Peningkatan kasus bullying yang terjadi di sekolah menimbulkan kekhawatiran serius. Perundungan dapat menyebabkan dampak psikologis termasuk kecemasan, depresi, bahkan trauma jangka panjang, serta mengganggu perkembangan sosial dan akademik.

Tidak hanya itu, kasus bullying yang tidak teridentifikasi dapat menimbulkan berbagai akibat serius baik bagi korban, pelaku, maupun lingkungan sekolah.

Menyikapi hal tersebut, tim inovasi UPTD SMPN 1 Sukolilo membuat inovasi berbasis digital untuk menekan adanya tindak bullying pada siswa yang dinamakan Essako Beradu (SMPN 1 Sukolilo BERAntas PerunDUngan).

Fitur-fitur unggulan yang terdapat dalam platform ini antara lain edukasi interaktif, lapor, tombol panik, berbagi cerita, kampanye, dan karya siswa. Plt. Kepala SMPN 1 Sukolilo, Bandhu Tandho, menyambut baik inovasi ini.

“Sebelum ada Essako Beradu, banyak terjadi perundungan dan penanganan hanya dilakukan secara tatap muka. Selain itu banyak korban maupun saksi yang tidak berani angkat bicara, karena mereka merasa takut atau malu. Kini, melalui aplikasi Essako Beradu, proses pengaduan kasus perundungan dapat ditangani lebih aman dan efisien,” ungkapnya

Lebih lanjut, Bandhu menjelaskan manfaat lain dari aplikasi ini antaranya yakni edukasi interaktif yang menyediakan materi menarik yang membuat siswa lebih memahami bahaya perundungan dengan cara yang menyenangkan. Siswa juga dapat berkreasi melalui kampanye kreatif antiperundungan dan berbagi cerita serta solusi perundungan yang pernah dialami.

Lingkungan sekolah yang aman dan nyaman mendorong siswa lebih semangat belajar sehingga prestasi bisa meningkat.

Saat ini, pekerjaan masih difokuskan pada pembangunan lapis pondasi agregat sebagai persiapan sebelum proses pengaspalan dilakukan.

Kepala Bidang Bina Marga DPUTR Kabupaten Pati, Hasto Utomo, menjelaskan bahwa progres pekerjaan di ruas tersebut masih berada pada tahap awal. Setelah lapis pondasi selesai, jalan akan dilanjutkan dengan pengaspalan menggunakan hotmix.

“Jakenan–Plosojenar baru pekerjaan lapis pondasi agregat, Mas. Yang Jaken–Jakenan dan Jakenan–Plosojenar pakai aspal hotmix,” kata Hasto Utomo, belum lama ini.

Menurut Hasto, ruas Jalan Jakenan–Plosojenar akan menggunakan aspal hotmix dengan ketebalan enam sentimeter. Penanganan jalan mencakup panjang 1.090 meter dengan lebar tiga meter.

“Spesifikasinya Jakenan–Plosojenar pakai aspal hotmix tebal 6 sentimeter,” ujarnya.

Ia menambahkan, pekerjaan tersebut merupakan bagian dari satu paket rehabilitasi yang mencakup tiga ruas jalan, yaitu Jakenan–Jaken, Jaken batas Blora, dan Jakenan–Plosojenar.

Ketiganya digabung dalam satu paket karena letaknya berdekatan sehingga pelaksanaan proyek dinilai lebih efektif dan efisien.

Untuk merealisasikan proyek tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3.563.457.538, termasuk PPN. Melalui rehabilitasi ini, diharapkan kondisi jalan semakin baik sehingga dapat menunjang kelancaran aktivitas dan mobilitas masyarakat.

Saat ini, pekerjaan masih difokuskan pada penggelaran lapisan pondasi agregat (LPA), pembangunan talud, dan pengaspalan menggunakan campuran aspal panas (CAP) sebagai bagian dari proses peningkatan kualitas jalan.

