Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, mengatakan laporan masyarakat perlu ditindaklanjuti untuk memastikan bantuan tersalurkan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Menurut Ali, dalam audiensi terungkap adanya informasi bahwa penyaluran bantuan tidak seluruhnya diselesaikan pada hari yang sama sebagaimana mestinya. Bahkan, ada dugaan perubahan nominal bantuan yang diterima sebagian warga.

“Misal saja hari ini dia dapat Rp2 juta, tapi ketika dia menyampaikan bahwa lahan yang terdampak banjir mencapai 1 hektare dan bantuan yang diterima dinilai kurang, kemudian ditambahi oleh kelompok tersebut,” katanya.

Ali menjelaskan, saat DPRD meminta penjelasan terkait tambahan bantuan tersebut, pihak kelompok menyebut dana yang diberikan berasal dari uang mereka sendiri.

Untuk menghindari kesalahpahaman dan dugaan penyimpangan, DPRD menyarankan persoalan tersebut diselesaikan di tingkat kecamatan dengan melibatkan seluruh calon penerima bantuan.

“Disarankan itu harus diselesaikan di tingkat kecamatan melalui BPBD dan Dinas Pertanian. Untuk Desa Pasuruan diselesaikan di Kecamatan Kayen dengan mengundang semua calon penerima,” sebutnya.

Melalui forum tersebut, seluruh penerima bantuan akan diminta mengklarifikasi apakah dana yang diterima sudah sesuai dengan keputusan Bupati Pati atau belum.

Sementara itu, Kepala BPBD Pati, Martinus Budi Prasetya, menyatakan pihaknya siap melakukan klarifikasi langsung untuk memastikan bantuan diterima sesuai daftar penerima yang telah ditetapkan.

“Yang perlu digarisbawahi, kami BPBD akan mengklarifikasi langsung untuk memastikan penerima mendapatkan bantuan sesuai yang tercantum dalam Keputusan Bupati Pati,” terangnya.

Ia menambahkan, bantuan puso telah disalurkan pada 6 Mei 2026 dan hasil klarifikasi nantinya diharapkan dapat menjawab dugaan adanya pemotongan bantuan di lapangan.

Pelaksana Tugas (Plt) Wakapolresta Pati, Kompol Anwar, menegaskan bahwa lahan yang akan digunakan untuk pembangunan rumah sakit merupakan tanah negara yang telah tercatat sebagai aset Polri. Menurutnya, lahan tersebut bukan milik Pemerintah Kabupaten Pati maupun aset desa setempat.

“Lahan di Tambahmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, merupakan tanah negara yang menjadi aset Polri, bukan aset desa maupun Pemkab Pati,” kata Anwar, baru-baru ini.

Ia mengungkapkan, pembangunan RS Bhayangkara sebenarnya telah masuk dalam usulan program tahun 2026. Namun proses pelaksanaannya belum dapat dimulai karena masih adanya keberatan dari sejumlah warga yang perlu ditindaklanjuti.

“Pembangunan rumah sakit sudah diusulkan pada tahun 2026, tetapi saat ini masih ada keberatan dari warga. Kami berusaha menampung dan mencari solusi atas aspirasi yang mereka sampaikan,” ujarnya.

Anwar menilai keberadaan RS Bhayangkara sangat penting untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi anggota Polri sekaligus masyarakat luas. Karena itu, pihaknya berharap permasalahan yang muncul dapat segera diselesaikan agar pembangunan bisa berjalan.

“Mudah-mudahan rumah sakit ini segera dibangun karena kebutuhannya memang cukup mendesak,” tuturnya.

Meski demikian, kepastian waktu dimulainya pembangunan masih belum dapat ditentukan. Sebab, proyek tersebut menjadi kewenangan Mabes Polri, sedangkan Polresta Pati hanya menjalankan tugas sebagai pelaksana di daerah.

“Penentuan jadwal pembangunan berada di tangan Mabes Polri. Kami di daerah masih menunggu arahan dan keputusan lebih lanjut,” pungkasnya.

