Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUTR Pati, Widyotomo mengatakan langkah tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana, mengingat kewenangan sungai berada di bawah BBWS.

“Ke depan kita fokus kepada perbaikan untuk tanggul-tanggul yang kritis dan juga mungkin normalisasi sungai. Dalam hal ini untuk sungai dan tanggul itu sebetulnya semua sungai di daerah Pati, DAS Juwana ini masuk kewenangannya BBWS Pemali Juwana. Nah itu kita kolaborasi dengan sana, karena kalau mengandalkan mereka juga penanganannya juga lama. Jadi kita yang bergerak, istilahnya dengan kolaborasi,” katanya yang ditulis Kamis (12/2/2026).

Selain perbaikan tanggul, DPUTR juga menyiagakan alat berat untuk penanganan darurat apabila terjadi jebolan tanggul. Perbaikan sementara dilakukan menggunakan sandbag atau karung berisi pasir yang diperkuat dengan bambu.

“Utamanya untuk saat-saat ini dalam bencana kita standby untuk alat-alat berat. Jadi seandainya ada jebolan, alat segera kita kirim ke lokasi dengan perbaikan semi permanen yaitu sandbag, sak-sak yang diisi pasir dengan menggunakan bambu, trucuk bambu, sehingga sementara bisa menahan jebolan tanggul supaya tidak masuk ke pemukiman,” tuturnya.

Ia berharap ke depan Sungai Juwana sebagai sungai induk dapat segera dinormalisasi agar mampu menampung debit air dari anak-anak sungai saat curah hujan tinggi.

“Harapannya nanti utamanya di Sungai Juwana sebagai sungai induk yang menampung semua anak-anak sungai ini juga dinormalisasi. Supaya kalau curah hujan tinggi anak-anak sungai yang membawa air ke Sungai Juwana ini bisa lancar menuju ke muara, ke laut,” tandasnya.

Banyaknya wilayah yang kekeringan di Rembang mendorong sejumlah organisasi Kemahawiswaan ekstra Kampus untuk memberikan bantuan. Salah satunya Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)

DPC GMNI Rembang menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat di 46 titik yang tersebar di 12 Kecamatan se Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

Hamim ketua DPC GMNI Rembang, mengatakan sebanyak 250.000 liter air bersih telah disalurkan di 12 Kecamatan se Rembang yang tersebar di 46 titik.

Distribusi air bersih ke daerah terdampak kekeringan cukup parah di Rembang itu dilakukan pada September 2024. 46 tangki air bersih telah disalurkan dan Masing-masing tangki berisi 5.000 liter air bersih.

“Total sekitar 230.000 liter air bersih yang disalurkan, di 46 titik” terang Hamim, Jum’at (18/10/2024).

Sementara itu, distribusi air bersih dilakukan secara bergantian setiap hari. Tentunya juga melalui pemetaan desa-desa yang sangat membutuhkan bantuan agar penyaluran tepat sasaran.

DPC GMNI Rembang berharap dengan adanya penyaluran air bersih ini bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama pada musim kemarau ini.

Lebih lanjut, Hamim mengatakan bahwa kegiatan ini adalah bentuk usaha Gotong Royong pada sesama.

“Secara umum sesuai UU. No. 24 Tahun 2007 bahwa bencana itu menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah, media, akademisi, dan dunia usaha. Semua itu harus ikut dalam rangka penanggulangan bencana,” kata dia.

Menurutnya, langkah ini menjadi salah satu wujud tanggung jawab mahasiswa sebagaimana Tridharma Perguruan Tinggi bahwa kewajiban perguruan tinggi itu menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Lomba Gudep Mantap ini diperuntukkan bagi semua tingkatan mulai dari SD, SMP hingga SMA. Adapun waktu penilaian Gudep Mantap ini dilaksanakan pada bulan April 2022.

Kagudep 09-16, Supriyanti menjelaskan para peserta harus mampu menunjukkan dokumen penilaian serta bukti fisik yang telah ditetapkan dari Kwartir Cabang yang meliputi beberapa komponen.

Komponen tersebut di antaranya Managemen dan Administrasi Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Sarana Prasarana, Kegiatan, Proses Pencapaian SKU, SKK dan Prestasi, Kemitraaan dan Kehumasan. Setelah itu, dokumen portofolio dikirim ke Kwarcab, nantinya akan dipilih 3 besar untuk melakukan visitasi.

