Kegiatan ini menjadi ruang edukasi bagi generasi muda, khususnya pemilih pemula, untuk memahami pentingnya partisipasi politik yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pati, Supriyanto hadir sebagai narasumber dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya peran generasi muda dalam mengawal proses demokrasi. Pemilih pemula tidak hanya dipandang sebagai kelompok yang memiliki hak untuk memberikan suara, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki peran dalam mengawasi dan menjaga integritas demokrasi.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pati menyampaikan bahwa kesadaran politik perlu dibangun sejak seseorang pertama kali menggunakan hak pilihnya. Menurutnya, pemilih pemula perlu memiliki kemampuan untuk memilah informasi, memahami aturan kepemiluan, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.

“Menjadi pemilih pemula bukan hanya tentang datang ke TPS dan memberikan suara. Lebih dari itu, generasi muda harus memahami bagaimana menggunakan hak politik secara bertanggung jawab, mampu memilah informasi, serta berani menolak praktik-praktik yang dapat merusak demokrasi,” ujar Supriyanto.

Ia juga menekankan bahwa perkembangan teknologi dan media sosial memberikan peluang sekaligus tantangan bagi generasi muda. Kemudahan memperoleh informasi politik harus diimbangi dengan kemampuan literasi digital agar pemilih tidak menjadi sasaran penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, maupun informasi yang dapat memecah belah masyarakat.

“Generasi muda adalah bagian penting dari masa depan demokrasi. Karena itu, kesadaran politik harus dibangun dengan pengetahuan, bukan sekadar ikut-ikutan. Pemilih harus mampu menentukan pilihan berdasarkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pati juga mendorong pemilih pemula untuk menjadi bagian dari pengawasan partisipatif. Masyarakat memiliki ruang untuk turut mengawasi proses pemilu dan menyampaikan informasi apabila menemukan dugaan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan partisipatif, lanjutnya, merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi. Semakin banyak masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya dalam pemilu, semakin kuat pula ekosistem pengawasan yang terbentuk.

Sementara itu, kegiatan yang diselenggarakan Kesbangpol Kabupaten Pati tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman politik generasi muda serta mendorong terbentuknya pemilih yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab.

Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Pati menegaskan bahwa membangun demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu. Generasi muda sebagai pemilih pemula juga memiliki posisi strategis untuk memastikan demokrasi berjalan secara jujur, adil, dan berintegritas.

Kegiatan penandatanganan PKS tersebut dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pati serta jajaran MA Al Hikmah Kabupaten Pati. Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran demokrasi sejak dini, khususnya di kalangan pelajar sebagai kelompok pemilih pemula.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pati, Supriyanto menyampaikan bahwa sekolah dan madrasah memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter demokratis generasi muda. Menurutnya, pendidikan demokrasi tidak cukup hanya diberikan melalui pembelajaran di dalam kelas, tetapi perlu diwujudkan melalui pengalaman dan keterlibatan peserta didik dalam kegiatan yang mendorong partisipasi serta kepedulian terhadap proses demokrasi.

“Pemilih pemula merupakan bagian penting dalam masa depan demokrasi. Karena itu, mereka perlu dibekali tidak hanya dengan pengetahuan tentang pemilu, tetapi juga pemahaman mengenai pentingnya menjaga integritas, menolak politik uang, melawan hoaks, serta berani menyampaikan informasi apabila menemukan dugaan pelanggaran,” ujar Supriyanto.

Ia menambahkan, kerja sama dengan MA Al Hikmah diharapkan dapat menjadi ruang kolaborasi dalam memperluas pendidikan pengawasan partisipatif. Pelajar dapat didorong menjadi agen perubahan yang mampu menyampaikan pesan-pesan demokrasi secara positif di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Pati, Zaenal Abidin menegaskan bahwa pengawasan pemilu merupakan tanggung jawab bersama. Keterlibatan masyarakat, termasuk generasi muda, menjadi salah satu kekuatan penting dalam menciptakan proses pemilu yang berintegritas.

“Pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tugas Bawaslu. Masyarakat memiliki ruang untuk berpartisipasi, dan pelajar sebagai calon pemilih maupun pemilih pemula dapat mengambil peran melalui hal-hal sederhana, seperti mengenali informasi yang benar, tidak menyebarkan hoaks, menolak politik uang, serta mengajak lingkungan sekitarnya untuk menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab,” ungkap Zaen.

Menurutnya, kolaborasi dengan lembaga pendidikan juga memiliki nilai strategis karena madrasah tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter dan nilai-nilai kebangsaan.

