Prestasi ini menjadi kabar gembira bagi keluarga besar SMPN 1 Sukolilo. Tim futsal putri menunjukkan semangat juang, kerja sama, dan sportivitas tinggi selama pertandingan. Keberhasilan meraih posisi kedua menjadi bukti bahwa kerja keras, ketekunan dalam berlatih, dan kekompakan merupakan kunci dalam meraih prestasi.

Tak hanya dari lapangan, prestasi juga datang dari tribun suporter. Meski baru pertama kali hadir secara langsung untuk mendukung tim sekaligus mengikuti lomba Battle Supporter, para suporter SMPN 1 Sukolilo mampu menunjukkan kreativitas, kekompakan, dan semangat luar biasa hingga berhasil meraih juara 3.

Dukungan para suporter turut menjadi energi tambahan bagi para pemain untuk tampil maksimal. Semangat dan sorak-sorai yang diberikan menunjukkan bahwa keberhasilan tim tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemain, tetapi juga oleh dukungan dan kebersamaan seluruh anggota tim.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala SMPN 1 Sukolilo, Bandhu Tandho, mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian ganda tersebut. Ia berharap prestasi ini dapat memotivasi seluruh peserta didik untuk terus mengembangkan potensi diri, baik di bidang akademik maupun nonakademik.

“Selamat kepada tim futsal putri dan seluruh suporter atas prestasi yang diraih dalam Bupati Pati Cup 2026. Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal untuk meraih keberhasilan yang lebih besar pada kompetisi berikutnya,” ujarnya.

Prestasi ini diharapkan menjadi penyemangat bagi seluruh peserta didik SMPN 1 Sukolilo untuk terus berlatih, berani berkompetisi, serta menjunjung tinggi sportivitas. Keberhasilan tim futsal putri dan Battle Supporter sekaligus menjadi bukti bahwa kerja sama dan semangat kebersamaan dapat mengantarkan sekolah meraih prestasi di berbagai bidang.

Kejuaraan ini resmi digelar pada 15–18 Oktober 2026 di Gedung Cristal Building Universitas Muhammadiyah Kudus (UMKU) dan diikuti ratusan pelajar dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam ajang tersebut, kontingen sekolah berhasil meraih Juara Umum 2 kategori Remaja, sekaligus membawa pulang sejumlah medali dari berbagai kategori pertandingan.

Prestasi ini menjadi bukti semangat juang, kedisiplinan, dan kerja keras para atlet dalam mengembangkan kemampuan pencak silat. Keberhasilan tersebut juga menunjukkan komitmen SMK Muhammadiyah 3 Sukolilo dalam mendukung pengembangan bakat dan potensi peserta didik, baik di bidang akademik maupun nonakademik.

Berdasarkan informasi yang dipublikasikan melalui akun resmi sekolah, tujuh atlet berhasil menyumbangkan medali dalam kejuaraan tersebut. Empat atlet meraih Juara 1, dua atlet meraih Juara 3, dan satu atlet meraih Juara 2 pada kategori seni.

Adapun para atlet yang berhasil mengharumkan nama sekolah adalah sebagai berikut.

1. Abyan Syakur Darussalam, kelas B Remaja Putra, meraih Juara 1.

2. Nur Alif Arya Tri Wiguna, kelas C Remaja Putra, meraih Juara 1.

3. Murfid Ilham Muzakky, kelas D Remaja Putra, meraih Juara 1.

4. Aisyah Syahidah Maharani, kelas D Remaja Putri, meraih Juara 1.

5. Moh. Bibit Qolbi Mahfud, kelas D Remaja Putra, meraih Juara 3.

6. Irsyad Jauhari Affandi, kelas E Remaja Putra, meraih Juara 3.

7. Lutfiana Dina Nur Anjani, kategori seni tunggal full Remaja Putri, meraih Juara 2.

Selain meraih medali, Aisyah Syahidah Maharani juga memperoleh penghargaan Pesilat Terbaik Putri kategori Remaja. Penghargaan ini menjadi pencapaian tersendiri yang melengkapi keberhasilan kontingen Tapak Suci SMK Muhammadiyah 3 Sukolilo dalam kejuaraan tersebut.

Keberhasilan para atlet tidak terlepas dari peran pelatih yang mendampingi proses latihan dan persiapan, yakni Coach Dedi dan Coach Eko. Dukungan dari seluruh ofisial Tim Tapak Suci Sukolilo juga menjadi bagian penting dalam perjalanan kontingen selama mengikuti kejuaraan.

Capaian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh peserta didik untuk terus berlatih, berani berkompetisi, dan mengembangkan potensi diri. Prestasi para atlet sekaligus memperkuat semangat sekolah dalam mewujudkan generasi yang berkarakter, kompeten, dan berprestasi.

