Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Balai Desa pada Rabu (9/9/2026) dan dihadiri Camat Margorejo Arief, perwakilan Kapolsek Margorejo, perwakilan Danramil, perwakilan Puskesmas, Pemerintah Desa Pegandan, BPD, tokoh masyarakat (Tomas), tokoh agama (Toga), ketua RT dan RW, serta pendamping desa.

Kepala Desa Pegandan, Darmono, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Musrenbangdes menjadi forum penting untuk membahas berbagai program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027.

“Musrenbangdes ini membahas program-program yang akan dibangun pada tahun 2027, baik dari segi infrastruktur, stunting, maupun program lainnya yang menjadi kebutuhan masyarakat,” ujar Darmono.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah hadir dan berpartisipasi dalam pelaksanaan Musrenbangdes Desa Pegandan.

Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur masyarakat sangat penting agar program pembangunan desa yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Sementara itu, Camat Margorejo Arief dalam sambutannya mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kebersamaan dan saling membantu dalam membangun desa.

“Warga harus saling membantu. Itu penting, jangan saling menjatuhkan. Kalau ada pendapat yang berbeda, harus dimusyawarahkan bersama,” kata Arief.Arief menegaskan bahwa perbedaan pendapat dalam proses perencanaan pembangunan merupakan hal yang wajar. Namun, setiap perbedaan harus diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama.

Ia juga menjelaskan bahwa camat merupakan kepanjangan tangan dari Bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan di wilayah kecamatan.

Melalui Musrenbangdes tersebut, diharapkan berbagai usulan pembangunan dari masyarakat Desa Pegandan dapat tersusun secara baik dan menjadi dasar dalam penyusunan RKPDes Tahun 2027.

Selain itu, hasil kesepakatan Musrenbangdes nantinya diharapkan mampu menjadi acuan dalam menentukan prioritas pembangunan desa yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan warga Desa Pegandan.

Dalam penyaluran kali ini, sebanyak dua tangki air bersih dengan kapasitas masing-masing 6.600 liter diberikan kepada masyarakat. Total bantuan yang disalurkan mencapai 13.200 liter air bersih.

Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih warga Tondokerto, terutama di tengah musim kemarau yang menyebabkan sejumlah sumber air mengalami keterbatasan.

Pemerintah Desa Tondokerto menyambut baik bantuan tersebut. Melalui salah satu perangkat desa yang mewakili Pemdes Tondokerto, disampaikan apresiasi dan terima kasih kepada FWP atas kepeduliannya terhadap masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Desa Tondokerto, Kecamatan Jakenan, kami mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan air bersih kepada Forum Wartawan Pati yang telah membantu masyarakat Tondokerto, Semoga bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat Tondokerto,” ujarnya.

Ketua Forum Wartawan Pati (FWP), Ari Saptono, mengatakan penyaluran air bersih tersebut merupakan bentuk kepedulian FWP terhadap masyarakat yang tengah menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih akibat kekeringan.

Menurutnya, bantuan yang diberikan memang belum mampu menyelesaikan persoalan kekeringan secara keseluruhan. Namun, FWP berharap bantuan tersebut setidaknya dapat meringankan beban masyarakat.

“Ini merupakan bantuan tahap kedua dari FWP, Kami ingin sekadar meringankan beban warga yang saat ini mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat kekeringan,” kata Ari.

Ia menambahkan, FWP berupaya melanjutkan penyaluran bantuan secara bertahap selama kondisi kekeringan masih terjadi.

“Insyaallah besok akan kami lanjutkan lagi pada tahap berikutnya. Mudah-mudahan bantuan ini bisa terus memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” imbuhnya.

Sejumlah warga penerima bantuan juga menyampaikan terima kasih kepada FWP, Mereka berharap distribusi air bersih dapat terus dilakukan apabila kondisi kekeringan masih berlangsung.

Kondisi kekeringan di Kabupaten Pati sendiri masih menjadi perhatian, Berdasarkan data BPBD Kabupaten Pati periode 23 Juli hingga 3 September 2026, sebanyak 24 desa di sembilan kecamatan tercatat terdampak kekeringan.

Dalam data tersebut, sebanyak 2.831 kepala keluarga atau 9.323 jiwa masuk dalam masyarakat yang terdampak kekeringan. Pada periode yang sama, BPBD Kabupaten Pati telah mendistribusikan 74 tangki air bersih dengan total 351.000 liter kepada masyarakat terdampak.

Penyaluran bantuan ke Tondokerto menjadi bagian dari rangkaian kepedulian FWP terhadap warga yang terdampak kekeringan. Sebelumnya, pada tahap pertama, FWP menyalurkan lima tangki air bersih dengan total sekitar 32.500 liter ke Desa Tambahmulyo, Kecamatan Jakenan, dan Desa Soko, Kecamatan Gabus.

Bagi warga Tondokerto, bantuan tersebut bukan sekadar pasokan air, tetapi menjadi dukungan nyata di tengah terbatasnya sumber air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

FWP memastikan penyaluran bantuan akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di sejumlah wilayah yang masih mengalami dampak kekeringan.

Melalui kegiatan tersebut, FWP berharap kepedulian bersama terhadap masyarakat terdampak kekeringan dapat terus tumbuh, sehingga kebutuhan dasar warga, khususnya air bersih, tetap dapat terpenuhi selama musim kemarau.

Salah satunya dilakukan Forum Wartawan Pati (FWP) dengan menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada warga yang terdampak kekeringan, Kegiatan sosial tersebut dilaksanakan pada Minggu (6/9/2026).

Dalam kegiatan kali ini, FWP menyalurkan bantuan di dua desa, yakni Desa Soko, Kecamatan Gabus, dan Desa Tambahmulyo, Kecamatan Jakenan.Ketua FWP, Ari Saptono, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial dari FWP kepada masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan akibat musim kemarau panjang.

“Kegiatan sosial ini kami lakukan untuk membantu warga desa yang terdampak kekeringan. Semoga bantuan yang kami salurkan dapat bermanfaat dan sedikit meringankan beban masyarakat,” ujar Ari Saptono.

Menurutnya, bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian dan solidaritas anggota FWP terhadap kondisi masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Pati yang membutuhkan pasokan air bersih selama musim kemarau.

FWP berharap kegiatan sosial seperti ini dapat terus dilakukan secara berkelanjutan, sekaligus mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama membantu masyarakat yang terdampak kekeringan.

Dengan adanya bantuan tersebut, warga di Desa Soko dan Desa Tambahmulyo diharapkan dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan air bersih di tengah kondisi kemarau panjang yang masih berlangsung.

Ketua Umum GJL, Riyanta, S.H., dalam konferensi pers menyampaikan bahwa keberadaan GJL sebagai bagian dari masyarakat sipil memiliki peran untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

“GJL sebagai kumpulan masyarakat sipil, sebagai LSM, tugas dan peran kita melakukan pengawasan atau melakukan kontrol terhadap sektor pemerintahan,” ujar Riyanta.

Dalam kesempatan tersebut, Riyanta juga menyoroti persoalan ketersediaan solar subsidi yang dibutuhkan para petani, khususnya untuk operasional traktor dalam membajak sawah.

Menurutnya, petani masih mengalami kesulitan ketika hendak mendapatkan solar subsidi, Kondisi tersebut dinilai menjadi persoalan serius mengingat sektor pertanian merupakan salah satu penopang program ketahanan pangan nasional.

“Untuk kebutuhan solar subsidi untuk traktor membajak sawah, petani ini kesulitan, Ketika petani mencari solar subsidi, kesulitan,” ungkapnya.

Riyanta kemudian mengaku pernah mendapatkan informasi dari seorang petugas di salah satu SPBU di jalur Pantura Pati-Kudus, Ia menyebut terdapat satu truk yang disebut memiliki hingga 15 barcode.

“Ini fakta, bukan saya mengarang. Pak Prabowo harus dengar, DPR RI harus dengar, masyarakat sipil harus dengar dan mahasiswa harus dengar,” tegasnya.

Ia menilai persoalan distribusi solar subsidi perlu mendapatkan perhatian serius agar subsidi benar-benar tepat sasaran dan dapat dirasakan masyarakat yang membutuhkan, termasuk para petani.

Sementara itu, terkait rencana aksi pada 27 Agustus 2026 di Gedung DPR RI, Riyanta menegaskan bahwa GJL mengambil sikap berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

“Berkaitan dengan rencana aksi tanggal 27 Agustus 2026 di Gedung DPR RI, sikap Gerakan Jalan Lurus mendukung siapapun sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” pungkasnya.

Peringatan HUT ke-9 GJL tersebut menjadi momentum bagi organisasi masyarakat sipil untuk kembali menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan pelayanan pemerintahan, sekaligus menyuarakan persoalan yang dinilai menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan pengecekan secara langsung terhadap lokasi sekaligus mencocokkan pemberkasan dengan kondisi di lapangan, Lokasi yang menjadi objek kegiatan berada di antara kawasan hutan dan kawasan permukiman warga.

Kegiatan tersebut dihadiri Pj Kepala Desa Sumbermulyo Rizky bersama perangkat desa, BPN Kabupaten Pati, Perhutani, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kapolsek Tlogowungu Mujahid, Plt Camat Tlogowungu Muhamad Roni serta masyarakat Desa Sumbermulyo.

Tokoh masyarakat Desa Sumbermulyo, Ruslan, yang juga menjadi penasihat panitia, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas proses redistribusi tanah yang selama ini diperjuangkan masyarakat.

“Saya termasuk penasihat panitia. Dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih karena harapan masyarakat akhirnya terkabulkan. Pemberkasan untuk penyertifikatan sudah mulai clear,” ujar Ruslan saat ditemui wartawan di lokasi, Jumat (21/8/2026).

Menurutnya, masyarakat berharap proses penyertifikatan dapat segera diselesaikan sesuai tahapan yang telah berjalan. Ia menyebut, rencananya pada akhir September 2026 akan dilakukan penyerahan sertifikat secara simbolis oleh Menteri Pertanahan, setelah sertifikat selesai diterbitkan.

“BPN Kabupaten Pati masih menunggu instruksi dari Menteri Pertanahan, Harapan ini merupakan satu-satunya harapan masyarakat di sini,” jelasnya.

Ruslan menambahkan, perjuangan masyarakat untuk mendapatkan kepastian atas tanah tersebut merupakan perjalanan yang cukup panjang. Menurutnya, keberadaan masyarakat di kawasan tersebut telah berlangsung selama hampir satu abad sejak para leluhur melakukan pembukaan hutan dan membangun kehidupan di wilayah tersebut.

“Anak cucu di sini sudah satu abad, sejak babat hutan di sini, Sehingga tempat pertemuan kita taruh di tempat peninggalan sejarah, tempat yang tidak kita lupakan, yaitu di Punden Keramat Jati Urip,” ungkapnya.

Pelaksanaan penelitian lapangan ini diharapkan dapat menjadi langkah penting dalam menuntaskan proses redistribusi tanah di Desa Sumbermulyo.

Masyarakat berharap seluruh tahapan administrasi dan penerbitan sertifikat dapat berjalan lancar sehingga memberikan kepastian hak atas tanah bagi warga.

Dengan dilaksanakannya pengecekan lapangan dan proses pemberkasan yang disebut telah memasuki tahap akhir, masyarakat kini menunggu penyelesaian proses sertifikasi serta instruksi lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait penyerahan sertifikat secara simbolis.

