Penetapan status tersebut membuat pemerintah daerah memprioritaskan penanganan seluruh korban. Pemkab Pati memastikan siswa maupun guru yang mengalami keluhan kesehatan mendapat perawatan medis dan biaya pengobatannya akan ditanggung pemerintah daerah.

Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengatakan, dirinya langsung memantau perkembangan kasus tersebut setelah menerima laporan. Meski sedang berada di Jakarta, ia tetap berkoordinasi dengan jajaran terkait untuk memastikan kondisi para korban.

“Tadi saya juga video call para korban untuk memastikan kondisi mereka. Kami memastikan seluruh biaya pengobatan akan ditanggung oleh Pemkab Pati,” kata Chandra, Kamis (10/9/2026).

Menurutnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan penanganan korban karena kasus tersebut berkaitan dengan keselamatan masyarakat dan telah ditetapkan sebagai KLB.

“Yang menjadi prioritas kami adalah memastikan semua siswa dan guru yang mengalami keluhan mendapat penanganan medis dan kondisinya terus dipantau,” ujarnya.

Hingga Kamis dini hari, sekitar 45 siswa dari SMP Negeri 1 Gembong dan MTs Negeri 3 Pati masih menjalani perawatan di RSUD RAA Soewondo Pati dan Rumah Sakit Mitra Bangsa.

Pemkab Pati juga terus memperbarui data korban dengan melibatkan pihak sekolah, tenaga medis, perawat, serta rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada korban yang luput dari pemantauan.

Bagi siswa yang masih mengalami keluhan setelah mendapatkan perawatan, tenaga kesehatan juga disiapkan untuk melakukan pemeriksaan langsung ke rumah.

“Kalau masih ada siswa yang mengalami sakit atau keluhan, kami akan meminta tenaga kesehatan mendatangi rumah mereka untuk memastikan kondisinya,” jelas dia.

Penanganan kasus ini dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan Dinas Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, pihak sekolah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta Badan Gizi Nasional (BGN).

Sementara itu, Pemkab Pati masih menunggu hasil investigasi untuk mengetahui penyebab pasti dugaan keracunan tersebut. Pemerintah daerah juga akan mengevaluasi proses distribusi makanan serta penerapan standar keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG.

“Kami akan mengawal investigasi sampai tuntas dan melakukan evaluasi bersama pihak terkait, terutama terkait distribusi makanan dan keamanan pangan. Namun, penyebab pastinya tetap menunggu hasil investigasi resmi,” tegasnya.

Pihaknya juga menyampaikan permintaan maaf kepada para orang tua siswa dan masyarakat Pati atas kejadian tersebut. Ia memastikan pemerintah daerah akan terus memantau kondisi korban hingga seluruh proses penanganan selesai.

“Kami mohon maaf kepada orang tua murid dan seluruh masyarakat Kabupaten Pati. Pemerintah akan terus berupaya agar persoalan ini segera tertangani dan seluruh biaya pengobatan korban ditanggung Pemkab Pati,” tutupnya.

Kepala Dinkes Kabupaten Pati, Luky Pratugas Narimo, mengatakan pihaknya belum dapat memastikan bahwa makanan MBG menjadi penyebab gangguan kesehatan tersebut. Untuk mengetahui sumber masalah, tim kesehatan melakukan penyelidikan epidemiologis (PE).

“Ini dugaan ya belum tahu pasti dugaan dari makanan MBG yang disajikan kemarin, tapi sekali lagi ini masih dugaan,” tegas Luky.

Dugaan kejadian keracunan makanan tersebut dilaporkan terjadi di MTsN 3 Pati dan SMPN 1 Gembong.

Data sementara 230 siswa mengalami keluhan, meski jumlah tersebut masih memungkinkan berubah.Menurut Luky, tim Dinkes masih mencocokkan data dari berbagai fasilitas kesehatan yang menangani para siswa.