Melalui PKS tersebut, Bawaslu Kabupaten Pati dan MA Al Hikmah diharapkan dapat mengembangkan berbagai kegiatan bersama, antara lain pendidikan dan literasi kepemiluan, sosialisasi pengawasan partisipatif, peningkatan kapasitas pemilih pemula, serta kegiatan lain yang mendukung penguatan nilai-nilai demokrasi di lingkungan pendidikan.

Kerja sama ini juga diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk membangun ekosistem pendidikan demokrasi yang berkelanjutan. Dengan keterlibatan sekolah, guru, dan peserta didik, informasi mengenai pemilu dapat disampaikan secara lebih dekat, mudah dipahami, dan sesuai dengan karakteristik generasi muda.

“Harapannya, kerja sama ini tidak berhenti pada penandatanganan dokumen. Yang lebih penting adalah bagaimana PKS ini dapat diterjemahkan menjadi kegiatan nyata dan berkelanjutan sehingga lahir generasi muda yang memiliki kesadaran demokrasi serta mampu menjadi pengawas partisipatif di lingkungannya,” pungkasnya.

Penandatanganan PKS antara Bawaslu Kabupaten Pati dan MA Al Hikmah menjadi bagian dari komitmen bersama untuk memperluas ruang pendidikan demokrasi sekaligus mendorong keterlibatan generasi muda dalam menjaga kualitas dan integritas penyelenggaraan pemilu.

Audiensi menjadi bagian dari upaya Bawaslu Kabupaten Pati memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetap mendapatkan hak konstitusionalnya. Data warga binaan di Lapas menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian dalam proses pemutakhiran data pemilih, mengingat adanya dinamika jumlah penghuni serta perubahan status warga binaan.

Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pati dan jajaran Lapas II B Pati berdiskusi mengenai mekanisme koordinasi dan pertukaran informasi yang diperlukan untuk mendukung akurasi data pemilih. Koordinasi tersebut diharapkan dapat meminimalkan potensi adanya pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum terakomodasi dalam data pemilih maupun pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat namun masih tercatat.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pati, Supriyanto menyampaikan bahwa pengawasan terhadap data pemilih merupakan bagian penting dalam memastikan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas.
“Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tidak hanya berbicara mengenai angka dan administrasi, tetapi juga bagaimana memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya. Karena itu, koordinasi dengan Lapas menjadi penting untuk memastikan data warga binaan dapat terkelola dan terinformasi dengan baik,” ujar Supriyanto
Menurutnya, keberadaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan tidak boleh menjadi hambatan dalam pemenuhan hak politik sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai pemilih. Untuk itu, diperlukan sinergi antarlembaga agar aspek administrasi, perubahan status warga binaan, serta data kependudukan dapat menjadi bagian dari pengawasan DPB.

“Bawaslu berkepentingan memastikan tidak ada hak pilih warga negara yang terabaikan. Di sisi lain, akurasi data juga harus dijaga agar tidak terjadi pencatatan pemilih yang tidak memenuhi syarat. Sinergi dengan Lapas ini menjadi salah satu langkah preventif untuk mewujudkan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan,” lanjutnya.

Selain membahas DPB, audiensi juga menjadi momentum bagi kedua lembaga untuk menjajaki peluang kerja sama dalam bidang kepemiluan. Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta edukasi terkait hak dan kewajiban politik warga binaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Kabupaten Pati menilai kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan merupakan bagian penting dalam membangun pengawasan pemilu yang efektif. Terlebih, pengawasan data pemilih membutuhkan dukungan data dan informasi dari berbagai instansi yang memiliki kewenangan serta bersinggungan langsung dengan dinamika kependudukan masyarakat.

Melalui audiensi tersebut, Bawaslu Kabupaten Pati berharap komunikasi dan koordinasi dengan Lapas II B Pati dapat terus berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, setiap perubahan data yang berkaitan dengan warga binaan dapat menjadi perhatian dalam proses pemutakhiran data pemilih serta mendukung terjaminnya hak politik warga negara.

Bawaslu Kabupaten Pati menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pemutakhiran data pemilih secara akurat, transparan, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemilu yang inklusif serta menjamin hak konstitusional setiap warga negara.

Kegiatan ini menjadi ruang pembelajaran dan berbagi pengalaman antarjajaran Bawaslu, khususnya dalam memahami bagaimana Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu RI Tahun 2025–2029 dapat diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik kelembagaan di tingkat kabupaten.

Renstra Bawaslu 2025–2029 tidak hanya dipandang sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai pedoman dalam menentukan arah program, target kinerja, penguatan organisasi, serta peningkatan kualitas dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu.

