Karnaval yang menyuguhkan parade seni dan budaya tersebut diikuti peserta dari 21 kecamatan di Kabupaten Pati, Masing-masing kecamatan berlomba menampilkan kreativitas sekaligus menunjukkan wajah terbaik kebudayaan daerahnya.

Ribuan masyarakat tampak antusias menyaksikan parade seni yang penuh warna tersebut, Beragam kostum, kesenian tradisional, kreasi budaya, hingga atraksi peserta menjadi daya tarik tersendiri sepanjang jalur karnaval.

Peserta karnaval memulai perjalanan dari depan Hotel Pati. Dari titik tersebut, rombongan bergerak menyusuri Jalan Panglima Sudirman dengan membawa berbagai pertunjukan seni dan budaya dari wilayah masing-masing.

Suasana semakin meriah ketika rombongan melintas di sepanjang jalur utama kota. Masyarakat yang berada di pinggir jalan tampak menikmati setiap penampilan peserta sebelum seluruh rombongan mencapai garis akhir di kawasan Alun-Alun Simpang Lima Pati.

Karnaval Budaya Festival Adhi Loka 2026 tidak sekadar menjadi hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi ruang bagi 21 kecamatan untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan kekayaan seni dan budaya lokal.

Keberagaman penampilan dari masing-masing kecamatan memperlihatkan bahwa Kabupaten Pati memiliki kekayaan budaya yang beragam dan patut terus dijaga serta dikembangkan oleh generasi penerus.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi Kabupaten Pati ke-703. Melalui Festival Adhi Loka, semangat kebangsaan dan kecintaan terhadap budaya daerah berpadu dalam sebuah perayaan yang berlangsung semarak.

Parade seni dan budaya yang digelar Sabtu malam itu pun menjadi salah satu momentum penting untuk memperkuat kebersamaan masyarakat sekaligus mengangkat potensi budaya dari seluruh wilayah Kabupaten Pati.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa (4/8/2026) di Alun-alun Simpang Lima Pati dan diikuti sebanyak 45 peserta yang terdiri dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta kelompok pengolah hasil perikanan dari berbagai wilayah di Kabupaten Pati.

Pelatihan menghadirkan narasumber Riyanto, S.P., Penyuluh Perikanan dari BRPBATPP Bogor yang mendapat penugasan di Kabupaten Pati, Dalam pemaparannya, Riyanto memberikan materi sekaligus praktik mengenai teknik pengolahan bandeng cabut duri yang baik, higienis, dan memiliki nilai jual lebih tinggi.

Menurutnya, penguasaan teknik pengolahan yang tepat akan menghasilkan produk bandeng cabut duri yang berkualitas, aman dikonsumsi, dan diminati masyarakat sehingga mampu meningkatkan daya saing produk perikanan daerah.

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendorong pengembangan sektor perikanan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya bagi pelaku usaha pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Pati.

Melalui pelatihan tersebut, para peserta diharapkan mampu mengembangkan inovasi produk olahan bandeng, meningkatkan nilai tambah hasil perikanan, serta memperluas peluang pemasaran, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Sinergi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati ini diharapkan dapat memperkuat posisi Kabupaten Pati sebagai salah satu daerah penghasil olahan bandeng unggulan di Jawa Tengah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor kelautan dan perikanan.

Dalam sambutannya, Kombes Pol. Sigit menegaskan pentingnya membangun sinergi yang kuat antara Polri, awak media, termasuk Forum Wartawan Pati (FWP), serta seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Pati.

Menurutnya, media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif kepada masyarakat. Karena itu, hubungan yang harmonis antara kepolisian dan insan pers harus terus dijaga guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif.

“Saya mengajak seluruh rekan-rekan media untuk bersama-sama membangun komunikasi yang baik dan saling mendukung, Polri tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat dan media sebagai mitra strategis dalam memberikan informasi yang benar kepada publik,” ujar Kombes Pol. Sigit.