Bayi tersebut ditemukan sekitar pukul 13.30 WIB di Jalan Kamboja Gang I, RT 01 RW 01, Desa Growong Kidul. Saat ditemukan, kondisinya masih hidup dan ari-arinya masih menempel, menandakan bayi diduga baru saja dilahirkan.

Penemuan itu bermula ketika seorang warga, Wagini (43), melihat tas belanja berwarna biru dongker tergeletak di sebuah lorong dekat rumahnya. Karena merasa curiga, ia mengajak warga lain, Tian Anggara Raharja (35), untuk memeriksa isi tas tersebut.

Keduanya terkejut saat mendapati seorang bayi laki-laki masih bernyawa berada di dalam tas. Temuan itu kemudian segera dilaporkan kepada Ketua RT dan tenaga kesehatan setempat untuk mendapatkan penanganan.

“Setelah mengetahui isi tas adalah seorang bayi, saksi segera melaporkan kepada Ketua RT dan menghubungi bidan setempat untuk mendapatkan pertolongan medis,” ujar Kapolsek Juwana AKP Mudofar.

Bayi kemudian dibawa ke Puskesmas Juwana untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, Polsek Juwana bersama Tim Inafis Satreskrim Polresta Pati langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengumpulkan keterangan saksi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, bayi laki-laki tersebut memiliki panjang badan 50 sentimeter dan berat 3,8 kilogram. Kondisinya dinyatakan sehat dan normal.

“Saat ini bayi masih menjalani perawatan di Puskesmas Juwana dan kondisinya dalam keadaan sehat,” jelas AKP Mudofar.

Hingga kini, pihak kepolisian masih menyelidiki kasus tersebut guna mengungkap identitas orang tua maupun pihak yang diduga sengaja meninggalkan bayi itu. Polisi juga mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait kejadian tersebut agar segera melapor untuk membantu proses penyelidikan.

SK kepengurusan diserahkan dalam agenda Sarasehan Penyerahan SK dan Pembinaan Daerah Pemilihan yang diselenggarakan oleh DPW PPP Jawa Tengah di Semarang, Minggu (31/5/2026). Acara tersebut diikuti pengurus DPW, jajaran DPC PPP se-Jawa Tengah, serta kader partai dari berbagai daerah.

Penyerahan SK menjadi bagian dari langkah konsolidasi organisasi yang tengah dilakukan PPP di Jawa Tengah. Melalui kepengurusan baru, partai diharapkan semakin siap memperkuat struktur internal sekaligus menghadapi berbagai agenda politik pada masa mendatang.

Setelah menerima mandat tersebut, Muslihan menyatakan kesiapannya untuk menjalankan amanah dan membawa PPP Kabupaten Pati semakin dekat dengan masyarakat melalui program-program yang konkret dan berkelanjutan.

“SK yang kami terima hari ini bukan sekadar legalitas organisasi, tetapi amanah perjuangan yang harus diwujudkan melalui kerja nyata. Kami akan segera melakukan konsolidasi menyeluruh, menguatkan struktur partai hingga tingkat desa, serta memastikan PPP hadir sebagai rumah aspirasi masyarakat Kabupaten Pati,” ujar Muslihan.

Menurutnya, salah satu fokus utama kepengurusan mendatang adalah memperkuat struktur organisasi hingga tingkat paling bawah. Penataan kepengurusan dari tingkat cabang, PAC, hingga ranting akan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kerja partai di lapangan.

Selain penguatan organisasi, PPP Pati juga akan memberi ruang yang lebih besar bagi kader muda untuk terlibat dalam kegiatan politik dan sosial kemasyarakatan. Di saat yang sama, sinergi dengan ulama serta tokoh masyarakat akan terus diperkuat sebagai bagian dari identitas dan perjuangan partai.

“Kepengurusan baru juga akan menyiapkan langkah-langkah elektoral secara lebih terukur guna meningkatkan perolehan kursi legislatif pada pemilu mendatang,” terangnya.

