Dalam aksi tersebut, peserta menyuarakan dukungan terhadap berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Melalui orasi yang disampaikan secara bergantian, para peserta menegaskan komitmennya untuk mendukung keberlanjutan program yang dijalankan oleh pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN).

Mereka menilai Program Makan Bergizi Gratis memiliki manfaat besar dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia serta mendukung tumbuh kembang generasi penerus bangsa.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan beberapa tuntutan dan aspirasi kepada pemerintah pusat maupun para pemangku kebijakan.

Salah satu tuntutan utama adalah percepatan pengesahan Undang-Undang Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan program tersebut secara berkelanjutan.

Selain itu, peserta audiensi juga menyatakan dukungan terhadap pembentukan dan penguatan Koperasi Merah Putih yang dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat desa serta memperkuat kemandirian ekonomi rakyat.

Tak hanya itu, dukungan juga diberikan terhadap Program Sekolah Rakyat yang diharapkan mampu memperluas akses pendidikan bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Koordinator aksi dalam orasinya menyampaikan bahwa seluruh aspirasi yang dibawa dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk mendukung program-program pemerintah yang berpihak kepada masyarakat.

“Kami mendukung Program Makan Bergizi Gratis, mendukung Koperasi Merah Putih, dan mendukung Program Sekolah Rakyat, Kami berharap pemerintah dapat mempercepat pengesahan UU MBG agar program ini memiliki payung hukum yang kuat dan manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat,” ujarnya.

Aksi audiensi berlangsung dengan tertib dan damai di bawah pengawalan aparat keamanan, Setelah menyampaikan aspirasi, perwakilan peserta berharap pemerintah dapat menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan demi keberhasilan program-program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Kedatangan mereka bersama Pati Ora Sepele (POS) bertujuan mengajukan surat permohonan audiensi kedua terkait sengketa lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Rumpun Sari Antan (RSA) yang hingga kini belum menemui titik terang.

Perwakilan Gertak, Khoirul Abidin, mengungkapkan bahwa surat audiensi pertama yang dikirim pada 2 Juni 2026 belum mendapatkan tanggapan dari DPRD Kabupaten Pati. Karena itu, warga memutuskan mengirimkan surat kedua untuk meminta kepastian.

“Kami ke sini meminta audiensi terkait lahan Karangsari yang masih menjadi sengketa. Hari ini kami mengirimkan surat kedua karena surat pertama belum ditanggapi,” ujar Abidin.

Abidin menegaskan warga sudah menunggu hampir tiga minggu tanpa adanya kejelasan mengenai jadwal audiensi yang mereka ajukan.

Dalam audiensi tersebut, warga berharap dapat bertemu dengan DPRD Kabupaten Pati, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pati, serta pihak terkait lainnya guna membahas status lahan sengketa seluas 174 hektare di Desa Karangsari.

Abidin menyebut sebagian besar lahan eks HGU tersebut kini telah beralih menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM). Bahkan, beberapa bidang tanah disebut telah diperjualbelikan.

“Dari total luasan itu, sekitar 95 persen sudah bersertifikat SHM. Bahkan ada beberapa bidang yang sudah diperjualbelikan oleh oknum tertentu,” ungkapnya.

Warga memberi waktu satu pekan kepada DPRD Kabupaten Pati untuk merespons permohonan audiensi tersebut. Jika tidak ada tindak lanjut, mereka berencana membawa persoalan ini ke Ombudsman Republik Indonesia serta menyurati DPR RI dan jaringan petani nasional.

“Kami menunggu konfirmasi dari DPRD. Kalau tidak direspons, kami akan mengirim surat ke Ombudsman. Selain itu, kami juga akan mengirim surat ke DPR RI dan jaringan petani di tingkat nasional,” tegas Abidin.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, mengakui jika pihaknya tidak mengabaikan permintaan warga. Ia menyebut audiensi telah dijadwalkan pada 29 Juni 2026.

“Sudah saya agendakan. Tanggal 29 Juni 2026. Harus sabar menunggu karena agenda DPRD juga banyak. Ada reses, bimtek fraksi, dan agenda paripurna yang harus diselesaikan,” bebernya.

Ali menjelaskan, DPRD masih perlu melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar seluruh pihak yang berwenang dapat hadir dalam audiensi tersebut.

“Kami juga harus bersurat dengan pihak yang membidangi. Jadwalnya perlu disinkronkan terlebih dahulu,” pungkasnya.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Jawa Tengah, Urip Sihabudin, mengatakan dirinya ditugaskan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah untuk meninjau kondisi masyarakat terdampak sekaligus mengecek kerusakan tanggul yang menjadi pemicu masuknya air rob.