Kapolresta juga berharap seluruh media di Kabupaten Pati dapat terus menjalin kerja sama yang positif, mengedepankan profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistik, serta bersama-sama menangkal penyebaran informasi hoaks yang dapat mengganggu stabilitas keamanan.

Sementara itu, para awak media yang hadir menyambut baik kegiatan silaturahmi tersebut, Mereka berharap komunikasi yang telah terjalin dapat semakin erat sehingga koordinasi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat berjalan lebih efektif.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergitas antara Polresta Pati, Forum Wartawan Pati (FWP), dan seluruh insan pers semakin solid dalam mendukung terciptanya keamanan, ketertiban, serta pembangunan di Kabupaten Pati.

FWP berharap kehadiran pimpinan baru di jajaran Kepolisian Resor Kota Pati ini dapat semakin memperkuat sinergi antara pihak kepolisian dan insan pers dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ketua Forum Wartawan Pati (FWP), DA Saptono, menyampaikan harapannya agar hubungan baik yang selama ini telah terjalin erat antara Polresta Pati dan awak media dapat terus dipertahankan serta ditingkatkan ke depannya.

“Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Bapak Kombes Pol Sigit di Kota Bumi Mina Tani. Semoga ke depan dapat terus menjalin sinergi yang baik dengan insan pers untuk bersama-sama menciptakan situasi yang kondusif demi kemajuan Kabupaten Pati,” ujar DA Saptono, Rabu (29/7/2026).

Menurutnya, kemitraan yang harmonis antara kepolisian dan media massa memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat, edukatif, dan membangun bagi masyarakat.

Sinergi tersebut juga diharapkan mampu mendukung terciptanya stabilitas keamanan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap berbagai program pelayanan kepolisian.

Sebagai informasi, Kombes Pol Sigit, S.I.K., M.H. resmi menjabat sebagai Kapolresta Pati menggantikan Kombes Pol Jaka Wahyudi.

Pergantian pimpinan ini dilakukan berdasarkan surat telegram mutasi yang diterbitkan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia pada akhir Juni 2026.

Sebelum dipercaya memimpin Polresta Pati, Kombes Pol Sigit diketahui menjabat sebagai Wakapolresta Surakarta, Sementara itu, Kombes Pol Jaka Wahyudi mendapatkan penugasan baru sebagai Direktur Pengamanan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua FWP juga berharap agar kepemimpinan Kombes Pol Sigit dapat membawa semangat baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, kolaborasi dengan berbagai elemen, termasuk insan pers, diharapkan kian diperkuat guna mewujudkan Kabupaten Pati yang aman, tertib, dan semakin maju.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin, Teguh Bandang Waluyo, Jamari, para pengurus DPC, PAC, serta ratusan kader PDI Perjuangan dari seluruh desa di Kecamatan Tlogowungu.

Dalam sambutannya, Samsi yang juga Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi atas kekompakan seluruh kader yang hadir dalam musyawarah tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan dan kekompakan kader PDI Perjuangan di wilayah Kecamatan Tlogowungu, Berkat ketabahan dan keuletan seluruh kader di Kabupaten Pati.
Alhamdulillah PDI Perjuangan berhasil menjadi pemenang Pemilu 2024 di Kabupaten Pati,” ujar Samsi.

Ia juga mengucapkan selamat kepada para kader yang terpilih menjadi pengurus ranting, anak ranting, maupun kepengurusan PAC Kecamatan Tlogowungu.

Menurutnya, kepengurusan yang baru harus mampu menjadi motor penggerak organisasi sekaligus memperkuat kedekatan partai dengan masyarakat.

“Kami selaku Fraksi PDI Perjuangan yang mewakili Daerah Pemilihan I mengajak panjenengan semua untuk terus semangat bergotong royong, semangat nemoni wong cilik, semangat menegakkan demokrasi, dan semangat mengabdikan diri kepada masyarakat.