Visitasi ini bertujuan untuk memverifikasi dengan dokumen (instrument) penilaian Gudep Mantap yang ada dengan kondisi riilnya, serta bukti fisik yang telah dilaksanakan dalam jangka waktu 2 tahun.

Tim penilai dari Kwarcab yang melakukan visitasi ke Pangkalan SDN Tambakagung terdiri 5 orang yaitu Kak Asiah, Kak Ida, Kak Ali, Kak Rasdadik dan Kak Kurniawan.

Kak Rasdadik selaku Ketua Tim dalam sambutannya menyampaikan bahwa Penilaian Gudep Mantap adalah tolak ukur kegiatan Pramuka itu aktif, tertib, berkualitas dan berprestasi.

“Gugus Depan Mantap merupakan satuan pendidikan bagi peserta didik yang menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan aturan Gugus Depan dan layanan kepada peserta didik,” katanya.

Sementara Kak Bambang Mulyono, S.Pd sebagai Kamabigus sekaligus Kepala Sekolah SDN Tambakagung berharap dengan adanya lomba Gudep Mantap ini Gugus Depan pangkan SDN Tambakagung berdampak positif kepada anak didik.

“Dari sisi sikap, karakter, prestasi mampu melahirkan generasi bangsa yang handal, cerdas dan bertaqwa sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada isi Dasa Dharma Pramuka,” ungkapnya.

Dengan berhasil meraih juara pada Gudep Mantap tingkat Kwarcab maka perlu mempersiapkan kembali untuk mengikuti lomba Gudep Mantap pada tingkat Kwarda Jawa Tengah tahun 2022.

Penyegelan Hotel Gajah Mada di jalan Pantura Rembang ini disebut saat merayakan pesta ulang tahun bos salah satu kafe di Rembang. Tak hanya itu, hotel ini juga dikatakan menyediakan Miras di setiap meja.

Buntut kejadian ini, akibatnya petugas menyegel pintu menuju ballroom yang menjadi lokasi seksi dancer dan akses menuju lobi hotel dari samping timur.

Kasatpol PP Rembang, Sulistyono mengatakan Hotel Gajah Mada sudah dua kali ini melakukan pelanggaran selama pandemi Covid-19. Kasusnya sama yakni melanggar aturan terkait PPKM dengan kasus sebuah pesta.

“Sudah dua kali ini melakukan pelanggaran selama pandemi Covid-19. Setelah sebelumnya pelanggaran menggelar pesta ulang tahun saat awal masa PPKM dulu,” katanya seperti dikutip Rembangkab pada Kamis (30/12/2021).

Menurutnya, kasus Hotel Gajah Mada sudah menyalahi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2019. Mengacu aturan ini, pihaknya memperingatkan hal semacam ini agar diketahui bersama dan jangan sampai terulang kembali.

Kendati demikian, Sulis menyatakan penutupan hotel hanya sementara waktu. Pihaknya tidak menyebut sampai kapan hal itu akan dilakukan. Namun ia mengaku semua bergantung situasi di lapangan.

Sementara itu Kepala Bidang Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat dan Penegak Perda Satpol PP, Teguh Maryadi menambahkan atas pemeriksaan terhadap manajemen hotel dan penyelenggara acara, disimpulkan pihak hotel melanggar Perda.

Alasannya, keberadaan penari sexy dinilai bahwa hotel telah memfasilitasi tempat untuk tindak asusila. Selain itu, ditemukan pula minuman keras.

“Terkait dengan asusila dan Miras di tempat umum. Kita simpulkan yang bersangkutan melakukan pelanggaran Perda. Kalau sanksi denda, sesuai Peraturan Bupati (Perbup) maksimal Rp 1 Juta,” ungkapnya.

SAMIN-NEWS.com, REMBANG – Pemerintah Kabupaten Rembang menggelar acara penyerahan Petikan DIPA tahun 2022 oleh Bupati Rembang di Aula lantai IV pada Jum’at (17/12/2021). Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati, Forkompimda, Pimpinan Satker/OPD serta perwakilan Kecamatan/Desa.

Bupati Rembang, Abdul Hafidz saat penyerahan DIPA di lingkungan Pemkab mengatakan, ini sebagai tindaklanjut atas kegiatan penyerahan DIPA di istana negara oleh Presiden pada tanggal 29 November 2021 serta penyerahan DIPA oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 9 Desember 2021.