Ia berharap momentum ini menjadi awal kebangkitan semangat kader PPP Pati untuk semakin solid dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Supriyono alias Botok dalam kesempatan itu menolak tegas Perda PBJT yang di dalamnya terdapat bahasan mengenai UMKM. Ia menilai kebijakan itu memberatkan masyarakat terlebih pelaku usaha.

“Saya harap Pemerintah Kabupaten Pati mengambil kebijakan yang menguntungkan masyarakat bukan membebani masyarakat,” katanya.

Menurut Botok, seharusnya pemerintah mencari opsi-opsi lain untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Sementara jika pajak UMKM ini diterapkan, maka akan mencekik pelaku usaha kecil menengah.

Seharusnya, jika pemerintah ingin menggenjot pendapatan daerah. Maka hal tersebut bisa dilakukan dengan sasaran perusahaan daerah.

“Kami diisini datang menolak pajak UMKM, Pemkab bisa mengandalkan PAD, tapi entah kemana uangnya belum lagi retribusi pasar di tiap kecamatan. Kemana larinya, belum lagi pendapatan perusahaan milik pemerintah sperti PDAM, BKK, dan lainnya,” sebut dia.

Senada juga disampaikan oleh Teguh Istianto. Pihaknya keberatan dengan revisi aturan nomor 1 tahun 2024 itu akan mengenakan pajak bagi omzet di atas Rp 6 juta per bulan.

“Saya harap DPRD wakil rakyat, silahkan majaki yang sugih bukan yang melarat. Perda ini harus digodok secara matang,” ucap Teguh.

​Sejak tahun 2024, AMIDA terus mendorong berdirinya fasilitas ini. Museum dinilai bukan sekadar tempat mengumpulkan koleksi sejarah, melainkan wadah memori kolektif masyarakat untuk memperkuat identitas lokal.

​Ketua AMIDA Pakudjembaran, Sancaka Dwi Supani, mengungkapkan bahwa Pati memiliki kekayaan sejarah yang luar biasa, mulai dari masa praaksara hingga era kemerdekaan. Banyak artefak berharga yang ditemukan, seperti fosil di kawasan Patiayam, figurin terakota, prasasti, yoni, kelengkapan candi, hingga manuskrip Islam.

​”Sejarah panjang Pati ini jika tidak terekam dengan baik melalui museum nantinya sangat disayangkan, karena usia Pati yang sudah ratusan tahun justru tidak diketahui karena peninggalan yang berserakan,” ujarnya.

​Kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan museum juga diperkuat oleh regulasi yang berlaku. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015, setiap kabupaten/kota wajib memiliki museum sebagai sarana edukasi, dokumentasi, dan pelestarian identitas budaya demi generasi mendatang.

​Wakil Ketua AMIDA Pakudjembaran sekaligus Kepala Museum RA. Kartini Rembang, Retna Dyah Radityawati, menegaskan komitmen penuh pihak asosiasi untuk mengawal rencana ini.

​”Setiap kabupaten/kota wajib memiliki museum sebagai sarana edukasi, dokumentasi, dan pelestarian identitas budaya daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan nilai-nilai sejarah bagi generasi mendatang,” tegasnya.

​Merespons dorongan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati memberikan lampu hijau. Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyatakan kesiapan jajarannya untuk merealisasikan pembangunan museum dan berterima kasih atas dukungan penuh dari AMIDA.

​Rencananya, alokasi dana untuk museum ini akan dimasukkan ke dalam anggaran perubahan tahun 2026 serta anggaran murni tahun 2027. Museum baru ini nantinya akan dikonsep secara menarik dengan menampilkan ikon-ikon budaya dan sejarah lokal Pati.

​”Pembangunan museum ini rencananya akan dianggarkan melalui anggaran perubahan 2026 dan juga anggaran 2027. Museum ini nantinya juga berisi ikon-ikon budaya dan sejarah yang dikemas menarik dan menjadi sarana edukasi bagi pelajar dan masyarakat Kabupaten Pati,” katanya.

