Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin, Teguh Bandang Waluyo, Jamari, para pengurus DPC, PAC, serta ratusan kader PDI Perjuangan dari seluruh desa di Kecamatan Tlogowungu.

Dalam sambutannya, Samsi yang juga Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi atas kekompakan seluruh kader yang hadir dalam musyawarah tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan dan kekompakan kader PDI Perjuangan di wilayah Kecamatan Tlogowungu, Berkat ketabahan dan keuletan seluruh kader di Kabupaten Pati.
Alhamdulillah PDI Perjuangan berhasil menjadi pemenang Pemilu 2024 di Kabupaten Pati,” ujar Samsi.

Ia juga mengucapkan selamat kepada para kader yang terpilih menjadi pengurus ranting, anak ranting, maupun kepengurusan PAC Kecamatan Tlogowungu.

Menurutnya, kepengurusan yang baru harus mampu menjadi motor penggerak organisasi sekaligus memperkuat kedekatan partai dengan masyarakat.

“Kami selaku Fraksi PDI Perjuangan yang mewakili Daerah Pemilihan I mengajak panjenengan semua untuk terus semangat bergotong royong, semangat nemoni wong cilik, semangat menegakkan demokrasi, dan semangat mengabdikan diri kepada masyarakat.

Dengan kebersamaan tersebut, kita berharap Pemilu mendatang akan lebih sukses dibandingkan pemilu sebelumnya,” tegasnya.

Musyawarah ranting dan anak ranting ini menjadi bagian dari proses konsolidasi organisasi PDI Perjuangan di tingkat akar rumput.
Selain memilih kepengurusan baru, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat soliditas kader dalam menghadapi agenda politik dan memperluas pelayanan kepada masyarakat.

Suasana musyawarah berlangsung penuh semangat dan kekeluargaan, Para kader tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian acara sebagai wujud komitmen menjaga soliditas partai serta memperkuat perjuangan PDI Perjuangan di Kecamatan Tlogowungu dan Kabupaten Pati.

Namun, penanganan sungai tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung oleh Pemerintah Kabupaten Pati karena merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana.

Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati, Widyotomo Kusdiyanto, menjelaskan bahwa setiap usulan perbaikan sungai harus diajukan terlebih dahulu kepada BBWS Pemali Juana.

“Kalau kewenangan sungai di Pati itu merupakan kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini BBWS Pemali Juana, Jadi untuk mengajukan perbaikan sungai harus berkirim surat terlebih dahulu kepada BBWS,” ujar Widyotomo saat diwawancarai awak media di kantornya, Rabu (22/7/2026).

Meski demikian, ia mengatakan DPUTR Pati tetap menjalin kolaborasi dengan BBWS, khususnya dalam penanganan bencana maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat.

“Biasanya kalau terkait kegiatan bencana atau keadaan darurat, kami berkolaborasi dengan BBWS, Harapannya jika mereka memiliki program kegiatan, penanganan bisa langsung dilakukan,” jelasnya.

Menurut Widyotomo, setelah menerima usulan, BBWS biasanya akan melakukan survei lapangan untuk mengetahui tingkat kerusakan dan menentukan skala prioritas penanganan.

“Biasanya akan disurvei dulu, Kalau memang tersedia anggaran, bisa langsung ditangani, Kalau belum ada anggaran, akan diusulkan pada tahun berikutnya,” katanya.

Ia menambahkan, peran DPUTR Kabupaten Pati lebih banyak pada rehabilitasi aset yang telah menjadi kewenangan BBWS, sehingga pelaksanaan pekerjaan dilakukan melalui kerja sama antarlembaga.

“Sifatnya kami lebih kepada rehabilitasi apabila di lokasi tersebut sudah ada aset milik BBWS, Kami membantu merehabilitasi dan berkolaborasi dengan mereka,” terangnya.

Terkait usulan penanganan Sungai Jiglong di Desa Ngarus, Widyotomo berharap dapat segera memperoleh respons dari BBWS Pemali Juana.