“Untuk rehabilitasi Jalan Jakenan–Jaken saat ini baru proses penggelaran lapisan pondasi agregat (LPA), pembuatan talud, dan pekerjaan campuran aspal panas (CAP),” kata Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati, Hasto Utomo, Selasa (7/7/2026).

Hasto menjelaskan, setelah pekerjaan pengaspalan di ruas Winong–Jakenan selesai, pelaksanaan proyek akan berlanjut ke ruas Jakenan–Jaken melalui pekerjaan pelapisan ulang (overlay).

“Rencananya setelah pengaspalan dari Winong–Jakenan selesai, dilanjutkan pelapisan ulang (overlay) di Jakenan–Jaken,” ujarnya.

Ia menambahkan, proyek tersebut merupakan hasil konsolidasi tiga ruas jalan yang berdekatan sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Pada ruas Jaken–Jakenan akan digunakan lapisan hotmix setebal enam sentimeter. Sementara itu, ruas Jakenan–Jaken yang ditangani memiliki panjang 584 meter dengan lebar enam meter.

“Dilengkapi pembangunan bahu jalan beton selebar satu meter di sisi kanan dan kiri sepanjang 800 meter,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat berwirausaha sekaligus mempersiapkan generasi muda agar mampu memanfaatkan peluang usaha di tengah perkembangan teknologi digital.

Mengusung tema Peran Pemuda Sebagai Wirausaha Pemula di Era Digitalisasi, peserta mendapatkan materi mulai dari membangun pola pikir sebagai pelaku usaha, pengelolaan bisnis, hingga pemanfaatan platform digital untuk mengembangkan usaha secara lebih efektif.

Kepala Dinporapar Kabupaten Pati, Rekso Suhartono, mengatakan pelatihan ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk mendorong lahirnya lebih banyak wirausaha muda yang mandiri dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan.

“Kegiatan ini itu dijadikan sebagai pemantik untuk mendorong para pemuda menjadi wirausaha muda. Menumbuhkan minat untuk berwirausaha dari para milenial serta menciptakan peluang usaha,” ucapnya.

Ia menambahkan, faktor utama dalam memulai usaha bukanlah besarnya modal, melainkan kesiapan sumber daya manusia dan kemauan untuk terus belajar serta berkembang sebagai seorang wirausaha.

“Modal usahanya itu adalah manusianya bukan materinya lho ya. Pokoknya niatnya ada dulu, pokoknya kemauan yang disebut jiwa entrepreneur. Kegiatan ini juga jangan dimaknai akan dapat bantuan lo ya. Tetapi menumbuhkan minat belajar untuk terus berkarya,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Desa Tegalarum, Suprihadi, berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan agar semakin banyak pemuda yang memiliki keterampilan dan keberanian membangun usaha sendiri.

“Dari kami selaku pemerintahan desa ya berharap kegiatan semacam ini tidak berhenti di sini saja. Tapi tetap berlanjut. Jadi semakin menciptakan peluang besar bagi pemuda kreatif dan inovatif untuk berwirausaha,” harapnya.

Warga menilai penerbitan 318 SHM di atas lahan eks HGU menimbulkan banyak tanda tanya. Terlebih, sertifikat tersebut diduga sebagian besar diterbitkan atas nama pihak yang bukan berasal dari Desa Karangsari.

Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, mengatakan aspirasi warga akan dikawal karena terdapat sejumlah hal yang perlu diklarifikasi, termasuk terkait proses perubahan status lahan dari HGU menjadi SHM.

“Sebanyak 318 SHM tersebut adalah rata-rata bukan orang Karangsari di luar orang Karangsari semua,” ujar Ali.

Menurut Ali, berdasarkan penjelasan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pati, proses administrasi penerbitan SHM dinilai telah sesuai ketentuan. Meski demikian, mekanisme perubahan hak atas lahan tersebut masih menjadi perhatian.

“Saya tadi bertanya kepada Badan Pertanahan dijawab Badan Pertanahan kalau prosesnya sudah benar, cuma mungkin tata cara atau prosesnya ada perubahan dari HGU menjadi SHM itulah yang kurang pas dan ditanyakan oleh warga Karangsari,” katanya.

