Audiensi yang berlangsung di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati tersebut menjadi momentum untuk mempererat koordinasi dan membangun kolaborasi antara kedua lembaga dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2029 yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas.

Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pati menyampaikan pentingnya peran seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Agama, dalam mendukung terciptanya iklim demokrasi yang kondusif. Melalui jejaring yang dimiliki Kementerian Agama, baik dengan penyuluh agama, tokoh agama, maupun lembaga pendidikan keagamaan, diharapkan nilai-nilai demokrasi, persatuan, serta pendidikan politik yang sehat dapat terus disosialisasikan kepada masyarakat.

Selain membahas penguatan sinergi kelembagaan, audiensi juga menjadi forum diskusi mengenai upaya pencegahan potensi pelanggaran pemilu sejak dini. Bawaslu Kabupaten Pati menekankan bahwa keberhasilan pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi memerlukan dukungan aktif seluruh elemen masyarakat dan instansi pemerintah.

Kementerian Agama Kabupaten Pati menyambut baik audiensi tersebut dan menyatakan komitmennya untuk terus menjalin komunikasi serta kerja sama dengan Bawaslu Kabupaten Pati. Sinergi antarlembaga diharapkan dapat memperkuat upaya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kerukunan, menolak politisasi isu SARA, serta mewujudkan pemilu yang damai dan bermartabat.

Melalui audiensi ini, Bawaslu Kabupaten Pati berharap hubungan kelembagaan yang telah terjalin dapat semakin erat dan berkelanjutan. Kolaborasi yang baik antara Bawaslu dan Kementerian Agama diharapkan mampu memperkuat pengawasan partisipatif sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi, sehingga penyelenggaraan Pemilu Tahun 2029 dapat berlangsung dengan aman, damai, dan berintegritas.

Kehadiran jajaran Bawaslu Kabupaten Pati disambut langsung oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Jawa Tengah, Budi Santoso, didampingi Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Brian Angga Hermawan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pati, Supriyanto, menjelaskan bahwa pasca-pelaksanaan pemilu, undang-undang mengamanatkan tiga lembaga penyelenggara—KPU, Bawaslu, dan DKPP—untuk tetap menjalankan tugasnya. Bagi Bawaslu dan KPU, salah satu fokus utama di masa non-tahapan adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

“Di masa prapelaksanaan atau pascapemilu ini, masyarakat sering bertanya apa kerja Bawaslu. Amanat undang-undang mewajibkan kami melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang bersumber dari data pemilu terakhir,” ujar Supriyanto dalam audiensi tersebut.

Ia menambahkan, berkaca dari pengalaman pemilu sebelumnya, pemutakhiran data menghadapi kendala keterbatasan personel. Berbeda dengan saat tahapan pemilu berjalan di mana pengawas pemilu ada hingga tingkat desa dan TPS, pada masa non-tahapan ini jajaran pengawas hanya aktif di tingkat kabupaten.

Oleh karena itu, Bawaslu Pati berfokus pada akses data, salah satunya dengan menjalin kerja sama dengan Cabang Dinas Pendidikan untuk mencermati data pemilih pemula dari kalangan siswa sekolah menengah atas yang telah atau akan menginjak usia 17 tahun.

“Kami berharap jika data ini disinkronkan, data yang ada di KPU maupun Bawaslu bisa bersih dan akurat. Kami ingin mengawal proses ini sejak awal. Ke depan, kami berharap kerja sama ini bisa dituangkan dalam nota kesepakatan (Memorandum of Understanding/MoU) resmi,” tambah Supriyanto.

Dorong Rekam E-KTP dan Sosialisasi ke Sekolah

Senada dengan Ketua Bawaslu, Anggota Bawaslu Kabupaten Pati, Zaenal Abidin, menekankan pentingnya akurasi data pemilih pemula agar hak konstitusional anak-anak muda yang baru memasuki usia memilih dapat terpenuhi.

“Selain memperbarui data pemilih, kami juga ingin memastikan anak-anak yang di bawah naungan Cabang Dinas Pendidikan ini, saat hari pemungutan suara nanti, usianya sudah cukup untuk memilih,” kata Zaenal.

Zaenal mendorong agar Bawaslu, Cabang Dinas Pendidikan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dapat bersinergi untuk menjemput bola melakukan perekaman E-KTP bagi siswa yang menjadi pemilih pemula.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Pati lainnya, Ayu Dwi Lestari, mengapresiasi sambutan baik dari pihak Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III dan berharap koordinasi ini menjadi awal yang baik untuk menjaga integritas data pemilih di Kabupaten Pati.