“Kalau bisa direspons oleh pihak BBWS, mudah-mudahan bisa ditangani tahun ini, Kalau belum memungkinkan, bisa menjadi prioritas tahun depan, Nanti akan kami komunikasikan terlebih dahulu dengan pihak BBWS,” pungkasnya.

Dengan adanya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Pati dan BBWS Pemali Juana, diharapkan penanganan Sungai Jiglong dapat segera terealisasi sehingga mampu mengurangi potensi banjir maupun kerusakan yang lebih parah di wilayah sekitar.

Peluncuran program tersebut dihadiri Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pati Tony Romas Indriarsa, DPRD kabupaten Pati komisi C, Joni Kurnianto, jajaran Forkopimda, serta para pelajar dan awak angkutan perdesaan.

Kepala Dishub Kabupaten Pati, Tony Romas Indriarsa, menjelaskan bahwa program ini bertujuan mengurangi kepadatan lalu lintas dan kemacetan, sekaligus menekan penggunaan sepeda motor oleh pelajar SMP yang belum memenuhi syarat untuk berkendara.

“Kita ingin meminimalkan kepadatan lalu lintas dan kemacetan, Selain itu juga meminimalkan anak-anak SMP agar tidak naik sepeda motor, Di sisi lain, kita juga ingin memberdayakan angkutan perdesaan dengan mengarahkan trayeknya melewati sekolah-sekolah, khususnya SMP yang berada di kawasan perkotaan,” ujar Tony saat diwawancarai awak media.

Ia menjelaskan, pada hari pertama peluncuran, armada angkutan sekolah mulai dioperasikan dengan mengangkut para siswa saat jam pulang sekolah di SMP Negeri 4 Pati.

“Alhamdulillah, Bapak Plt. Bupati Chandra hadir dalam launching ini.
Setelah acara selesai, beliau secara langsung memberangkatkan angkutan yang membawa anak-anak sekolah,” tambahnya.

Tony berharap program AKU SADAR tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan para awak angkutan perdesaan, tetapi juga menjadi solusi transportasi yang aman dan nyaman bagi para pelajar.

Pada kesempatan itu, Tony juga mengimbau masyarakat, khususnya para pelajar, agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas.

“Kami mengajak masyarakat untuk tertib berlalu lintas, Kepada anak-anak sekolah kami terus memberikan edukasi agar tidak melanggar aturan, Dengan tertib berlalu lintas, kita dapat mencegah terjadinya kecelakaan sejak dini,” tegasnya.

Melalui peluncuran trayek angkutan sekolah ini, Pemerintah Kabupaten Pati berharap tercipta budaya transportasi yang lebih aman bagi pelajar, mampu mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur, sekaligus menghidupkan kembali peran angkutan perdesaan sebagai moda transportasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

DPUTR menegaskan bahwa pungutan yang dilakukan bukan merupakan pajak warung, melainkan retribusi atas izin pemanfaatan aset milik Pemerintah Kabupaten Pati.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPUTR Kabupaten Pati, Widyotomo Kusdiyanto, menjelaskan bahwa retribusi tersebut dikenakan karena pemilik warung mengajukan permohonan penggunaan tanah lambiran yang merupakan aset daerah di kawasan Daerah Irigasi (DI) Cabean, Desa Kebolampang, Kecamatan Winong.

“Pemanfaatan lahan tersebut merupakan penggunaan aset milik pemerintah daerah, sehingga harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Jadi, ini bukan pajak warung, melainkan retribusi pemanfaatan aset daerah,” ujar Widyotomo, Jumat (17/7/2026).

Ia menerangkan, besaran retribusi telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yakni sebesar Rp10.000 per meter persegi per tahun.

Adapun luas lahan yang dimanfaatkan untuk mendirikan warung sekitar 28 meter persegi, sehingga retribusi yang dikenakan sebesar Rp280 ribu per tahun.

