FGD tersebut membahas sejumlah prioritas, di antaranya kemudahan akses kredit perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penataan ruang terbuka hijau, serta pengelolaan kawasan permukiman yang baik, aman, dan berkelanjutan.

Kegiatan ini dihadiri Wakil Ketua Komisi C DPRD Pati Samsi, Anggota Komisi C DPRD Pati H. Wardjono, S.Ag, Kepala Bidang (Kabid) Perumahan Disperkim Pati Ahmad Qosim, serta ratusan peserta dari berbagai unsur, Kamis (23/4/2026).

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati Sugiyono melalui Kabid Perumahan Ahmad Qosim menyampaikan, program kredit perumahan bersubsidi terbuka luas bagi masyarakat, khususnya mereka yang belum memiliki rumah.

“Silakan memilih perumahan yang diinginkan. Setelah itu, masyarakat bisa langsung mengajukan ke perbankan, Bahkan pedagang kaki lima pun bisa mengajukan kredit perumahan bersubsidi dan tetap akan dilayani,” jelas Ahmad Qosim.

Ia menambahkan, skema pembiayaan yang ditawarkan cukup ringan, dengan uang muka (DP) hanya 1 persen, angsuran sekitar Rp1.055.000 per bulan selama 10 tahun, serta bunga tetap 5 persen per tahun.

Lebih lanjut, Ahmad Qosim menjelaskan bahwa masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp8,5 juta (atau hingga Rp10 juta bagi yang sudah menikah) berkesempatan memiliki rumah melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Kami akan terus mengawasi dan mengawal pembangunan perumahan agar berjalan sesuai aturan, termasuk memastikan ketersediaan ruang terbuka hijau sehingga masyarakat merasa nyaman,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Pati, Samsi, menegaskan bahwa rumah merupakan kebutuhan dasar masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih layak.

Kami mendorong agar program perumahan bersubsidi ini dapat segera terealisasi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Anggota Komisi C DPRD Pati, H. Wardjono, S.Ag, menilai FGD ini penting untuk menyerap persoalan riil di lapangan, termasuk terkait Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan backlog perumahan.

“Melalui forum ini, persoalan yang belum tersinkronkan bisa diselesaikan, Kami juga siap menjembatani dengan berbagai pihak, baik melalui APBN, CSR, maupun dukungan dari perusahaan,” katanya.

Melalui FGD ini, diharapkan lahir solusi komprehensif terhadap berbagai persoalan perumahan di Kabupaten Pati, sehingga mampu meminimalisir permasalahan di masa mendatang serta meningkatkan kualitas hunian masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Kasatgas Pencegahan Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III KPK, Azril Zah, menegaskan bahwa pengawasan akan difokuskan pada seluruh siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pengawasan tersebut meliputi tahap perencanaan, penganggaran, hingga proses pengadaan barang dan jasa.

“Kami akan lakukan pendalaman, melihat titik rawan, lalu menyusun rencana aksi yang jelas,” ujarnya dalam paparan.

Sementara itu, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pati secara aktif meminta asistensi KPK, khususnya dalam pengelolaan anggaran infrastruktur yang dinilai memiliki risiko tinggi terhadap potensi penyimpangan.

“Kami genjot pembangunan, tetapi tetap berkoordinasi dengan KPK agar pelaksanaannya sampai selesai dan berdampak langsung bagi masyarakat,” imbuhnya.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan program pemerintah. Menurutnya, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh KPK, tetapi juga oleh masyarakat.

“Kami sebagai pejabat diawasi. KPK mengawasi, masyarakat juga mengawasi. Maka semua harus terbuka dan melaksanakan kegiatan dengan sebenar-benarnya,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara Pemkab Pati dan KPK semakin kuat dalam mencegah praktik korupsi, sekaligus memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Pernyataan tersebut disampaikan Diah Purwani untuk menjawab isu yang berkembang di tengah masyarakat terkait status perizinan perusahaan tersebut.

“Iya, saat ini PT Fuhua masih melakukan proses perizinannya agar segera terpenuhi, khususnya proses persetujuan lingkungan,” jelas Diah Purwani kepada Samin-News, Selasa (7/4/2026).

Ia menambahkan, kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan berada di tingkat provinsi, Setelah proses tersebut selesai, tahapan berikutnya adalah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang secara teknis menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR).

Menurutnya, selama ini pihak PT Fuhua Travel Goods Indonesia telah menunjukkan sikap proaktif dengan melakukan pemenuhan berbagai persyaratan secara paralel, serta intensif berkonsultasi dengan instansi terkait.

