Penetapan status tersebut membuat pemerintah daerah memprioritaskan penanganan seluruh korban. Pemkab Pati memastikan siswa maupun guru yang mengalami keluhan kesehatan mendapat perawatan medis dan biaya pengobatannya akan ditanggung pemerintah daerah.

Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengatakan, dirinya langsung memantau perkembangan kasus tersebut setelah menerima laporan. Meski sedang berada di Jakarta, ia tetap berkoordinasi dengan jajaran terkait untuk memastikan kondisi para korban.

“Tadi saya juga video call para korban untuk memastikan kondisi mereka. Kami memastikan seluruh biaya pengobatan akan ditanggung oleh Pemkab Pati,” kata Chandra, Kamis (10/9/2026).

Menurutnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan penanganan korban karena kasus tersebut berkaitan dengan keselamatan masyarakat dan telah ditetapkan sebagai KLB.

“Yang menjadi prioritas kami adalah memastikan semua siswa dan guru yang mengalami keluhan mendapat penanganan medis dan kondisinya terus dipantau,” ujarnya.

Hingga Kamis dini hari, sekitar 45 siswa dari SMP Negeri 1 Gembong dan MTs Negeri 3 Pati masih menjalani perawatan di RSUD RAA Soewondo Pati dan Rumah Sakit Mitra Bangsa.

Pemkab Pati juga terus memperbarui data korban dengan melibatkan pihak sekolah, tenaga medis, perawat, serta rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada korban yang luput dari pemantauan.

Bagi siswa yang masih mengalami keluhan setelah mendapatkan perawatan, tenaga kesehatan juga disiapkan untuk melakukan pemeriksaan langsung ke rumah.

“Kalau masih ada siswa yang mengalami sakit atau keluhan, kami akan meminta tenaga kesehatan mendatangi rumah mereka untuk memastikan kondisinya,” jelas dia.

Penanganan kasus ini dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan Dinas Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, pihak sekolah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta Badan Gizi Nasional (BGN).

Sementara itu, Pemkab Pati masih menunggu hasil investigasi untuk mengetahui penyebab pasti dugaan keracunan tersebut. Pemerintah daerah juga akan mengevaluasi proses distribusi makanan serta penerapan standar keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG.

“Kami akan mengawal investigasi sampai tuntas dan melakukan evaluasi bersama pihak terkait, terutama terkait distribusi makanan dan keamanan pangan. Namun, penyebab pastinya tetap menunggu hasil investigasi resmi,” tegasnya.

Pihaknya juga menyampaikan permintaan maaf kepada para orang tua siswa dan masyarakat Pati atas kejadian tersebut. Ia memastikan pemerintah daerah akan terus memantau kondisi korban hingga seluruh proses penanganan selesai.

“Kami mohon maaf kepada orang tua murid dan seluruh masyarakat Kabupaten Pati. Pemerintah akan terus berupaya agar persoalan ini segera tertangani dan seluruh biaya pengobatan korban ditanggung Pemkab Pati,” tutupnya.

Kepala Dinkes Kabupaten Pati, Luky Pratugas Narimo, mengatakan pihaknya belum dapat memastikan bahwa makanan MBG menjadi penyebab gangguan kesehatan tersebut. Untuk mengetahui sumber masalah, tim kesehatan melakukan penyelidikan epidemiologis (PE).

“Ini dugaan ya belum tahu pasti dugaan dari makanan MBG yang disajikan kemarin, tapi sekali lagi ini masih dugaan,” tegas Luky.

Dugaan kejadian keracunan makanan tersebut dilaporkan terjadi di MTsN 3 Pati dan SMPN 1 Gembong.

Data sementara 230 siswa mengalami keluhan, meski jumlah tersebut masih memungkinkan berubah.Menurut Luky, tim Dinkes masih mencocokkan data dari berbagai fasilitas kesehatan yang menangani para siswa.

“Data masih dinamis, kami belum bisa memastikan berapa jumlah pastinya. Data akan kita update berdasarkan sinkronisasi kami dengan faskes yang ada di Soewondo, Mitra, dan juga KSH,” katanya.

Selain melakukan penyelidikan epidemiologis, Dinkes Pati mengambil sampel makanan yang sebelumnya dibagikan kepada siswa. Sampel tersebut berasal dari makanan yang disediakan SPPG Gembong 1 Ngembes dan akan diperiksa di laboratorium.