“Bapak Gubernur menugaskan kami untuk bersilaturahmi dengan warga yang terdampak, sekaligus mengecek tanggul-tanggul yang menjadi penyebab banjir rob masuk ke pemukiman warga,” ujarnya saat meninjau lokasi, Senin (22/6/2026).

Dari hasil peninjauan bersama Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, ditemukan sejumlah titik tanggul yang mengalami kerusakan dan perlu segera diperbaiki. Total panjang tanggul yang menjadi prioritas penanganan mencapai sekitar 450 meter.

“Dalam jangka pendek kami akan tangani dulu tanggul-tanggul jebol di Tunggulsari. Panjangnya sekitar 450 meter dan akan kami upayakan ditangani sesegera mungkin,” katanya.

Selain perbaikan darurat, pemerintah juga menyiapkan langkah jangka menengah untuk mengurangi risiko rob di kawasan tersebut. Salah satunya melalui peninggian tanggul di sepanjang aliran sungai yang terhubung dengan laut dan melintasi area tambak.

Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menjelaskan masih ada jalur sungai sepanjang kurang lebih satu kilometer yang membutuhkan peninggian tanggul agar mampu menahan limpasan air laut saat rob terjadi.

“Ada sekitar satu kilometer jalur sungai menuju laut yang perlu ditinggikan. Namun yang paling mendesak saat ini adalah perbaikan tanggul jebol yang totalnya sekitar 450 meter,” ujarnya.

Menurut Chandra, hasil pengecekan di lapangan telah dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai dasar percepatan pelaksanaan perbaikan infrastruktur yang rusak.

Di samping penanganan fisik, bantuan kemanusiaan juga mulai disalurkan kepada warga terdampak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan 150 paket sembako, 200 paket makanan siap saji, air mineral, family kit senilai sekitar Rp33 juta, kasur, serta tenda darurat.

Karena tidak ada warga yang harus mengungsi, tenda bantuan tersebut sementara disimpan di BPBD Kabupaten Pati untuk kebutuhan penanganan bencana pada masa mendatang.

Dukungan juga datang dari sejumlah instansi dan lembaga. Dalam kesempatan itu, BPBD Kabupaten Pati menyalurkan 20 paket sembako dan 30 dus mi instan. Baznas Kabupaten Pati memberikan 100 paket sembako, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyerahkan 40 paket sembako, sedangkan Dinas Sosial menyalurkan bantuan berupa pakaian dewasa, perlengkapan keluarga, terpal, kasur, dan selimut bagi warga terdampak rob.

Kegiatan yang telah menjadi tradisi turun-temurun tersebut berlangsung dengan meriah dan diikuti oleh warga dari berbagai kalangan, Dengan membawa obor dan perlengkapan tradisional lainnya, peserta Lamporan berkeliling, sebagai simbol penolak bala sekaligus bentuk pelestarian budaya warisan leluhur.

Tradisi Lamporan merupakan agenda rutin yang selalu dilaksanakan setiap tahun saat malam 1 Suro, Selain sebagai sarana menjaga kearifan lokal, kegiatan ini juga menjadi ajang mempererat tali silaturahmi antarwarga.

Sejak sore hari, masyarakat telah mempersiapkan berbagai kebutuhan acara, Menjelang malam, ratusan warga berkumpul di area Punden Nyai Ageng Kenduruan untuk mengikuti rangkaian kegiatan yang diawali dengan doa bersama demi keselamatan, ketentraman, dan kesejahteraan masyarakat Desa Tajungsari.

Menurut sejumlah warga, tradisi Lamporan memiliki makna mendalam sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur sekaligus ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT, Oleh karena itu, tradisi tersebut terus dijaga dan dilestarikan agar tidak hilang ditelan perkembangan zaman.

Suasana khidmat dan penuh kebersamaan terlihat sepanjang acara berlangsung, Warga berharap tradisi Lamporan di Punden Nyai Ageng Kenduruan dapat terus dilaksanakan setiap tahun sebagai warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat Desa Tajungsari.

Dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan kebersamaan, peringatan malam 1 Suro di Desa Tajungsari menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan serta melestarikan tradisi leluhur yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Proyek tersebut menjadi paket peningkatan jalan dengan nilai anggaran terbesar di Kabupaten Pati tahun ini. Total anggaran yang dikucurkan mencapai Rp6,85 miliar.