Dengan kebersamaan tersebut, kita berharap Pemilu mendatang akan lebih sukses dibandingkan pemilu sebelumnya,” tegasnya.

Musyawarah ranting dan anak ranting ini menjadi bagian dari proses konsolidasi organisasi PDI Perjuangan di tingkat akar rumput.
Selain memilih kepengurusan baru, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat soliditas kader dalam menghadapi agenda politik dan memperluas pelayanan kepada masyarakat.

Suasana musyawarah berlangsung penuh semangat dan kekeluargaan, Para kader tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian acara sebagai wujud komitmen menjaga soliditas partai serta memperkuat perjuangan PDI Perjuangan di Kecamatan Tlogowungu dan Kabupaten Pati.

Namun, penanganan sungai tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung oleh Pemerintah Kabupaten Pati karena merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana.

Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati, Widyotomo Kusdiyanto, menjelaskan bahwa setiap usulan perbaikan sungai harus diajukan terlebih dahulu kepada BBWS Pemali Juana.

“Kalau kewenangan sungai di Pati itu merupakan kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini BBWS Pemali Juana, Jadi untuk mengajukan perbaikan sungai harus berkirim surat terlebih dahulu kepada BBWS,” ujar Widyotomo saat diwawancarai awak media di kantornya, Rabu (22/7/2026).

Meski demikian, ia mengatakan DPUTR Pati tetap menjalin kolaborasi dengan BBWS, khususnya dalam penanganan bencana maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat.

“Biasanya kalau terkait kegiatan bencana atau keadaan darurat, kami berkolaborasi dengan BBWS, Harapannya jika mereka memiliki program kegiatan, penanganan bisa langsung dilakukan,” jelasnya.

Menurut Widyotomo, setelah menerima usulan, BBWS biasanya akan melakukan survei lapangan untuk mengetahui tingkat kerusakan dan menentukan skala prioritas penanganan.

“Biasanya akan disurvei dulu, Kalau memang tersedia anggaran, bisa langsung ditangani, Kalau belum ada anggaran, akan diusulkan pada tahun berikutnya,” katanya.

Ia menambahkan, peran DPUTR Kabupaten Pati lebih banyak pada rehabilitasi aset yang telah menjadi kewenangan BBWS, sehingga pelaksanaan pekerjaan dilakukan melalui kerja sama antarlembaga.

“Sifatnya kami lebih kepada rehabilitasi apabila di lokasi tersebut sudah ada aset milik BBWS, Kami membantu merehabilitasi dan berkolaborasi dengan mereka,” terangnya.

Terkait usulan penanganan Sungai Jiglong di Desa Ngarus, Widyotomo berharap dapat segera memperoleh respons dari BBWS Pemali Juana.

“Kalau bisa direspons oleh pihak BBWS, mudah-mudahan bisa ditangani tahun ini, Kalau belum memungkinkan, bisa menjadi prioritas tahun depan, Nanti akan kami komunikasikan terlebih dahulu dengan pihak BBWS,” pungkasnya.

Dengan adanya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Pati dan BBWS Pemali Juana, diharapkan penanganan Sungai Jiglong dapat segera terealisasi sehingga mampu mengurangi potensi banjir maupun kerusakan yang lebih parah di wilayah sekitar.

Peluncuran program tersebut dihadiri Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pati Tony Romas Indriarsa, DPRD kabupaten Pati komisi C, Joni Kurnianto, jajaran Forkopimda, serta para pelajar dan awak angkutan perdesaan.

Kepala Dishub Kabupaten Pati, Tony Romas Indriarsa, menjelaskan bahwa program ini bertujuan mengurangi kepadatan lalu lintas dan kemacetan, sekaligus menekan penggunaan sepeda motor oleh pelajar SMP yang belum memenuhi syarat untuk berkendara.

