Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah.

Dalam keterangannya, Chandra menyebutkan bahwa jumlah PNS yang dilantik mencapai 59 orang, yang merupakan formasi tahun 2024. Rinciannya terdiri dari 13 tenaga kesehatan dan 46 tenaga teknis.

“Hari ini ada sekitar 59 formasi tahun 2024, yang terdiri dari 13 tenaga kesehatan dan 46 tenaga teknis yang dilantik,” ujar Chandra.

Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya tanggung jawab serta integritas dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara. Menurutnya, integritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

“Saya berharap teman-teman yang dilantik hari ini dapat menjalankan tugas baru dengan penuh tanggung jawab serta terus menjaga dan meningkatkan integritas,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa peningkatan integritas harus menjadi komitmen bersama demi mewujudkan citra aparatur yang profesional dan terpercaya.

“Semoga integritas yang teman-teman tunjukkan dapat terus meningkat ke depannya, demi mewujudkan citra PNS yang lebih baik di mata masyarakat Kabupaten Pati,” pungkasnya.

Dengan pelantikan ini, diharapkan para PNS yang baru dapat segera beradaptasi dan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pembangunan di Kabupaten Pati.

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Teguh Widyatmoko, menjelaskan bahwa pemberhentian sementara merupakan konsekuensi administratif dari status tersangka yang disandang Ali Rohmat. Saat ini, proses administrasi penonaktifan masih berlangsung.

“Karena sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka yang bersangkutan akan diberhentikan sementara. Saat ini masih dalam proses administrasi,” ujarnya.

Untuk menjaga kelangsungan pemerintahan desa, posisi kepala desa akan diisi oleh pelaksana tugas (PLT) hingga proses hukum selesai. Pemerintah daerah memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal.

Teguh juga mengingatkan agar kasus serupa tidak kembali terjadi di wilayah Kabupaten Pati. Ia menekankan pentingnya pemahaman aturan dalam pengelolaan keuangan desa bagi seluruh perangkat desa.

“Semoga ini yang terakhir. Desa lain jangan sampai menyusul. Semua harus lebih memahami aturan,” tegasnya.

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Pati. Ali Rohmat diduga melakukan korupsi terhadap Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), pendapatan asli desa, serta bantuan keuangan dari pemerintah daerah selama tahun anggaran 2022 hingga 2024.

Kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp805 juta. Dari jumlah tersebut, penyidik telah menerima pengembalian sebesar Rp500 juta yang diserahkan oleh istri tersangka, serta penyitaan sebelumnya sebesar Rp166 juta. Dengan demikian, sisa kerugian yang belum dipulihkan sekitar Rp139,6 juta.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Aksi ini digagas oleh Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera bersama sejumlah asosiasi nelayan. Mereka menilai kebijakan harga BBM saat ini memberatkan, terutama bagi nelayan kapal di atas 30 Gross Ton (GT) yang tidak mendapatkan BBM subsidi dan harus menggunakan BBM industri.

“Kami koordinasi bersama asosiasi nelayan dan bersama nahkoda untuk aksi tindaklanjuti di 4 Mei 2026. Menuntut harga khusus BBM bagi nelayan, selama ini nelayan di Juwana di atas 30 Gross Ton (GT) tidak menggunakan BBM subsidi, tapi kita gunakan BBM industri,” ungkap Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera, Eko Budiyono.

Kenaikan harga BBM non-subsidi yang signifikan menjadi pemicu utama aksi ini. Harga yang sebelumnya sekitar Rp13.600 per liter kini melonjak menjadi Rp26.000, bahkan di beberapa daerah mencapai Rp30.000 per liter. Kondisi ini membuat banyak nelayan tidak lagi mampu melaut.

“Setelah ada kenaikan yang cukup tinggi BBM Rp26.000, bahkan di luar ada yang Rp30.000. Untuk teman-teman nelayan tidak mampu melakukan melaut karena biaya operasional untuk melaut 70 persen untuk BBM,” ujarnya.