Kepala Bidang Bina Marga DPUTR Pati, Hasto Utomo, mengatakan peningkatan ruas Boloagung–Trimulyo menggunakan kombinasi konstruksi beton dan aspal dengan panjang jalan 4,13 kilometer.

“Peningkatan Jalan Boloagung–Trimulyo menggunakan konstruksi kombinasi beton dan aspal. Panjang ruasnya mencapai 4,13 kilometer dengan lebar bervariasi antara 3 hingga 6 meter,” ujarnya.

Menurut Hasto, proyek tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas konektivitas antarwilayah sekaligus mendukung kelancaran aktivitas masyarakat sehari-hari.

Selain ruas Boloagung–Trimulyo, DPUTR Pati juga telah mengontrak sejumlah proyek peningkatan jalan di titik lain. Namun, beberapa di antaranya masih menunggu pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

“Proyek-proyek yang sudah dikontrakkan akan dikerjakan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Pati menargetkan seluruh pekerjaan dapat selesai tepat waktu. Dengan peningkatan infrastruktur jalan ini, mobilitas warga dan distribusi barang diharapkan menjadi lebih lancar sehingga mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

Kerusakan talud di ruas jalan Pakis–Gunungwungkal tersebut dikhawatirkan dapat memicu pengikisan badan jalan akibat derasnya arus sungai.

Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUTR Kabupaten Pati, Widyotomo, menjelaskan bahwa langkah awal yang dilakukan adalah mengalihkan aliran sungai agar tidak terus menggerus area yang terdampak longsor.

“Sudah ditangani talud di Ngetuk itu. Sementara pengalihan alur sungai dulu biar tidak semakin menggerus badan jalan,” ujarnya belum lama ini.

Selain itu, normalisasi sungai juga dilakukan menggunakan alat berat untuk mengurangi tekanan arus di sekitar lokasi kerusakan.

Menurutnya, penanganan sementara ini bertujuan mencegah kerusakan semakin meluas sembari menunggu proses perbaikan permanen.

Untuk solusi jangka panjang, DPUTR mengusulkan pembangunan kembali talud menggunakan konstruksi bronjong melalui APBD Perubahan 2026. Metode tersebut dinilai lebih kuat dalam menahan erosi tebing sungai sekaligus menjaga kestabilan badan jalan.

Perbaikan permanen itu diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp300 juta. Talud yang rusak diketahui memiliki panjang kurang lebih 18 meter dengan tinggi sekitar 3 meter.

“Perbaikan diusulkan pada APBD  perubahan. Nanti talud akan dikasih bronjong. Kita usulkan Rp 300 juta untuk penanganannya,” terangnya.

Jika tidak segera diperkuat, aliran sungai berpotensi terus mengikis tepi jalan dan mengganggu kelancaran akses transportasi di jalur penghubung Pakis–Gunungwungkal.

Meskipun warga setempat telah berusaha melakukan perbaikan secara swadaya, kerusakan semakin parah bahkan sebagian strukturnya ambrol karena tidak mendapatkan penanganan yang layak.

Kepala Desa Pegandan, Sudarmono, saat diwawancarai awak media Selasa (9/6/2026) mengungkapkan bahwa kondisi ini telah berlangsung puluhan tahun. “Sejak tahun 1985, jembatan ini belum pernah mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Pati.

Sebenarnya usulan perbaikannya sudah beberapa kali disampaikan, namun selalu terkendala masalah anggaran dan dinyatakan belum masuk skala prioritas,” ujarnya.

Menurut Sudarmono, jembatan tersebut memiliki peran yang sangat vital sebagai jalur penghubung utama, yaitu melayani akses bagi empat pedukuhan, di antaranya dua pedukuhan di Desa Pegandan yaitu Jengglong dan Sempulawang.

Selain itu, jembatan ini juga menjadi jalur alternatif penting bagi warga Desa Sokokulon dan Desa Banyu Urip di wilayah Jenggolo 3.

“Karena fungsinya yang strategis, kami sangat prihatin mendengar keluhan warga setiap harinya, pihak desa sudah berulang kali menyampaikan permohonan ini ke tingkat kabupaten, namun tanggapan yang diterima masih sama,” tambahnya.

Sudarmono juga menyebutkan bahwa sekitar setahun lalu ia sempat bertemu dengan Penjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati, Riyoso, yang berjanji akan meninjau lokasi.

Setelah bagian jembatan ambrol, petugas dari DPUTR akhirnya datang dan memasang rambu peringatan bertuliskan “Hati-hati, Jembatan Rusak” sebagai langkah sementara.