“Sampel makanan yang disajikan kemarin semuanya. Kita ambil dari bank sampel yang ada di SPPG,” jelas Luky.

Pemeriksaan laboratorium diperlukan untuk membantu memastikan apakah terdapat kandungan atau kontaminasi tertentu pada makanan yang berkaitan dengan munculnya keluhan kesehatan.

Sementara proses penyelidikan berlangsung, penanganan terhadap siswa yang mengalami gejala tetap dilakukan. Sebagian pasien yang kondisinya membaik bahkan telah diperbolehkan kembali ke rumah.

“Yang di sekolah masih bisa tertangani, bahkan beberapa siswa sudah ada yang pulang,” ungkapnya.

Dinkes memperkirakan proses penyelidikan epidemiologis dan pemeriksaan laboratorium membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua pekan. Hasil tersebut nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penyebab pasti kejadian yang dialami siswa dan guru.

Berdasarkan pendataan sementara pihak sekolah, sebanyak 127 siswa dari MTsN 3 Pati dan 103 siswa dari SMPN 1 Gembong mengalami gejala seperti sakit perut dan diare.

Kepala MTsN 3 Pati, Zaenal Arifin, menyebut keluhan siswa mulai muncul pada Rabu (9/9/2026) dini hari. Gejala pertama dirasakan sekitar pukul 23.00 WIB, setelah siswa mengonsumsi makanan MBG yang diterima sekolah sehari sebelumnya.

Ia juga menyoroti waktu kedatangan makanan yang dinilai lebih lambat dari jadwal makan siswa. Paket MBG yang biasanya dikonsumsi sekitar pukul 11.20 WIB baru diterima sekolah setelah pukul 12.00 WIB.

“MBG datangnya terlambat, sekitar jam 12 an. Anak-anak yang biasanya jadwal makan jam 11.20, sampai jam 12 itu belum datang,” ujarnya.

Dari total 565 siswa MTsN 3 Pati, sebanyak 127 siswa tercatat mengalami keluhan. Pihak sekolah kemudian melakukan pemantauan terhadap kondisi para siswa yang terdampak.

Sementara Kepala SMPN 1 Gembong, Istiana, mengatakan keluhan baru diketahui pada Rabu pagi ketika sejumlah siswa mulai sering keluar kelas untuk pergi ke kamar mandi.

“Awal tahunya itu malah justru baru tadi pagi. Anak-anak kok banyak yang ke kamar mandi. Kemudian semakin siang kok semakin banyak,” jelasnya.

Sebanyak 103 siswa dari 443 siswa SMPN 1 Gembong dilaporkan mengalami keluhan. Selain siswa, sekitar 13 guru yang ikut mengonsumsi makanan MBG juga disebut mengalami kondisi serupa.

Penanganan terhadap ratusan siswa ini dilakukan di sejumlah fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan medis.

Pasien tidak hanya mendapat perawatan di Puskesmas Gembong, tetapi juga dirujuk ke beberapa rumah sakit karena kapasitas puskesmas tidak mencukupi.

“Puskesmas sudah overload, lalu dibawa ke RSUD Soewondo Pati, kemudian di RS Mitra Bangsa, ada juga yang di KSH Pati,” sebutnya Istiana.

Untuk sementara, seluruh siswa dari kedua sekolah dipulangkan. Langkah tersebut dilakukan sembari menunggu perkembangan kondisi kesehatan siswa serta proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak terkait.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Balai Desa pada Rabu (9/9/2026) dan dihadiri Camat Margorejo Arief, perwakilan Kapolsek Margorejo, perwakilan Danramil, perwakilan Puskesmas, Pemerintah Desa Pegandan, BPD, tokoh masyarakat (Tomas), tokoh agama (Toga), ketua RT dan RW, serta pendamping desa.

Kepala Desa Pegandan, Darmono, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Musrenbangdes menjadi forum penting untuk membahas berbagai program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027.

“Musrenbangdes ini membahas program-program yang akan dibangun pada tahun 2027, baik dari segi infrastruktur, stunting, maupun program lainnya yang menjadi kebutuhan masyarakat,” ujar Darmono.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah hadir dan berpartisipasi dalam pelaksanaan Musrenbangdes Desa Pegandan.

Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur masyarakat sangat penting agar program pembangunan desa yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Sementara itu, Camat Margorejo Arief dalam sambutannya mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kebersamaan dan saling membantu dalam membangun desa.