“Data masih dinamis, kami belum bisa memastikan berapa jumlah pastinya. Data akan kita update berdasarkan sinkronisasi kami dengan faskes yang ada di Soewondo, Mitra, dan juga KSH,” katanya.

Selain melakukan penyelidikan epidemiologis, Dinkes Pati mengambil sampel makanan yang sebelumnya dibagikan kepada siswa. Sampel tersebut berasal dari makanan yang disediakan SPPG Gembong 1 Ngembes dan akan diperiksa di laboratorium.

“Sampel makanan yang disajikan kemarin semuanya. Kita ambil dari bank sampel yang ada di SPPG,” jelas Luky.

Pemeriksaan laboratorium diperlukan untuk membantu memastikan apakah terdapat kandungan atau kontaminasi tertentu pada makanan yang berkaitan dengan munculnya keluhan kesehatan.

Sementara proses penyelidikan berlangsung, penanganan terhadap siswa yang mengalami gejala tetap dilakukan. Sebagian pasien yang kondisinya membaik bahkan telah diperbolehkan kembali ke rumah.

“Yang di sekolah masih bisa tertangani, bahkan beberapa siswa sudah ada yang pulang,” ungkapnya.

Dinkes memperkirakan proses penyelidikan epidemiologis dan pemeriksaan laboratorium membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua pekan. Hasil tersebut nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penyebab pasti kejadian yang dialami siswa dan guru.

Berdasarkan pendataan sementara pihak sekolah, sebanyak 127 siswa dari MTsN 3 Pati dan 103 siswa dari SMPN 1 Gembong mengalami gejala seperti sakit perut dan diare.

Kepala MTsN 3 Pati, Zaenal Arifin, menyebut keluhan siswa mulai muncul pada Rabu (9/9/2026) dini hari. Gejala pertama dirasakan sekitar pukul 23.00 WIB, setelah siswa mengonsumsi makanan MBG yang diterima sekolah sehari sebelumnya.

Ia juga menyoroti waktu kedatangan makanan yang dinilai lebih lambat dari jadwal makan siswa. Paket MBG yang biasanya dikonsumsi sekitar pukul 11.20 WIB baru diterima sekolah setelah pukul 12.00 WIB.

“MBG datangnya terlambat, sekitar jam 12 an. Anak-anak yang biasanya jadwal makan jam 11.20, sampai jam 12 itu belum datang,” ujarnya.

Dari total 565 siswa MTsN 3 Pati, sebanyak 127 siswa tercatat mengalami keluhan. Pihak sekolah kemudian melakukan pemantauan terhadap kondisi para siswa yang terdampak.

Sementara Kepala SMPN 1 Gembong, Istiana, mengatakan keluhan baru diketahui pada Rabu pagi ketika sejumlah siswa mulai sering keluar kelas untuk pergi ke kamar mandi.

“Awal tahunya itu malah justru baru tadi pagi. Anak-anak kok banyak yang ke kamar mandi. Kemudian semakin siang kok semakin banyak,” jelasnya.

Sebanyak 103 siswa dari 443 siswa SMPN 1 Gembong dilaporkan mengalami keluhan. Selain siswa, sekitar 13 guru yang ikut mengonsumsi makanan MBG juga disebut mengalami kondisi serupa.

Penanganan terhadap ratusan siswa ini dilakukan di sejumlah fasilitas kesehatan untuk mendapat perawatan medis.

Pasien tidak hanya mendapat perawatan di Puskesmas Gembong, tetapi juga dirujuk ke beberapa rumah sakit karena kapasitas puskesmas tidak mencukupi.

“Puskesmas sudah overload, lalu dibawa ke RSUD Soewondo Pati, kemudian di RS Mitra Bangsa, ada juga yang di KSH Pati,” sebutnya Istiana.

Untuk sementara, seluruh siswa dari kedua sekolah dipulangkan. Langkah tersebut dilakukan sembari menunggu perkembangan kondisi kesehatan siswa serta proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak terkait.