Akibat tingginya biaya operasional, aktivitas nelayan dan sektor pendukung di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) pun ikut terhenti. Para nelayan berharap pemerintah segera menetapkan harga khusus BBM perikanan yang lebih terjangkau.

“Maka dari itu kami minta kebijakan pemerintah harga BBM perikanan yang notabene di atas harga subsidi perkiraan Rp10.000 sampai dua kali lipat harga subsidi Rp13.600 maksimal. Kami tidak pernah melaut, bahkan di TPI, teman-teman usaha berkaitan dengan nelayan sekarang tidak ada kegiatan,” jelasnya.

Diperkirakan sekitar 10.000 massa akan ikut serta dalam aksi tersebut. Mereka akan berkumpul di Alun-Alun Juwana sebelum bergerak menuju pusat Kota Pati untuk menyampaikan aspirasi.

Jika tuntutan tidak dipenuhi, para nelayan mengancam akan melanjutkan aksi ke Jakarta. Selain di Pati, aksi serupa juga akan dilakukan secara serentak oleh nelayan dari berbagai daerah seperti Probolinggo, Indramayu, Tegal, hingga Rembang.

“Rencana kita Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera dan Asosiasi Mina Santosa sebanyak 10.000 massa. Kita juga konsolidasi bersama nelayan luar Pati, kita aksi minta harga khusus, mereka sepakat aksi sama-sama,” pungkasnya.

Hal ini dinilai krusial karena upaya pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan langkah dari pemerintah pusat atau daerah, melainkan harus didorong oleh kesadaran kolektif masyarakat luas di tingkat bawah.

Penjabat (Pj) Sekda Pati, Teguh Widyatmoko, menegaskan bahwa kolaborasi antara gerakan masyarakat dan respons pemerintah adalah kunci terciptanya tata kelola yang bersih.

Dukungan ini disampaikan usai dirinya menghadiri sosialisasi dan kampanye antikorupsi yang digelar komunitas Pati Ora Sepele bersama KPK di Aula Kecamatan Cluwak, Minggu (26/4/2026).

“Korupsi dengan KPK, sosialisasi, pencegahan korupsi mulai dari tingkat bawah. Kita support lah, itu yang bagus, nggih. Semoga ke depan nanti bisa berjalan di lokasi lain. Baik di kecamatan maupun eks-kawedanan,” katanya.

Menurut Teguh, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di tingkat kabupaten membuat pengawasan terhadap 401 desa dan 5 kelurahan di Pati tidak mungkin dilakukan secara sepihak oleh pemerintah.

“Masyarakat mungkin iya perlu, pasti kita dorong dari arus bawah, sehingga nanti semoga konek terhubung dari bawah gerak, dari atas juga respon,” terangnya.

Oleh karena itu, sinergi dengan masyarakat sangat diperlukan agar pencegahan korupsi lebih efektif dan menjangkau seluruh wilayah kecamatan hingga eks-kawedanan di Kabupaten Pati.

“Pencegahan dari bawah itu juga memang perlu, ya. Sangat-sangat diperlukan. Tidak mungkin kami bisa menjangkau, karena 401 desa, 5 kelurahan, dengan SDM yang ada di Kabupaten,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Pati Ora Sepele menghadirkan Penyuluh Anti Korupsi (Paksi) utama, Suharsi. Lalu ada juga dari akademisi serta jurnalis.

Kegiatan ini mengusung tema membangun Pati berintegritas dari akar rumput dengan melibatkan narasumber dari KPK, akademisi, hingga insan media.

Ketua Pati Ora Sepele, Suharno, mengatakan kegiatan ini dilatarbelakangi maraknya kasus korupsi yang kian terlihat di berbagai platform, termasuk media sosial. Ia menilai praktik korupsi telah memberikan dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat.

“Kegiatan ini lahir dari kegelisahan, banyak yang sudah kita lihat di berbagai media. Korupsi ancaman nyata yang merampas pendidikan, kesehatan masyarakat,” ucapnya.