“Kita ingin meminimalkan kepadatan lalu lintas dan kemacetan, Selain itu juga meminimalkan anak-anak SMP agar tidak naik sepeda motor, Di sisi lain, kita juga ingin memberdayakan angkutan perdesaan dengan mengarahkan trayeknya melewati sekolah-sekolah, khususnya SMP yang berada di kawasan perkotaan,” ujar Tony saat diwawancarai awak media.

Ia menjelaskan, pada hari pertama peluncuran, armada angkutan sekolah mulai dioperasikan dengan mengangkut para siswa saat jam pulang sekolah di SMP Negeri 4 Pati.

“Alhamdulillah, Bapak Plt. Bupati Chandra hadir dalam launching ini.
Setelah acara selesai, beliau secara langsung memberangkatkan angkutan yang membawa anak-anak sekolah,” tambahnya.

Tony berharap program AKU SADAR tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan para awak angkutan perdesaan, tetapi juga menjadi solusi transportasi yang aman dan nyaman bagi para pelajar.

Pada kesempatan itu, Tony juga mengimbau masyarakat, khususnya para pelajar, agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas.

“Kami mengajak masyarakat untuk tertib berlalu lintas, Kepada anak-anak sekolah kami terus memberikan edukasi agar tidak melanggar aturan, Dengan tertib berlalu lintas, kita dapat mencegah terjadinya kecelakaan sejak dini,” tegasnya.

Melalui peluncuran trayek angkutan sekolah ini, Pemerintah Kabupaten Pati berharap tercipta budaya transportasi yang lebih aman bagi pelajar, mampu mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur, sekaligus menghidupkan kembali peran angkutan perdesaan sebagai moda transportasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

DPUTR menegaskan bahwa pungutan yang dilakukan bukan merupakan pajak warung, melainkan retribusi atas izin pemanfaatan aset milik Pemerintah Kabupaten Pati.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPUTR Kabupaten Pati, Widyotomo Kusdiyanto, menjelaskan bahwa retribusi tersebut dikenakan karena pemilik warung mengajukan permohonan penggunaan tanah lambiran yang merupakan aset daerah di kawasan Daerah Irigasi (DI) Cabean, Desa Kebolampang, Kecamatan Winong.

“Pemanfaatan lahan tersebut merupakan penggunaan aset milik pemerintah daerah, sehingga harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Jadi, ini bukan pajak warung, melainkan retribusi pemanfaatan aset daerah,” ujar Widyotomo, Jumat (17/7/2026).

Ia menerangkan, besaran retribusi telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yakni sebesar Rp10.000 per meter persegi per tahun.

Adapun luas lahan yang dimanfaatkan untuk mendirikan warung sekitar 28 meter persegi, sehingga retribusi yang dikenakan sebesar Rp280 ribu per tahun.

Karena izin pemanfaatan diberikan untuk jangka waktu tiga tahun, total retribusi yang harus dibayarkan mencapai Rp840 ribu, berlaku mulai 13 Juli 2026 hingga 13 Juli 2029.

Widyotomo juga membantah kabar yang menyebut petugas mengancam akan membongkar warung apabila retribusi tidak dibayarkan.

“Berdasarkan laporan petugas di lapangan, proses penyampaian retribusi telah dikomunikasikan dengan baik kepada pemilik warung.

Yang bersangkutan juga menyatakan kesediaannya untuk melunasi kewajiban tersebut, Tidak ada ancaman pembongkaran seperti yang beredar,” tegasnya.

DPUTR Kabupaten Pati mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, terutama yang beredar di media sosial, Masyarakat diminta mengedepankan klarifikasi dari instansi terkait agar tidak terjadi kesalahpahaman.

“Penarikan retribusi ini merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah dalam pemanfaatan aset milik pemerintah, bukan penarikan pajak terhadap usaha warung,” pungkas Widyotomo.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pati, Tony Romas Indriarsa saat ditemui awak media, Selasa (14/7/2026) mengatakan, kenaikan target tersebut didasarkan pada capaian pendapatan parkir yang selama ini selalu melampaui target yang telah ditetapkan.