Cabang Dinas Pendidikan Siap Bersinergi

Merespons hal tersebut, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Jawa Tengah, Budi Santoso, menyatakan pihak dinas sangat terbuka untuk membantu proses pemutakhiran data pemilih tersebut. Ia menjelaskan bahwa pihak dinas memiliki data peserta didik yang diperbarui secara berkala.

“Untuk data peserta didik, kami lakukan penguncian data (cut-off) per 31 Agustus setiap tahunnya. Dari sana akan ketahuan data siswa berdasarkan kelas, sekolah, dan usianya. Data ini sudah fix untuk tahun ajaran berjalan. Jika Bawaslu membutuhkan data komparasi untuk pemilih pemula, kami siap memfasilitasi,” jelas Budi.

Terkait usulan perekaman E-KTP bagi siswa ke sekolah-sekolah, Budi sangat mendukung program tersebut demi efektivitas waktu para pelajar.

“Selama ini kalau anak sekolah harus ke kecamatan untuk rekam E-KTP, terkadang mereka tidak jadi datang atau datanya terhambat. Kalau Disdukcapil bisa masuk ke sekolah-sekolah untuk rekam E-KTP massal, kami tentu sangat mendukung dan siap memfasilitasi tempatnya,” terangnya.

Mengenai draf kerja sama atau MoU formal yang diusulkan oleh Bawaslu Pati, Budi menyatakan bahwa pihaknya perlu melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan dinas tingkat provinsi agar pelaksanaannya sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Kami menyambut baik semua kegiatan pengawasan yang dilakukan Bawaslu. Mengenai MoU, secara teknis nanti kami akan berkoordinasi lebih lanjut dan berkonsultasi dengan dinas induk di provinsi. Prinsipnya, kami siap mendukung agar data pemilih kita semakin akurat,” pungkas Budi.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin, Teguh Bandang Waluyo, Jamari, para pengurus DPC, PAC, serta ratusan kader PDI Perjuangan dari seluruh desa di Kecamatan Tlogowungu.

Dalam sambutannya, Samsi yang juga Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi atas kekompakan seluruh kader yang hadir dalam musyawarah tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan dan kekompakan kader PDI Perjuangan di wilayah Kecamatan Tlogowungu, Berkat ketabahan dan keuletan seluruh kader di Kabupaten Pati.
Alhamdulillah PDI Perjuangan berhasil menjadi pemenang Pemilu 2024 di Kabupaten Pati,” ujar Samsi.

Ia juga mengucapkan selamat kepada para kader yang terpilih menjadi pengurus ranting, anak ranting, maupun kepengurusan PAC Kecamatan Tlogowungu.

Menurutnya, kepengurusan yang baru harus mampu menjadi motor penggerak organisasi sekaligus memperkuat kedekatan partai dengan masyarakat.

“Kami selaku Fraksi PDI Perjuangan yang mewakili Daerah Pemilihan I mengajak panjenengan semua untuk terus semangat bergotong royong, semangat nemoni wong cilik, semangat menegakkan demokrasi, dan semangat mengabdikan diri kepada masyarakat.

Dengan kebersamaan tersebut, kita berharap Pemilu mendatang akan lebih sukses dibandingkan pemilu sebelumnya,” tegasnya.

Musyawarah ranting dan anak ranting ini menjadi bagian dari proses konsolidasi organisasi PDI Perjuangan di tingkat akar rumput.
Selain memilih kepengurusan baru, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat soliditas kader dalam menghadapi agenda politik dan memperluas pelayanan kepada masyarakat.

Suasana musyawarah berlangsung penuh semangat dan kekeluargaan, Para kader tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian acara sebagai wujud komitmen menjaga soliditas partai serta memperkuat perjuangan PDI Perjuangan di Kecamatan Tlogowungu dan Kabupaten Pati.

Namun, penanganan sungai tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung oleh Pemerintah Kabupaten Pati karena merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana.

Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati, Widyotomo Kusdiyanto, menjelaskan bahwa setiap usulan perbaikan sungai harus diajukan terlebih dahulu kepada BBWS Pemali Juana.

