Meskipun warga setempat telah berusaha melakukan perbaikan secara swadaya, kerusakan semakin parah bahkan sebagian strukturnya ambrol karena tidak mendapatkan penanganan yang layak.

Kepala Desa Pegandan, Sudarmono, saat diwawancarai awak media Selasa (9/6/2026) mengungkapkan bahwa kondisi ini telah berlangsung puluhan tahun. “Sejak tahun 1985, jembatan ini belum pernah mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Pati.

Sebenarnya usulan perbaikannya sudah beberapa kali disampaikan, namun selalu terkendala masalah anggaran dan dinyatakan belum masuk skala prioritas,” ujarnya.

Menurut Sudarmono, jembatan tersebut memiliki peran yang sangat vital sebagai jalur penghubung utama, yaitu melayani akses bagi empat pedukuhan, di antaranya dua pedukuhan di Desa Pegandan yaitu Jengglong dan Sempulawang.

Selain itu, jembatan ini juga menjadi jalur alternatif penting bagi warga Desa Sokokulon dan Desa Banyu Urip di wilayah Jenggolo 3.

“Karena fungsinya yang strategis, kami sangat prihatin mendengar keluhan warga setiap harinya, pihak desa sudah berulang kali menyampaikan permohonan ini ke tingkat kabupaten, namun tanggapan yang diterima masih sama,” tambahnya.

Sudarmono juga menyebutkan bahwa sekitar setahun lalu ia sempat bertemu dengan Penjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati, Riyoso, yang berjanji akan meninjau lokasi.

Setelah bagian jembatan ambrol, petugas dari DPUTR akhirnya datang dan memasang rambu peringatan bertuliskan “Hati-hati, Jembatan Rusak” sebagai langkah sementara.

Melalui kesempatan ini, Pemerintah Desa Pegandan memohon agar DPUTR Kabupaten Pati memasukkan perbaikan jembatan tersebut ke dalam skala prioritas pembangunan pada tahun anggaran 2027 mendatang.

Harapannya, akses warga dapat kembali aman dan lancar tanpa harus menempuh risiko setiap kali melintas.

Perusahaan milik investor asal China tersebut berada di jalur jalan lingkar Desa Penambahan dengan luas area pabrik mencapai 2,5 hektare. PT. Fuhua Travel Good Indonesia bergerak di bidang produksi tas dan berbagai produk lainnya dengan nilai investasi mencapai miliaran rupiah serta diproyeksikan mampu menyerap sekitar seribu tenaga kerja.

Sebelumnya, beberapa bulan lalu, aktivitas pembangunan proyek sempat dihentikan oleh pemerintah daerah karena perusahaan belum melengkapi perizinan yang dipersyaratkan.

Namun, pada Selasa (26/5/2026), sanksi penghentian pekerjaan resmi dicabut oleh Plh Kepala DPMPTSP Kabupaten Pati yang didampingi Kabid PPHD, Kabid Perizinan, serta Kabid Infowas, Pencabutan sanksi dilakukan setelah terbitnya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) milik perusahaan tersebut.

Surat pencabutan sanksi diserahkan langsung kepada owner PT. Fuhua Travel Good Indonesia, Mr. Chen.
Dengan dicabutnya sanksi tersebut, proses pembangunan proyek kini dapat kembali dilanjutkan, adapun pembangunan yang dilakukan meliputi, perkantoran, produksi, gudang penyimpanan, power house, pagar, hingga asrama pekerja.

Pemerintah berharap investasi yang masuk di Kabupaten Pati dapat berjalan sesuai aturan perizinan yang berlaku sekaligus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Pati dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas antarwilayah.

Kabid Bina Marga DPUTR Kabupaten Pati, Hasto Utomo menjelaskan, terdapat sejumlah ruas jalan yang masuk tahap pertama pelaksanaan tahun 2026.

