional, dapat mendorong semakin banyak perusahaan nasional berkembang menjadi eksportir yang mampu bersaing di pasar dunia.

Ekspansi ini menjadi bagian dari upaya Dua Kelinci memperkuat pemasaran produk Indonesia di luar negeri sekaligus membuka peluang pertumbuhan bisnis di tengah persaingan industri makanan global.

CEO PT Dua Kelinci, Hadi Sutiono, mengatakan keberhasilan ekspor sangat bergantung pada kemampuan perusahaan mendapatkan pembeli sekaligus menjaga kepercayaan mitra bisnis.

Menurutnya, peluang produk Indonesia untuk diterima di pasar internasional masih terbuka lebar. Karena itu, perusahaan perlu terus menjaga kualitas produk dan membangun hubungan baik dengan pelanggan di negara tujuan.

“Dalam ekspor kali ini, kami menjangkau lima kota di lima negara bagian Australia. Mendapatkan pembeli itu penting, tetapi menjaga kepercayaan mereka juga harus terus diupayakan. Kami yakin peluang produk Indonesia masih sangat besar,” ujar Hadi.

Ia berharap dukungan pemerintah terhadap pelaku usaha berorientasi ekspor dapat semakin ditingkatkan. Beberapa kebutuhan yang dinilai penting antara lain informasi mengenai peluang pasar, calon pembeli, kebutuhan bahan baku, serta fasilitasi keikutsertaan dalam pameran internasional.

Hadi menilai kolaborasi langsung antara pemerintah dan pelaku industri dapat membantu perusahaan mengidentifikasi peluang baru sekaligus memperluas jaringan perdagangan ke berbagai negara.

Menteri Perdagangan Budi Santoso turut mengapresiasi langkah ekspansi Dua Kelinci. Menurutnya, keberhasilan perusahaan lokal memasuki pasar Australia menunjukkan bahwa industri makanan nasional memiliki potensi untuk bersaing di pasar global.

Pemerintah, lanjut Budi, terus membuka peluang bagi eksportir melalui berbagai perjanjian perdagangan yang telah dijalin Indonesia dengan negara mitra.

“Indonesia sudah memiliki banyak perjanjian dagang. Hal ini memberikan kemudahan dan membuka akses bagi eksportir untuk memasuki pasar negara-negara yang telah bekerja sama dengan kita,” kata Budi di Dua Kelinci, Senin (9/11/2026).

Ia menambahkan, perusahaan perlu memperkuat kemampuan produksi sekaligus memahami kebutuhan konsumen di negara tujuan agar ekspansi pasar dapat berjalan berkelanjutan.

Budi juga menyebutkan kinerja ekspor Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan positif. Sepanjang Januari hingga September 2026, ekspor nasional tercatat meningkat 5,58 persen di tengah tantangan geopolitik dan ketatnya persaingan perdagangan internasional.

Ekspansi Dua Kelinci ke Australia diharapkan dapat menjadi salah satu contoh keberhasilan perusahaan nasional dalam memanfaatkan peluang pasar global dan memperkenalkan produk Indonesia ke mancanegara.

Keputusan tersebut diumumkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III PPP Tahun 2026 yang diselenggarakan secara daring pada Selasa (27/10/2026), sebagai bagian dari agenda evaluasi dan restrukturisasi kepengurusan DPP PPP masa bakti 2025–2030.

Menurut Suyono, keputusan tersebut didasarkan pada evaluasi terhadap keaktifan pengurus, pelaksanaan agenda organisasi, serta tindak lanjut atas berbagai keputusan internal partai yang sebelumnya telah dibahas dalam forum resmi.

“Keputusan yang dihasilkan dalam Rakornas III bukan semata-mata keputusan pribadi Ketua Umum. Hal ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi pengurus wilayah yang menginginkan adanya evaluasi terhadap keaktifan dan pelaksanaan tanggung jawab kepengurusan. Organisasi harus berjalan sesuai dengan keputusan bersama dan mekanisme yang telah ditetapkan,” ujar Suyono, Kamis (29/10/2026).

Proses evaluasi kepengurusan tersebut bukan persoalan yang baru muncul menjelang pelaksanaan Rakornas III. Sebelumnya, dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Makassar pada Februari 2026, pengurus wilayah telah menyampaikan perlunya evaluasi terhadap jajaran kepengurusan yang dinilai belum menjalankan tugas organisasi secara optimal.

