Karnaval yang menyuguhkan parade seni dan budaya tersebut diikuti peserta dari 21 kecamatan di Kabupaten Pati, Masing-masing kecamatan berlomba menampilkan kreativitas sekaligus menunjukkan wajah terbaik kebudayaan daerahnya.

Ribuan masyarakat tampak antusias menyaksikan parade seni yang penuh warna tersebut, Beragam kostum, kesenian tradisional, kreasi budaya, hingga atraksi peserta menjadi daya tarik tersendiri sepanjang jalur karnaval.

Peserta karnaval memulai perjalanan dari depan Hotel Pati. Dari titik tersebut, rombongan bergerak menyusuri Jalan Panglima Sudirman dengan membawa berbagai pertunjukan seni dan budaya dari wilayah masing-masing.

Suasana semakin meriah ketika rombongan melintas di sepanjang jalur utama kota. Masyarakat yang berada di pinggir jalan tampak menikmati setiap penampilan peserta sebelum seluruh rombongan mencapai garis akhir di kawasan Alun-Alun Simpang Lima Pati.

Karnaval Budaya Festival Adhi Loka 2026 tidak sekadar menjadi hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi ruang bagi 21 kecamatan untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan kekayaan seni dan budaya lokal.

Keberagaman penampilan dari masing-masing kecamatan memperlihatkan bahwa Kabupaten Pati memiliki kekayaan budaya yang beragam dan patut terus dijaga serta dikembangkan oleh generasi penerus.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi Kabupaten Pati ke-703. Melalui Festival Adhi Loka, semangat kebangsaan dan kecintaan terhadap budaya daerah berpadu dalam sebuah perayaan yang berlangsung semarak.

Parade seni dan budaya yang digelar Sabtu malam itu pun menjadi salah satu momentum penting untuk memperkuat kebersamaan masyarakat sekaligus mengangkat potensi budaya dari seluruh wilayah Kabupaten Pati.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa (4/8/2026) di Alun-alun Simpang Lima Pati dan diikuti sebanyak 45 peserta yang terdiri dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta kelompok pengolah hasil perikanan dari berbagai wilayah di Kabupaten Pati.

Pelatihan menghadirkan narasumber Riyanto, S.P., Penyuluh Perikanan dari BRPBATPP Bogor yang mendapat penugasan di Kabupaten Pati, Dalam pemaparannya, Riyanto memberikan materi sekaligus praktik mengenai teknik pengolahan bandeng cabut duri yang baik, higienis, dan memiliki nilai jual lebih tinggi.

Menurutnya, penguasaan teknik pengolahan yang tepat akan menghasilkan produk bandeng cabut duri yang berkualitas, aman dikonsumsi, dan diminati masyarakat sehingga mampu meningkatkan daya saing produk perikanan daerah.

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendorong pengembangan sektor perikanan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya bagi pelaku usaha pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Pati.

Melalui pelatihan tersebut, para peserta diharapkan mampu mengembangkan inovasi produk olahan bandeng, meningkatkan nilai tambah hasil perikanan, serta memperluas peluang pemasaran, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Sinergi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati ini diharapkan dapat memperkuat posisi Kabupaten Pati sebagai salah satu daerah penghasil olahan bandeng unggulan di Jawa Tengah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor kelautan dan perikanan.

Dalam sambutannya, Kombes Pol. Sigit menegaskan pentingnya membangun sinergi yang kuat antara Polri, awak media, termasuk Forum Wartawan Pati (FWP), serta seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Pati.

Menurutnya, media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif kepada masyarakat. Karena itu, hubungan yang harmonis antara kepolisian dan insan pers harus terus dijaga guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif.

“Saya mengajak seluruh rekan-rekan media untuk bersama-sama membangun komunikasi yang baik dan saling mendukung, Polri tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat dan media sebagai mitra strategis dalam memberikan informasi yang benar kepada publik,” ujar Kombes Pol. Sigit.

Kapolresta juga berharap seluruh media di Kabupaten Pati dapat terus menjalin kerja sama yang positif, mengedepankan profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistik, serta bersama-sama menangkal penyebaran informasi hoaks yang dapat mengganggu stabilitas keamanan.