Karena izin pemanfaatan diberikan untuk jangka waktu tiga tahun, total retribusi yang harus dibayarkan mencapai Rp840 ribu, berlaku mulai 13 Juli 2026 hingga 13 Juli 2029.

Widyotomo juga membantah kabar yang menyebut petugas mengancam akan membongkar warung apabila retribusi tidak dibayarkan.

“Berdasarkan laporan petugas di lapangan, proses penyampaian retribusi telah dikomunikasikan dengan baik kepada pemilik warung.

Yang bersangkutan juga menyatakan kesediaannya untuk melunasi kewajiban tersebut, Tidak ada ancaman pembongkaran seperti yang beredar,” tegasnya.

DPUTR Kabupaten Pati mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, terutama yang beredar di media sosial, Masyarakat diminta mengedepankan klarifikasi dari instansi terkait agar tidak terjadi kesalahpahaman.

“Penarikan retribusi ini merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah dalam pemanfaatan aset milik pemerintah, bukan penarikan pajak terhadap usaha warung,” pungkas Widyotomo.

Dalam wawancara dengan awak media, Kades Juremi menyampaikan bahwa santunan ini di anggarkan dari Pendapatan Asli Desa (PAD).

“Memang kami anggarkan dari PAD, intinya rutin setiap tahunnya, selain untuk anak yatim, bantuan juga diberikan kepada keluarga fakir miskin sesuai data yang tercatat,” ujarnya.

Pada kesempatan kali ini, sebanyak 27 orang anak yatim menerima manfaat dari program tersebut, penyaluran bantuan rutin dilakukan setiap tahun bertepatan dengan bulan Suro dalam penanggalan Jawa, yang menjadi tradisi dan agenda tetap desa.

Sementara itu, untuk lingkup organisasi Muslimat, kegiatan santunan dilaksanakan lebih sering, yaitu setiap satu bulan sekali guna menjaga keberlangsungan bantuan kepada anak-anak yang membutuhkan.

Kegiatan ini diharapkan dapat meringankan beban keluarga dan memberikan dukungan moral serta materi bagi anak yatim agar tetap dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Kegiatan ini diikuti berbagai kelompok senam dari masing-masing wilayah di Kelurahan Pati Wetan, selain menjadi ajang olahraga dan hiburan masyarakat, lomba tersebut juga bertujuan mempererat persaudaraan, menumbuhkan semangat gotong royong, serta memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia melalui gerakan dan iringan musik daerah.

Lurah Pati Wetan, Sri Rofiah, saat diwawancarai samin-news.com mengatakan bahwa lomba senam merupakan salah satu rangkaian kegiatan Sedekah Bumi.

“Sedekah bumi di Kelurahan Pati Wetan dimulai dengan Mapak 1 Suro, kemudian pelaksanaannya dilakukan secara bergilir di masing-masing RW. Di RW 1 dan RW 3 diselenggarakan hiburan campursari dan barongan yang dipusatkan di rumah Ketua RW 1 di Dukuh Dosoman pada tanggal 15 malam, Sementara di wilayah Getakan juga digelar pengajian sebagai bagian dari rangkaian sedekah bumi,” ujar Sri Rofiah.

Menurutnya, seluruh rangkaian kegiatan sengaja dikemas agar dapat mengakomodasi berbagai unsur budaya, seni, olahraga, dan kegiatan keagamaan sehingga mencerminkan kehidupan masyarakat yang rukun dan saling menghormati.

“Lomba Senam Kreasi Nusantara ini menjadi simbol bahwa masyarakat Pati Wetan tetap menjaga kelestarian budaya bangsa sekaligus memperkuat nilai toleransi beragama dalam kehidupan bermasyarakat,” tambahnya.

Warga tampak antusias menyaksikan jalannya perlombaan, Beragam kostum bernuansa adat Nusantara dan penampilan kreatif para peserta mendapat apresiasi dari penonton.

Melalui kegiatan Sedekah Bumi ini, Pemerintah Kelurahan Pati Wetan berharap tradisi leluhur tetap lestari, sekaligus menjadi sarana mempererat kebersamaan dan kerukunan antarwarga.