​Pelantikan ini dilakukan setelah mengantongi persetujuan resmi dari Gubernur Jawa Tengah. Langkah ini juga menjadi bagian dari asistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar Pj Sekda bisa fokus penuh pada tugasnya dan tidak merangkap jabatan sebagai Inspektur Daerah. Hal ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan internal sekaligus mencegah adanya benturan kepentingan.

​Plt Bupati Pati, mengingatkan pentingnya menjaga amanah dan aturan yang berlaku dalam menjalankan tugas baru ini.

​“Harapan kami, integritas Pj Sekda yang baru dikedepankan sesuai aturan perundang-undangan,” ujar Chandra.

​Berdasarkan Keputusan Bupati Pati Nomor 821.2/1355 Tahun 2026, Siti Subiati akan mengemban jabatan ini selama maksimal tiga bulan, atau hingga Sekda definitif resmi dilantik. Rekam jejak Siti Subiati di birokrasi Pati sendiri sudah sangat matang, di mana ia pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Asisten Sekda, hingga Kabag Hukum Setda Pati.

​Chandra juga mengajak seluruh pihak yang hadir termasuk Wakil Ketua DPRD Pati dan jajaran perangkat daerah untuk menyatukan visi demi kemajuan daerah.

​“Jadi mari kita semua bareng-bareng bersinergi untuk membangun Kabupaten Pati yang maju dan sejahtera,” harap Chandra.

​Melalui penyegaran struktur organisasi ini, Pemkab Pati berharap koordinasi antar-instansi akan semakin solid, sehingga kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dapat berjalan jauh lebih optimal.

Sebelumnya, Pj Sekda Pati dijabat oleh Teguh Widyatmoko yang bertugas menjadi inspektur daerah.

Agenda utama dalam kegiatan ini adalah menyelenggarakan Musyawarah Anak Cabang (Musancab) sekaligus mengukuhkan kepengurusan baru serentak di semua wilayah Pati.

​Dalam acara tersebut, sebanyak 21 Ketua PAC (Pengurus Anak Cabang) beserta jajaran pengurusnya di tingkat kecamatan se-Kabupaten Pati resmi dikukuhkan.

Ketua DPC PDIP Pati, Ali Badrudin menjelaskan langkah ini mengacu pada Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2025.

“​Dari total 21 kecamatan, tercatat ada penyegaran kepemimpinan di 5 kecamatan, sementara 16 kecamatan lainnya tetap mempertahankan kepengurusan yang lama,” katanya.

Setelah pengukuhan ini, DPC PDI Perjuangan Pati akan melanjutkan evaluasi dan penyegaran organisasi hingga ke tingkat ranting dan anak ranting (desa/dukuh). Jika ada pengurus yang sudah meninggal dunia atau merantau, maka akan segera dilakukan reorganisasi.

​Konsolidasi yang matang dan terstruktur dari tingkat paling bawah hingga kabupaten ini diharapkan mampu memaksimalkan kinerja mesin partai. Target besarnya adalah membawa PDI Perjuangan meraih kemenangan total pada Pemilu Legislatif (Pileg) tingkat kabupaten, provinsi, RI, hingga Pilkada pada tahun 2029 mendatang.

​”Tentunya besar harapan kami mesin partai ini bisa bekerja secara maksimal. Sehingga pada tahun 2029 nanti, PDI Perjuangan bisa memenangkan baik pemilu legislatif tingkat 1, tingkat 2, RI, maupun pilkadanya,” tandasnya.

Hal itu diketahui saat kegiatan Sosialisasi Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan Kabupaten Pati tahun 2026 di kantor DPUTR Pati, Senin (18/5/2026).

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pati, Joni Kurnianto, meminta proses realisasi anggaran dipercepat agar pengerjaan proyek tidak terlambat akibat molornya proses asistensi sebelumnya.