“Warga harus saling membantu. Itu penting, jangan saling menjatuhkan. Kalau ada pendapat yang berbeda, harus dimusyawarahkan bersama,” kata Arief.Arief menegaskan bahwa perbedaan pendapat dalam proses perencanaan pembangunan merupakan hal yang wajar. Namun, setiap perbedaan harus diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama.

Ia juga menjelaskan bahwa camat merupakan kepanjangan tangan dari Bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan di wilayah kecamatan.

Melalui Musrenbangdes tersebut, diharapkan berbagai usulan pembangunan dari masyarakat Desa Pegandan dapat tersusun secara baik dan menjadi dasar dalam penyusunan RKPDes Tahun 2027.

Selain itu, hasil kesepakatan Musrenbangdes nantinya diharapkan mampu menjadi acuan dalam menentukan prioritas pembangunan desa yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan warga Desa Pegandan.

Musrenbangdes dihadiri Camat Margorejo, Kapolsek, Danramil, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, ketua RT dan RW, serta sejumlah lembaga desa. Forum tersebut menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi sekaligus menentukan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah desa.

Kepala Desa Muktiharjo, Suwarto, mengatakan Musrenbangdes juga menjadi bagian dari proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Menurutnya, keterlibatan masyarakat penting agar rencana pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan desa.

“Ini dilakukan sekaligus untuk menyusun RPJMDes. Kita berkumpul meski ini adalah membosankan saya kira. Akan tetapi antusiasme warga semua patut diapresiasi lantaran sering usul, tetapi tidak semua usulan itu bisa terealisasi,” ujar Suwarto.

Dalam pembahasan tersebut, Pemerintah Desa Muktiharjo menetapkan pembangunan infrastruktur yakni rabat beton sebagai salah satu prioritas yang akan didukung melalui Dana Desa. Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan akses dan mobilitas masyarakat di wilayah desa.

Suwarto menjelaskan, Musrenbangdes juga menjadi salah satu tahapan penting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Karena itu, berbagai usulan masyarakat perlu dibahas dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

“Musrenbang itu sebagai salah satu syarat menyusun APBDes,” kata Suwarto.

Sementara itu, rencana pembangunan gedung serbaguna di Desa Muktiharjo belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Keterbatasan anggaran membuat pembangunan fasilitas tersebut harus ditunda, sehingga pemerintah desa akan lebih dahulu memprioritaskan program yang dinilai paling mendesak dan sesuai kemampuan keuangan desa.

Camat Margorejo, Arief Fadillah menyampaikan bahwa Musrenbangdes merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh desa. Karena forum tersebut untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat.

“Musrenbangdes memang benar wajib dilakukan karena istilahnya ini amanat undang-undang,” katanya.

Sementara salah satu warga menyampaikan masalah di lingkungannya yaitu terkait banjir. Masalah itu sudah disampaikan warga. Kemudian terkait dengan infrastruktur aspal jalan sudah hilang, termasuk drainase selokan. Warga berharap infrastruktur jalan menjadi prioritas penanganan.

Dalam penyaluran kali ini, sebanyak dua tangki air bersih dengan kapasitas masing-masing 6.600 liter diberikan kepada masyarakat. Total bantuan yang disalurkan mencapai 13.200 liter air bersih.

Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih warga Tondokerto, terutama di tengah musim kemarau yang menyebabkan sejumlah sumber air mengalami keterbatasan.

Pemerintah Desa Tondokerto menyambut baik bantuan tersebut. Melalui salah satu perangkat desa yang mewakili Pemdes Tondokerto, disampaikan apresiasi dan terima kasih kepada FWP atas kepeduliannya terhadap masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Desa Tondokerto, Kecamatan Jakenan, kami mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan air bersih kepada Forum Wartawan Pati yang telah membantu masyarakat Tondokerto, Semoga bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat Tondokerto,” ujarnya.

Ketua Forum Wartawan Pati (FWP), Ari Saptono, mengatakan penyaluran air bersih tersebut merupakan bentuk kepedulian FWP terhadap masyarakat yang tengah menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih akibat kekeringan.

Menurutnya, bantuan yang diberikan memang belum mampu menyelesaikan persoalan kekeringan secara keseluruhan. Namun, FWP berharap bantuan tersebut setidaknya dapat meringankan beban masyarakat.

“Ini merupakan bantuan tahap kedua dari FWP, Kami ingin sekadar meringankan beban warga yang saat ini mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat kekeringan,” kata Ari.

Ia menambahkan, FWP berupaya melanjutkan penyaluran bantuan secara bertahap selama kondisi kekeringan masih terjadi.

“Insyaallah besok akan kami lanjutkan lagi pada tahap berikutnya. Mudah-mudahan bantuan ini bisa terus memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” imbuhnya.

Sejumlah warga penerima bantuan juga menyampaikan terima kasih kepada FWP, Mereka berharap distribusi air bersih dapat terus dilakukan apabila kondisi kekeringan masih berlangsung.

Kondisi kekeringan di Kabupaten Pati sendiri masih menjadi perhatian, Berdasarkan data BPBD Kabupaten Pati periode 23 Juli hingga 3 September 2026, sebanyak 24 desa di sembilan kecamatan tercatat terdampak kekeringan.

Dalam data tersebut, sebanyak 2.831 kepala keluarga atau 9.323 jiwa masuk dalam masyarakat yang terdampak kekeringan. Pada periode yang sama, BPBD Kabupaten Pati telah mendistribusikan 74 tangki air bersih dengan total 351.000 liter kepada masyarakat terdampak.

Penyaluran bantuan ke Tondokerto menjadi bagian dari rangkaian kepedulian FWP terhadap warga yang terdampak kekeringan. Sebelumnya, pada tahap pertama, FWP menyalurkan lima tangki air bersih dengan total sekitar 32.500 liter ke Desa Tambahmulyo, Kecamatan Jakenan, dan Desa Soko, Kecamatan Gabus.

Bagi warga Tondokerto, bantuan tersebut bukan sekadar pasokan air, tetapi menjadi dukungan nyata di tengah terbatasnya sumber air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

FWP memastikan penyaluran bantuan akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di sejumlah wilayah yang masih mengalami dampak kekeringan.

Melalui kegiatan tersebut, FWP berharap kepedulian bersama terhadap masyarakat terdampak kekeringan dapat terus tumbuh, sehingga kebutuhan dasar warga, khususnya air bersih, tetap dapat terpenuhi selama musim kemarau.

Kegiatan ini menjadi ruang pembelajaran dan berbagi pengalaman antarjajaran Bawaslu, khususnya dalam memahami bagaimana Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu RI Tahun 2025–2029 dapat diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik kelembagaan di tingkat kabupaten.

Renstra Bawaslu 2025–2029 tidak hanya dipandang sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai pedoman dalam menentukan arah program, target kinerja, penguatan organisasi, serta peningkatan kualitas dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu.

Melalui kegiatan “Bawaslu Membelajarkan Bawaslu”, jajaran Bawaslu Kabupaten Pati diajak untuk melihat implementasi Renstra secara lebih praktis. Pengalaman dan catatan dari Sekretariat Kabupaten menjadi bahan penting untuk memahami berbagai tantangan yang muncul dalam proses menerjemahkan kebijakan strategis tingkat nasional ke dalam pelaksanaan program di daerah.

Sekretariat memiliki posisi strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas Bawaslu. Dukungan administrasi, perencanaan program dan anggaran, pengelolaan sumber daya manusia, tata kelola kelembagaan, serta akuntabilitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan pelaksanaan fungsi pengawasan.

Karena itu, implementasi Renstra membutuhkan sinergi antara unsur pimpinan dan sekretariat. Perencanaan yang baik harus berjalan seiring dengan pelaksanaan program yang terukur, pengelolaan anggaran yang akuntabel, serta evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, berbagai catatan dari pelaksanaan tugas Sekretariat Kabupaten menjadi bahan refleksi bersama. Pembelajaran tidak hanya berkaitan dengan capaian program, tetapi juga bagaimana mengidentifikasi kendala, menyusun strategi penyelesaian, serta membangun pola kerja yang lebih efektif dan efisien.

Semangat “membelajarkan Bawaslu” juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya organisasi yang terbuka terhadap evaluasi dan pembelajaran. Setiap pengalaman di tingkat kabupaten dapat menjadi pengetahuan bersama yang kemudian dikembangkan untuk memperkuat kelembagaan secara berkelanjutan.

Implementasi Renstra Bawaslu RI 2025–2029 pada akhirnya diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan target administratif. Lebih dari itu, Renstra harus mampu menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan dan mendukung pelaksanaan pengawasan pemilu yang profesional, berintegritas, transparan, serta akuntabel.

Bagi Bawaslu Kabupaten Pati, kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman bersama bahwa keberhasilan organisasi merupakan hasil kerja kolektif. Pimpinan, jajaran sekretariat, dan seluruh unsur pendukung memiliki peran masing-masing dalam memastikan setiap program berjalan sesuai dengan tujuan strategis lembaga.

Dengan adanya forum pembelajaran dan refleksi tersebut, Bawaslu Kabupaten Pati diharapkan semakin siap menerjemahkan arah kebijakan Renstra Bawaslu RI 2025–2029 ke dalam program kerja yang relevan dengan kebutuhan daerah.

Dari sekretariat untuk kelembagaan, dari pengalaman menjadi pembelajaran, dan dari pembelajaran menjadi penguatan Bawaslu yang lebih baik.

Salah satunya dilakukan Forum Wartawan Pati (FWP) dengan menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada warga yang terdampak kekeringan, Kegiatan sosial tersebut dilaksanakan pada Minggu (6/9/2026).

Dalam kegiatan kali ini, FWP menyalurkan bantuan di dua desa, yakni Desa Soko, Kecamatan Gabus, dan Desa Tambahmulyo, Kecamatan Jakenan.Ketua FWP, Ari Saptono, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial dari FWP kepada masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan akibat musim kemarau panjang.

“Kegiatan sosial ini kami lakukan untuk membantu warga desa yang terdampak kekeringan. Semoga bantuan yang kami salurkan dapat bermanfaat dan sedikit meringankan beban masyarakat,” ujar Ari Saptono.

Menurutnya, bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian dan solidaritas anggota FWP terhadap kondisi masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Pati yang membutuhkan pasokan air bersih selama musim kemarau.

FWP berharap kegiatan sosial seperti ini dapat terus dilakukan secara berkelanjutan, sekaligus mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama membantu masyarakat yang terdampak kekeringan.

Dengan adanya bantuan tersebut, warga di Desa Soko dan Desa Tambahmulyo diharapkan dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan air bersih di tengah kondisi kemarau panjang yang masih berlangsung.

Sebanyak 50 anak yatim menerima santunan dalam acara yang berlangsung di Gedung PGRI, Jalan Syekh Jangkung, Kabupaten Pati, Sabtu (5/9/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi keluarga besar LJK untuk memperingati perjalanan organisasi sekaligus meningkatkan kepedulian sosial kepada masyarakat, khususnya anak-anak yatim.

Dalam sambutannya, Ketua Umum LJK Ketut Norman Sasono mengajak seluruh elemen dan anggota Laskar Joyo Kusumo untuk terus memegang teguh nilai-nilai organisasi.

Ia menekankan pentingnya keberanian, ketegasan, komitmen, loyalitas, militansi, kedisiplinan, serta moral dalam menjalankan tugas dan kegiatan organisasi.

“Marilah kita bersama-sama membangun LJK dengan berani, tegas, berkomitmen, loyal, militan, disiplin dan tetap menjunjung tinggi moral,” ujar Ketut Norman Sasono dalam sambutannya.

Menurutnya, peringatan HUT ke-4 tidak hanya menjadi ajang untuk berkumpul dan merayakan perjalanan organisasi, tetapi juga harus diisi dengan kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.Pemberian santunan kepada 50 anak yatim tersebut mendapat perhatian dari para anggota dan tamu undangan yang hadir, Kegiatan sosial ini diharapkan dapat terus dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian LJK terhadap lingkungan sekitar.

Selain kegiatan santunan, acara HUT ke-4 LJK juga berlangsung meriah dengan hiburan musik dangdut yang dimeriahkan oleh Golden Boy Musik, Player Kodok Rimex and Friends.
Suasana semakin semarak dengan penampilan musik dangdut yang menghibur para anggota, tamu undangan dan masyarakat yang hadir.

Dengan mengusung semangat keberanian, ketegasan, komitmen, loyalitas, militansi, disiplin dan moral, keluarga besar LJK berharap momentum HUT ke-4 dapat menjadi penyemangat untuk terus berkontribusi positif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengapresiasi MNC TV yang telah menghadirkan kegiatan hiburan tersebut di Kabupaten Pati. Menurutnya, acara ini menjadi salah satu hiburan yang telah lama dinantikan masyarakat, terutama setelah cukup lama tidak ada kegiatan hiburan berskala besar di Alun-Alun Pati.