“Di antaranya pengerjaan rehabilitasi jalan depan Terminal Pati lalu menyambung tembus ke jalan SMP N 6 karena itu jadi satu kesatuan, kemudian Jalan Boloagung–Trimulyo dan wisata Talun, jalan Kawedanan depan RSUD Kayen, jalan Sumbersari–Sering, selanjutnya jalan Tlogowungu–Bapoh juga jalan Tlogowungu–Siti Luhur.

Itu yang tahap satu alokasi anggarannya sekitar Rp18 miliar,” jelasnya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (13/5/2026).

Menurut Hasto, penentuan ruas jalan yang akan dikerjakan dilakukan berdasarkan metode pengadaan strategis melalui Katalog Elektronik dengan metode mini kompetisi, sehingga prosesnya dilakukan secara terukur dan tidak sembarangan.

“Perkiraan awal bulan Juni sudah mulai pengerjaan karena ini mulai proses mini kompetisi di e-Katalog dan sudah mulai pemilihan penyedia,” katanya.

Selain paket tahap pertama, DPUTR Pati juga menyiapkan sejumlah proyek lanjutan, di antaranya ruas Jalan Gembong–Plukaran arah Bageng, Jalan Karangrejo–Kuniran Batangan, Jalan Tayu–Dukuhseti–Pundenrejo, Jalan Jenggolo–Pegandan–Margorejo–Jetak, hingga Jalan Bumiharjo–JLS Jambean Kidul.

Untuk paket pekerjaan tersebut diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp35 miliar, kami harapkan semoga di bulan Juni sudah mulai pelaksanaan,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Hasto juga menyampaikan bahwa pihaknya kembali menayangkan sekitar 10 paket pekerjaan jalan lainnya, di antaranya Jalan Guyangan–Runting, Jalan Prawoto–batas Kudus, Jalan Jaken–Jakenan, Jalan Jaken–batas Blora, Jalan Winong–Jakenan, Tluwah–Sembaturagung, Jalan Juana–Guyangan arah Tayu, serta ruas Guyangan–Jetak.

Apabila seluruh tahapan berjalan lancar sesuai jadwal yang telah direncanakan, maka DPUTR Kabupaten Pati akan kembali menayangkan sekitar 14 paket pekerjaan jalan tambahan pada tahap berikutnya.

FGD tersebut membahas sejumlah prioritas, di antaranya kemudahan akses kredit perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penataan ruang terbuka hijau, serta pengelolaan kawasan permukiman yang baik, aman, dan berkelanjutan.

Kegiatan ini dihadiri Wakil Ketua Komisi C DPRD Pati Samsi, Anggota Komisi C DPRD Pati H. Wardjono, S.Ag, Kepala Bidang (Kabid) Perumahan Disperkim Pati Ahmad Qosim, serta ratusan peserta dari berbagai unsur, Kamis (23/4/2026).

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati Sugiyono melalui Kabid Perumahan Ahmad Qosim menyampaikan, program kredit perumahan bersubsidi terbuka luas bagi masyarakat, khususnya mereka yang belum memiliki rumah.

“Silakan memilih perumahan yang diinginkan. Setelah itu, masyarakat bisa langsung mengajukan ke perbankan, Bahkan pedagang kaki lima pun bisa mengajukan kredit perumahan bersubsidi dan tetap akan dilayani,” jelas Ahmad Qosim.

Ia menambahkan, skema pembiayaan yang ditawarkan cukup ringan, dengan uang muka (DP) hanya 1 persen, angsuran sekitar Rp1.055.000 per bulan selama 10 tahun, serta bunga tetap 5 persen per tahun.

Lebih lanjut, Ahmad Qosim menjelaskan bahwa masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp8,5 juta (atau hingga Rp10 juta bagi yang sudah menikah) berkesempatan memiliki rumah melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Kami akan terus mengawasi dan mengawal pembangunan perumahan agar berjalan sesuai aturan, termasuk memastikan ketersediaan ruang terbuka hijau sehingga masyarakat merasa nyaman,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Pati, Samsi, menegaskan bahwa rumah merupakan kebutuhan dasar masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih layak.