Melalui kegiatan “Bawaslu Membelajarkan Bawaslu”, jajaran Bawaslu Kabupaten Pati diajak untuk melihat implementasi Renstra secara lebih praktis. Pengalaman dan catatan dari Sekretariat Kabupaten menjadi bahan penting untuk memahami berbagai tantangan yang muncul dalam proses menerjemahkan kebijakan strategis tingkat nasional ke dalam pelaksanaan program di daerah.

Sekretariat memiliki posisi strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas Bawaslu. Dukungan administrasi, perencanaan program dan anggaran, pengelolaan sumber daya manusia, tata kelola kelembagaan, serta akuntabilitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan pelaksanaan fungsi pengawasan.

Karena itu, implementasi Renstra membutuhkan sinergi antara unsur pimpinan dan sekretariat. Perencanaan yang baik harus berjalan seiring dengan pelaksanaan program yang terukur, pengelolaan anggaran yang akuntabel, serta evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, berbagai catatan dari pelaksanaan tugas Sekretariat Kabupaten menjadi bahan refleksi bersama. Pembelajaran tidak hanya berkaitan dengan capaian program, tetapi juga bagaimana mengidentifikasi kendala, menyusun strategi penyelesaian, serta membangun pola kerja yang lebih efektif dan efisien.

Semangat “membelajarkan Bawaslu” juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya organisasi yang terbuka terhadap evaluasi dan pembelajaran. Setiap pengalaman di tingkat kabupaten dapat menjadi pengetahuan bersama yang kemudian dikembangkan untuk memperkuat kelembagaan secara berkelanjutan.

Implementasi Renstra Bawaslu RI 2025–2029 pada akhirnya diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan target administratif. Lebih dari itu, Renstra harus mampu menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan dan mendukung pelaksanaan pengawasan pemilu yang profesional, berintegritas, transparan, serta akuntabel.

Bagi Bawaslu Kabupaten Pati, kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman bersama bahwa keberhasilan organisasi merupakan hasil kerja kolektif. Pimpinan, jajaran sekretariat, dan seluruh unsur pendukung memiliki peran masing-masing dalam memastikan setiap program berjalan sesuai dengan tujuan strategis lembaga.

Dengan adanya forum pembelajaran dan refleksi tersebut, Bawaslu Kabupaten Pati diharapkan semakin siap menerjemahkan arah kebijakan Renstra Bawaslu RI 2025–2029 ke dalam program kerja yang relevan dengan kebutuhan daerah.

Dari sekretariat untuk kelembagaan, dari pengalaman menjadi pembelajaran, dan dari pembelajaran menjadi penguatan Bawaslu yang lebih baik.

Dalam kegiatan tersebut, Anggota Bawaslu Pati Zaenal Abidin memberikan pemahaman kepada para peserta, khususnya pemilih pemula, mengenai pentingnya keterlibatan generasi muda dalam menjaga kualitas demokrasi dan mengawasi setiap tahapan pemilihan.

Bawaslu Pati mendorong pemilih pemula untuk tidak hanya menjadi pengguna hak pilih, tetapi juga mengambil peran sebagai “superhero pengawas partisipatif”. Peran tersebut dapat diwujudkan dengan berani mengamati, memahami aturan kepemiluan, serta melaporkan dugaan pelanggaran pemilu melalui mekanisme yang telah disediakan.

Dalam kesempatan tersebut, Bawaslu Pati juga mengaitkan nilai-nilai pengawasan partisipatif dengan persiapan pemilihan Ketua OSIS di lingkungan sekolah. Pemilihan Ketua OSIS dapat menjadi ruang pembelajaran demokrasi bagi pemilih pemula untuk memahami secara langsung bagaimana proses pemilihan yang jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab dilaksanakan.

“Persiapan pemilihan Ketua OSIS bisa menjadi momentum bagi adik-adik untuk belajar berdemokrasi sejak dini. Mulai dari memahami aturan, mengenali calon, menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab, hingga ikut mengawasi agar proses pemilihan berlangsung jujur dan adil,” tambah Zaenal.

Pemilih pemula dinilai memiliki posisi strategis dalam pengawasan partisipatif karena generasi muda merupakan kelompok yang aktif dalam memperoleh dan menyebarkan informasi. Oleh karena itu, mereka diharapkan mampu menjadi agen demokrasi yang kritis, cerdas, dan bertanggung jawab, terutama dalam menyikapi berbagai informasi politik yang beredar di ruang digital.

Melalui seminar demokrasi ini, Bawaslu Pati juga menekankan bahwa pengawasan pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga pengawas. Masyarakat memiliki peran penting untuk bersama-sama memastikan proses demokrasi berjalan secara jujur, adil, transparan, dan berintegritas.