Kegiatan yang telah berlangsung secara turun-temurun selama ratusan tahun tersebut mengusung tema “Nyawiji Ing Geni Panguripan”, yang memiliki makna persatuan, semangat kehidupan, dan kebersamaan masyarakat dalam menjaga warisan budaya leluhur.

Acara kirab budaya ini dihadiri Kepala Desa Soneyan Margi, Kapolsek Margoyoso beserta jajaran, Danramil Margoyoso bersama anggota, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tim Penggerak PKK, panitia pelaksana, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Soneyan, Margi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Dukuh Sumber yang terus menjaga dan melestarikan tradisi Obor Lamporan hingga saat ini.

“Tradisi Obor Lamporan ini sudah berjalan ratusan tahun di Dukuh Sumber, Saya mengucapkan selamat kepada warga Sumber yang pada malam ini mengadakan acara tradisi Obor Lamporan.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja sama, bahu-membahu bersama masyarakat sehingga tradisi kirab budaya Obor Lamporan ini dapat terselenggara dengan baik,” ujar Margi.

Menurutnya, tradisi Obor Lamporan bukan hanya menjadi agenda budaya tahunan, tetapi juga menjadi sarana mempererat tali silaturahmi antarwarga sekaligus bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai luhur yang diwariskan para leluhur.

Kirab obor yang diikuti warga dari berbagai kalangan berlangsung meriah, dengan membawa obor yang menyala, peserta berjalan mengelilingi wilayah dukuh sambil menampilkan berbagai atraksi budaya yang menjadi ciri khas tradisi Lamporan.

Tema “Nyawiji Ing Geni Panguripan” menggambarkan semangat masyarakat untuk bersatu dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, Api obor menjadi simbol penerang, harapan, dan kekuatan kebersamaan yang terus menyala dari generasi ke generasi.

Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan penuh khidmat. Warga berharap tradisi Obor Lamporan tetap lestari dan terus menjadi identitas budaya masyarakat Dukuh Sumber, Desa Soneyan, di tengah perkembangan zaman.

Dalam aksi tersebut, peserta menyuarakan dukungan terhadap berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Melalui orasi yang disampaikan secara bergantian, para peserta menegaskan komitmennya untuk mendukung keberlanjutan program yang dijalankan oleh pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN).

Mereka menilai Program Makan Bergizi Gratis memiliki manfaat besar dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia serta mendukung tumbuh kembang generasi penerus bangsa.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan beberapa tuntutan dan aspirasi kepada pemerintah pusat maupun para pemangku kebijakan.

Salah satu tuntutan utama adalah percepatan pengesahan Undang-Undang Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan program tersebut secara berkelanjutan.

Selain itu, peserta audiensi juga menyatakan dukungan terhadap pembentukan dan penguatan Koperasi Merah Putih yang dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat desa serta memperkuat kemandirian ekonomi rakyat.

Tak hanya itu, dukungan juga diberikan terhadap Program Sekolah Rakyat yang diharapkan mampu memperluas akses pendidikan bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Koordinator aksi dalam orasinya menyampaikan bahwa seluruh aspirasi yang dibawa dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk mendukung program-program pemerintah yang berpihak kepada masyarakat.

“Kami mendukung Program Makan Bergizi Gratis, mendukung Koperasi Merah Putih, dan mendukung Program Sekolah Rakyat, Kami berharap pemerintah dapat mempercepat pengesahan UU MBG agar program ini memiliki payung hukum yang kuat dan manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat,” ujarnya.

Aksi audiensi berlangsung dengan tertib dan damai di bawah pengawalan aparat keamanan, Setelah menyampaikan aspirasi, perwakilan peserta berharap pemerintah dapat menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan demi keberhasilan program-program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Kegiatan yang telah menjadi tradisi turun-temurun tersebut berlangsung dengan meriah dan diikuti oleh warga dari berbagai kalangan, Dengan membawa obor dan perlengkapan tradisional lainnya, peserta Lamporan berkeliling, sebagai simbol penolak bala sekaligus bentuk pelestarian budaya warisan leluhur.