Persoalan serupa kembali menjadi perhatian dalam agenda koordinasi nasional pada April 2026. Sejumlah pengurus wilayah dan cabang juga telah menempuh atau mempersiapkan langkah melalui mekanisme internal organisasi terkait pelaksanaan tugas dan keaktifan pengurus pusat.

Suyono menekankan bahwa setiap jabatan dalam struktur kepengurusan partai melekat tanggung jawab untuk menjalankan agenda organisasi, membangun komunikasi dengan pengurus daerah, serta melaksanakan keputusan yang telah disepakati bersama.

“Jabatan dalam partai bukan hanya persoalan kedudukan dalam struktur organisasi, tetapi juga tanggung jawab untuk bekerja, berkoordinasi, dan menjalankan amanat organisasi. Karena itu, evaluasi kepengurusan merupakan bagian dari mekanisme untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan,” jelasnya.

Dalam pemberitaan terkait Rakornas III, disebutkan bahwa forum tersebut diikuti oleh 38 ketua dan sekretaris wilayah PPP dari seluruh Indonesia. Forum itu kemudian menghasilkan keputusan restrukturisasi terhadap jabatan Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PPP.

Ketua Mahkamah Partai DPP PPP, Erfandi, sebelumnya juga menyampaikan bahwa keputusan Rakornas III merupakan tindak lanjut hasil Mukernas Makassar yang mengamanatkan evaluasi terhadap kepengurusan yang dinilai tidak aktif. Menurut keterangannya, persoalan tersebut telah dibawa oleh sejumlah pengurus wilayah dan cabang ke Mahkamah Partai.

Suyono berharap dinamika kepengurusan yang terjadi dapat disikapi dengan mengedepankan mekanisme organisasi, komunikasi antar pengurus, dan penghormatan terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

“Yang terpenting saat ini adalah bagaimana seluruh jajaran PPP dapat menjalankan agenda organisasi secara efektif. Evaluasi dan restrukturisasi harus ditempatkan dalam kerangka penguatan kelembagaan serta pelaksanaan keputusan organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.

Di tengah dinamika internal tersebut, PPP juga menghadapi sejumlah agenda penting, termasuk konsolidasi kepengurusan daerah, persiapan verifikasi partai politik pada 2027, dan penguatan organisasi menjelang Pemilu 2029.

Suyono menegaskan pentingnya menjaga komunikasi dan konsolidasi di seluruh tingkatan kepengurusan agar pelaksanaan agenda partai tetap berjalan, termasuk di tingkat wilayah, cabang, hingga ranting.

“Kami berharap seluruh pengurus dan kader tetap mengutamakan kepentingan organisasi, menjaga komunikasi, serta fokus menjalankan tugas kepartaian. Setiap dinamika internal hendaknya diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku dengan tetap menjaga semangat persatuan,” pungkasnya.

Sorotan ini muncul setelah keluarga almarhum Mohammad Aqib (43), warga Desa Tanjunganom, Kecamatan Gabus, melakukan audiensi ke Kantor Bupati Pati bersama Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra pada Jumat (16/10/2026).

Keluarga meminta bantuan pemerintah daerah agar jenazah Aqib yang meninggal dunia di Polandia pada 9 Oktober 2026 dapat segera dipulangkan ke Indonesia.

Menurut Teguh Bandang Waluyo, penanganan kasus PMI yang wafat di luar negeri tidak boleh berlarut‑larut, terutama saat keluarga sedang berada dalam masa berduka dan sangat membutuhkan kepastian.

“Ini persoalan kemanusiaan yang harus ditangani secara serius. Disnaker jangan hanya menunggu atau sebatas menyampaikan rencana koordinasi, Harus ada langkah konkret, komunikasi yang jelas dengan keluarga, serta kepastian mengenai kendala dan tahapan pemulangan jenazah,” tegasnya.

Ia meminta Disnaker segera menelusuri tanggung jawab perusahaan penempatan tenaga kerja Pengayom Bangsa yang memberangkatkan almarhum, sekaligus memastikan koordinasi dengan pemerintah provinsi, kementerian terkait, dan KBRI di Polandia berjalan efektif.

“Jangan sampai keluarga harus berjuang sendiri di tengah duka yang mereka alami, Pemerintah hadir bukan sekadar untuk menerima pengaduan, tetapi juga memastikan setiap persoalan ditindaklanjuti.

Kami meminta Disnaker menyampaikan perkembangan secara transparan dan memastikan siapa melakukan apa, sehingga proses pemulangan ini tidak terus menggantung,” tandas Teguh.

Sementara itu, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menyampaikan belasungkawa kepada keluarga almarhum dan menyatakan pemerintah daerah akan melakukan fasilitasi melalui koordinasi lintas instansi.

“Kami turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Mohammad Aqib. Pemerintah Kabupaten Pati akan berkoordinasi dengan pihak‑pihak terkait, terutama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan KBRI di Polandia, untuk mengupayakan penyelesaian persoalan ini,” ujar Chandra.

Ia juga akan terus memantau perkembangan kasus dan memberikan dukungan moril kepada keluarga, termasuk putra almarhum yang hadir dalam audiensi.

Kepala Bidang Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja (PPTK) Disnaker Pati, Sri Yuni Harti, menyatakan pihaknya akan segera menghubungi Pengayom Bangsa untuk menelusuri hambatan, termasuk kelengkapan administrasi pemulangan jenazah.

“Kami akan segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan berkomunikasi lebih lanjut agar kendala yang ada dapat segera ditangani, termasuk penyelesaian persyaratan administrasi pemulangan jenazah,” katanya.

Muhammad Anhar, kakak kandung almarhum, menyampaikan rasa terima kasih atas kesediaan Plt Bupati menerima dan memfasilitasi keluarga, namun tetap berharap ada tindak lanjut yang nyata.

“Kami berterima kasih kepada Bapak Plt Bupati Pati yang telah menerima dan bersedia membantu memfasilitasi persoalan ini. Kami berharap ada kepastian dan langkah nyata agar jenazah adik kami segera dipulangkan dan dapat dimakamkan secara layak di kampung halaman,” ungkap Anhar dengan suara haru.

Kasus ini kembali mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap PMI, termasuk ketika pekerja meninggal di negara penempatan. Keluarga saat ini tidak hanya membutuhkan janji koordinasi, melainkan kepastian, keterbukaan informasi, dan langkah nyata agar jenazah Mohammad Aqib segera pulang.

Disnaker Pati diharapkan segera menjelaskan perkembangan kasus, mengidentifikasi hambatan secara jelas, serta memastikan komunikasi lintas pihak berjalan sampai proses pemulangan mendapatkan kejelasan penuh.

Kedatangan mereka bertujuan meminta bantuan dan fasilitasi pemerintah daerah agar jenazah Aqib yang meninggal dunia di Polandia pada 9 Oktober 2026 dapat segera dipulangkan ke Tanah Air.

Sampai saat ini proses pemulangan jenazah masih menghadapi sejumlah kendala dan belum ada kejelasan kepastian. Situasi itu semakin menambah beban duka keluarga, yang belum dapat memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum di kampung halaman.

Dalam pertemuan itu, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya Mohammad Aqib yang bekerja di luar negeri untuk mencari nafkah keluarga.

“Kami turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Mohammad Aqib. Pemerintah Kabupaten Pati akan berkoordinasi dengan pihak‑pihak terkait, terutama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan KBRI di Polandia, untuk mengupayakan penyelesaian persoalan ini,” tegas Chandra.

Ia juga akan terus memantau perkembangan serta kendala yang dialami keluarga, sembari memberikan dukungan semangat kepada putra almarhum yang ikut hadir dalam audiensi.

Muhammad Anhar, kakak kandung almarhum, tampak tak kuasa menahan tangis saat menceritakan musibah yang menimpa adiknya di negeri orang, Ia berharap pemerintah dapat membantu memperjelas proses pemulangan sehingga keluarga tidak terus‑menerus berada dalam ketidakpastian.

“Terima kasih kepada Bapak Plt Bupati Pati yang telah berkenan menerima kami dan bersedia membantu memfasilitasi persoalan ini, Kami berharap ada tindak lanjut yang nyata agar jenazah adik kami segera bisa dipulangkan dan dimakamkan di kampung halaman,” ucap Anhar dengan suara haru.

Kepala Bidang Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja (PPTK) Disnaker Kabupaten Pati, Sri Yuni Harti, menyampaikan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan perusahaan penempatan pekerja Pengayom Bangsa yang menangani keberangkatan almarhum, guna menelusuri kendala yang terjadi.

“Kami akan segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan berkomunikasi lebih lanjut agar kendala yang ada dapat segera ditangani, termasuk penyelesaian persyaratan administrasi pemulangan jenazah,” jelas Sri Yuni.

Keluarga berharap koordinasi lintas instansi meliputi pemerintah provinsi, kementerian terkait, dan Perwakilan RI di Polandia segera menghasilkan kepastian.

Bagi keluarga, prioritas utama saat ini adalah jenazah Mohammad Aqib dapat kembali ke Indonesia dan dimakamkan secara layak di tanah kelahirannya, Kabupaten Pati.

Dalam aksi tersebut, peserta menyuarakan dukungan terhadap berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Melalui orasi yang disampaikan secara bergantian, para peserta menegaskan komitmennya untuk mendukung keberlanjutan program yang dijalankan oleh pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN).

Mereka menilai Program Makan Bergizi Gratis memiliki manfaat besar dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia serta mendukung tumbuh kembang generasi penerus bangsa.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan beberapa tuntutan dan aspirasi kepada pemerintah pusat maupun para pemangku kebijakan.

Salah satu tuntutan utama adalah percepatan pengesahan Undang-Undang Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan program tersebut secara berkelanjutan.

Selain itu, peserta audiensi juga menyatakan dukungan terhadap pembentukan dan penguatan Koperasi Merah Putih yang dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat desa serta memperkuat kemandirian ekonomi rakyat.

Tak hanya itu, dukungan juga diberikan terhadap Program Sekolah Rakyat yang diharapkan mampu memperluas akses pendidikan bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Koordinator aksi dalam orasinya menyampaikan bahwa seluruh aspirasi yang dibawa dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk mendukung program-program pemerintah yang berpihak kepada masyarakat.

“Kami mendukung Program Makan Bergizi Gratis, mendukung Koperasi Merah Putih, dan mendukung Program Sekolah Rakyat, Kami berharap pemerintah dapat mempercepat pengesahan UU MBG agar program ini memiliki payung hukum yang kuat dan manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat,” ujarnya.

Aksi audiensi berlangsung dengan tertib dan damai di bawah pengawalan aparat keamanan, Setelah menyampaikan aspirasi, perwakilan peserta berharap pemerintah dapat menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan demi keberhasilan program-program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Aksi tersebut kemudian membuka peluang bentuk komunikasi yang lebih luas memunculkan janji-janji perbaikan yang telah diucapkan. Setelah penanaman pohon pisang itu, pihak terkait cepat bergerak dengan melakukan perbaikan sementara,tahap awal berupa penghamparan batu kricak sebagai dasar sebelum proses pengaspalan.Material agregat kasar telah didistribusikan dan dipadatkan menggunakan mini bulldozer pada saat itu juga. sebuah langkah yang disampaikan langsung oleh bapak Sholeh, perwakilan warga RT 03 RW 04. Tindakan ini tidak hanya menunjukkan respons awal dari pengelola infrastruktur, tetapi juga memperkuat tuntutan warga agar perbaikan diselesaikan secara tuntas dan berkelanjutan demi keselamatan serta kenyamanan seluruh masyarakat Dongos dalam melintasi jalan tersebut.

Lanjutnya  bapak sholeh mengatakan, pohon-pohon tersebut tidak boleh dicabut sebelum perbaikan selesai, sehingga sekaligus menjadi bukti komitmen warga dan sebagai pengingat agar infrastruktur segera dibenahi. Tindakan awal yang dilakukan berupa penghamparan batu kricak sebagai dasar persiapan pengaspalan, dengan material agregat kasar yang telah didistribusikan dan dipadatkan menggunakan mini bulldozer. Langkah ini disambut positif oleh warga setempat yang merasa adanya angin segar dengan respons awal tersebut, meskipun sebagian masyarakat masih bertanya-tanya mengapa perbaikan langsung tidak dilanjutkan dengan pengaspalan, menandakan bahwa ini masih merupakan tahap awal dari upaya perbaikan infrastruktur yang lebih menyeluruh.

Pada tanggal 15 April, saat pelaksanaan program perbaikan sementara, pihak berwenang memberikan janji untuk melanjutkan tahap perbaikan berikutnya, yakni Lapen (lapis penetrasi macadam), yang seharusnya dimulai pada Senin, 21 April. Janji tersebut disampaikan dengan harapan bahwa setelah fondasi awal menggunakan batu kricak dan material agregat kasar, jalan akan segera mendapatkan lapisan pengaspalan yang membuatnya kembali jalan yang mulus. Warga telah menunggu dengan penuh harapan karena sudah lelah menghadapi kondisi jalan yang rusak dan mengganggu aktivitas sehari-hari.

Namun, pada hari Selasa, 22 April, tahap perbaikan lapen belum dilaksanakan sesuai janji yang telah disampaikan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran yang semakin menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap komitmen terhadap pihak terkait. Sebagian warga mulai merasakan kekecewaan yang mendalam karena janji perbaikan lanjutan belum terealisasi, yang menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi dan keseriusan pengelolaan jalan rusak yang sempat viral tersebut. Kejadian ini memantik titik kritis, yang menuntut adanya  tindakan nyata agar kepercayaan serta keamanan seluruh warga dapat segera dipulihkan.

Ternyata tidak hanya jalan yang bermasalah, namun jembatan di area tersebut juga menunjukkan tanda-tanda kerusakan serius. Setelah perbaikan sementara pada jalan selesai, kondisi jembatan malah  terdapat banyak lubang yang muncul secara tiba-tiba. Kini, jembatan tersebut hanya dapat dilewati oleh kendaraan di setengah sisinya, di mana mobil sudah tidak dapat melintas dengan aman, sedangkan motor hanya bisa melintasi bagian samping yang sempit, menambah kekhawatiran dan menyulut keresahan di kalangan warga.

Merespons kondisi yang memprihatinkan ini, warga melakukan inisiatif dengan membuat banner bertuliskan “JALAN INI SEDANG DIPERBAIKI TAPI BOHONG.” Aksi ini dilakukan dengan harapan informasi mengenai kerusakan jembatan yang semakin parah dapat segera viral dan menarik perhatian publik khususnya. Langkah simbolis tersebut menjadi motivasi bagi pihak terkait untuk menepati janji perbaikan, mengingat kondisi jembatan yang semakin menunjukkan ketidaksiapan dalam penanganan infrastruktur penting bagi mobilitas masyarakat.

Semboyan “No Viral No Justice” semakin menegaskan tuntutan warga untuk keadilan dan perhatian serius terhadap perbaikan jalan dan jembatan. Dengan aksi dan pesan yang kuat ini, diharapkan pihak berwenang segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan infrastruktur secara sigap, sehingga keselamatan serta kenyamanan seluruh pengguna jalan dapat terjamin.

Kondisi jalan dan jembatan di Dongos yang tidak layak pakai telah membawa dampak serius pada mobilitas dan keselamatan masyarakat, meskipun telah dilakukan langkah perbaikan sementara. Jalan yang pernah dijuluki “arung jeram” dan sekarang muncul jembatan yang hanya bisa dilewati setengah sisinya menjadi bukti nyata tingkat keseriusan pemeliharaan infrastruktur yang seharusnya mendukung aktivitas warga. Segala bentuk perbaikan yang belum komprehensif dan penundaan tahap lanjutan menambah daftar masalah yang harus segera diselesaikan agar kepercayaan masyarakat tidak semakin terkikis.

Keperluan perbaikan menyeluruh sangat perlu diutamakan, ditambah dengan pengawasan yang konsisten agar tidak terjadi lagi penundaan dari pihak berwenang. Teori aksi massa Tan Malaka mengajarkan bahwa revolusi timbul dengan sendirinya sebagai hasil dari berbagai macam keadaan, dan situasi ini menuntut kesadaran kolektif warga untuk terus mengawasi, menyuarakan pendapat, dan menuntut tindakan nyata. Mari kita bersatu, menuntut pihak terkait untuk segera menepati janji perbaikan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat demi keselamatan dan kemajuan bersama.

Penulis : Ahmad Ridho Wicaksono (Warga Dongos Setempat)

Kondisi ini menjadi faktor penghambat berjalananya roda organisasi dan kaderisasi serta berakibat pada suatu kondisi yang kontra revolusioner serta memicu narasi perpecahan di tingkatan daerah.

Guna menyikapi kondisi tersebut pada hari Rabu, 12 Februari 2025 bertempat di Kota Semarang, Dewan Pimpinan Daerah GMNI Jawa Tengah yang dimpimpin oleh Ketua Andi Harisa Pane bersama dengan perwakilan 23 Dewan Pimlpinan Cabang (DPC) GMNI Se-Jawa Tengah menggelar aksi pernyataan sikap menuntut untuk segera dilaksankanya kongres persatuan didalam tubuh DPP GMNI.

Dalam pernyataan sikapnya, Andi beserta perwakilan DPC GMNI Se-Jawa Tengah menuntut beberapa hal kepada kedua DPP, antara lain :

1. Bahwa GmnI Se-Jawa Tengah menolak dualisme kepemimpinan dalam tubuh GMNI
2. Mendesak untuk segera diselenggarakannya Kongres Persatuan
3. Tidak melegitimasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) manapun sampai adanya Kongres Persatuan
4. Tidak akan ikut serta apabila kongres hanya diselenggarakan hanya oleh salah satu Dewan Pimpinan Pusat (DPP Arjuna / DPP Imanuel)
5. Apabila kedua DPP tidak mampu menyelenggarakan kongres persatuan. Maka DPD-DPC GmnI se-Jawa Tengah bersedia menfasilitasi penyelenggaraan kongres persatuan

Pernyataan Sikap ini kami lakukan untuk menyadarkan kedua belah pihak DPP GMNI agar kembali pada tanggung jawab mereka sebagai pengurus dan aturan organisasi, jelas Andi selaku ketua DPD GMNI Jateng.

“Dualisme yang terjadi antara Arjuna-Imanuel, menurut kami selama ini hanya mengakibatkan residu yang kurang baik ditingkat daerah, serta hanya memicu narasi perpecahan dan bukan progresifitas dalam internal gerakan” imbuhnya.

Dalam aksi pernyataan sikap ini diikuti kurang lebih 70 orang tamu undangan, yang terdiriri dari jajaran pengurus DPD GmnI Jawa Tengah dan perwakilan dari 23 DPC GmnI Se-Jawa Tengah.

Setelah terselenggara aksi pernyataan sikap ini, DPD-DPC GmnI se-Jawa Tengah berharap segera terlaksana kongres persatuan sehingga roda organisasi kembali pada roh gerakan ideologi marhaenisme.

Kolaborasi Strategis ME Elecmetal dan Longteng Special Steel

Proyek ambisius ini lahir dari kemitraan strategis antara ME Elecmetal, produsen mill liner terkemuka dunia yang berbasis di Chile, dan Longteng Special Steel Co., Ltd. dari China, pemain utama dalam pasar baja khusus global. Pabrik ini dirancang untuk memproduksi 200.000 ton grinding ball berkualitas tinggi setiap tahun, dengan 30-35% untuk pasar domestik dan 65-70% untuk ekspor ke negara-negara besar seperti Australia.

Eugenio Arteaga, CEO ME Elecmetal, menyatakan, “Pembangunan fasilitas ini mencerminkan keyakinan kami pada potensi besar pasar Indonesia. Dengan teknologi mutakhir dan jaringan distribusi yang kuat, kami optimis mencapai target penjualan 100.000 ton dalam waktu dekat.”

Imam Hadi, Project Manager dari Giandra Promosindo selaku Event Organizer (EO), menambahkan bahwa proyek ini adalah tonggak penting bagi industri di Indonesia. “Kami merasa terhormat menjadi bagian dari proyek strategis ini. Dengan visi yang jelas, kami yakin pembangunan ini akan memberikan dampak positif besar, tidak hanya untuk industri logam, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat sekitar,” ungkapnya.

KITB: Ekosistem Industri Masa Depan

Ngurah Wirawan, Direktur Utama KITB, menegaskan bahwa proyek ini tidak hanya memperkuat sektor industri, tetapi juga menciptakan ekosistem kota baru dengan fasilitas lengkap, mulai dari hotel, sekolah, hingga pusat hiburan. “Kami memastikan seluruh proses berjalan lancar demi manfaat maksimal bagi perekonomian lokal dan nasional. Proyek ini juga membuka peluang kerja dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar,” jelasnya.