“Alasan kenaikan target ini karena hasil retribusi parkir setiap tahun selalu melebihi target, Kami optimistis pada tahun 2026 target tersebut juga dapat tercapai bahkan terlampaui,” ujar Tony.

Menurutnya, terdapat titik parkir yang menjadi penyumbang terbesar retribusi parkir, mulai dari kawasan parkir tepi jalan umum hingga kawasan Terminal Pati yang memiliki aktivitas masyarakat cukup tinggi.

Selain retribusi parkir tepi jalan umum, Dishub Pati juga mengoptimalkan pengelolaan parkir di sejumlah terminal, di antaranya Terminal Tayu, Terminal Kembang Joyo, dan Terminal Juana.

“Untuk pengelolaan parkir yang meliputi Terminal Tayu, Terminal Kembang Joyo, dan Terminal Juana, kami perkirakan pendapatannya bisa mencapai sekitar Rp1 miliar,” jelasnya.

Tony menambahkan, pihaknya akan terus memaksimalkan seluruh potensi parkir yang ada melalui peningkatan pengawasan, penataan lokasi parkir, serta optimalisasi pengelolaan retribusi agar mampu meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Dengan memaksimalkan seluruh potensi parkir yang ada, kami berharap target pendapatan retribusi parkir pada tahun 2026 dapat tercapai dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pendapatan daerah,” pungkasnya.

Kepala Desa Winong, Wicaksono Bowo Leksono, saat diwawancarai awak media pada Senin (6/7/2026) menjelaskan bahwa dirinya baru menjabat sebagai kepala desa sejak tahun 2020, sehingga tidak mengetahui secara langsung proses awal terjadinya peralihan tanah tersebut.

“Saya menjadi Kepala Desa Winong sejak tahun 2020. Jadi saya sendiri tidak tahu proses awal permasalahan ini. Yang saya ketahui berdasarkan dokumen yang ada di desa, SHM Nomor 708 atas nama Sudjadi sudah menjadi tanah bengkok Desa Winong,” ungkap Wicaksono.

Ia menjelaskan, beberapa waktu lalu Sudjadi mengajukan permohonan kepada Pemerintah Desa Winong agar menandatangani surat permohonan pengukuran terhadap tanah yang dimaksud, Namun permohonan tersebut tidak disetujui.

“Saya tidak memberikan tanda tangan karena SHM yang dimaksud sejak tahun 1991 sudah dikuasai sebagai tanah bengkok desa dan sudah masuk dalam daftar inventaris aset Desa Winong berdasarkan dokumen yang ada,” tegasnya.

Menurut Wicaksono, Pemerintah Desa Winong memiliki dokumen yang menunjukkan adanya surat perjanjian tertanggal 24 Juli 1991.

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Sudjadi melepaskan tanah beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 708, Persil 63, Klas D IV, seluas 5.170 meter persegi untuk dijadikan tanah pengganti bengkok Kepala Desa Winong. Dokumen itu, lanjutnya, ditandatangani oleh Kepala Desa Winong saat itu, Soegijarto, sebagai dasar administrasi pengalihan tanah menjadi aset desa.

“Karena ada dokumen tersebut dan tanah itu sudah lama tercatat sebagai inventaris desa, saya tidak berani menandatangani permohonan pengukuran yang diajukan, Kami harus berpegang pada dokumen resmi yang dimiliki pemerintah desa,” jelasnya.

Kasus ini kini menjadi perhatian karena menyangkut status kepemilikan lahan yang telah puluhan tahun tercatat sebagai aset desa, Pemerintah Desa Winong menegaskan akan menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan siap menunjukkan dokumen-dokumen yang dimiliki apabila diperlukan oleh aparat penegak hukum maupun instansi terkait.

Hingga berita ini diturunkan, pihak yang bersangkutan belum memberikan keterangan resmi terkait penjelasan Pemerintah Desa Winong mengenai dasar pelepasan SHM Nomor 708 menjadi tanah bengkok desa pada tahun 1991. Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.