Tradisi Lamporan merupakan agenda rutin yang selalu dilaksanakan setiap tahun saat malam 1 Suro, Selain sebagai sarana menjaga kearifan lokal, kegiatan ini juga menjadi ajang mempererat tali silaturahmi antarwarga.

Sejak sore hari, masyarakat telah mempersiapkan berbagai kebutuhan acara, Menjelang malam, ratusan warga berkumpul di area Punden Nyai Ageng Kenduruan untuk mengikuti rangkaian kegiatan yang diawali dengan doa bersama demi keselamatan, ketentraman, dan kesejahteraan masyarakat Desa Tajungsari.

Menurut sejumlah warga, tradisi Lamporan memiliki makna mendalam sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur sekaligus ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT, Oleh karena itu, tradisi tersebut terus dijaga dan dilestarikan agar tidak hilang ditelan perkembangan zaman.

Suasana khidmat dan penuh kebersamaan terlihat sepanjang acara berlangsung, Warga berharap tradisi Lamporan di Punden Nyai Ageng Kenduruan dapat terus dilaksanakan setiap tahun sebagai warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat Desa Tajungsari.

Dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan kebersamaan, peringatan malam 1 Suro di Desa Tajungsari menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan serta melestarikan tradisi leluhur yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Pati dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas antarwilayah.

Kabid Bina Marga DPUTR Kabupaten Pati, Hasto Utomo menjelaskan, terdapat sejumlah ruas jalan yang masuk tahap pertama pelaksanaan tahun 2026.

“Di antaranya pengerjaan rehabilitasi jalan depan Terminal Pati lalu menyambung tembus ke jalan SMP N 6 karena itu jadi satu kesatuan, kemudian Jalan Boloagung–Trimulyo dan wisata Talun, jalan Kawedanan depan RSUD Kayen, jalan Sumbersari–Sering, selanjutnya jalan Tlogowungu–Bapoh juga jalan Tlogowungu–Siti Luhur.

Itu yang tahap satu alokasi anggarannya sekitar Rp18 miliar,” jelasnya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (13/5/2026).

Menurut Hasto, penentuan ruas jalan yang akan dikerjakan dilakukan berdasarkan metode pengadaan strategis melalui Katalog Elektronik dengan metode mini kompetisi, sehingga prosesnya dilakukan secara terukur dan tidak sembarangan.

“Perkiraan awal bulan Juni sudah mulai pengerjaan karena ini mulai proses mini kompetisi di e-Katalog dan sudah mulai pemilihan penyedia,” katanya.

Selain paket tahap pertama, DPUTR Pati juga menyiapkan sejumlah proyek lanjutan, di antaranya ruas Jalan Gembong–Plukaran arah Bageng, Jalan Karangrejo–Kuniran Batangan, Jalan Tayu–Dukuhseti–Pundenrejo, Jalan Jenggolo–Pegandan–Margorejo–Jetak, hingga Jalan Bumiharjo–JLS Jambean Kidul.

Untuk paket pekerjaan tersebut diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp35 miliar, kami harapkan semoga di bulan Juni sudah mulai pelaksanaan,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Hasto juga menyampaikan bahwa pihaknya kembali menayangkan sekitar 10 paket pekerjaan jalan lainnya, di antaranya Jalan Guyangan–Runting, Jalan Prawoto–batas Kudus, Jalan Jaken–Jakenan, Jalan Jaken–batas Blora, Jalan Winong–Jakenan, Tluwah–Sembaturagung, Jalan Juana–Guyangan arah Tayu, serta ruas Guyangan–Jetak.

Apabila seluruh tahapan berjalan lancar sesuai jadwal yang telah direncanakan, maka DPUTR Kabupaten Pati akan kembali menayangkan sekitar 14 paket pekerjaan jalan tambahan pada tahap berikutnya.