Kami mendorong agar program perumahan bersubsidi ini dapat segera terealisasi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Anggota Komisi C DPRD Pati, H. Wardjono, S.Ag, menilai FGD ini penting untuk menyerap persoalan riil di lapangan, termasuk terkait Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan backlog perumahan.

“Melalui forum ini, persoalan yang belum tersinkronkan bisa diselesaikan, Kami juga siap menjembatani dengan berbagai pihak, baik melalui APBN, CSR, maupun dukungan dari perusahaan,” katanya.

Melalui FGD ini, diharapkan lahir solusi komprehensif terhadap berbagai persoalan perumahan di Kabupaten Pati, sehingga mampu meminimalisir permasalahan di masa mendatang serta meningkatkan kualitas hunian masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Kasatgas Pencegahan Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III KPK, Azril Zah, menegaskan bahwa pengawasan akan difokuskan pada seluruh siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pengawasan tersebut meliputi tahap perencanaan, penganggaran, hingga proses pengadaan barang dan jasa.

“Kami akan lakukan pendalaman, melihat titik rawan, lalu menyusun rencana aksi yang jelas,” ujarnya dalam paparan.

Sementara itu, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pati secara aktif meminta asistensi KPK, khususnya dalam pengelolaan anggaran infrastruktur yang dinilai memiliki risiko tinggi terhadap potensi penyimpangan.

“Kami genjot pembangunan, tetapi tetap berkoordinasi dengan KPK agar pelaksanaannya sampai selesai dan berdampak langsung bagi masyarakat,” imbuhnya.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan program pemerintah. Menurutnya, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh KPK, tetapi juga oleh masyarakat.

“Kami sebagai pejabat diawasi. KPK mengawasi, masyarakat juga mengawasi. Maka semua harus terbuka dan melaksanakan kegiatan dengan sebenar-benarnya,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara Pemkab Pati dan KPK semakin kuat dalam mencegah praktik korupsi, sekaligus memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Pernyataan tersebut disampaikan Diah Purwani untuk menjawab isu yang berkembang di tengah masyarakat terkait status perizinan perusahaan tersebut.

“Iya, saat ini PT Fuhua masih melakukan proses perizinannya agar segera terpenuhi, khususnya proses persetujuan lingkungan,” jelas Diah Purwani kepada Samin-News, Selasa (7/4/2026).

Ia menambahkan, kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan berada di tingkat provinsi, Setelah proses tersebut selesai, tahapan berikutnya adalah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang secara teknis menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR).

Menurutnya, selama ini pihak PT Fuhua Travel Goods Indonesia telah menunjukkan sikap proaktif dengan melakukan pemenuhan berbagai persyaratan secara paralel, serta intensif berkonsultasi dengan instansi terkait.

“PT Fuhua sudah cukup proaktif, melakukan pemenuhan persyaratan secara paralel dan sering berkonsultasi, Kemungkinan seluruh perizinan akan terbit sehingga perusahaan dapat segera beroperasi,” ujarnya.

Diah berharap, kehadiran PT Fuhua Travel Goods Indonesia nantinya dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja dan pengurangan angka pengangguran di Kabupaten Pati.

“Dengan beroperasinya perusahaan ini, diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong peningkatan perekonomian di Kabupaten Pati,” pungkasnya.

Warga menilai, lapangan desa memiliki peran penting sebagai ruang publik yang selama ini digunakan untuk berbagai kegiatan kemasyarakatan, mulai dari olahraga, hingga kegiatan sosial lainnya.

“Lapangan ini digunakan warga dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan,” ujar sulistiono salah satu warga setempat.

Aksi penolakan ini muncul karena warga khawatir pembangunan KDMP akan menghilangkan satu-satunya ruang terbuka yang dimiliki desa.