“Alhamdulillah acara yang begitu lama dinantikan masyarakat Kabupaten Pati hari ini bisa terlaksana berkat MNC. Sekali lagi terima kasih jajaran MNC TV,” kata Chandra saat ditemui di sela kegiatan.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada manajemen dan kru MNC TV yang telah meluangkan waktu untuk hadir di Kabupaten Pati sejak 28 hingga 29 Agustus 2026.

Kehadiran tersebut, menurut Chandra, menjadi bagian dari upaya menghadirkan rangkaian hiburan bagi masyarakat dalam momentum Hari Jadi Kabupaten Pati dan HUT Kemerdekaan RI.

“Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh manajemen MNC yang sudah berkenan hadir di Kabupaten Pati. Terima kasih pula semua kru MNC yang sudah meluangkan waktu dari mulai tanggal 28 hingga 29 untuk hadir di Kabupaten Pati,” ujarnya.

Rangkaian Road To Kilau Raya Pati tidak hanya berlangsung pada malam hari. Pada siang harinya, digelar pawai artis keliling Kota Pati bersama Plt Bupati dan Plt Ketua TP PKK Kabupaten Pati.

Pawai tersebut juga diikuti sejumlah artis yang akan tampil di malam harinya, di antaranya ada Master Limbad, Prigel Pangayu, dan Kiky Primadona.

Chandra menyebut rangkaian kegiatan MNC TV di Pati juga diisi audisi KDI. Antusiasme peserta dari Kabupaten Pati tercatat tinggi dengan sekitar 300 peserta mengikuti audisi tersebut.

“KDI pesertanya di Pati katanya paling banyak, ada 300 peserta dari Pati. Mudah-mudahan ada perwakilan dari Kabupaten Pati yang nanti akan menjadi juara KDI,” kata Chandra.

Pada panggung utama, Gilga Sahid menjadi salah satu bintang yang tampil bersama Vanny KSB, Wina KDI, Kiky Primadona, Sephin Misa, dan Prigel Pangayu. Penampilan tersebut menjadi bagian dari sajian musik dalam Road To Kilau Raya Pati.

Selain itu, The Virgin dan Bagindas turut hadir dengan kolaborasi spesial. Kehadiran kedua grup tersebut memberikan warna berbeda sekaligus menghadirkan nuansa nostalgia bagi penonton dari berbagai generasi.

Master Limbad juga tampil membawa aksi Super Magic. Sementara itu, Irfan Hakim memandu seluruh rangkaian acara dan membawa kemeriahan panggung Road To Kilau Raya Pati.Dalam kesempatan tersebut Chandra juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama ini pemerintah daerah belum dapat memenuhi seluruh harapan masyarakat. Ia menegaskan Pemkab Pati akan terus berupaya menjalankan pembangunan daerah.

“Intinya kami akan terus berusaha untuk membangun Pati demi Pati yang maju, Pati yang makmur, akuntabel, dan transparan,” tegasnya.

Menurut Chandra, pembangunan Kabupaten Pati membutuhkan dukungan dan pengawasan masyarakat. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat ikut mengawal proses pembangunan daerah.

“Kami butuh dikawal Bapak-Ibu semua. Doakan kami untuk terus membangun Kabupaten Pati menuju Kabupaten Pati yang aman, damai, dan sejahtera,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Chandra juga mengajak masyarakat menjaga kebersihan Alun-Alun Pati. Ia berharap ruang publik tersebut dapat terus dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Tolong nanti saya hanya pesan satu saja, sampah-sampahnya dikumpulkan. Kita semua intinya pengin Alun-Alun ini menjadi tempat pertemuan kita semua untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang intinya untuk masyarakat Kabupaten Pati,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa Alun-Alun Pati sebelumnya juga telah menjadi lokasi Tumpengan Agung yang diikuti ribuan masyarakat. Kegiatan tersebut menyediakan sekitar 10 ribu porsi makanan untuk dinikmati bersama.

“Kita duduk bersama, kita lesehan bersama, kita makan bersama. Itu waktu itu ada sekitar 10 ribu porsi, Mas Irfan Hakim. Kita makan bersama masyarakat Kabupaten Pati,” tutur Chandra.

Road To Kilau Raya Pati menjadi puncak kemeriahan dari rangkaian kegiatan Hari Jadi Kabupaten Pati ke-703 dan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Kegiatan tersebut dihadiri Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Pati, Plt Ketua TP PKK Kabupaten Pati, unsur Forkopimda, jajaran manajemen dan kru MNC TV, para artis pengisi acara, serta para tamu undangan dan masyarakat Kabupaten Pati.