Musrenbangdes dihadiri Camat Margorejo, Kapolsek, Danramil, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, ketua RT dan RW, serta sejumlah lembaga desa. Forum tersebut menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi sekaligus menentukan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah desa.

Kepala Desa Muktiharjo, Suwarto, mengatakan Musrenbangdes juga menjadi bagian dari proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Menurutnya, keterlibatan masyarakat penting agar rencana pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan desa.

“Ini dilakukan sekaligus untuk menyusun RPJMDes. Kita berkumpul meski ini adalah membosankan saya kira. Akan tetapi antusiasme warga semua patut diapresiasi lantaran sering usul, tetapi tidak semua usulan itu bisa terealisasi,” ujar Suwarto.

Dalam pembahasan tersebut, Pemerintah Desa Muktiharjo menetapkan pembangunan infrastruktur yakni rabat beton sebagai salah satu prioritas yang akan didukung melalui Dana Desa. Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan akses dan mobilitas masyarakat di wilayah desa.

Suwarto menjelaskan, Musrenbangdes juga menjadi salah satu tahapan penting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Karena itu, berbagai usulan masyarakat perlu dibahas dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

“Musrenbang itu sebagai salah satu syarat menyusun APBDes,” kata Suwarto.

Sementara itu, rencana pembangunan gedung serbaguna di Desa Muktiharjo belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Keterbatasan anggaran membuat pembangunan fasilitas tersebut harus ditunda, sehingga pemerintah desa akan lebih dahulu memprioritaskan program yang dinilai paling mendesak dan sesuai kemampuan keuangan desa.

Camat Margorejo, Arief Fadillah menyampaikan bahwa Musrenbangdes merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh desa. Karena forum tersebut untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat.

“Musrenbangdes memang benar wajib dilakukan karena istilahnya ini amanat undang-undang,” katanya.

Sementara salah satu warga menyampaikan masalah di lingkungannya yaitu terkait banjir. Masalah itu sudah disampaikan warga. Kemudian terkait dengan infrastruktur aspal jalan sudah hilang, termasuk drainase selokan. Warga berharap infrastruktur jalan menjadi prioritas penanganan.

Kirab budaya berlangsung meriah dengan melibatkan berbagai peserta dan atraksi. Paskibraka, kereta kuda, marching band, hingga sejumlah gunungan yang dihias turut menjadi bagian dari rangkaian kirab.

Marching band dari MTs Islam Pati dan MA Al Istianah ikut memeriahkan suasana sepanjang perjalanan. Iring-iringan peserta juga semakin semarak dengan hadirnya sejumlah sound yang mengiringi jalannya karnaval.

Kehadiran berbagai tampilan budaya dan kreasi masyarakat membuat kirab menjadi tontonan menarik bagi warga. Masyarakat turut menyaksikan iring-iringan peserta yang berjalan melewati rute kirab.

“Kirab budaya ini dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-81 dan sedekah bumi Desa Payang,” kata Kepala Desa Payang, Dewi Ernawati.

Rangkaian kirab budaya tersebut dimulai dari depan rumah Kepala Desa Payang. Para peserta kemudian mengikuti rute yang telah ditentukan sebelum kembali menuju lokasi awal pemberangkatan.

Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat Desa Payang dalam menyemarakkan momentum kemerdekaan sekaligus menjaga tradisi sedekah bumi. Beragam penampilan yang ditampilkan juga menjadi sarana hiburan bagi masyarakat.

Kirab budaya kemudian berakhir di tempat semula, yakni di depan rumah Kepala Desa Payang. Dengan perpaduan nuansa kemerdekaan, budaya, dan tradisi lokal, kegiatan tersebut berlangsung semarak dan mendapat perhatian warga yang hadir.