“PT Fuhua sudah cukup proaktif, melakukan pemenuhan persyaratan secara paralel dan sering berkonsultasi, Kemungkinan seluruh perizinan akan terbit sehingga perusahaan dapat segera beroperasi,” ujarnya.

Diah berharap, kehadiran PT Fuhua Travel Goods Indonesia nantinya dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja dan pengurangan angka pengangguran di Kabupaten Pati.

“Dengan beroperasinya perusahaan ini, diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong peningkatan perekonomian di Kabupaten Pati,” pungkasnya.

Warga menilai, lapangan desa memiliki peran penting sebagai ruang publik yang selama ini digunakan untuk berbagai kegiatan kemasyarakatan, mulai dari olahraga, hingga kegiatan sosial lainnya.

“Lapangan ini digunakan warga dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan,” ujar sulistiono salah satu warga setempat.

Aksi penolakan ini muncul karena warga khawatir pembangunan KDMP akan menghilangkan satu-satunya ruang terbuka yang dimiliki desa.

Selain itu, mereka juga menilai belum adanya sosialisasi yang jelas dari pihak terkait mengenai rencana pembangunan tersebut.

Sejumlah warga berharap pemerintah desa maupun pihak yang berwenang dapat mempertimbangkan kembali rencana tersebut dan mencari alternatif lokasi lain yang tidak mengganggu fasilitas umum milik masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Plt Bupati Risma Ardhi Chandra menyampaikan bahwa program utama pemerintah daerah saat ini adalah memperkuat sektor infrastruktur guna menunjang pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus utama karena memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat, serta pemerataan pembangunan di berbagai wilayah.

Audiensi tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati Sugiyono beserta jajaran yang turut mendampingi dalam pertemuan dengan para wartawan yang tergabung dalam FWP.

Melalui pertemuan ini diharapkan terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan insan pers. Selain itu, peran media juga dinilai penting dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat secara luas.

Forum Wartawan Pati menyambut baik kesempatan audiensi tersebut sebagai bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan wartawan dalam mendukung pembangunan serta keterbukaan informasi publik di Kabupaten Pati.

Selain menambal dengan material sertu, warga juga menanami beberapa lubang besar di tengah jalan dengan pohon pisang, langkah ini dilakukan sebagai penanda agar pengendara lebih waspada saat melintas, terutama pada malam hari.

Salah satu warga Desa Wonorejo, Jimat, mengatakan kondisi jalan tersebut sudah mengalami kerusakan cukup lama, jalan ini sudah rusak kurang lebih lima tahunan, Dulu hanya ditambal, tapi tidak lama kemudian berlubang lagi,” ujarnya.

Menurutnya, penambalan kali ini murni pribadi dan kesadaran masyarakat sekitar, warga secara gotong royong meratakan material sertu untuk menutup lubang-lubang yang cukup dalam.

“Kami inisiatif sendiri, dari pada menunggu terlalu lama, lebih baik kami perbaiki seadanya supaya tidak membahayakan,” tambahnya.

Warga berharap adanya perhatian serius dari pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan permanen, mengingat jalan tersebut merupakan akses penting yang menghubungkan aktivitas ekonomi dan mobilitas warga antar desa.

Dengan adanya perbaikan sementara ini, masyarakat berharap arus lalu lintas menjadi lebih aman dan nyaman, sembari menunggu realisasi perbaikan dari pihak terkait.

SAMIN-NEWS.com – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pati memerintahkan penghentian sementara aktivitas PT Fuhua Travel Goods Indonesia, perusahaan asal Korea Selatan yang berlokasi di Jalan Lingkar Selatan, Desa Penambuhan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati.

Penghentian dilakukan sambil menunggu proses perizinan selesai, termasuk persetujuan lingkungan dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Kepala DPMPTSP Kabupaten Pati, Sutikno Edi, ST, MT, saat ditemui di ruang kerjanya pada Jumat (30/01/2026), menjelaskan bahwa hingga saat ini perusahaan masih dalam tahapan proses perizinan lingkungan.

“Untuk persetujuan lingkungan masih dalam proses dan ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, termasuk dokumen AMDAL,” ujar Sutikno Edi.

Ia juga menyampaikan bahwa PT Fuhua Travel Goods Indonesia diwajibkan membayar denda yang masuk ke kas negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bangunan Gedung.

Selain itu, Sutikno Edi menjelaskan bahwa kewenangan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Saat ini, PBG disebut diterbitkan dan akan segera masuk ke akun DPMPTSP sebagai bagian dari proses administrasi perizinan.