“Kalau kewenangan sungai di Pati itu merupakan kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini BBWS Pemali Juana, Jadi untuk mengajukan perbaikan sungai harus berkirim surat terlebih dahulu kepada BBWS,” ujar Widyotomo saat diwawancarai awak media di kantornya, Rabu (22/7/2026).

Meski demikian, ia mengatakan DPUTR Pati tetap menjalin kolaborasi dengan BBWS, khususnya dalam penanganan bencana maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat.

“Biasanya kalau terkait kegiatan bencana atau keadaan darurat, kami berkolaborasi dengan BBWS, Harapannya jika mereka memiliki program kegiatan, penanganan bisa langsung dilakukan,” jelasnya.

Menurut Widyotomo, setelah menerima usulan, BBWS biasanya akan melakukan survei lapangan untuk mengetahui tingkat kerusakan dan menentukan skala prioritas penanganan.

“Biasanya akan disurvei dulu, Kalau memang tersedia anggaran, bisa langsung ditangani, Kalau belum ada anggaran, akan diusulkan pada tahun berikutnya,” katanya.

Ia menambahkan, peran DPUTR Kabupaten Pati lebih banyak pada rehabilitasi aset yang telah menjadi kewenangan BBWS, sehingga pelaksanaan pekerjaan dilakukan melalui kerja sama antarlembaga.

“Sifatnya kami lebih kepada rehabilitasi apabila di lokasi tersebut sudah ada aset milik BBWS, Kami membantu merehabilitasi dan berkolaborasi dengan mereka,” terangnya.

Terkait usulan penanganan Sungai Jiglong di Desa Ngarus, Widyotomo berharap dapat segera memperoleh respons dari BBWS Pemali Juana.

“Kalau bisa direspons oleh pihak BBWS, mudah-mudahan bisa ditangani tahun ini, Kalau belum memungkinkan, bisa menjadi prioritas tahun depan, Nanti akan kami komunikasikan terlebih dahulu dengan pihak BBWS,” pungkasnya.

Dengan adanya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Pati dan BBWS Pemali Juana, diharapkan penanganan Sungai Jiglong dapat segera terealisasi sehingga mampu mengurangi potensi banjir maupun kerusakan yang lebih parah di wilayah sekitar.

Peluncuran program tersebut dihadiri Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pati Tony Romas Indriarsa, DPRD kabupaten Pati komisi C, Joni Kurnianto, jajaran Forkopimda, serta para pelajar dan awak angkutan perdesaan.

Kepala Dishub Kabupaten Pati, Tony Romas Indriarsa, menjelaskan bahwa program ini bertujuan mengurangi kepadatan lalu lintas dan kemacetan, sekaligus menekan penggunaan sepeda motor oleh pelajar SMP yang belum memenuhi syarat untuk berkendara.

“Kita ingin meminimalkan kepadatan lalu lintas dan kemacetan, Selain itu juga meminimalkan anak-anak SMP agar tidak naik sepeda motor, Di sisi lain, kita juga ingin memberdayakan angkutan perdesaan dengan mengarahkan trayeknya melewati sekolah-sekolah, khususnya SMP yang berada di kawasan perkotaan,” ujar Tony saat diwawancarai awak media.

Ia menjelaskan, pada hari pertama peluncuran, armada angkutan sekolah mulai dioperasikan dengan mengangkut para siswa saat jam pulang sekolah di SMP Negeri 4 Pati.

“Alhamdulillah, Bapak Plt. Bupati Chandra hadir dalam launching ini.
Setelah acara selesai, beliau secara langsung memberangkatkan angkutan yang membawa anak-anak sekolah,” tambahnya.

Tony berharap program AKU SADAR tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan para awak angkutan perdesaan, tetapi juga menjadi solusi transportasi yang aman dan nyaman bagi para pelajar.

Pada kesempatan itu, Tony juga mengimbau masyarakat, khususnya para pelajar, agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas.

“Kami mengajak masyarakat untuk tertib berlalu lintas, Kepada anak-anak sekolah kami terus memberikan edukasi agar tidak melanggar aturan, Dengan tertib berlalu lintas, kita dapat mencegah terjadinya kecelakaan sejak dini,” tegasnya.