Audiensi dihadiri Pj Kepala Desa Wonorejo T.A. Fitrayanto bersama Pemerintah Desa Wonorejo, warga, pihak PLN, perwakilan PR Krisna Sakti Abadi, perwakilan Koramil, serta perwakilan Kapolsek, Dalam pertemuan tersebut, warga mempertanyakan kejelasan pemasangan tiang listrik yang dilakukan di sejumlah titik wilayah desa.

Selain persoalan pemberitahuan, warga juga mempertanyakan pemasangan tiang yang disebut berada di bahu jalan serta adanya tiang yang ditanam di lahan milik warga tanpa izin pemilik lahan dan tanpa adanya pembicaraan mengenai kompensasi.

Aktivis Slamet Widodo, SH., yang akrab disapa Om Bob, saat ditemui awak media seusai audiensi, mengatakan pertemuan tersebut salah satunya untuk mempertanyakan keabsahan maupun legalitas pemasangan tiang listrik PLN.

Menurutnya, persoalan tersebut bermula dari komunikasi terkait kebutuhan listrik untuk PR Krisna Sakti Abadi, dalam proses perizinan awal yang diminta pemerintah desa, disebutkan kebutuhan pemasangan trafo dan gardu, namun, dalam pelaksanaannya justru muncul pemasangan atau pergantian tiang listrik yang kemudian menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.

“Dalam dialog tadi juga disampaikan bahwa ada kekeliruan dalam persoalan ini, awalnya yang diminta desa terkait pabrik rokok adalah pemasangan trafo dan gardu, tetapi dari PLN muncul pemasangan tiang listrik,” ujar Om Bob.

Ia menilai persoalan tersebut perlu diselesaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan keresahan maupun konflik antara masyarakat, PLN, pemerintah desa, dan pihak perusahaan.

Om Bob juga menyoroti adanya informasi mengenai tiang yang ditanam di lahan milik warga tanpa izin pemilik lahan. Menurutnya, apabila benar terdapat penggunaan lahan masyarakat untuk kepentingan pemasangan jaringan listrik, maka persoalan izin dan hak pemilik lahan harus diperjelas terlebih dahulu.

“Kalau memang ada tiang PLN yang berdiri di lahan milik masyarakat tanpa izin, tentu harus ada kejelasan. Apalagi kalau tidak ada ganti rugi atau kesepakatan dengan pemilik lahan,” tegasnya.

Ia juga mempertanyakan aspek keadilan dalam pembangunan jaringan listrik yang berkaitan dengan kebutuhan perusahaan.

“PLN mendapatkan keuntungan dari pelanggan, termasuk dari kebutuhan listrik pabrik rokok. Jangan sampai masyarakat yang lahannya ditempati tiang PLN justru tidak mendapatkan kejelasan atau kompensasi. Ini yang harus dibicarakan secara terbuka,” lanjut Om Bob.

Sementara itu, warga berharap pihak PLN dan pihak terkait memberikan penjelasan mengenai dasar pemasangan tiang, lokasi penanaman, izin penggunaan lahan, serta prosedur yang telah ditempuh sebelum pekerjaan dilaksanakan.

Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk mencari solusi dan memastikan setiap pemasangan jaringan listrik dilakukan sesuai ketentuan, dengan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat pemilik lahan serta kepentingan umum.

Hingga audiensi berlangsung, sejumlah persoalan yang disampaikan warga masih menunggu penjelasan dan tindak lanjut dari pihak-pihak terkait.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa (4/8/2026) di Alun-alun Simpang Lima Pati dan diikuti sebanyak 45 peserta yang terdiri dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta kelompok pengolah hasil perikanan dari berbagai wilayah di Kabupaten Pati.