Melalui kegiatan ini, pihaknya berharap masyarakat semakin memahami bahaya korupsi serta pentingnya memulai pencegahan dari diri sendiri dan lingkungan sekitar.

“Kami ingin menegaskan bahwa perlawanan dari diri sendiri dan lingkungan masing-masing. Kesadaran ini kita bangun, masyarakat harus tahu apa itu korupsi dan membentengi agar tidak melakukan hal tersebut,” terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) utama, Suharsi, memaparkan nilai-nilai integritas yang perlu ditanamkan sebagai upaya pencegahan korupsi, seperti kejujuran, kepedulian, tanggung jawab, kerja keras, keberanian, dan keadilan.

Ia juga menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan serius yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang ekonomi dan pelayanan publik.

“Dampak korupsi bidang ekonomi, pertumbuhan melambat, pembangunan infrastruktur terlambat, pelayanan kesehatan tidak optimal,” jelasnya.

Suharsi turut menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawal gerakan antikorupsi. Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi tidak akan berhasil tanpa dukungan aktif dari publik.

“Korupsi itu akan membunuh rakyat. Partisipasi masyarakat itu penting dalam mengawal antikorupsi. Masyarakat melakukan ini jangan takut,” tegasnya.

FGD tersebut membahas sejumlah prioritas, di antaranya kemudahan akses kredit perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penataan ruang terbuka hijau, serta pengelolaan kawasan permukiman yang baik, aman, dan berkelanjutan.

Kegiatan ini dihadiri Wakil Ketua Komisi C DPRD Pati Samsi, Anggota Komisi C DPRD Pati H. Wardjono, S.Ag, Kepala Bidang (Kabid) Perumahan Disperkim Pati Ahmad Qosim, serta ratusan peserta dari berbagai unsur, Kamis (23/4/2026).

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati Sugiyono melalui Kabid Perumahan Ahmad Qosim menyampaikan, program kredit perumahan bersubsidi terbuka luas bagi masyarakat, khususnya mereka yang belum memiliki rumah.

“Silakan memilih perumahan yang diinginkan. Setelah itu, masyarakat bisa langsung mengajukan ke perbankan, Bahkan pedagang kaki lima pun bisa mengajukan kredit perumahan bersubsidi dan tetap akan dilayani,” jelas Ahmad Qosim.

Ia menambahkan, skema pembiayaan yang ditawarkan cukup ringan, dengan uang muka (DP) hanya 1 persen, angsuran sekitar Rp1.055.000 per bulan selama 10 tahun, serta bunga tetap 5 persen per tahun.

Lebih lanjut, Ahmad Qosim menjelaskan bahwa masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp8,5 juta (atau hingga Rp10 juta bagi yang sudah menikah) berkesempatan memiliki rumah melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Kami akan terus mengawasi dan mengawal pembangunan perumahan agar berjalan sesuai aturan, termasuk memastikan ketersediaan ruang terbuka hijau sehingga masyarakat merasa nyaman,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Pati, Samsi, menegaskan bahwa rumah merupakan kebutuhan dasar masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih layak.

Kami mendorong agar program perumahan bersubsidi ini dapat segera terealisasi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Anggota Komisi C DPRD Pati, H. Wardjono, S.Ag, menilai FGD ini penting untuk menyerap persoalan riil di lapangan, termasuk terkait Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan backlog perumahan.

“Melalui forum ini, persoalan yang belum tersinkronkan bisa diselesaikan, Kami juga siap menjembatani dengan berbagai pihak, baik melalui APBN, CSR, maupun dukungan dari perusahaan,” katanya.

Melalui FGD ini, diharapkan lahir solusi komprehensif terhadap berbagai persoalan perumahan di Kabupaten Pati, sehingga mampu meminimalisir permasalahan di masa mendatang serta meningkatkan kualitas hunian masyarakat.

Kepala Desa Karangsari, H Asrorudin, menyampaikan bahwa seluruh rangkaian acara Sedekah Bumi tahun ini berjalan dengan antusiasme tinggi dari warga. Puncak kegiatan digelar hari ini melalui karnaval yang dimeriahkan berbagai hiburan, termasuk iringan 14 sound horeg serta pertunjukan wayang kulit pada malam hari.