Ia juga menyoroti waktu penerbitan SHM yang dinilai janggal karena terbit sebelum masa berlaku HGU berakhir pada 31 Desember 2025.

“HGU-nya habisnya itu per 31 Desember 2025 tapi SHM-nya terbit sebelum itu, artinya ada proses yang tidak pas, kalau menurut keyakinan teman-teman Karangsari dan teman-teman DPRD juga sama,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor BPN Kabupaten Pati, Bayu Indarto, menyatakan pihaknya akan menelusuri dokumen penerbitan seluruh SHM yang dipersoalkan warga.

“Tadi disampaikan penerbitan SHM kok cepet banget dan sebagainya nanti perlu kami telusuri, kita dari 318 itu kan by data by dokumen harus kita pilih satu-satu karena prosesnya 2021 sampai dengan 2023,” ungkapnya.

Perwakilan Gerakan Petani Karangsari, Khoirul Abidin, berharap dugaan maladministrasi dalam penerbitan SHM dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Tadi dalam audiensi sudah disampaikan bahwa dalam memproses terbitnya SHM itu cacat atau melanggar hukum ada maladministrasi yang tidak sesuai dengan Perundang-undangan,” katanya.

Ajang tersebut menjadi wadah penilaian bagi organisasi kepemudaan yang dinilai aktif, inovatif, serta memiliki kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan dan pengembangan generasi muda.

Dalam penilaian nanti, Karang Taruna Satria Mulya akan memaparkan sejumlah program unggulan yang telah dijalankan bersama masyarakat.

Program tersebut mencakup bimbingan belajar seni, pelestarian Seni Barongan, dukungan terhadap Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), hingga pengembangan ekonomi kreatif melalui Pasar Sendangan yang menjadi ruang promosi UMKM sekaligus pertunjukan seni warga.

Selain itu, mereka juga akan memperkenalkan berbagai potensi Desa Kertomulyo, seperti buku sejarah desa, status sebagai Desa Budaya dan Desa Wisata, serta penyelenggaraan Kertomulyo Culture Festival.

Ketua Karang Taruna Satria Mulya Desa Kertomulyo, Haidar Fakhruddin, mengatakan keikutsertaan dalam kompetisi tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan potensi desa sekaligus menunjukkan peran aktif pemuda dalam pembangunan. Seluruh program akan dirangkum dalam proposal yang dipresentasikan kepada tim penilai.

“Harapannya, apa yang sudah kami lakukan bisa menjadi contoh bagaimana pemuda ikut berperan mendukung pembangunan desa,” ujar Haidar Fakhruddin yang dikutip Sabtu (27/6/2026).

Menurut Didin, semangat berkegiatan di kalangan pemuda Desa Kertomulyo lahir dari proses kaderisasi yang telah dibangun oleh generasi sebelumnya. Keterlibatan pemuda sejak usia pelajar serta kolaborasi antarkelompok menjadi modal penting dalam menjaga keberlangsungan organisasi.

Ia berharap keikutsertaan Karang Taruna Satria Mulya mampu mengharumkan nama Kabupaten Pati dan khususnya bagi Desa Kertomulyo.

Menurutnya, pencapaian dalam lomba akan menjadi motivasi untuk terus menghadirkan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan warga terhadap organisasi kepemudaan.

“Kalau nanti mendapat prestasi atau penghargaan, itu akan kami manfaatkan kembali untuk membuat kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat Desa Kertomulyo,” pungkasnya.

Kedatangan mereka bersama Pati Ora Sepele (POS) bertujuan mengajukan surat permohonan audiensi kedua terkait sengketa lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Rumpun Sari Antan (RSA) yang hingga kini belum menemui titik terang.

Perwakilan Gertak, Khoirul Abidin, mengungkapkan bahwa surat audiensi pertama yang dikirim pada 2 Juni 2026 belum mendapatkan tanggapan dari DPRD Kabupaten Pati. Karena itu, warga memutuskan mengirimkan surat kedua untuk meminta kepastian.