“Untuk PBG diterbitkan oleh DPUTR, dan selanjutnya akan masuk ke akun DPMPTSP,” tambahnya. DPMPTSP Kabupaten Pati menegaskan bahwa seluruh aktivitas perusahaan harus menunggu hingga seluruh persyaratan perizinan, baik lingkungan maupun bangunan, dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Peresmian ini menandai dimulainya pemanfaatan jembatan baru yang diharapkan mampu meningkatkan kelancaran akses serta keselamatan warga setempat.

Jembatan Sambirejo dibangun dengan konstruksi yang lebih tinggi dibandingkan jembatan sebelumnya.

Dengan desain tersebut, jembatan tidak lagi menghambat aliran air saat banjir dan mengurangi potensi tersumbatnya arus sungai.

“Saya telah meresmikan selesainya pembangunan jembatan Desa Sambirejo, Kecamatan Gabus. Jembatan ini dibangun tinggi sehingga saat banjir tidak menjadi sumbatan,” ujar Sudewo.

Sebelum dibangun, jembatan lama tidak dapat dilalui kendaraan roda empat. Selain itu, posisi jembatan yang rendah sering membuat sampah tersangkut dan memicu genangan serta banjir di wilayah sekitar.

“Alhamdulillah, sekarang jembatannya sudah kami bangun menjadi bagus seperti ini dan diresmikan untuk dimanfaatkan oleh warga Desa Sambirejo,” tambah Sudewo.

“Terima kasih kepada Kepala Desa Sambirejo yang telah mengusulkan pembangunan jembatan ini,” pungkasnya.

Pembangunan talud tersebut diketahui menelan anggaran sebesar Rp196 juta yang bersumber dari APBD Kabupaten Pati tahun 2025. Warga melaporkan dugaan penggunaan material yang tidak sesuai, termasuk tidak menggunakan pasir sebagaimana mestinya.

Ketua Komisi C DPRD Pati, Joni Kurnianto, mengatakan sidak dilakukan sebagai tindak lanjut atas aduan masyarakat terkait kualitas pekerjaan talud.

“Atas laporan dari masyarakat, kami dari Komisi C DPRD Pati melakukan sidak ke pembangunan talud,” kata Joni.

Talud dengan panjang hampir 300 meter itu sebelumnya dilaporkan mengalami kerusakan sepanjang sekitar 4 meter setelah diterjang banjir. Kerusakan tersebut sempat viral di media sosial dan memunculkan dugaan lemahnya campuran material karena minimnya penggunaan pasir dan semen.

Namun, saat sidak dilakukan, Komisi C tidak menemukan kerusakan di lokasi karena bagian yang rusak telah diperbaiki oleh CV Jassba Asyifa Sejahtera selaku penyedia jasa.

“Yang rusak 4 meter, memang semenya ini menjadi perhatian kami. Utamanya di daerah rawan banjir jangan sampai ada pekerjaan seperti ini. Ini tidak kelihatan, nanti kita lihat kekuatannya,” imbuh Joni.

Atas temuan tersebut, Joni meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati, khususnya Bidang Bina Marga sebagai pengawas, untuk memperketat pengawasan terhadap setiap pekerjaan infrastruktur.

Ia menegaskan tidak ingin kejadian serupa terulang kembali, terlebih di era digital saat ini masyarakat dengan mudah melakukan pengawasan dan menyampaikan laporan.

“Kami sudah sampaikan ke pengawas ke depannya jangan seperti ini. Laporan tidak hanya satu, semua masyarakat bisa laporan,” tutup Joni.

Kepala Bidang Bina Marga DPUTR Pati, Hasto Utomo, menyebut pekerjaan berjalan lancar dan sesuai standar. Semua tahap pengecekan juga telah dilakukan tanpa kendala berarti.

“Jalan Lumbungmas–Watesaji di perubahan anggaran 2025 sudah selesai minggu kemarin malah,” ujar Hasto Utomo yang ditulis Rabu (3/12/2025).

Perbaikan ini meliputi peningkatan konstruksi sepanjang kurang lebih 1,5 kilometer dengan lebar 4 meter. Jalan dibangun menggunakan aspal hotmix yang dinilai lebih kuat menahan beban kendaraan dan meningkatkan kenyamanan pengguna.

Proyek bernilai Rp1,75 miliar tersebut mulai dikerjakan pada 7 Oktober 2025 dan selesai pertengahan November sesuai target.

“Panjang kurang lebih 1,5 km, lebar 4 meter, menggunakan aspal hotmix,” tambah Hasto.

Dengan selesainya pembangunan ini, warga Lumbungmas dan Watesaji kini menikmati akses jalan yang lebih baik, aman, dan mendukung aktivitas sehari-hari.