Melalui kesempatan ini, Pemerintah Desa Pegandan memohon agar DPUTR Kabupaten Pati memasukkan perbaikan jembatan tersebut ke dalam skala prioritas pembangunan pada tahun anggaran 2027 mendatang.

Harapannya, akses warga dapat kembali aman dan lancar tanpa harus menempuh risiko setiap kali melintas.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati mencatat sejumlah tambak warga terendam air laut pasang, sehingga menyebabkan kerugian ekonomi bagi petambak.

Data kerugian tersebut telah dilaporkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mendapat tindak lanjut bantuan.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, mengatakan penanganan rob tidak bisa hanya bersifat sementara. Menurutnya, wilayah pesisir membutuhkan solusi infrastruktur yang lebih kuat dan berkelanjutan.

“Kerugian tambak sudah kami laporkan agar bisa mendapatkan bantuan. Ini harus ditangani secara menyeluruh,” ujarnya, Senin (8/6/2026).

Pemkab Pati juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan tanggul permanen, mengingat biaya penanganan jangka panjang cukup besar.

Selain infrastruktur, pemerintah daerah menyoroti pentingnya mitigasi berbasis lingkungan seperti penanaman mangrove.

Namun, Chandra menekankan penanaman harus dilakukan dengan perencanaan matang agar tidak sia-sia akibat tergerus ombak.

“Kami dorong solusi jangka panjang, termasuk mangrove, tapi harus dengan jarak yang tepat dari garis pantai,” tambahnya.

Fenomena rob ini juga disebut tidak hanya terjadi di Pati, melainkan turut dirasakan wilayah pesisir lain seperti Kabupaten Rembang, sehingga dibutuhkan koordinasi lintas daerah dan pemerintah pusat.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah diterjunkan ke lokasi dengan membawa bantuan logistik sekaligus membangun tanggul sementara dari bambu.

“Tanggul darurat kita buat dari bambu dan peralatan pendukung lainnya sebagai langkah cepat menahan rob,” ujar Chandra di depan awak media Senin (8/6/2026).

Pemkab Pati juga menyiapkan anggaran sekitar Rp60 juta untuk penanganan darurat tersebut sambil menunggu kondisi air laut kembali surut.

Selain di Tunggulsari, rob juga berdampak di sejumlah wilayah pesisir lain, sehingga koordinasi lintas daerah terus dilakukan.

Pemkab Pati turut melaporkan kondisi ini ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta meminta dukungan Kementerian Pekerjaan Umum untuk penanganan lebih lanjut.

“Untuk penanganan permanen, kami sudah berkoordinasi dengan BNPB dan akan bersurat ke Kementerian PU,” kata Chandra.

Peristiwa tragis itu diketahui sekitar pukul 15.30 WIB. Korban yang saat itu bekerja di area persawahan bersama seorang rekan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di lokasi pembakaran daun tebu yang sedang dibersihkan.

Kapolsek Wedarijaksa AKP Suntoro menjelaskan, korban dan rekannya mendapat tugas membersihkan lahan tebu milik warga dengan membakar sisa daun tebu kering. Keduanya bekerja di titik yang berbeda dalam satu hamparan sawah.

“Korban bersama rekannya mendapat tugas membakar daun tebu yang telah kering untuk membersihkan lahan. Saat itu mereka bekerja di lokasi yang berbeda dalam satu area persawahan,” ujar AKP Suntoro.

Beberapa saat kemudian, rekan korban berinisial S merasa curiga karena korban tidak terlihat lagi di lokasi kerja. Saat dilakukan pencarian, korban ditemukan dalam posisi tengkurap dengan kondisi luka bakar berat dan langsung dilaporkan kepada pemilik lahan serta pihak kepolisian.

Polisi bersama tim medis dari Puskesmas Wedarijaksa I yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan korban mengalami luka bakar hingga sekitar 90 persen di tubuhnya dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan yang mengarah pada tindak pidana.

“Hasil pemeriksaan luar menunjukkan korban mengalami luka bakar sekitar 90 persen pada tubuhnya. Dugaan sementara korban terjebak kobaran api saat melakukan pembakaran bekas daun tebu,” jelas AKP Suntoro.

Pihak keluarga menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan menolak autopsi.

Polisi juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat melakukan pembakaran di lahan pertanian, terutama saat musim kemarau, dengan memperhatikan arah angin, menyiapkan alat pemadaman sederhana, serta tidak bekerja sendirian agar dapat segera memperoleh pertolongan jika terjadi keadaan darurat.