Dukungan Pemerintah Indonesia

Rizky Aditya Wijaya, Direktur Industri Logam di Kementerian Perindustrian RI, menyampaikan apresiasi atas kontribusi proyek ini. “Industri logam dasar telah menjadi sektor strategis dengan pertumbuhan signifikan, mencapai 12,36% pada triwulan ketiga 2024. Pembangunan ini menunjukkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi global sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkapnya.

Masa Depan Industri Logam Indonesia

Dengan visi untuk menjadi pemimpin pasar grinding ball di Indonesia, PT Elecmetal Longteng Indonesia berkomitmen untuk mematuhi regulasi lokal, menciptakan lingkungan kerja yang aman, serta memberikan kontribusi besar kepada masyarakat. Proyek ini diharapkan menjadi tonggak sejarah dalam mendorong Indonesia sebagai pusat industri logam kelas dunia.

“Jika kita memahami langkah-langkah yang bisa diambil sebagai pertolongan pertama untuk rekan kerja yang mengalami masalah kesehatan mental, kita dapat memberdayakan mereka di tempat kerja dan mengurangi beban yang mereka rasakan,” kata psikolog yang disapa Nina ini dikutip dari Antara di Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Nina menjelaskan bahwa rekan kerja yang melihat kolega lain menghadapi masalah berat dapat membantu dengan memperhatikan lingkungan sekitar orang tersebut. Hal ini termasuk mengamati dan menghilangkan benda-benda tajam yang mungkin ada di sekitarnya untuk mencegah potensi bahaya.

Selain itu, penting juga untuk menyingkirkan obat-obatan yang mungkin ada di dekatnya, karena ada kemungkinan orang tersebut akan meminumnya dalam kondisi tidak sadar. Selanjutnya, rekan kerja lain dapat menawarkan dukungan dengan mendengarkan cerita rekannya, jika orang tersebut bersedia untuk berbicara.

Nina menyarankan agar kita mendengarkan curahan hati rekan yang mengalami stres, jika mereka bersedia berbicara setelah merasa lebih tenang. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan mereka dengan dukungan psikologis yang sesuai.

Psikolog di Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia (LPTUI) ini menjelaskan bahwa perusahaan dapat melatih para pekerjanya untuk meminimalkan stres yang sering dialami oleh pekerja kantoran.

Nina juga menambahkan bahwa tempat kerja atau perusahaan sebaiknya memiliki jaringan yang memudahkan akses ke tenaga kesehatan jiwa untuk membantu pekerja yang menghadapi masalah kesehatan mental.

Kementerian Kesehatan saat ini tengah mensosialisasikan pelatihan kepada rekan kerja untuk membantu kolega yang mengalami masalah melalui program yang disebut Pertolongan Pertama Pada Luka Psikologis (P3LP). “Jika diperlukan, mereka bisa mengakses layanan kesehatan mental. Pertolongan awal ini dikenal sebagai psychological first aid, dan Kemenkes sedang menyosialisasikannya melalui P3LP,” tuturnya.

Nina menambahkan bahwa untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kesehatan mental, penting untuk menyisihkan waktu dari rutinitas, seperti dengan berolahraga untuk menjaga kesehatan jantung atau tidur yang cukup. Selain itu, mengonsumsi makanan sehat juga penting untuk mendukung energi positif.

Istirahat tidak hanya berarti tidur, tetapi juga melibatkan kegiatan yang menyenangkan yang dikenal sebagai self-care. “Istirahat juga melibatkan melakukan hal-hal yang kita sukai, yang dapat merawat kesehatan emosional kita. Bertemu dengan orang-orang yang kita suka juga termasuk dalam self-care. Perawatan diri tidak harus selalu ke salon; yang penting adalah melakukan hal-hal yang benar-benar kita butuhkan dan nikmati,” jelas Nina.

Ia juga mengingatkan pentingnya memikirkan hal-hal positif dan mengelilingi diri dengan lingkungan yang mendukung untuk mencegah stres dan niat untuk mengakhiri hidup. Nina mengatakan bahwa hal ini dapat memberikan semangat serta membantu kita mensyukuri apa yang terjadi dalam hidup kita.