Sementara itu, para awak media yang hadir menyambut baik kegiatan silaturahmi tersebut, Mereka berharap komunikasi yang telah terjalin dapat semakin erat sehingga koordinasi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat berjalan lebih efektif.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergitas antara Polresta Pati, Forum Wartawan Pati (FWP), dan seluruh insan pers semakin solid dalam mendukung terciptanya keamanan, ketertiban, serta pembangunan di Kabupaten Pati.

Pelayanan Samsat Corner ini akan beroperasi mulai sejak setelah diresmikan dan aktif mulai hari Senin sampai dengan Sabtu.

Kepala Bapenda Jateng, M Masrofi menyebutkan bahwa masyarakat sejatinya taat membayar pajak. Akan tetapi lantaran faktor jarak pelayanan yang cukup jauh, salah satunya pembayaran itu urung dilakukan.

“Masyarakat bayar pajak mungkin bukan tidak mau, mungkin karena jauh tempatnya. terobosan Samsat Corner untuk mendekatkan pelayanan sehingga lebih mudah terjangkau sehingga tunggakan semakin menurun,” katanya.

Ia berharap fasilitas yang semakin dekat masyarakat ini, para wajib pajak dalam prosesnya akan semakin meningkat dan pendapatan pajak akan semakin lebih optimal.

Lebih lanjut ia memaparkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak menurun dari 60 persen tahun kemarin menjadi 54 persen di wilayah Jateng.

Menurutnya penurunan ini selain karena fasilitas layanan yang cukup jauh, juga di oengruhi beberapa faktor. Di antaranya ada faktor geopolitik, informasi di media sosial, termasuk transparansi penggunaan pajak, ditambah kekurangan razia.

“PKB 2025 belum memenuhi target, mungkin salah satunya strateginya adalah pendekatan pelayanan ini juga untuk meningkatkan pajak. Tidak hanya Samsat Corner, kita juga membuka kerjasama dengan Bumdes, jadi masyarakat bisa langsung bayar ke Bumdes masing-masing,” terangnya.

Sementara Plt Bupati diwakili asisten III Sekda Pati, Ah Faisal mendorong masyarakat untuk tertib membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu.

Karena, kata dia pajak adalah sumber pembangunan yang sebagiannya untuk mewujudkan tata kelola pelayanan baik memberikan manfaat kepada masyarakat.

“Melalui mekanisme pembagian pajak untuk pembangunan tata kelola yang lebih baik.

Mari tertib bayar pajak tepat waktu. Kami sebagai pemerintah harus mempermudah pelayanan,” ucapnya.

FWP berharap kehadiran pimpinan baru di jajaran Kepolisian Resor Kota Pati ini dapat semakin memperkuat sinergi antara pihak kepolisian dan insan pers dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ketua Forum Wartawan Pati (FWP), DA Saptono, menyampaikan harapannya agar hubungan baik yang selama ini telah terjalin erat antara Polresta Pati dan awak media dapat terus dipertahankan serta ditingkatkan ke depannya.

“Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Bapak Kombes Pol Sigit di Kota Bumi Mina Tani. Semoga ke depan dapat terus menjalin sinergi yang baik dengan insan pers untuk bersama-sama menciptakan situasi yang kondusif demi kemajuan Kabupaten Pati,” ujar DA Saptono, Rabu (29/7/2026).

Menurutnya, kemitraan yang harmonis antara kepolisian dan media massa memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat, edukatif, dan membangun bagi masyarakat.

Sinergi tersebut juga diharapkan mampu mendukung terciptanya stabilitas keamanan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap berbagai program pelayanan kepolisian.

Sebagai informasi, Kombes Pol Sigit, S.I.K., M.H. resmi menjabat sebagai Kapolresta Pati menggantikan Kombes Pol Jaka Wahyudi.

Pergantian pimpinan ini dilakukan berdasarkan surat telegram mutasi yang diterbitkan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia pada akhir Juni 2026.

Sebelum dipercaya memimpin Polresta Pati, Kombes Pol Sigit diketahui menjabat sebagai Wakapolresta Surakarta, Sementara itu, Kombes Pol Jaka Wahyudi mendapatkan penugasan baru sebagai Direktur Pengamanan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua FWP juga berharap agar kepemimpinan Kombes Pol Sigit dapat membawa semangat baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, kolaborasi dengan berbagai elemen, termasuk insan pers, diharapkan kian diperkuat guna mewujudkan Kabupaten Pati yang aman, tertib, dan semakin maju.

Audiensi yang berlangsung di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati tersebut menjadi momentum untuk mempererat koordinasi dan membangun kolaborasi antara kedua lembaga dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2029 yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas.

Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pati menyampaikan pentingnya peran seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Agama, dalam mendukung terciptanya iklim demokrasi yang kondusif. Melalui jejaring yang dimiliki Kementerian Agama, baik dengan penyuluh agama, tokoh agama, maupun lembaga pendidikan keagamaan, diharapkan nilai-nilai demokrasi, persatuan, serta pendidikan politik yang sehat dapat terus disosialisasikan kepada masyarakat.

Selain membahas penguatan sinergi kelembagaan, audiensi juga menjadi forum diskusi mengenai upaya pencegahan potensi pelanggaran pemilu sejak dini. Bawaslu Kabupaten Pati menekankan bahwa keberhasilan pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi memerlukan dukungan aktif seluruh elemen masyarakat dan instansi pemerintah.

Kementerian Agama Kabupaten Pati menyambut baik audiensi tersebut dan menyatakan komitmennya untuk terus menjalin komunikasi serta kerja sama dengan Bawaslu Kabupaten Pati. Sinergi antarlembaga diharapkan dapat memperkuat upaya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kerukunan, menolak politisasi isu SARA, serta mewujudkan pemilu yang damai dan bermartabat.

Melalui audiensi ini, Bawaslu Kabupaten Pati berharap hubungan kelembagaan yang telah terjalin dapat semakin erat dan berkelanjutan. Kolaborasi yang baik antara Bawaslu dan Kementerian Agama diharapkan mampu memperkuat pengawasan partisipatif sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi, sehingga penyelenggaraan Pemilu Tahun 2029 dapat berlangsung dengan aman, damai, dan berintegritas.

Kehadiran jajaran Bawaslu Kabupaten Pati disambut langsung oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Jawa Tengah, Budi Santoso, didampingi Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Brian Angga Hermawan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pati, Supriyanto, menjelaskan bahwa pasca-pelaksanaan pemilu, undang-undang mengamanatkan tiga lembaga penyelenggara—KPU, Bawaslu, dan DKPP—untuk tetap menjalankan tugasnya. Bagi Bawaslu dan KPU, salah satu fokus utama di masa non-tahapan adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

“Di masa prapelaksanaan atau pascapemilu ini, masyarakat sering bertanya apa kerja Bawaslu. Amanat undang-undang mewajibkan kami melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang bersumber dari data pemilu terakhir,” ujar Supriyanto dalam audiensi tersebut.

Ia menambahkan, berkaca dari pengalaman pemilu sebelumnya, pemutakhiran data menghadapi kendala keterbatasan personel. Berbeda dengan saat tahapan pemilu berjalan di mana pengawas pemilu ada hingga tingkat desa dan TPS, pada masa non-tahapan ini jajaran pengawas hanya aktif di tingkat kabupaten.

Oleh karena itu, Bawaslu Pati berfokus pada akses data, salah satunya dengan menjalin kerja sama dengan Cabang Dinas Pendidikan untuk mencermati data pemilih pemula dari kalangan siswa sekolah menengah atas yang telah atau akan menginjak usia 17 tahun.

“Kami berharap jika data ini disinkronkan, data yang ada di KPU maupun Bawaslu bisa bersih dan akurat. Kami ingin mengawal proses ini sejak awal. Ke depan, kami berharap kerja sama ini bisa dituangkan dalam nota kesepakatan (Memorandum of Understanding/MoU) resmi,” tambah Supriyanto.

Dorong Rekam E-KTP dan Sosialisasi ke Sekolah

Senada dengan Ketua Bawaslu, Anggota Bawaslu Kabupaten Pati, Zaenal Abidin, menekankan pentingnya akurasi data pemilih pemula agar hak konstitusional anak-anak muda yang baru memasuki usia memilih dapat terpenuhi.

“Selain memperbarui data pemilih, kami juga ingin memastikan anak-anak yang di bawah naungan Cabang Dinas Pendidikan ini, saat hari pemungutan suara nanti, usianya sudah cukup untuk memilih,” kata Zaenal.

Zaenal mendorong agar Bawaslu, Cabang Dinas Pendidikan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dapat bersinergi untuk menjemput bola melakukan perekaman E-KTP bagi siswa yang menjadi pemilih pemula.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Pati lainnya, Ayu Dwi Lestari, mengapresiasi sambutan baik dari pihak Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III dan berharap koordinasi ini menjadi awal yang baik untuk menjaga integritas data pemilih di Kabupaten Pati.

Cabang Dinas Pendidikan Siap Bersinergi

Merespons hal tersebut, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Jawa Tengah, Budi Santoso, menyatakan pihak dinas sangat terbuka untuk membantu proses pemutakhiran data pemilih tersebut. Ia menjelaskan bahwa pihak dinas memiliki data peserta didik yang diperbarui secara berkala.

“Untuk data peserta didik, kami lakukan penguncian data (cut-off) per 31 Agustus setiap tahunnya. Dari sana akan ketahuan data siswa berdasarkan kelas, sekolah, dan usianya. Data ini sudah fix untuk tahun ajaran berjalan. Jika Bawaslu membutuhkan data komparasi untuk pemilih pemula, kami siap memfasilitasi,” jelas Budi.

Terkait usulan perekaman E-KTP bagi siswa ke sekolah-sekolah, Budi sangat mendukung program tersebut demi efektivitas waktu para pelajar.

“Selama ini kalau anak sekolah harus ke kecamatan untuk rekam E-KTP, terkadang mereka tidak jadi datang atau datanya terhambat. Kalau Disdukcapil bisa masuk ke sekolah-sekolah untuk rekam E-KTP massal, kami tentu sangat mendukung dan siap memfasilitasi tempatnya,” terangnya.

Mengenai draf kerja sama atau MoU formal yang diusulkan oleh Bawaslu Pati, Budi menyatakan bahwa pihaknya perlu melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan dinas tingkat provinsi agar pelaksanaannya sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Kami menyambut baik semua kegiatan pengawasan yang dilakukan Bawaslu. Mengenai MoU, secara teknis nanti kami akan berkoordinasi lebih lanjut dan berkonsultasi dengan dinas induk di provinsi. Prinsipnya, kami siap mendukung agar data pemilih kita semakin akurat,” pungkas Budi.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin, Teguh Bandang Waluyo, Jamari, para pengurus DPC, PAC, serta ratusan kader PDI Perjuangan dari seluruh desa di Kecamatan Tlogowungu.

Dalam sambutannya, Samsi yang juga Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi atas kekompakan seluruh kader yang hadir dalam musyawarah tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan dan kekompakan kader PDI Perjuangan di wilayah Kecamatan Tlogowungu, Berkat ketabahan dan keuletan seluruh kader di Kabupaten Pati.
Alhamdulillah PDI Perjuangan berhasil menjadi pemenang Pemilu 2024 di Kabupaten Pati,” ujar Samsi.

Ia juga mengucapkan selamat kepada para kader yang terpilih menjadi pengurus ranting, anak ranting, maupun kepengurusan PAC Kecamatan Tlogowungu.

Menurutnya, kepengurusan yang baru harus mampu menjadi motor penggerak organisasi sekaligus memperkuat kedekatan partai dengan masyarakat.

“Kami selaku Fraksi PDI Perjuangan yang mewakili Daerah Pemilihan I mengajak panjenengan semua untuk terus semangat bergotong royong, semangat nemoni wong cilik, semangat menegakkan demokrasi, dan semangat mengabdikan diri kepada masyarakat.

Dengan kebersamaan tersebut, kita berharap Pemilu mendatang akan lebih sukses dibandingkan pemilu sebelumnya,” tegasnya.

Musyawarah ranting dan anak ranting ini menjadi bagian dari proses konsolidasi organisasi PDI Perjuangan di tingkat akar rumput.
Selain memilih kepengurusan baru, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat soliditas kader dalam menghadapi agenda politik dan memperluas pelayanan kepada masyarakat.

Suasana musyawarah berlangsung penuh semangat dan kekeluargaan, Para kader tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian acara sebagai wujud komitmen menjaga soliditas partai serta memperkuat perjuangan PDI Perjuangan di Kecamatan Tlogowungu dan Kabupaten Pati.

Namun, penanganan sungai tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung oleh Pemerintah Kabupaten Pati karena merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana.

Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati, Widyotomo Kusdiyanto, menjelaskan bahwa setiap usulan perbaikan sungai harus diajukan terlebih dahulu kepada BBWS Pemali Juana.

“Kalau kewenangan sungai di Pati itu merupakan kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini BBWS Pemali Juana, Jadi untuk mengajukan perbaikan sungai harus berkirim surat terlebih dahulu kepada BBWS,” ujar Widyotomo saat diwawancarai awak media di kantornya, Rabu (22/7/2026).

Meski demikian, ia mengatakan DPUTR Pati tetap menjalin kolaborasi dengan BBWS, khususnya dalam penanganan bencana maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat.

“Biasanya kalau terkait kegiatan bencana atau keadaan darurat, kami berkolaborasi dengan BBWS, Harapannya jika mereka memiliki program kegiatan, penanganan bisa langsung dilakukan,” jelasnya.

Menurut Widyotomo, setelah menerima usulan, BBWS biasanya akan melakukan survei lapangan untuk mengetahui tingkat kerusakan dan menentukan skala prioritas penanganan.

“Biasanya akan disurvei dulu, Kalau memang tersedia anggaran, bisa langsung ditangani, Kalau belum ada anggaran, akan diusulkan pada tahun berikutnya,” katanya.

Ia menambahkan, peran DPUTR Kabupaten Pati lebih banyak pada rehabilitasi aset yang telah menjadi kewenangan BBWS, sehingga pelaksanaan pekerjaan dilakukan melalui kerja sama antarlembaga.

“Sifatnya kami lebih kepada rehabilitasi apabila di lokasi tersebut sudah ada aset milik BBWS, Kami membantu merehabilitasi dan berkolaborasi dengan mereka,” terangnya.

Terkait usulan penanganan Sungai Jiglong di Desa Ngarus, Widyotomo berharap dapat segera memperoleh respons dari BBWS Pemali Juana.

“Kalau bisa direspons oleh pihak BBWS, mudah-mudahan bisa ditangani tahun ini, Kalau belum memungkinkan, bisa menjadi prioritas tahun depan, Nanti akan kami komunikasikan terlebih dahulu dengan pihak BBWS,” pungkasnya.

Dengan adanya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Pati dan BBWS Pemali Juana, diharapkan penanganan Sungai Jiglong dapat segera terealisasi sehingga mampu mengurangi potensi banjir maupun kerusakan yang lebih parah di wilayah sekitar.

Peluncuran program tersebut dihadiri Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pati Tony Romas Indriarsa, DPRD kabupaten Pati komisi C, Joni Kurnianto, jajaran Forkopimda, serta para pelajar dan awak angkutan perdesaan.

Kepala Dishub Kabupaten Pati, Tony Romas Indriarsa, menjelaskan bahwa program ini bertujuan mengurangi kepadatan lalu lintas dan kemacetan, sekaligus menekan penggunaan sepeda motor oleh pelajar SMP yang belum memenuhi syarat untuk berkendara.

“Kita ingin meminimalkan kepadatan lalu lintas dan kemacetan, Selain itu juga meminimalkan anak-anak SMP agar tidak naik sepeda motor, Di sisi lain, kita juga ingin memberdayakan angkutan perdesaan dengan mengarahkan trayeknya melewati sekolah-sekolah, khususnya SMP yang berada di kawasan perkotaan,” ujar Tony saat diwawancarai awak media.

Ia menjelaskan, pada hari pertama peluncuran, armada angkutan sekolah mulai dioperasikan dengan mengangkut para siswa saat jam pulang sekolah di SMP Negeri 4 Pati.

“Alhamdulillah, Bapak Plt. Bupati Chandra hadir dalam launching ini.
Setelah acara selesai, beliau secara langsung memberangkatkan angkutan yang membawa anak-anak sekolah,” tambahnya.

Tony berharap program AKU SADAR tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan para awak angkutan perdesaan, tetapi juga menjadi solusi transportasi yang aman dan nyaman bagi para pelajar.

Pada kesempatan itu, Tony juga mengimbau masyarakat, khususnya para pelajar, agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas.

“Kami mengajak masyarakat untuk tertib berlalu lintas, Kepada anak-anak sekolah kami terus memberikan edukasi agar tidak melanggar aturan, Dengan tertib berlalu lintas, kita dapat mencegah terjadinya kecelakaan sejak dini,” tegasnya.

Melalui peluncuran trayek angkutan sekolah ini, Pemerintah Kabupaten Pati berharap tercipta budaya transportasi yang lebih aman bagi pelajar, mampu mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur, sekaligus menghidupkan kembali peran angkutan perdesaan sebagai moda transportasi yang bermanfaat bagi masyarakat.