“Ini sudah mulai bergerak dicairkan semua. Karena kalau enggak bulan ini terakhir ini, ya terlambat. Nanti bisa pengerjaannya bisa terlambat. Tapi ini insyaallah kita hitung kemarin sudah cukup waktunya,” ujar Joni.

Menurutnya, perubahan kebijakan pembangunan jalan desa juga memengaruhi proses pengerjaan. Kini jalan desa tidak lagi diperbolehkan menggunakan aspal biasa dan harus memakai hotmix atau cor beton.

“Otomatis, otomatis mempengaruhi (keterlambatan). Jadi seperti sekarang kebijakannya contohnya sekarang, desa pun aspalnya enggak boleh aspal goreng. Jadi harus aspalnya harus hotmix atau cor,” jelasnya.

Joni juga menyayangkan minimnya kehadiran camat dalam agenda sosialisasi pencairan dana infrastruktur tersebut. Dari 21 kecamatan di Kabupaten Pati, hanya sekitar tujuh camat yang hadir.

“Kepala desanya udah hadir tapi camatnya enggak hadir. Ini ya jangan gitulah, kita harus memberikan contoh. Orang posisi di atas tuh memberikan contoh kepada yang di bawah,” tegasnya.

Ia menambahkan, pengawasan penggunaan anggaran perlu dilakukan secara serius agar pembangunan benar-benar berdampak pada perbaikan fasilitas publik yang selama ini dinilai masih memprihatinkan.

“Saat ini penunjukan langsung (PL) kan enggak boleh, syaratnya itu harus harus mini kompetisi,” pu ngkasnya.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan berbagai tuntutan terkait penegakan hukum di Kabupaten Pati. Mereka menilai sejumlah kasus berjalan lambat dan belum memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

AMPB menyoroti penanganan kasus pembunuhan di Sukolilo pada 2024 yang disebut masih menyisakan tanda tanya karena pelaku dinilai belum tersentuh hukum. Selain itu, massa juga menyinggung putusan kasus pembunuhan di Talun, Kayen, yang dianggap terlalu ringan.

“Kenapa masyarakat Sukolilo masih mempertanyakan kasus pembunuhan yang sampai hari ini pelaku masih bebas. Kenapa kasus Talun masih menyisakan luka dan tanda tanya,” ujar Fajar Fajrullah mewakili AMPB.

Tak hanya itu, massa mempertanyakan perkembangan proses hukum kasus pembakaran rumah milik Teguh Istianto pascaaksi demonstrasi tahun 2025. Mereka juga menyoroti dugaan lambannya penanganan kasus pencabulan yang melibatkan oknum kiai di wilayah Tlogowungu.

“Kenapa banyak laporan masyarakat lamban ditangani. Rumah Pak Teguh dibakar kenapa belum ada kepastian. Kasus kiai cabul harus dihukum seberat-beratnya,” lanjut Fajar.

Dalam orasinya, AMPB turut menyinggung dugaan keterlibatan oknum aparat dalam proses alih fungsi lapangan Desa Tambahmulyo, Kecamatan Jakenan, yang disebut akan digunakan untuk pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara.

Massa juga menyoroti aktivitas tambang ilegal di kawasan Pegunungan Kendeng Sukolilo yang dinilai merusak lingkungan.

“Hari ini yang kita perjuangkan bukan kepentingan pribadi ataupun organisasi, tetapi kepentingan masyarakat Pati agar hukum benar-benar ditegakkan,” tegasnya.

Koordinator aksi, Supriyono alias Botok, bahkan meminta Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi mundur dari jabatannya. Ia menilai berbagai persoalan hukum yang mencuat menjadi bukti lemahnya penegakan hukum di wilayah Pati.

“Tuntutan kita untuk mencopot Kapolresta Pati karena tidak ada keadilan di Kabupaten Pati,” kata Botok.

Meski berlangsung dengan jumlah massa besar, aksi demonstrasi berjalan tertib dan kondusif. Hingga sore hari, massa masih menunggu perwakilan Polresta Pati untuk menemui peserta aksi.