Pelatihan menghadirkan narasumber Riyanto, S.P., Penyuluh Perikanan dari BRPBATPP Bogor yang mendapat penugasan di Kabupaten Pati, Dalam pemaparannya, Riyanto memberikan materi sekaligus praktik mengenai teknik pengolahan bandeng cabut duri yang baik, higienis, dan memiliki nilai jual lebih tinggi.

Menurutnya, penguasaan teknik pengolahan yang tepat akan menghasilkan produk bandeng cabut duri yang berkualitas, aman dikonsumsi, dan diminati masyarakat sehingga mampu meningkatkan daya saing produk perikanan daerah.

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendorong pengembangan sektor perikanan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya bagi pelaku usaha pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Pati.

Melalui pelatihan tersebut, para peserta diharapkan mampu mengembangkan inovasi produk olahan bandeng, meningkatkan nilai tambah hasil perikanan, serta memperluas peluang pemasaran, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Sinergi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati ini diharapkan dapat memperkuat posisi Kabupaten Pati sebagai salah satu daerah penghasil olahan bandeng unggulan di Jawa Tengah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor kelautan dan perikanan.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin, Teguh Bandang Waluyo, Jamari, para pengurus DPC, PAC, serta ratusan kader PDI Perjuangan dari seluruh desa di Kecamatan Tlogowungu.

Dalam sambutannya, Samsi yang juga Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi atas kekompakan seluruh kader yang hadir dalam musyawarah tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan dan kekompakan kader PDI Perjuangan di wilayah Kecamatan Tlogowungu, Berkat ketabahan dan keuletan seluruh kader di Kabupaten Pati.
Alhamdulillah PDI Perjuangan berhasil menjadi pemenang Pemilu 2024 di Kabupaten Pati,” ujar Samsi.

Ia juga mengucapkan selamat kepada para kader yang terpilih menjadi pengurus ranting, anak ranting, maupun kepengurusan PAC Kecamatan Tlogowungu.

Menurutnya, kepengurusan yang baru harus mampu menjadi motor penggerak organisasi sekaligus memperkuat kedekatan partai dengan masyarakat.

“Kami selaku Fraksi PDI Perjuangan yang mewakili Daerah Pemilihan I mengajak panjenengan semua untuk terus semangat bergotong royong, semangat nemoni wong cilik, semangat menegakkan demokrasi, dan semangat mengabdikan diri kepada masyarakat.

Dengan kebersamaan tersebut, kita berharap Pemilu mendatang akan lebih sukses dibandingkan pemilu sebelumnya,” tegasnya.

Musyawarah ranting dan anak ranting ini menjadi bagian dari proses konsolidasi organisasi PDI Perjuangan di tingkat akar rumput.
Selain memilih kepengurusan baru, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat soliditas kader dalam menghadapi agenda politik dan memperluas pelayanan kepada masyarakat.

Suasana musyawarah berlangsung penuh semangat dan kekeluargaan, Para kader tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian acara sebagai wujud komitmen menjaga soliditas partai serta memperkuat perjuangan PDI Perjuangan di Kecamatan Tlogowungu dan Kabupaten Pati.

Namun, penanganan sungai tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung oleh Pemerintah Kabupaten Pati karena merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana.

Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati, Widyotomo Kusdiyanto, menjelaskan bahwa setiap usulan perbaikan sungai harus diajukan terlebih dahulu kepada BBWS Pemali Juana.

“Kalau kewenangan sungai di Pati itu merupakan kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini BBWS Pemali Juana, Jadi untuk mengajukan perbaikan sungai harus berkirim surat terlebih dahulu kepada BBWS,” ujar Widyotomo saat diwawancarai awak media di kantornya, Rabu (22/7/2026).

Meski demikian, ia mengatakan DPUTR Pati tetap menjalin kolaborasi dengan BBWS, khususnya dalam penanganan bencana maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat.

“Biasanya kalau terkait kegiatan bencana atau keadaan darurat, kami berkolaborasi dengan BBWS, Harapannya jika mereka memiliki program kegiatan, penanganan bisa langsung dilakukan,” jelasnya.