“Acara Meron bukan hanya acara Desa Sukolilo, melainkan acara adat Kabupaten Pati yang harus kita lestarikan bersama untuk anak cucu kita,” katanya saat menghadiri Tradisi Meron Sukolilo 2026 di Halaman Masjid Baitul Yaqin Sukolilo, Kamis (27/8/2026).

Menurut Chandra, Pemkab Pati berkomitmen mendukung pelaksanaan Tradisi Meron pada tahun-tahun mendatang. Selain menjadi sarana menjaga tradisi, kegiatan tersebut dinilai mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Meron harus terus kita selenggarakan dengan meriah. Selain menjaga budaya, kegiatan seperti ini juga memberikan efek domino bagi masyarakat, termasuk mendorong UMKM untuk tumbuh dan berkembang,” ujarnya.

Chandra menyebut Sukolilo memiliki hubungan kuat dengan sejarah perjuangan dan perkembangan budaya masyarakat Pati. Tradisi Meron sendiri berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus menjadi momentum untuk mengenang perjalanan sejarah serta jasa para leluhur dan pejuang.

“Tempat ini adalah tempat yang mulia. Dahulu para pejuang dalam pertempuran Mataram datang ke Sukolilo dan bertepatan dengan Maulid Nabi. Dari sejarah itulah kemudian lahir Tradisi Meron,” tuturnya.

Ia juga menekankan pentingnya melibatkan generasi muda dalam pelestarian seni dan budaya. Menurutnya, anak-anak muda perlu diberi kesempatan untuk mengenal sejarah dan terlibat langsung dalam kegiatan budaya, salah satunya melalui program Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS). Pemkab Pati juga mendorong pembangunan museum sebagai ruang edukasi sejarah bagi generasi muda.

“Bagaimana anak-anak muda bisa mencintai budaya dan Pati kalau tidak ada museum untuk belajar sejarah Pati?” kata Chandra.

Chandra menilai seni dan budaya memiliki peran penting dalam membangun kebersamaan masyarakat. Karena itu, pelestarian Tradisi Meron diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan tahunan, tetapi menjadi bagian dari upaya mewariskan nilai sejarah, memperkuat persaudaraan, dan menjaga identitas budaya Pati. Tradisi Meron Sukolilo 2026 digelar sejak 20 Agustus hingga puncak acara dengan melibatkan pemerintah desa, masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan berbagai elemen masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Dispermades Pati tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat desa dan kelurahan.

Forum dibuka oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dispermades Kabupaten Pati, Susilowati. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa penyusunan Perbup tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu.

“Perbup ini disusun untuk memperkuat peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa dan kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan,” katanya.

Forum tersebut dihadiri perwakilan kepala desa, Kasi Pemerintahan, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Bagian Hukum Setda Pati, serta Bagian Pemerintahan Setda Pati.

Dalam pembahasan draft Perbup, tim perumus memaparkan sejumlah substansi penting. Salah satunya terkait kelembagaan, dengan penegasan enam jenis lembaga kemasyarakatan desa, yakni Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, dan RW. Sementara lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan akan disesuaikan dengan karakteristik wilayah perkotaan.

Selain kelembagaan, draft Perbup juga memperjelas tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Peran tersebut diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan sekaligus program prioritas daerah, seperti penurunan stunting, pemberdayaan UMKM, dan penguatan ketahanan pangan.

Aspek sinergitas juga menjadi perhatian. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintah desa/kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan diatur agar pembagian peran lebih jelas dan tidak terjadi tumpang tindih.

Melalui forum konsultasi publik ini, Pemerintah Kabupaten Pati berharap rancangan Perbup dapat menghasilkan payung hukum yang kuat bagi lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan. Dengan aturan yang lebih jelas, lembaga tersebut diharapkan semakin aktif menjadi penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah masing-masing.

Perangkat Desa Bogotanjung, Yono, mengatakan tidak ada pembangunan talud yang sedang dikerjakan di Blok Rahmat. Ia memastikan tidak terdapat pekerjaan pembangunan maupun aktivitas pekerja di lokasi tersebut.