Melalui peluncuran trayek angkutan sekolah ini, Pemerintah Kabupaten Pati berharap tercipta budaya transportasi yang lebih aman bagi pelajar, mampu mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur, sekaligus menghidupkan kembali peran angkutan perdesaan sebagai moda transportasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

DPUTR menegaskan bahwa pungutan yang dilakukan bukan merupakan pajak warung, melainkan retribusi atas izin pemanfaatan aset milik Pemerintah Kabupaten Pati.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPUTR Kabupaten Pati, Widyotomo Kusdiyanto, menjelaskan bahwa retribusi tersebut dikenakan karena pemilik warung mengajukan permohonan penggunaan tanah lambiran yang merupakan aset daerah di kawasan Daerah Irigasi (DI) Cabean, Desa Kebolampang, Kecamatan Winong.

“Pemanfaatan lahan tersebut merupakan penggunaan aset milik pemerintah daerah, sehingga harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Jadi, ini bukan pajak warung, melainkan retribusi pemanfaatan aset daerah,” ujar Widyotomo, Jumat (17/7/2026).

Ia menerangkan, besaran retribusi telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yakni sebesar Rp10.000 per meter persegi per tahun.

Adapun luas lahan yang dimanfaatkan untuk mendirikan warung sekitar 28 meter persegi, sehingga retribusi yang dikenakan sebesar Rp280 ribu per tahun.

Karena izin pemanfaatan diberikan untuk jangka waktu tiga tahun, total retribusi yang harus dibayarkan mencapai Rp840 ribu, berlaku mulai 13 Juli 2026 hingga 13 Juli 2029.

Widyotomo juga membantah kabar yang menyebut petugas mengancam akan membongkar warung apabila retribusi tidak dibayarkan.

“Berdasarkan laporan petugas di lapangan, proses penyampaian retribusi telah dikomunikasikan dengan baik kepada pemilik warung.

Yang bersangkutan juga menyatakan kesediaannya untuk melunasi kewajiban tersebut, Tidak ada ancaman pembongkaran seperti yang beredar,” tegasnya.

DPUTR Kabupaten Pati mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, terutama yang beredar di media sosial, Masyarakat diminta mengedepankan klarifikasi dari instansi terkait agar tidak terjadi kesalahpahaman.

“Penarikan retribusi ini merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah dalam pemanfaatan aset milik pemerintah, bukan penarikan pajak terhadap usaha warung,” pungkas Widyotomo.

Peningkatan kasus bullying yang terjadi di sekolah menimbulkan kekhawatiran serius. Perundungan dapat menyebabkan dampak psikologis termasuk kecemasan, depresi, bahkan trauma jangka panjang, serta mengganggu perkembangan sosial dan akademik.

Tidak hanya itu, kasus bullying yang tidak teridentifikasi dapat menimbulkan berbagai akibat serius baik bagi korban, pelaku, maupun lingkungan sekolah.

Menyikapi hal tersebut, tim inovasi UPTD SMPN 1 Sukolilo membuat inovasi berbasis digital untuk menekan adanya tindak bullying pada siswa yang dinamakan Essako Beradu (SMPN 1 Sukolilo BERAntas PerunDUngan).

Fitur-fitur unggulan yang terdapat dalam platform ini antara lain edukasi interaktif, lapor, tombol panik, berbagi cerita, kampanye, dan karya siswa. Plt. Kepala SMPN 1 Sukolilo, Bandhu Tandho, menyambut baik inovasi ini.

“Sebelum ada Essako Beradu, banyak terjadi perundungan dan penanganan hanya dilakukan secara tatap muka. Selain itu banyak korban maupun saksi yang tidak berani angkat bicara, karena mereka merasa takut atau malu. Kini, melalui aplikasi Essako Beradu, proses pengaduan kasus perundungan dapat ditangani lebih aman dan efisien,” ungkapnya

Lebih lanjut, Bandhu menjelaskan manfaat lain dari aplikasi ini antaranya yakni edukasi interaktif yang menyediakan materi menarik yang membuat siswa lebih memahami bahaya perundungan dengan cara yang menyenangkan. Siswa juga dapat berkreasi melalui kampanye kreatif antiperundungan dan berbagi cerita serta solusi perundungan yang pernah dialami.

Lingkungan sekolah yang aman dan nyaman mendorong siswa lebih semangat belajar sehingga prestasi bisa meningkat.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pati, Tony Romas Indriarsa saat ditemui awak media, Selasa (14/7/2026) mengatakan, kenaikan target tersebut didasarkan pada capaian pendapatan parkir yang selama ini selalu melampaui target yang telah ditetapkan.

“Alasan kenaikan target ini karena hasil retribusi parkir setiap tahun selalu melebihi target, Kami optimistis pada tahun 2026 target tersebut juga dapat tercapai bahkan terlampaui,” ujar Tony.