Selain itu, mereka juga menilai belum adanya sosialisasi yang jelas dari pihak terkait mengenai rencana pembangunan tersebut.

Sejumlah warga berharap pemerintah desa maupun pihak yang berwenang dapat mempertimbangkan kembali rencana tersebut dan mencari alternatif lokasi lain yang tidak mengganggu fasilitas umum milik masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Plt Bupati Risma Ardhi Chandra menyampaikan bahwa program utama pemerintah daerah saat ini adalah memperkuat sektor infrastruktur guna menunjang pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus utama karena memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat, serta pemerataan pembangunan di berbagai wilayah.

Audiensi tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati Sugiyono beserta jajaran yang turut mendampingi dalam pertemuan dengan para wartawan yang tergabung dalam FWP.

Melalui pertemuan ini diharapkan terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan insan pers. Selain itu, peran media juga dinilai penting dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat secara luas.

Forum Wartawan Pati menyambut baik kesempatan audiensi tersebut sebagai bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan wartawan dalam mendukung pembangunan serta keterbukaan informasi publik di Kabupaten Pati.

Selain menambal dengan material sertu, warga juga menanami beberapa lubang besar di tengah jalan dengan pohon pisang, langkah ini dilakukan sebagai penanda agar pengendara lebih waspada saat melintas, terutama pada malam hari.

Salah satu warga Desa Wonorejo, Jimat, mengatakan kondisi jalan tersebut sudah mengalami kerusakan cukup lama, jalan ini sudah rusak kurang lebih lima tahunan, Dulu hanya ditambal, tapi tidak lama kemudian berlubang lagi,” ujarnya.

Menurutnya, penambalan kali ini murni pribadi dan kesadaran masyarakat sekitar, warga secara gotong royong meratakan material sertu untuk menutup lubang-lubang yang cukup dalam.

“Kami inisiatif sendiri, dari pada menunggu terlalu lama, lebih baik kami perbaiki seadanya supaya tidak membahayakan,” tambahnya.

Warga berharap adanya perhatian serius dari pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan permanen, mengingat jalan tersebut merupakan akses penting yang menghubungkan aktivitas ekonomi dan mobilitas warga antar desa.

Dengan adanya perbaikan sementara ini, masyarakat berharap arus lalu lintas menjadi lebih aman dan nyaman, sembari menunggu realisasi perbaikan dari pihak terkait.

SAMIN-NEWS.com – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pati memerintahkan penghentian sementara aktivitas PT Fuhua Travel Goods Indonesia, perusahaan asal Korea Selatan yang berlokasi di Jalan Lingkar Selatan, Desa Penambuhan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati.

Penghentian dilakukan sambil menunggu proses perizinan selesai, termasuk persetujuan lingkungan dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Kepala DPMPTSP Kabupaten Pati, Sutikno Edi, ST, MT, saat ditemui di ruang kerjanya pada Jumat (30/01/2026), menjelaskan bahwa hingga saat ini perusahaan masih dalam tahapan proses perizinan lingkungan.

“Untuk persetujuan lingkungan masih dalam proses dan ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, termasuk dokumen AMDAL,” ujar Sutikno Edi.

Ia juga menyampaikan bahwa PT Fuhua Travel Goods Indonesia diwajibkan membayar denda yang masuk ke kas negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bangunan Gedung.

Selain itu, Sutikno Edi menjelaskan bahwa kewenangan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Saat ini, PBG disebut diterbitkan dan akan segera masuk ke akun DPMPTSP sebagai bagian dari proses administrasi perizinan.

“Untuk PBG diterbitkan oleh DPUTR, dan selanjutnya akan masuk ke akun DPMPTSP,” tambahnya. DPMPTSP Kabupaten Pati menegaskan bahwa seluruh aktivitas perusahaan harus menunggu hingga seluruh persyaratan perizinan, baik lingkungan maupun bangunan, dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku.