Insiden ini mengakibatkan satu pekerja meninggal dunia setelah tertimbun material longsoran, sementara satu pekerja lainnya mengalami luka-luka dan telah dilarikan ke rumah sakit.

Menurut keterangan warga sekitar, longsor terjadi saat aktivitas penambangan sedang berlangsung. Tebing galian tiba-tiba runtuh dan menimpa sebuah dump truck yang berada di bawahnya.

Sopir truk yang berada di dalam kendaraan tidak sempat menyelamatkan diri dan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Hingga saat ini, identitas korban serta kronologi lengkap kejadian masih dalam proses pendataan oleh pihak berwenang.

Kapolsek Sukolilo, AKP Sahlan, membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia menyatakan bahwa pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut, termasuk olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk memastikan penyebab longsor.

“Iya benar ada longsoran, saat tim Polsek sedang menuju ke lokasi untuk olah TKP,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Pihak kepolisian memastikan akan segera memberikan keterangan resmi setelah proses olah TKP selesai dilakukan.

Menurutnya, sebelumnya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pati masih menunggu proses asistensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah dilaksanakan pada pertengahan April. Asistensi tersebut menyasar seluruh pegawai organisasi perangkat daerah (OPD) hingga jajaran pemerintahan di tingkat bawah.

“Asistensi KPK sudah selesai kan kemarin di Pendopo itu,” katanya.

Teguh menambahkan, setelah proses asistensi rampung, pembangunan infrastruktur akan segera memasuki tahap pelaksanaan pada awal Mei.

“Pembangunan infrastruktur nanti di awal bulan Mei insyaallah akan diproses ya,” sebut dia.

Ia menjelaskan bahwa mundurnya jadwal pembangunan dari April ke Mei merupakan langkah antisipatif pemerintah daerah. Hal itu dilakukan agar proses berjalan lebih hati-hati dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Ada kemunduran semula April ke Mei ini antisipasi ya dari pak Plt agar lebih ketat dan selektif lagi,” ungkap Teguh.

Dengan pendekatan yang lebih selektif, Pemkab Pati berharap pembangunan infrastruktur dapat berjalan lancar, transparan, dan bebas dari potensi pelanggaran.

Lampu solar panel tersebut nantinya akan digunakan untuk menambah penerangan di sejumlah fasilitas publik di Kabupaten Pati.

Bantuan perusahan asal Malaysia itu diterima Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra pada Selasa (28/4/2026).

Chandra mengatakan bantuan itu merupakan hibah perusahaan produsen lampu tenaga surya PT Sinergi Infra Hijau Malaysia.

“Sore ini kami kedatangan dari perusahan PT Sinergi Infra Hijau Malaysia. mereka produsen lampu khususnya solar panel. Beliau Mr. Lee memberikan hibah kepada Kabupaten Pati,” ucapnya.

Ia menjelaskan 20 lampu berdaya 60 watt tersebut nantinya akan dipasang di tiga lokasi, yaitu Stadion Joyokusumo, Alun-Alun Kembangjoyo, dan GOR Pesantenan.

Pemasangan lampu solar panel itu diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat saat beraktivitas di ruang publik pada malam hari sekaligus memperindah kawasan fasilitas umum di Kabupaten Pati.

“Lampu akan kami sebar di tiga tempat untuk membantu penerangan Kabupaten Pati, di Stadion Joyokusumo, di Alun-alun Kembangjoyo dan Gor Pesantenan,” terangnya.

Pemerintah Kabupaten Pati, tambah Chandra juga berharap kerjasama melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) tersebut dapat terus berlanjut di tahun-tahun mendatang.

Berlokasi di tepi Sungai Silugonggo, tempat ini menawarkan suasana sejuk, pemandangan alami, serta beragam kuliner yang membuatnya ramai dikunjungi setiap hari.

Ketua Komisi C DPRD Pati, Joni Kurnianto, mengapresiasi peran BUMDes dan Pemerintah Desa Sugiharjo yang telah mengembangkan wisata ini sejak 2023.

“Ini tempatnya adem sejuk pengunjungnya banyak. Ada wisata perahu tertata rapi bersih dan parkir tidak bayar, ini patut dicontoh wisata desa yang lain,” katanya saat mengunjungi Silugonggo Bestari, Rabu (29/4/2026).

Sebagai politisi dari Partai Demokrat, Joni mendorong masyarakat, termasuk sekolah-sekolah, untuk turut meramaikan wisata lokal tersebut. Hal ini sejalan dengan arahan Plt Bupati Risma Ardhi Chandra dalam upaya mengangkat UMKM dan potensi wisata lokal.

“Ini sesuai dengan tujuan pak Plt bupati yang menggiatkan wisata lokal di desa-desa dan ini harus didukung. Menguatkan perekonomian masyarakat desa. Tapi yang kurang memang belum ada plang-nya,” imbuhnya.

Ia juga memberi masukan agar pengelola menambah papan penunjuk arah menuju lokasi, mengingat letaknya di tepi Jalan Lingkar Selatan (JLS) yang masih minim penanda.

Di tempat sama Kepala Desa Sugiharjo, Harminto, berharap adanya dukungan lebih dari pemerintah untuk pengembangan wisata tersebut. Pihak desa juga telah mengajukan status Desa Sugiharjo sebagai desa wisata agar bisa mendapatkan perhatian dan kolaborasi lebih luas dari Pemkab Pati.

“Dengan permodalan apa adanya alhamdulilah bisa berdiri dan berkembang, warga masyarakat bisa membuka usaha UMKM disini. Kami harapkan pemerintah bisa mendukung dan memberikan arahan, bantuan untuk mengembangkan lebih baik lagi,” kata Harminto.

Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah.

Dalam keterangannya, Chandra menyebutkan bahwa jumlah PNS yang dilantik mencapai 59 orang, yang merupakan formasi tahun 2024. Rinciannya terdiri dari 13 tenaga kesehatan dan 46 tenaga teknis.

“Hari ini ada sekitar 59 formasi tahun 2024, yang terdiri dari 13 tenaga kesehatan dan 46 tenaga teknis yang dilantik,” ujar Chandra.

Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya tanggung jawab serta integritas dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara. Menurutnya, integritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

“Saya berharap teman-teman yang dilantik hari ini dapat menjalankan tugas baru dengan penuh tanggung jawab serta terus menjaga dan meningkatkan integritas,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa peningkatan integritas harus menjadi komitmen bersama demi mewujudkan citra aparatur yang profesional dan terpercaya.

“Semoga integritas yang teman-teman tunjukkan dapat terus meningkat ke depannya, demi mewujudkan citra PNS yang lebih baik di mata masyarakat Kabupaten Pati,” pungkasnya.

Dengan pelantikan ini, diharapkan para PNS yang baru dapat segera beradaptasi dan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pembangunan di Kabupaten Pati.

Prosesi pengambilan sumpah jabatan ini berlangsung khidmat di Pendopo Kabupaten Pati pada Selasa (28/4/2026).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pati, Sriyatun, menjelaskan bahwa para ASN yang baru dilantik ini berasal dari berbagai latar belakang profesi.

Mereka mencakup tenaga kesehatan dan tenaga teknis yang kini telah disebar ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

“Harapannya bisa bekerja sesuai dengan kapasitasnya. Kalau misalnya dokter ya dioptimalkan menjadi dokter, kalau misalnya tenaga teknis komputer ya komputer. Harapannya kita menjadi tenaga yang lebih baiklah, untuk Kabupaten Pati menjadi baik,” ujar Sriyatun usai pelantikan.

Dalam penjelasannya, Sriyatun merinci komposisi ASN yang dilantik terdiri dari 13 orang dari golongan III/b, 21 orang dari golongan III/a, dan 25 orang dari golongan II/c. Ia memastikan bahwa seluruh pegawai tersebut telah ditempatkan di unit kerja yang membutuhkan sesuai dengan kebutuhan organisasi saat ini.

Lebih lanjut, Sriyatun juga menyampaikan informasi mengenai rencana pengangkatan ASN untuk formasi tahun 2026 yang berjumlah 106 orang.

Meskipun data tersebut masih dalam proses koordinasi, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya memenuhi kebutuhan tenaga kerja di wilayah Kabupaten Pati.

Pihaknya mengakui bahwa kekurangan tenaga kerja di daerah memang masih menjadi tantangan yang perlu diselesaikan.

Pemerintah Kabupaten Pati akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menindaklanjuti usulan kebutuhan formasi ASN demi optimalisasi pelayanan publik yang lebih baik ke depannya.

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Teguh Widyatmoko, menjelaskan bahwa pemberhentian sementara merupakan konsekuensi administratif dari status tersangka yang disandang Ali Rohmat. Saat ini, proses administrasi penonaktifan masih berlangsung.

“Karena sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka yang bersangkutan akan diberhentikan sementara. Saat ini masih dalam proses administrasi,” ujarnya.

Untuk menjaga kelangsungan pemerintahan desa, posisi kepala desa akan diisi oleh pelaksana tugas (PLT) hingga proses hukum selesai. Pemerintah daerah memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal.

Teguh juga mengingatkan agar kasus serupa tidak kembali terjadi di wilayah Kabupaten Pati. Ia menekankan pentingnya pemahaman aturan dalam pengelolaan keuangan desa bagi seluruh perangkat desa.

“Semoga ini yang terakhir. Desa lain jangan sampai menyusul. Semua harus lebih memahami aturan,” tegasnya.

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Pati. Ali Rohmat diduga melakukan korupsi terhadap Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), pendapatan asli desa, serta bantuan keuangan dari pemerintah daerah selama tahun anggaran 2022 hingga 2024.

Kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp805 juta. Dari jumlah tersebut, penyidik telah menerima pengembalian sebesar Rp500 juta yang diserahkan oleh istri tersangka, serta penyitaan sebelumnya sebesar Rp166 juta. Dengan demikian, sisa kerugian yang belum dipulihkan sekitar Rp139,6 juta.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Aksi ini digagas oleh Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera bersama sejumlah asosiasi nelayan. Mereka menilai kebijakan harga BBM saat ini memberatkan, terutama bagi nelayan kapal di atas 30 Gross Ton (GT) yang tidak mendapatkan BBM subsidi dan harus menggunakan BBM industri.

“Kami koordinasi bersama asosiasi nelayan dan bersama nahkoda untuk aksi tindaklanjuti di 4 Mei 2026. Menuntut harga khusus BBM bagi nelayan, selama ini nelayan di Juwana di atas 30 Gross Ton (GT) tidak menggunakan BBM subsidi, tapi kita gunakan BBM industri,” ungkap Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera, Eko Budiyono.

Kenaikan harga BBM non-subsidi yang signifikan menjadi pemicu utama aksi ini. Harga yang sebelumnya sekitar Rp13.600 per liter kini melonjak menjadi Rp26.000, bahkan di beberapa daerah mencapai Rp30.000 per liter. Kondisi ini membuat banyak nelayan tidak lagi mampu melaut.

“Setelah ada kenaikan yang cukup tinggi BBM Rp26.000, bahkan di luar ada yang Rp30.000. Untuk teman-teman nelayan tidak mampu melakukan melaut karena biaya operasional untuk melaut 70 persen untuk BBM,” ujarnya.

Akibat tingginya biaya operasional, aktivitas nelayan dan sektor pendukung di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) pun ikut terhenti. Para nelayan berharap pemerintah segera menetapkan harga khusus BBM perikanan yang lebih terjangkau.

“Maka dari itu kami minta kebijakan pemerintah harga BBM perikanan yang notabene di atas harga subsidi perkiraan Rp10.000 sampai dua kali lipat harga subsidi Rp13.600 maksimal. Kami tidak pernah melaut, bahkan di TPI, teman-teman usaha berkaitan dengan nelayan sekarang tidak ada kegiatan,” jelasnya.

Diperkirakan sekitar 10.000 massa akan ikut serta dalam aksi tersebut. Mereka akan berkumpul di Alun-Alun Juwana sebelum bergerak menuju pusat Kota Pati untuk menyampaikan aspirasi.

Jika tuntutan tidak dipenuhi, para nelayan mengancam akan melanjutkan aksi ke Jakarta. Selain di Pati, aksi serupa juga akan dilakukan secara serentak oleh nelayan dari berbagai daerah seperti Probolinggo, Indramayu, Tegal, hingga Rembang.