“Kami ke sini meminta audiensi terkait lahan Karangsari yang masih menjadi sengketa. Hari ini kami mengirimkan surat kedua karena surat pertama belum ditanggapi,” ujar Abidin.

Abidin menegaskan warga sudah menunggu hampir tiga minggu tanpa adanya kejelasan mengenai jadwal audiensi yang mereka ajukan.

Dalam audiensi tersebut, warga berharap dapat bertemu dengan DPRD Kabupaten Pati, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pati, serta pihak terkait lainnya guna membahas status lahan sengketa seluas 174 hektare di Desa Karangsari.

Abidin menyebut sebagian besar lahan eks HGU tersebut kini telah beralih menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM). Bahkan, beberapa bidang tanah disebut telah diperjualbelikan.

“Dari total luasan itu, sekitar 95 persen sudah bersertifikat SHM. Bahkan ada beberapa bidang yang sudah diperjualbelikan oleh oknum tertentu,” ungkapnya.

Warga memberi waktu satu pekan kepada DPRD Kabupaten Pati untuk merespons permohonan audiensi tersebut. Jika tidak ada tindak lanjut, mereka berencana membawa persoalan ini ke Ombudsman Republik Indonesia serta menyurati DPR RI dan jaringan petani nasional.

“Kami menunggu konfirmasi dari DPRD. Kalau tidak direspons, kami akan mengirim surat ke Ombudsman. Selain itu, kami juga akan mengirim surat ke DPR RI dan jaringan petani di tingkat nasional,” tegas Abidin.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, mengakui jika pihaknya tidak mengabaikan permintaan warga. Ia menyebut audiensi telah dijadwalkan pada 29 Juni 2026.

“Sudah saya agendakan. Tanggal 29 Juni 2026. Harus sabar menunggu karena agenda DPRD juga banyak. Ada reses, bimtek fraksi, dan agenda paripurna yang harus diselesaikan,” bebernya.

Ali menjelaskan, DPRD masih perlu melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar seluruh pihak yang berwenang dapat hadir dalam audiensi tersebut.

“Kami juga harus bersurat dengan pihak yang membidangi. Jadwalnya perlu disinkronkan terlebih dahulu,” pungkasnya.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Jawa Tengah, Urip Sihabudin, mengatakan dirinya ditugaskan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah untuk meninjau kondisi masyarakat terdampak sekaligus mengecek kerusakan tanggul yang menjadi pemicu masuknya air rob.

“Bapak Gubernur menugaskan kami untuk bersilaturahmi dengan warga yang terdampak, sekaligus mengecek tanggul-tanggul yang menjadi penyebab banjir rob masuk ke pemukiman warga,” ujarnya saat meninjau lokasi, Senin (22/6/2026).

Dari hasil peninjauan bersama Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, ditemukan sejumlah titik tanggul yang mengalami kerusakan dan perlu segera diperbaiki. Total panjang tanggul yang menjadi prioritas penanganan mencapai sekitar 450 meter.

“Dalam jangka pendek kami akan tangani dulu tanggul-tanggul jebol di Tunggulsari. Panjangnya sekitar 450 meter dan akan kami upayakan ditangani sesegera mungkin,” katanya.

Selain perbaikan darurat, pemerintah juga menyiapkan langkah jangka menengah untuk mengurangi risiko rob di kawasan tersebut. Salah satunya melalui peninggian tanggul di sepanjang aliran sungai yang terhubung dengan laut dan melintasi area tambak.

Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menjelaskan masih ada jalur sungai sepanjang kurang lebih satu kilometer yang membutuhkan peninggian tanggul agar mampu menahan limpasan air laut saat rob terjadi.

“Ada sekitar satu kilometer jalur sungai menuju laut yang perlu ditinggikan. Namun yang paling mendesak saat ini adalah perbaikan tanggul jebol yang totalnya sekitar 450 meter,” ujarnya.

Menurut Chandra, hasil pengecekan di lapangan telah dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai dasar percepatan pelaksanaan perbaikan infrastruktur yang rusak.