Keluarga besar SMK Muhammadiyah 3 Sukolilo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh atlet, pelatih, serta ofisial yang telah berjuang dan memberikan dukungan. Semoga prestasi ini menjadi langkah awal untuk meraih pencapaian yang lebih tinggi pada kompetisi berikutnya.

Dalam perkara korupsi yang menjeratnya, Sudewo juga dijatuhi denda sebesar Rp300 juta serta diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp3.511.500.000 atau sekitar Rp3,51 miliar.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang perkara nomor 46/Pid.Sus-TPK/2026/PN Semarang di Pengadilan Tipikor Semarang.

Majelis hakim menyatakan Sudewo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan yang dinyatakan terbukti dalam persidangan.

Vonis pidana penjara yang dijatuhkan majelis hakim tersebut sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni 8 tahun 6 bulan penjara.

Dijatuhi Denda Rp300 Juta

Selain hukuman penjara, majelis hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp300 juta kepada Sudewo.

Dalam putusannya, apabila denda tersebut tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta kekayaan atau pendapatan Sudewo dapat disita dan dilelang untuk melunasi kewajiban pembayaran denda.

Apabila harta benda yang dimiliki tidak mencukupi untuk membayar denda, kewajiban tersebut diganti dengan pidana penjara selama 100 hari.

Wajib Bayar Uang Pengganti Rp3,51 Miliar

Majelis hakim juga membebankan pembayaran uang pengganti kepada Sudewo sebesar Rp3.511.500.000.

Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa dapat menyita dan melelang harta bendanya untuk menutupi kewajiban pembayaran tersebut.

Sementara itu, jika harta benda Sudewo tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, sisa kewajiban tersebut diganti dengan pidana penjara selama dua tahun.

Putusan ini menjadi bagian dari proses hukum perkara korupsi yang menjerat Sudewo, Pelaksanaan kewajiban pembayaran denda dan uang pengganti akan mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam amar putusan majelis hakim.

Atas putusan itu, warga Pati yang tergabung Pati Ora Sepele (POS) mengapresiasi putusan majelis hakim dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali bergandeng tangan merajut kembali rasa persaudaraan sesama warga Pati.

Ketua POS, Suharno menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah bentuk pembelajaran mahal atas kehidupan demokrasi yang bersih dari perilaku korupsi. Ia mengajak masyarakat untuk menjauhi perilaku korup.

“Kami mengajak semua masyarakat Pati baik yang pro dan kontra ini adalah momen untuk pembelajaran demokrasi agar ke depan bebas dari prilaku korup,” ucap Harno.

Ia juga berharap putusan tersebut menjadi tonggak titik awal untuk menerapkan kepemimpinan yang bersih serta memikirkan kesejahteraan masyarakat luas.

“Harapannya ke depan Pati bebas korupsi, adil makmur secara merata,” harap Harno.

Sebagai informasi, di hari yang sama POS juga menggelar ruwatan di Alun-alun Simpang Lima Pati. Ruwatan itu dimaksudkan sebagai pengawalan putusan sidang serta membuang sengkolo energi negatif di Kabupaten Pati.

Dalam kesempatan itu, puluhan tumpeng disajikan serta membacakan doa jawa. Setelahnya mereka secara simbolis menabur bunga dan air di gerbang pendopo.

Dalam aksi tersebut, POS menggelar tradisi ritual ruwatan bertajuk “Ruwat Bumi Pati, Ruwat Bumi Nusantara”. Ritual ini ditujukan sebagai bentuk pembersihan spiritual atas berbagai persoalan hukum dan tindak keserakahan yang melanda daerah tersebut.

“Konteks ruwat ini adalah membersihkan kesialan dan perbuatan-perbuatan yang sifatnya serakah atau angkara murka dari bumi Pati. Harapannya ke depan Bumi Pati bisa damai dan tentram, di mana pejabat, masyarakat, hingga Aparat Penegak Hukum (APH) bisa bersinergi membangun Pati yang lebih baik,” ucap Ketua POS, Suharno.

Selain ritual ruwatan, aksi ini juga menjadi panggung penegasan sikap dan komitmen POS dalam mengawal isu korupsi dan dinamika pemerintahan daerah sepanjang satu tahun terakhir.

“Ini adalah bentuk komitmen kami atas masalah yang ada di Pati selama satu tahun ini, khususnya berkaitan dengan Bapak Bupati Pati nonaktif Sudewo yang saat ini sedang berproses di Tipikor Semarang dalam tahap putusan. Dua agenda itulah yang kami fokuskan hari ini,” tambah Harno.

Melalui pengawalan sidang putusan ini, POS berharap proses hukum di Pengadilan Tipikor Semarang berjalan adil serta menjadi momentum awal perubahan menuju tata kelola pemerintahan Pati yang bersih dan harmonis.