“Rencana kita Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera dan Asosiasi Mina Santosa sebanyak 10.000 massa. Kita juga konsolidasi bersama nelayan luar Pati, kita aksi minta harga khusus, mereka sepakat aksi sama-sama,” pungkasnya.

Hal ini dinilai krusial karena upaya pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan langkah dari pemerintah pusat atau daerah, melainkan harus didorong oleh kesadaran kolektif masyarakat luas di tingkat bawah.

Penjabat (Pj) Sekda Pati, Teguh Widyatmoko, menegaskan bahwa kolaborasi antara gerakan masyarakat dan respons pemerintah adalah kunci terciptanya tata kelola yang bersih.

Dukungan ini disampaikan usai dirinya menghadiri sosialisasi dan kampanye antikorupsi yang digelar komunitas Pati Ora Sepele bersama KPK di Aula Kecamatan Cluwak, Minggu (26/4/2026).

“Korupsi dengan KPK, sosialisasi, pencegahan korupsi mulai dari tingkat bawah. Kita support lah, itu yang bagus, nggih. Semoga ke depan nanti bisa berjalan di lokasi lain. Baik di kecamatan maupun eks-kawedanan,” katanya.

Menurut Teguh, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di tingkat kabupaten membuat pengawasan terhadap 401 desa dan 5 kelurahan di Pati tidak mungkin dilakukan secara sepihak oleh pemerintah.

“Masyarakat mungkin iya perlu, pasti kita dorong dari arus bawah, sehingga nanti semoga konek terhubung dari bawah gerak, dari atas juga respon,” terangnya.

Oleh karena itu, sinergi dengan masyarakat sangat diperlukan agar pencegahan korupsi lebih efektif dan menjangkau seluruh wilayah kecamatan hingga eks-kawedanan di Kabupaten Pati.

“Pencegahan dari bawah itu juga memang perlu, ya. Sangat-sangat diperlukan. Tidak mungkin kami bisa menjangkau, karena 401 desa, 5 kelurahan, dengan SDM yang ada di Kabupaten,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Pati Ora Sepele menghadirkan Penyuluh Anti Korupsi (Paksi) utama, Suharsi. Lalu ada juga dari akademisi serta jurnalis.

Kegiatan ini mengusung tema membangun Pati berintegritas dari akar rumput dengan melibatkan narasumber dari KPK, akademisi, hingga insan media.

Ketua Pati Ora Sepele, Suharno, mengatakan kegiatan ini dilatarbelakangi maraknya kasus korupsi yang kian terlihat di berbagai platform, termasuk media sosial. Ia menilai praktik korupsi telah memberikan dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat.

“Kegiatan ini lahir dari kegelisahan, banyak yang sudah kita lihat di berbagai media. Korupsi ancaman nyata yang merampas pendidikan, kesehatan masyarakat,” ucapnya.

Melalui kegiatan ini, pihaknya berharap masyarakat semakin memahami bahaya korupsi serta pentingnya memulai pencegahan dari diri sendiri dan lingkungan sekitar.

“Kami ingin menegaskan bahwa perlawanan dari diri sendiri dan lingkungan masing-masing. Kesadaran ini kita bangun, masyarakat harus tahu apa itu korupsi dan membentengi agar tidak melakukan hal tersebut,” terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) utama, Suharsi, memaparkan nilai-nilai integritas yang perlu ditanamkan sebagai upaya pencegahan korupsi, seperti kejujuran, kepedulian, tanggung jawab, kerja keras, keberanian, dan keadilan.

Ia juga menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan serius yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang ekonomi dan pelayanan publik.

“Dampak korupsi bidang ekonomi, pertumbuhan melambat, pembangunan infrastruktur terlambat, pelayanan kesehatan tidak optimal,” jelasnya.

Suharsi turut menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawal gerakan antikorupsi. Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi tidak akan berhasil tanpa dukungan aktif dari publik.

“Korupsi itu akan membunuh rakyat. Partisipasi masyarakat itu penting dalam mengawal antikorupsi. Masyarakat melakukan ini jangan takut,” tegasnya.