Di samping penanganan fisik, bantuan kemanusiaan juga mulai disalurkan kepada warga terdampak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan 150 paket sembako, 200 paket makanan siap saji, air mineral, family kit senilai sekitar Rp33 juta, kasur, serta tenda darurat.

Karena tidak ada warga yang harus mengungsi, tenda bantuan tersebut sementara disimpan di BPBD Kabupaten Pati untuk kebutuhan penanganan bencana pada masa mendatang.

Dukungan juga datang dari sejumlah instansi dan lembaga. Dalam kesempatan itu, BPBD Kabupaten Pati menyalurkan 20 paket sembako dan 30 dus mi instan. Baznas Kabupaten Pati memberikan 100 paket sembako, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyerahkan 40 paket sembako, sedangkan Dinas Sosial menyalurkan bantuan berupa pakaian dewasa, perlengkapan keluarga, terpal, kasur, dan selimut bagi warga terdampak rob.

Proyek tersebut menjadi paket peningkatan jalan dengan nilai anggaran terbesar di Kabupaten Pati tahun ini. Total anggaran yang dikucurkan mencapai Rp6,85 miliar.

Kepala Bidang Bina Marga DPUTR Pati, Hasto Utomo, mengatakan peningkatan ruas Boloagung–Trimulyo menggunakan kombinasi konstruksi beton dan aspal dengan panjang jalan 4,13 kilometer.

“Peningkatan Jalan Boloagung–Trimulyo menggunakan konstruksi kombinasi beton dan aspal. Panjang ruasnya mencapai 4,13 kilometer dengan lebar bervariasi antara 3 hingga 6 meter,” ujarnya.

Menurut Hasto, proyek tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas konektivitas antarwilayah sekaligus mendukung kelancaran aktivitas masyarakat sehari-hari.

Selain ruas Boloagung–Trimulyo, DPUTR Pati juga telah mengontrak sejumlah proyek peningkatan jalan di titik lain. Namun, beberapa di antaranya masih menunggu pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

“Proyek-proyek yang sudah dikontrakkan akan dikerjakan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Pati menargetkan seluruh pekerjaan dapat selesai tepat waktu. Dengan peningkatan infrastruktur jalan ini, mobilitas warga dan distribusi barang diharapkan menjadi lebih lancar sehingga mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

Kerusakan talud di ruas jalan Pakis–Gunungwungkal tersebut dikhawatirkan dapat memicu pengikisan badan jalan akibat derasnya arus sungai.

Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUTR Kabupaten Pati, Widyotomo, menjelaskan bahwa langkah awal yang dilakukan adalah mengalihkan aliran sungai agar tidak terus menggerus area yang terdampak longsor.

“Sudah ditangani talud di Ngetuk itu. Sementara pengalihan alur sungai dulu biar tidak semakin menggerus badan jalan,” ujarnya belum lama ini.

Selain itu, normalisasi sungai juga dilakukan menggunakan alat berat untuk mengurangi tekanan arus di sekitar lokasi kerusakan.

Menurutnya, penanganan sementara ini bertujuan mencegah kerusakan semakin meluas sembari menunggu proses perbaikan permanen.

Untuk solusi jangka panjang, DPUTR mengusulkan pembangunan kembali talud menggunakan konstruksi bronjong melalui APBD Perubahan 2026. Metode tersebut dinilai lebih kuat dalam menahan erosi tebing sungai sekaligus menjaga kestabilan badan jalan.

Perbaikan permanen itu diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp300 juta. Talud yang rusak diketahui memiliki panjang kurang lebih 18 meter dengan tinggi sekitar 3 meter.

“Perbaikan diusulkan pada APBD  perubahan. Nanti talud akan dikasih bronjong. Kita usulkan Rp 300 juta untuk penanganannya,” terangnya.

Jika tidak segera diperkuat, aliran sungai berpotensi terus mengikis tepi jalan dan mengganggu kelancaran akses transportasi di jalur penghubung Pakis–Gunungwungkal.