Anggota POS dalam orasinya, Saipul menegaskan bahwa pihaknya menghormati apa pun putusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang. Ia berharap keputusan tersebut benar-benar mencerminkan keadilan bagi masyarakat Pati.

“Apapun yang menjadi putusan hakim Tipikor Semarang, kami junjung tinggi. Berikan keadilan seadil-adilnya untuk masyarakat Kabupaten Pati,” tegas Saipul.

Ia menjelaskan, kehadiran POS di Alun-alun Pati merupakan bentuk pengawalan terhadap proses hukum Sudewo sekaligus mengingatkan kembali semangat perlawanan yang muncul pada 25 Agustus lalu.

Menurut Saipul, pihaknya memilih menggelar aksi di Pati agar tidak memicu benturan antarmasyarakat apabila massa dengan pandangan berbeda berkumpul di Semarang.

“Kami sadar, jika kami ke Semarang, bisa terjadi benturan sesama masyarakat Pati karena barangkali mereka berbeda pandangan,” ujarnya.

Saipul juga mengajak masyarakat untuk tidak terpecah akibat perbedaan pilihan atau dukungan politik. Ia menilai, kepentingan masyarakat dan pengawalan kebijakan pemerintah daerah harus menjadi prioritas bersama.

“Musuh rakyat bukan rakyat, musuh rakyat pejabat. Kita bergandeng tangan bersama, tidak ada pendukung A atau pendukung B. Yang ada, kita bersama mengawal kebijakan Kabupaten Pati. Ini lebih penting daripada dukung-mendukung,” pungkasnya.

Dalam kegiatan pembelajaran kali ini, warga binaan mendapatkan materi Geografi dan Bahasa Inggris dengan bimbingan tenaga pendidik dari SPNF SKB Kabupaten Pati.

Kegiatan ini bertujuan menambah wawasan, meningkatkan kemampuan akademik, serta mengembangkan keterampilan yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui program tersebut, warga binaan diharapkan tetap memiliki semangat belajar dan dapat menyelesaikan pendidikan sesuai jenjang yang diikuti, meskipun sedang menjalani masa pidana.

Kepala Lapas Kelas IIB Pati, Suprihadi, menegaskan bahwa pendidikan menjadi bekal penting bagi warga binaan untuk mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat.

“Kami berharap melalui program pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C ini, warga binaan dapat terus mengembangkan potensi diri, meningkatkan pengetahuan, serta memiliki semangat untuk meraih masa depan yang lebih baik,” ujarnya.

Kerja sama dengan SPNF SKB Kabupaten Pati diharapkan terus berlanjut guna mendukung pembinaan yang humanis, produktif, dan berkelanjutan.

Program ini sekaligus menjadi upaya memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk meningkatkan kualitas diri sebagai bekal menjalani kehidupan yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat.

“Pendidikan adalah salah satu langkah penting dalam mendukung proses pembinaan dan reintegrasi sosial,” pungkasnya.

Hal itu disampaikan Plt Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III KPK, Imam Turmudi, dalam kegiatan koordinasi dan asistensi bersama Pemkab Pati yang melibatkan ratusan kepala desa, Selasa (20/10/2026).

Imam menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari penegakan hukum yang sebelumnya dilakukan KPK di Kabupaten Pati. Menurutnya, pencegahan korupsi harus disertai pembenahan mendasar agar potensi penyimpangan tidak kembali muncul.

KPK menilai terdapat dua aspek yang perlu diperkuat, yakni sistem tata kelola pemerintahan dan integritas individu yang menjalankan sistem tersebut.

“Perbaikan sistem tanpa diimbangi integritas individu tidak akan cukup untuk mencegah tindak pidana korupsi,” paparnya.

Dari sisi regulasi, KPK telah memberikan rekomendasi perbaikan terhadap aturan yang mengatur tata cara pemilihan perangkat desa. Sejumlah ketentuan juga tengah dibahas bersama Pemkab Pati untuk dievaluasi dan disesuaikan dengan kebutuhan perbaikan tata kelola.

Pembahasan mengenai perubahan aturan tersebut dijadwalkan berlanjut dalam agenda koordinasi berikutnya antara KPK dan pemerintah daerah.

Selain regulasi, KPK menekankan pentingnya penguatan integritas seluruh aparatur yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan dan pembenahan tidak cukup hanya menyasar pemerintah desa, tetapi juga perlu melibatkan camat, organisasi perangkat daerah (OPD), hingga kepala daerah.

Imam menegaskan, perbaikan sistem dan peningkatan integritas harus berjalan beriringan agar upaya pencegahan korupsi dapat berjalan efektif.

“Selain perbaikan tata kelola, integritas juga perlu ditingkatkan supaya keduanya berjalan seimbang. Harapannya, tidak terjadi lagi tindak pidana korupsi maupun potensi korupsi lainnya,” ujarnya.