“Pemilih pemula bukan hanya datang ke TPS untuk mencoblos. Mereka juga bisa menjadi mata dan telinga demokrasi dengan ikut mengawasi serta menyampaikan informasi apabila menemukan dugaan pelanggaran,” menjadi pesan utama yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.

Bawaslu Pati berharap kegiatan seminar demokrasi dapat meningkatkan kesadaran politik generasi muda sekaligus menumbuhkan keberanian untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. Pengalaman mengikuti dan mempersiapkan pemilihan Ketua OSIS diharapkan menjadi langkah awal bagi pelajar untuk mengenal praktik demokrasi secara nyata, sehingga nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dengan keterlibatan pemilih pemula sejak lingkungan sekolah, pengawasan partisipatif diharapkan semakin kuat dan mampu menciptakan generasi muda yang tidak hanya cerdas memilih, tetapi juga berani mengawal proses demokrasi yang berkualitas di Kabupaten Pati.

Upacara berlangsung khidmat dan penuh semangat nasionalisme. Kegiatan tersebut diikuti oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), aparatur sipil negara (ASN), TNI-Polri, instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, pelajar, serta berbagai elemen masyarakat Kabupaten Pati.

Kehadiran jajaran Bawaslu Kabupaten Pati dalam momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi bagian dari upaya memperkuat semangat kebangsaan sekaligus mempererat sinergi antarlembaga dan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Pati.

Peringatan Hari Kemerdekaan tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga menjadi refleksi bersama untuk terus menjaga nilai-nilai demokrasi, persatuan, dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bagi Bawaslu, semangat kemerdekaan memiliki keterkaitan erat dengan upaya menjaga demokrasi agar tetap berjalan secara berintegritas. Nilai-nilai kejujuran, keadilan, persamaan hak, serta partisipasi masyarakat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

Melalui momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Bawaslu Kabupaten Pati diharapkan terus memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, khususnya dalam mengawal proses demokrasi serta memastikan pelaksanaan pemilu dan pemilihan berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan semangat “Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh”, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Pati menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan bersama-sama membangun kehidupan demokrasi yang semakin berkualitas, berintegritas, dan inklusif.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka!

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh semangat dan kekeluargaan tersebut menjadi momentum bagi seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Pati untuk mempererat kebersamaan sekaligus menumbuhkan rasa nasionalisme dalam menyambut peringatan kemerdekaan Indonesia.

Beragam perlombaan khas peringatan HUT Kemerdekaan digelar dengan penuh keceriaan. Seluruh peserta tampak antusias mengikuti setiap perlombaan. Tidak hanya mengedepankan kompetisi, kegiatan tersebut juga menjadi sarana hiburan dan membangun kekompakan antarsesama jajaran Bawaslu Kabupaten Pati.

Koordinator kegiatan menyampaikan bahwa peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperkuat semangat persatuan dan kebersamaan di lingkungan kerja.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin membangun suasana kerja yang semakin solid, kompak, dan penuh kebersamaan. Semangat kemerdekaan harus terus kita jaga dan diwujudkan melalui pengabdian dalam menjalankan tugas,” ujarnya.

Menurutnya, semangat perjuangan para pahlawan dapat menjadi inspirasi bagi jajaran Bawaslu untuk terus menjalankan tugas pengawasan pemilu dengan penuh integritas, profesionalitas, dan tanggung jawab.

Keceriaan semakin terasa ketika para peserta mengikuti berbagai perlombaan. Sorak-sorai dan dukungan dari rekan kerja membuat suasana kegiatan semakin meriah. Meskipun terdapat unsur kompetisi, seluruh peserta tetap menjunjung tinggi sportivitas dan kebersamaan.

Kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial dalam menyambut HUT RI, tetapi juga mampu memperkuat solidaritas, kekompakan, dan semangat gotong royong seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Pati.

Semangat kemerdekaan pun diharapkan dapat terus diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, khususnya dalam mengawal demokrasi dan memastikan proses pemilu berjalan sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil).

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
Terus melaju bersama, menguatkan persatuan, dan mengabdi untuk demokrasi Indonesia.

Audiensi yang berlangsung di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati tersebut menjadi momentum untuk mempererat koordinasi dan membangun kolaborasi antara kedua lembaga dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2029 yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas.

Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pati menyampaikan pentingnya peran seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Agama, dalam mendukung terciptanya iklim demokrasi yang kondusif. Melalui jejaring yang dimiliki Kementerian Agama, baik dengan penyuluh agama, tokoh agama, maupun lembaga pendidikan keagamaan, diharapkan nilai-nilai demokrasi, persatuan, serta pendidikan politik yang sehat dapat terus disosialisasikan kepada masyarakat.