“Seperti waktu-waktu sebelumnya, setiap tahun pada hari Senin Pahing dan ketepatan ini hari Selasa, rangkaian-rangkaian acara sudah berjalan. Desa Karangsari yang kita cintai ini selalu menyelenggarakan Sedekah Bumi yang secara serentak dilakukan oleh semua warga Desa Karangsari,” katanya.

Menurutnya, Sedekah Bumi bukan sekadar tradisi, melainkan identitas budaya khas Pati yang harus dijaga bersama oleh seluruh masyarakat.

“Sedekah Bumi atau biasa disebut dengan acara Baritan, adalah salah satu warisan tradisi dan kebudayaan khas Kabupaten Pati yang harus kita jaga dan harus kita lestarikan bersama,” terangnya.

Rangkaian kegiatan Sedekah Bumi telah dimulai sejak malam sebelumnya dengan acara selamatan. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan di Punden Ngobar serta Melatisari di Dukuh Gibing, sebelum mencapai puncaknya pada hari ini.

“Rangkaian acaranya, kemarin sudah malam Senin kita laksanakan selamatan. Dan acara berikutnya hari Seninnya, acara di Punden Ngobar, kemudian Melatisari di Dukuh Gibing, dan hari ini acara yang terakhir karnaval dan diiringi dengan hiburan wayang kulit nanti malam,” sebutnya.

Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar, aman, dan kondusif hingga selesai, serta membawa keberkahan bagi seluruh warga Desa Karangsari.

“Harapan saya selaku Pemerintahan Desa, mudah-mudahan acara karnaval ini bisa berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan kondusif. Dan akhirnya, apa yang kita harapkan bisa terwujud,” pungkasnya.

Eksekusi dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pati setelah pihak Kejaksaan menerima salinan putusan dari Mahkamah Agung dan menyelesaikan proses administrasi hukum yang diperlukan.

​Sebelum eksekusi berjalan, pihak Kejaksaan Negeri Pati telah melakukan serangkaian upaya pencarian terhadap terpidana di berbagai titik, mulai dari wilayah Mojoagung, Gembong, hingga SPPG Rendole.

Sebelumnya, surat perintah eksekusi telah diterbitkan sejak 17 Maret 2026. Dalam rentang waktu tersebut, kejaksaan melakukan pencarian ke berbagai lokasi, termasuk rumah terpidana, kediaman keluarga, hingga sejumlah titik lain yang diduga menjadi tempat keberadaannya. Koordinasi dengan aparat kepolisian juga dilakukan, namun tidak menemukan hasil.

Meski Anifah sempat dicari, akan tetapi Kejari belum sempat menerbitkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) hingga akhirnya yang bersangkutan memutuskan untuk menyerahkan diri.

​”Kami juga selain polisi mencari, kita juga dari Jaksa melakukan pencarian, dan memang tidak ditempat,” jelas Rendra Yoki Pardede selaku Kasi Intel Kejari Pati pada Senin (20/4/2026).

​Terkait proses penyerahan diri tersebut, Rendra memberikan apresiasi karena terpidana bersikap kooperatif dalam menjalani putusan hukum.

​”Dia menyerahkan diri 15 April, jadi bisa disebut kooperatif menurut kami,” tambahnya.

Perkara ini sendiri sempat melalui proses peradilan berjenjang. Pengadilan tingkat pertama menjatuhkan pidana dua tahun penjara, sementara di tingkat banding terdakwa dinyatakan lepas (onslag).

Putusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah, sehingga putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Di Lapas Pati, ikrar dipusatkan di Aula Ismail Saleh dan diikuti oleh seluruh WBP serta petugas. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperkuat pengawasan dan mencegah peredaran narkoba maupun penggunaan handphone ilegal di dalam lapas.

Kepala Lapas Kelas IIB Pati, Supriyadi, menjelaskan bahwa ikrar ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan lapas yang bersih dan tertib.