Menurutnya, Pemkab Rembang pada tahun 2022 anggaran diprioritaskan pada program pemulihan perekonomian. Sebab, pandemi Covid-19 telah memaksa pemerintah untuk mengatur kembali keuangan guna memilih dan memilah program prioritas daerah sesuai prioritas pembangunan nasional.

“Pada tahun 2022 prioritas penggunaan anggaran pemerintah masih berfokus pada sektor kesehatan, pendidikan dan juga program percepatan pemulihan ekonomi nasional. Karena saat ini kita memerlukan percepatan pemulihan ekonomi,” ucapnya.

Hafidz meminta dana yang sudah dialokasikan segera direalisasikan dengan baik. Sehingga mampu mendongkrak serta mempercepat pembangunan di Kabupaten Rembang, serta berkontribusi untuk meningkatkan kemajuan serta kesejahteraan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Rembang menyerahkankan secara simbolis sebanyak sejumlah 25 DIPA dengan alokasi dana sebesar Rp 217,74 Miliar untuk 18 satuan kerja (Satker).

Sementara itu, Kepala KPPN Pati, Marno menegaskan anggaran APBN yang dikelola untuk dua kabupaten, yaitu Pati dan Rembang pada tahun 2022 mengalami penurunan. Ia mengatakan anggaran KPPN turun sebesar 0,46 persen dari total keseluruhan.

“Jumlah total dana APBN yang dikelola pada tahun 2022 sejumlah Rp1,499 triliun rupiah, sebelumnya pada tahun 2021 sebesar 1,506 Triliun rupiah,” kata Marno.

Dalam menyikapi alokasi anggaran 2022 tersebut, pihaknya mendorong agar melakukan percepatan penyerapan anggaran pada awal tahun anggaran serta melakukan proses pengadaan barang/jasa pada bulan Desember 2021, memastikan kesiapan dalam implementasi SAKTI Full Modul baik SDM maupun infrastruktur pendukung.

“Mempercepat tender DAK Fisik dan Dana Desa (DD), meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran dengan melakukan evaluasi capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan melakukan percepatan pemenuhan dokumen syarat salur DAK Fisik dan Dana Desa ke KPPN,” pungkasnya.

“Kesiapan dan kecepatan dari desa dalam memenuhi persyaratan penyaluran sangat mempengaruhi proses penyaluran Dana Desa,” terang Marno kepada Samin News, Kamis (11/11/2021).

Ia menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan beserta kelengkapannya dalam bentuk softcopy melalui aplikasi OMSPAN paling lambat dikirim tanggal 20 Desember 2021.

Penyerapan Dana Desa berpengaruh terhadap upaya pembangunan di sektor desa. Sebab, di tengah pandemi Covid-19 ini melalui gelontoran anggaran besar dari pemerintah pusat itu akan meningkatkan pendapatan keluarga dengan program-program padat karya melalui pelibatan masyarakat.

Marno berharap seluruh Pemdes bisa proaktif dapat segera memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa ke Pemda jauh-jauh hari sebelum batas waktu yang ditetapkan. Hingga kini, KPPN belum menerima dokumen persyaratan penyaluran tersebut.

Di saat yang sama, Marno juga merinci progres penyaluran dana desa hingga bulan November 2021. Ia menyatakan penyaluran DD hingga saat ini sudah hampir mencapai keseluruhan.

“KPPN Pati hingga minggu kedua bulan November 2021 ini menyalurkan Dana Desa mencapai sebesar 92,80 persen atau sebesar Rp 637,4 M dari pagu sebesar Rp 686,9 M,” rincinya.

Piagam yang ditandangani oleh Menteri Keuangan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pada Pemda Rembang telah memenuhi 4 (empat) kriteria WTP, yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Bupati Rembang, Abdul Hafidz mengatakan penghargaan atas perolehan prediket WTP oleh Kemenkeu adalah dedikasi kerja keras oleh semua pihaknya. Di mana terus memperbaiki kualitas laporan keuangan, khusunya terkait pengelolaan aset Pemda yang telah dilakukan sejak tahun 2017.

“Diraihnya WTP bukan berarti tidak ada kesalahan sama sekali, namun menunjukkan bahwa keuangan pada Pemda Rembang telah dikelola secara akuntabel,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Bupati Rembang turut serta didampingi beberapa jajarannya, mulai dari Sekretaris Daerah, Kepala Dinas BPKAD, dan Kepala Dispermades.