Di sisi lain, Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyatakan pemerintah daerah berkomitmen menjalankan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ia menyebut koordinasi dengan KPK telah direncanakan sejak Agustus 2026 dan ditindaklanjuti melalui pertemuan daring pada September.

“Untuk itu, kami selalu berkoordinasi dengan KPK untuk mendapatkan asistensi. Ada beberapa topik dan persoalan yang perlu dibahas, terutama terkait pemilihan perangkat desa dan kepala desa pada 2027 nanti,” kata Candra.

Melalui evaluasi regulasi dan penguatan integritas aparatur, KPK berharap Pemkab Pati dapat menutup celah penyimpangan serta membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan bertanggung jawab, baik di tingkat desa maupun daerah.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pembenahan tata kelola pemerintahan desa, terutama setelah KPK melakukan penindakan di Kabupaten Pati pada 19 Januari 2026. Pemerintah daerah berharap proses pemilihan kepala desa dan perangkat desa mendatang dapat berlangsung sesuai aturan dan terhindar dari praktik korupsi.

Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, mengatakan koordinasi dengan KPK telah direncanakan sejak Agustus 2026 dan ditindaklanjuti melalui pertemuan daring pada September lalu.

“Untuk itu, kami selalu berkoordinasi dengan KPK untuk mendapatkan asistensi. Ada beberapa topik dan persoalan yang perlu dibahas, terutama terkait pemilihan perangkat desa dan kepala desa pada 2027 nanti,” ujarnya.

Menurut Candra, kegiatan asistensi tersebut dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari dengan melibatkan sekitar 256 kepala desa. Pada hari pertama, sebanyak 150 kepala desa mengikuti kegiatan, sedangkan sekitar 106 kepala desa lainnya dijadwalkan hadir pada hari berikutnya.

Ia menegaskan, Pemkab Pati berkomitmen menjalankan pemerintahan secara transparan dan akuntabel. Setiap proses pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan serta dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Candra juga menepis anggapan bahwa kegiatan bersama KPK tersebut baru digelar karena berdekatan dengan agenda putusan perkara yang menjerat Sudewo.

“Agenda ini sudah lama, koordinasi dengan KPK telah direncanakan jauh-jauh hari,” ungkapnya.

Sementara itu, Plt Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III KPK, Imam Turmudi, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari penegakan hukum yang telah dilakukan di Kabupaten Pati.

Menurut Imam, penguatan pencegahan perlu dilakukan sejak dini agar persoalan serupa tidak kembali terjadi, terutama dalam proses pemilihan kepala desa dan perangkat desa pada 2027.

KPK juga telah memberikan rekomendasi perbaikan terhadap aturan tata cara pemilihan perangkat desa. Rekomendasi tersebut menjadi salah satu langkah untuk memperbaiki sistem sekaligus mengurangi celah penyimpangan.

“Dari sistem, KPK sudah memberikan rekomendasi perbaikan terkait aturan-aturan yang berlaku dalam tata cara pemilihan perangkat desa,” kata Imam.

Ia berharap koordinasi antara KPK dan Pemkab Pati dapat menghasilkan perbaikan tata kelola yang mampu mencegah praktik korupsi, baik dalam proses pemilihan di tingkat desa maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan secara lebih luas.

Kepala Bidang Bina Marga DPUTR Kabupaten Pati, Hasto Utomo, menyampaikan bahwa seluruh rangkaian pengerjaan jalan tersebut resmi tuntas pada akhir September lalu setelah melalui proses pengerjaan selama empat bulan.

“Paket pekerjaan ruas jalan Tayu-Dukuhseti sudah selesai. Masa pelaksanaan 120 hari kalender dan sudah selesai akhir September kemarin,” ujar Hasto Utomo.

Paket pengerjaan infrastruktur ini mencakup tiga titik ruas jalan utama dengan spesifikasi dan jenis penanganan yang berbeda-beda:

Ruas Tayu-Dukuhseti titik perbaikan berlokasi di depan SPPG Kalikalong, Ngagel, dan Alasdowo. Menggunakan konstruksi beton (rigid pavement) sepanjang 450 meter dengan lebar 6 meter, serta menyerap anggaran sebesar Rp 2 miliar.

Ruas Tayu-Pundenrejo lokasinya di wilayah Tayu dan Keboromo. Menggunakan lapisan aspal hotmix sepanjang 930 meter dengan lebar 3,5 meter, didukung anggaran sebesar Rp 1,1 miliar.

Serta Ruas Pundenrejo-Kalikalong terletak di Bulungan. Menggunakan konstruksi beton sepanjang 504 meter dengan lebar 4 meter, dengan alokasi anggaran Rp 1,055 miliar.

Selesainya perbaikan pada ketiga ruas jalan ini diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga, meningkatkan keselamatan berkendara, serta mendongkrak roda perekonomian masyarakat di wilayah Pati utara.