Menurutnya, terdapat titik parkir yang menjadi penyumbang terbesar retribusi parkir, mulai dari kawasan parkir tepi jalan umum hingga kawasan Terminal Pati yang memiliki aktivitas masyarakat cukup tinggi.

Selain retribusi parkir tepi jalan umum, Dishub Pati juga mengoptimalkan pengelolaan parkir di sejumlah terminal, di antaranya Terminal Tayu, Terminal Kembang Joyo, dan Terminal Juana.

“Untuk pengelolaan parkir yang meliputi Terminal Tayu, Terminal Kembang Joyo, dan Terminal Juana, kami perkirakan pendapatannya bisa mencapai sekitar Rp1 miliar,” jelasnya.

Tony menambahkan, pihaknya akan terus memaksimalkan seluruh potensi parkir yang ada melalui peningkatan pengawasan, penataan lokasi parkir, serta optimalisasi pengelolaan retribusi agar mampu meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Dengan memaksimalkan seluruh potensi parkir yang ada, kami berharap target pendapatan retribusi parkir pada tahun 2026 dapat tercapai dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pendapatan daerah,” pungkasnya.

Saat ini, pekerjaan masih difokuskan pada pembangunan lapis pondasi agregat sebagai persiapan sebelum proses pengaspalan dilakukan.

Kepala Bidang Bina Marga DPUTR Kabupaten Pati, Hasto Utomo, menjelaskan bahwa progres pekerjaan di ruas tersebut masih berada pada tahap awal. Setelah lapis pondasi selesai, jalan akan dilanjutkan dengan pengaspalan menggunakan hotmix.

“Jakenan–Plosojenar baru pekerjaan lapis pondasi agregat, Mas. Yang Jaken–Jakenan dan Jakenan–Plosojenar pakai aspal hotmix,” kata Hasto Utomo, belum lama ini.

Menurut Hasto, ruas Jalan Jakenan–Plosojenar akan menggunakan aspal hotmix dengan ketebalan enam sentimeter. Penanganan jalan mencakup panjang 1.090 meter dengan lebar tiga meter.

“Spesifikasinya Jakenan–Plosojenar pakai aspal hotmix tebal 6 sentimeter,” ujarnya.

Ia menambahkan, pekerjaan tersebut merupakan bagian dari satu paket rehabilitasi yang mencakup tiga ruas jalan, yaitu Jakenan–Jaken, Jaken batas Blora, dan Jakenan–Plosojenar.

Ketiganya digabung dalam satu paket karena letaknya berdekatan sehingga pelaksanaan proyek dinilai lebih efektif dan efisien.

Untuk merealisasikan proyek tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3.563.457.538, termasuk PPN. Melalui rehabilitasi ini, diharapkan kondisi jalan semakin baik sehingga dapat menunjang kelancaran aktivitas dan mobilitas masyarakat.

Saat ini, pekerjaan masih difokuskan pada penggelaran lapisan pondasi agregat (LPA), pembangunan talud, dan pengaspalan menggunakan campuran aspal panas (CAP) sebagai bagian dari proses peningkatan kualitas jalan.

“Untuk rehabilitasi Jalan Jakenan–Jaken saat ini baru proses penggelaran lapisan pondasi agregat (LPA), pembuatan talud, dan pekerjaan campuran aspal panas (CAP),” kata Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati, Hasto Utomo, Selasa (7/7/2026).

Hasto menjelaskan, setelah pekerjaan pengaspalan di ruas Winong–Jakenan selesai, pelaksanaan proyek akan berlanjut ke ruas Jakenan–Jaken melalui pekerjaan pelapisan ulang (overlay).

“Rencananya setelah pengaspalan dari Winong–Jakenan selesai, dilanjutkan pelapisan ulang (overlay) di Jakenan–Jaken,” ujarnya.

Ia menambahkan, proyek tersebut merupakan hasil konsolidasi tiga ruas jalan yang berdekatan sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Pada ruas Jaken–Jakenan akan digunakan lapisan hotmix setebal enam sentimeter. Sementara itu, ruas Jakenan–Jaken yang ditangani memiliki panjang 584 meter dengan lebar enam meter.

“Dilengkapi pembangunan bahu jalan beton selebar satu meter di sisi kanan dan kiri sepanjang 800 meter,” pungkasnya.