“Tidak ada pembangunan talud di Blok Rahmat,” ujarnya Senin (24/8/2026).

Yono menjelaskan, Blok Rahmat memang berada di wilayah Desa Bogotanjung dan berada satu arah dengan Blok Blorong. Namun, menurutnya, keberadaan lokasi tersebut tidak berarti ada pembangunan talud baru di sana.

“Iya itu kan desaku dadi ngerti itu arah. Blok Rahmat itu iya sama Blok Blorong memang ada, tetapi bangunannya yang tidak ada. Tidak ada pekerjaannya,” terangnya.

Ia juga menyebut kondisi talud di wilayah tersebut sudah tersedia. Karena itu, Yono menegaskan tidak mengetahui adanya pekerjaan pembangunan talud baru di Blok Rahmat.

“Lagian di sana sudah ada talud semua,” imbuhnya.

Dengan demikian, berdasarkan keterangan perangkat Desa Bogotanjung, tidak terdapat pembangunan talud baru di Blok Rahmat sebagaimana informasi yang beredar. Kondisi di lapangan disebut sudah memiliki talud dan tidak ditemukan pekerjaan pembangunan yang sedang berlangsung.

Pertemuan yang diikuti berbagai tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, LSM, lembaga bantuan hukum, serta sejumlah elemen masyarakat itu menjadi ajang untuk mempererat komunikasi dan menyatukan langkah dalam menjaga stabilitas Kabupaten Pati.

Ketua TOMAS Pati, Habibi Sulaim, mengatakan kondisi aman dan damai merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah atau aparat penegak hukum.

“Pati adalah rumah kita bersama. Karena itu, mari kita sama-sama menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan agar masyarakat dapat hidup dengan tenang,” ujar Habibi.

Ia menilai perbedaan latar belakang, organisasi maupun pandangan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak semestinya berubah menjadi perselisihan yang berdampak kepada masyarakat luas.

Habibi mengajak masyarakat menyelesaikan setiap persoalan melalui komunikasi dan musyawarah. Penyampaian kritik maupun aspirasi, menurutnya, tetap menjadi bagian penting dari demokrasi selama dilakukan secara tertib dan sesuai aturan.

Ia juga berharap organisasi kemasyarakatan tidak hanya tampil ketika muncul persoalan, tetapi turut memberikan kontribusi melalui kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.

Perwakilan PCNU Kabupaten Pati, Abdul Majid, turut menyerukan pentingnya menjaga situasi daerah agar tetap kondusif. Menurutnya, keamanan memiliki hubungan erat dengan kondisi perekonomian masyarakat.

Daerah yang aman dan nyaman, kata dia, akan membuat masyarakat lebih leluasa bekerja, menjalankan usaha, serta meningkatkan kesejahteraan.

Abdul Majid juga meminta masyarakat tidak mudah percaya atau terpancing informasi yang dapat memicu konflik sosial.

“Perbedaan jangan menjadi alasan untuk saling bermusuhan. Mari kita jaga persatuan dan menyelesaikan setiap persoalan dengan dialog,” pesannya.

Ia menilai komunikasi antarelemen masyarakat perlu terus dibangun agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara bijak tanpa menimbulkan gesekan.

Komitmen serupa disampaikan Ketua Ormas Squad Nusantara, Doni. Ia memastikan jajaran organisasinya siap berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat dalam menciptakan suasana Pati yang aman dan damai.

Doni menekankan pentingnya mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan kelompok.

“Meski berbeda organisasi, kita memiliki tempat tinggal dan tanggung jawab yang sama, yaitu Kabupaten Pati. Karena itu, keamanan daerah harus kita jaga bersama,” katanya.

Menurutnya, kebersamaan antarorganisasi dapat menjadi kekuatan dalam menghadapi berbagai dinamika sosial yang berkembang di masyarakat.