Sementara itu, Kepala KPPN Pati, Marno menyampaikan progres pengelolaan Dana APBN pada wilayah Kabupaten Rembang. Dari dana 1,5 Triliun yang dikelola oleh KPPN Pati, sebesar 890 Miliar merupakan alokasi untuk dana transfer (DAK Fisik dan Dana Desa) kepada Pemerintah Kab. Pati dan Kab. Rembang.

Ia merinci Kabupaten Rembang memperoleh alokasi DAK Fisik sebesar 91,32 Miliar terdiri dari 9 bidang dan 16 sub bidang, dengan progres sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021 KPPN Pati telah menerbitkan SP2D BUN sebesar 25,42 M (31,84 persen) dari nilai Kontrak sebesar 79,85 Miliar.

“Sedangkan untuk Dana Desa, dari total alokasi sebesar 260, 52 Miliar progres sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021 telah terealisasi sebesar 224,20 Miliar (86,06%), dengan penyerapan terbesar berada pada Kecamatan Lasem 91,63 persen,” imbuhnya.

Pihaknya juga menyampaikan terkait overview Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) yang secara komprehensif menyajikan aktivitas ekonomi dan keuangan Pemerintah secara nasional. LSKP disusun berdasarkan konsolidasi laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah, termasuk LKPD Kabupaten Rembang.

Tersangka SS, warga Kabupaten Rembang kini meringkuk di dalam tahanan, setelah mencabuli anak perempuan berusia 15 tahun.

Kapolres Rembang AKBP Dandy Ario Yustiawan dalam release kasus, hari Senin (13/09/2021) mengungkapkan awalnya tersangka SS bersama kawannya nongkrong di dalam kafe, sambil menenggak arak dan bir.

“Tak berselang lama datanglah korban bersama kawannya ke kafe tersebut. Begitu kawannya pulang, korban yang duduk sendirian, kemudian dipanggil tersangka untuk menemani minum,” jelasnya.

Tersangka menciumi korban dan menariknya masuk ke dalam kamar mandi. Di bawah pengaruh mabuk miras, korban tidak menolak dan terjadilah hubungan layaknya suami istri.

Usai kejadian, korban sempat menangis kepada pemilik kafe, karena takut hamil. Pemilik kafe pun memberikan Pil KB kepada korban, sedangkan tersangka langsung pergi meninggalkan kafe, seusai membayar minumannya.

“Atas laporan korban, tersangka pelaku dibekuk polisi. Ketika ditunjukkan saat Pers Release, tersangka memakai baju tahanan warna biru dan peci hitam. Yang bersangkutan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara,” tandasnya.

Kapolres Rembang AKBP Dandy Ario Yustiawan menjelaskan bahwa puluhan botol miras tersebut disita dari berbagai warung, toko, maupun Cafe yang menjual miras di wilayah Kabupaten Rembang.

“Dalam Operasi Pekat malam ini kita amankan puluhan Botol Miras berbagai jenis di wilayah hukum Kabupaten Rembang,” jelasnya.

Menurutnya, dilakukannya razia ini mampu menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan Kondusif. Sehingga dapat terhindar dari gangguan apapun yang mengancam ketentraman dan keselamatan masyarakat.

Puluhan diantaranya merupakan anak yatim yang orang tuanya meninggal akibat terpapar Covid-19.

Kepala bidang Pemberdayaan sosial Dinsos PPKB Rembang, Nasaton Rofiq mengatakan penerima manfaat dari program itu yakni 2.686 anak yatim dari keluarga tidak mampu yang terdampak dan 64 anak yang orang tuanya meninggal karena terpapar Covid-19.

Rofiq pun menambahkan tak semua anak yatim bisa mendapatkan bantuan senilai Rp.400ribuan tersebut. Selain dari keluarga tidak mampu, anak yang menerima ini anak yatim berumur maksimal 15 tahun.

“Setiap tahun anggaran ini ada dan harus kita validasi terus. Karena anak di atas 15 tahun tidak dapat, akan diisi data baru. Nah dari hasil validasi, masih ada sisa kuota 64 itu, akhirnya kita ambilkan dari 64 anak yatim yang orang tuanya meninggal terpapar covid-19,” tandasnya.