“Dengan ikrar ini, berarti kita sudah berjanji untuk tidak ada narkoba dan handphone untuk warga binaan maupun petugas,” ungkapnya saat memimpin pembacaan ikrar.

Supriyadi menambahkan bahwa lapas merupakan tempat sementara bagi warga binaan dalam menjalani proses hukum. Oleh karena itu, ia meminta seluruh WBP untuk menjaga sikap dan mematuhi aturan yang berlaku.

“Kalau sudah berikrar, maka semua harus berjanji jangan sampai warga binaan kembali melakukan pelanggaran,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi jika masih ditemukan pelanggaran setelah ikrar dilakukan. Sanksi akan diberikan kepada warga binaan yang melanggar, sementara petugas akan dievaluasi sesuai ketentuan.

“Jangan sampai kita temukan narkoba atau handphone, kalau itu terjadi pada WBP akan diberikan sanksi, tapi kalau petugas akan kita evaluasi,” tegasnya.

Melalui ikrar serentak ini, diharapkan tercipta komitmen kuat dari seluruh elemen di lapas untuk mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang bebas dari narkoba dan penggunaan handphone ilegal.

Kegiatan ini menjadi wujud rasa syukur masyarakat sekaligus upaya melestarikan budaya leluhur yang telah berlangsung turun-temurun.

Kepala Desa Dukuhseti, Ah Rifai, menyampaikan bahwa rangkaian acara tahun ini diawali dengan kirab budaya dan karnaval yang melibatkan partisipasi luas dari masyarakat desa. Antusiasme warga terlihat dari berbagai penampilan budaya yang ditampilkan sepanjang kegiatan berlangsung.

“Agenda hari ini adalah acara Sedekah Bumi desa Dukuhseti dan pada saat ini tadi kita melaksanakan kegiatan kirab budaya, karnaval yang diikuti oleh masyarakat Desa Dukuhseti,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan tidak hanya berisi hiburan, tetapi juga sarat nilai spiritual dan tradisi. Beberapa ritual adat turut dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur desa.

“Pada tahun 2026 ini kegiatannya dimulai dengan acara apa namanya, kirab budaya yang dilaksanakan dengan ngireng jondang. Kita melaksanakan apa namanya tirakatan, melaksanakan tawasulan di makam Mbah Buyut Dukuhseti selaku danyang sesepuh desa Dukuhseti. Kita berharap dengan wasilah beliau warga masyarakat desa Dukuhseti diberikan kemudahan, kemurahan, dan desa Dukuhseti khususnya diberikan kemakmuran,” ucap dia.

Melalui kegiatan Sedekah Bumi ini, pemerintah desa berharap dapat memperkuat kebersamaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tradisi ini diyakini membawa keberkahan bagi seluruh warga.

“Tentu dengan adanya kegiatan Sedekah Bumi sebagai tradisi adat yang sudah berjalan, kami berharap dengan acaranya Sedekah Bumi itu masyarakat kita, masyarakat desa Dukuhseti semakin sejahtera, semakin tentram, masyarakatnya semakin damai bahagia, dan desanya menjadi desa yang makmur,” sebutnya.

Selain kegiatan spiritual, acara juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan rakyat seperti pentas karaoke, wayang, dan campursari. Karnaval yang diikuti oleh seluruh warga menjadi salah satu daya tarik utama dalam perayaan tahun ini.

“Ya, rangkaian acara Sedekah Bumi pada tahun 2026 ini terdiri dari beberapa kegiatan. Ada acara doa bersama, ada acara pentas karaoke, ada wayangan dan campursari, juga ada karnaval yang itu telah diikuti oleh seluruh masyarakat serta beberapa acara hiburan yang lain,” terangnya.

Sebagai penutup, rangkaian Sedekah Bumi akan diakhiri dengan kegiatan salawatan yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa malam hingga Rabu dini hari, menutup seluruh rangkaian acara dengan nuansa religius dan penuh doa.