Dalam musyawarah tersebut, peserta menyepakati sejumlah langkah bersama. Di antaranya menjaga Pati tetap aman, tertib, damai dan harmonis, serta mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun.

Aliansi TOMAS juga sepakat mendukung berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang memberikan manfaat langsung kepada warga.

Selain itu, aliansi tersebut akan menjadi ruang komunikasi bersama tanpa menghilangkan identitas, aturan maupun keberadaan masing-masing organisasi dan lembaga.

Koordinasi juga dinilai penting dalam kegiatan yang melibatkan massa, seperti demonstrasi, audiensi, maupun penyampaian aspirasi. Seluruh kegiatan tersebut diharapkan tetap mengutamakan keamanan, ketertiban dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Diketahui doa bersama ini dihadiri perwakilan berbagai organisasi dan lembaga. Di antaranya PCNU Pati, PC Muhammadiyah Pati, GERAM Indonesia, Lindu Aji Jolosutro Pati, LSM Harimau, Yakuza, Bolo Dewo Pati, GRIB Jaya Pati, Squad Nusantara, Pemuda Pancasila, Laskar Demang Wotan, GPBN, PPCD, HNSI, PNJC, LBH PP GP Ansor, WHN, LBH Pemuda Djoeang, LBH & LPK Krisna, BANN, PSHT, ABPEDSI, serta LBH Indonesia Menggugat.

Kegiatan tersebut diikuti berbagai unsur masyarakat, mulai dari PCNU Pati, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, tokoh masyarakat hingga sejumlah LSM. Mereka duduk dan berdoa bersama, sekaligus menyatukan komitmen untuk menjaga suasana Kabupaten Pati tetap tenang.

Ketua penyelenggara, H Sulaim, mengatakan kegiatan tersebut tidak memiliki tujuan lain selain mengajak masyarakat berdoa untuk kebaikan Pati.

“Acara ini tidak bertujuan apa-apa, intinya kita berdoa bareng Pati adem, tenteram, damai, kondusif dan bermartabat,” katanya.

Perwakilan PCNU Pati, Kyai Abdul Majid, juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpancing provokasi. Menurutnya, pengawasan terhadap kondisi daerah tetap penting, tetapi jangan sampai berubah menjadi tindakan mencari-cari kesalahan.

“Jangan sampai diprovokasi untuk ikut-ikutan. Jangan sampai pokoknya, iku wes repot. Enggak masalah untuk ngawasi boleh, tapi jangan mencari-cari yang tidak salah. Kalau terlalu menuruti ego itu akan repot,” terangnya.

Ia mengapresiasi kebersamaan berbagai elemen masyarakat yang hadir. Menurutnya, persatuan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga martabat Pati sekaligus menciptakan suasana yang mendukung pembangunan.

“Saya kagum persatuan LSM ini untuk apa, untuk martabat Pati, untuk Pati tenang agar pembangunan Pati tenang. Jika tujuan saudara sekalian ke sini baik maka insyaallah Pati akan lebih baik dan maju,” sambung Kyai Majid.

Dalam kesempatan tersebut, KH Nur Khosim juga membacakan pernyataan sikap cinta damai masyarakat Pati. Pernyataan itu menegaskan komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban, persaudaraan, dan persatuan.

Pesannya singkat, tetapi menjadi penutup yang kuat dari doa bersama tersebut: masyarakat Pati diminta ikut menjaga daerahnya dengan semangat persaudaraan dan kecintaan terhadap Indonesia.

“Rakyat Pati jaga Pati, rakyat Pati jaga NKRI. Bersama menjaga keamanan, ketertiban, persaudaraan dan persatuan demi Kabupaten Pati yang aman, damai dan bermartabat,” tegasnya.

Malam itu, Alun-alun Pati bukan sekadar menjadi tempat berkumpul. Dari doa bersama tersebut, terselip pesan bahwa menjaga Pati tetap damai bukan hanya tugas satu kelompok, melainkan tanggung jawab seluruh masyarakat.