Menurut Widyotomo, setelah menerima usulan, BBWS biasanya akan melakukan survei lapangan untuk mengetahui tingkat kerusakan dan menentukan skala prioritas penanganan.

“Biasanya akan disurvei dulu, Kalau memang tersedia anggaran, bisa langsung ditangani, Kalau belum ada anggaran, akan diusulkan pada tahun berikutnya,” katanya.

Ia menambahkan, peran DPUTR Kabupaten Pati lebih banyak pada rehabilitasi aset yang telah menjadi kewenangan BBWS, sehingga pelaksanaan pekerjaan dilakukan melalui kerja sama antarlembaga.

“Sifatnya kami lebih kepada rehabilitasi apabila di lokasi tersebut sudah ada aset milik BBWS, Kami membantu merehabilitasi dan berkolaborasi dengan mereka,” terangnya.

Terkait usulan penanganan Sungai Jiglong di Desa Ngarus, Widyotomo berharap dapat segera memperoleh respons dari BBWS Pemali Juana.

“Kalau bisa direspons oleh pihak BBWS, mudah-mudahan bisa ditangani tahun ini, Kalau belum memungkinkan, bisa menjadi prioritas tahun depan, Nanti akan kami komunikasikan terlebih dahulu dengan pihak BBWS,” pungkasnya.

Dengan adanya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Pati dan BBWS Pemali Juana, diharapkan penanganan Sungai Jiglong dapat segera terealisasi sehingga mampu mengurangi potensi banjir maupun kerusakan yang lebih parah di wilayah sekitar.

Peluncuran program tersebut dihadiri Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pati Tony Romas Indriarsa, DPRD kabupaten Pati komisi C, Joni Kurnianto, jajaran Forkopimda, serta para pelajar dan awak angkutan perdesaan.

Kepala Dishub Kabupaten Pati, Tony Romas Indriarsa, menjelaskan bahwa program ini bertujuan mengurangi kepadatan lalu lintas dan kemacetan, sekaligus menekan penggunaan sepeda motor oleh pelajar SMP yang belum memenuhi syarat untuk berkendara.

“Kita ingin meminimalkan kepadatan lalu lintas dan kemacetan, Selain itu juga meminimalkan anak-anak SMP agar tidak naik sepeda motor, Di sisi lain, kita juga ingin memberdayakan angkutan perdesaan dengan mengarahkan trayeknya melewati sekolah-sekolah, khususnya SMP yang berada di kawasan perkotaan,” ujar Tony saat diwawancarai awak media.

Ia menjelaskan, pada hari pertama peluncuran, armada angkutan sekolah mulai dioperasikan dengan mengangkut para siswa saat jam pulang sekolah di SMP Negeri 4 Pati.

“Alhamdulillah, Bapak Plt. Bupati Chandra hadir dalam launching ini.
Setelah acara selesai, beliau secara langsung memberangkatkan angkutan yang membawa anak-anak sekolah,” tambahnya.

Tony berharap program AKU SADAR tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan para awak angkutan perdesaan, tetapi juga menjadi solusi transportasi yang aman dan nyaman bagi para pelajar.

Pada kesempatan itu, Tony juga mengimbau masyarakat, khususnya para pelajar, agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas.

“Kami mengajak masyarakat untuk tertib berlalu lintas, Kepada anak-anak sekolah kami terus memberikan edukasi agar tidak melanggar aturan, Dengan tertib berlalu lintas, kita dapat mencegah terjadinya kecelakaan sejak dini,” tegasnya.

Melalui peluncuran trayek angkutan sekolah ini, Pemerintah Kabupaten Pati berharap tercipta budaya transportasi yang lebih aman bagi pelajar, mampu mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur, sekaligus menghidupkan kembali peran angkutan perdesaan sebagai moda transportasi yang bermanfaat bagi masyarakat.