Selain membahas penguatan sinergi kelembagaan, audiensi juga menjadi forum diskusi mengenai upaya pencegahan potensi pelanggaran pemilu sejak dini. Bawaslu Kabupaten Pati menekankan bahwa keberhasilan pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi memerlukan dukungan aktif seluruh elemen masyarakat dan instansi pemerintah.

Kementerian Agama Kabupaten Pati menyambut baik audiensi tersebut dan menyatakan komitmennya untuk terus menjalin komunikasi serta kerja sama dengan Bawaslu Kabupaten Pati. Sinergi antarlembaga diharapkan dapat memperkuat upaya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kerukunan, menolak politisasi isu SARA, serta mewujudkan pemilu yang damai dan bermartabat.

Melalui audiensi ini, Bawaslu Kabupaten Pati berharap hubungan kelembagaan yang telah terjalin dapat semakin erat dan berkelanjutan. Kolaborasi yang baik antara Bawaslu dan Kementerian Agama diharapkan mampu memperkuat pengawasan partisipatif sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi, sehingga penyelenggaraan Pemilu Tahun 2029 dapat berlangsung dengan aman, damai, dan berintegritas.

Kehadiran jajaran Bawaslu Kabupaten Pati disambut langsung oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Jawa Tengah, Budi Santoso, didampingi Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Brian Angga Hermawan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pati, Supriyanto, menjelaskan bahwa pasca-pelaksanaan pemilu, undang-undang mengamanatkan tiga lembaga penyelenggara—KPU, Bawaslu, dan DKPP—untuk tetap menjalankan tugasnya. Bagi Bawaslu dan KPU, salah satu fokus utama di masa non-tahapan adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

“Di masa prapelaksanaan atau pascapemilu ini, masyarakat sering bertanya apa kerja Bawaslu. Amanat undang-undang mewajibkan kami melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang bersumber dari data pemilu terakhir,” ujar Supriyanto dalam audiensi tersebut.

Ia menambahkan, berkaca dari pengalaman pemilu sebelumnya, pemutakhiran data menghadapi kendala keterbatasan personel. Berbeda dengan saat tahapan pemilu berjalan di mana pengawas pemilu ada hingga tingkat desa dan TPS, pada masa non-tahapan ini jajaran pengawas hanya aktif di tingkat kabupaten.

Oleh karena itu, Bawaslu Pati berfokus pada akses data, salah satunya dengan menjalin kerja sama dengan Cabang Dinas Pendidikan untuk mencermati data pemilih pemula dari kalangan siswa sekolah menengah atas yang telah atau akan menginjak usia 17 tahun.

“Kami berharap jika data ini disinkronkan, data yang ada di KPU maupun Bawaslu bisa bersih dan akurat. Kami ingin mengawal proses ini sejak awal. Ke depan, kami berharap kerja sama ini bisa dituangkan dalam nota kesepakatan (Memorandum of Understanding/MoU) resmi,” tambah Supriyanto.

Dorong Rekam E-KTP dan Sosialisasi ke Sekolah

Senada dengan Ketua Bawaslu, Anggota Bawaslu Kabupaten Pati, Zaenal Abidin, menekankan pentingnya akurasi data pemilih pemula agar hak konstitusional anak-anak muda yang baru memasuki usia memilih dapat terpenuhi.

“Selain memperbarui data pemilih, kami juga ingin memastikan anak-anak yang di bawah naungan Cabang Dinas Pendidikan ini, saat hari pemungutan suara nanti, usianya sudah cukup untuk memilih,” kata Zaenal.

Zaenal mendorong agar Bawaslu, Cabang Dinas Pendidikan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dapat bersinergi untuk menjemput bola melakukan perekaman E-KTP bagi siswa yang menjadi pemilih pemula.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Pati lainnya, Ayu Dwi Lestari, mengapresiasi sambutan baik dari pihak Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III dan berharap koordinasi ini menjadi awal yang baik untuk menjaga integritas data pemilih di Kabupaten Pati.

Cabang Dinas Pendidikan Siap Bersinergi

Merespons hal tersebut, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Jawa Tengah, Budi Santoso, menyatakan pihak dinas sangat terbuka untuk membantu proses pemutakhiran data pemilih tersebut. Ia menjelaskan bahwa pihak dinas memiliki data peserta didik yang diperbarui secara berkala.

“Untuk data peserta didik, kami lakukan penguncian data (cut-off) per 31 Agustus setiap tahunnya. Dari sana akan ketahuan data siswa berdasarkan kelas, sekolah, dan usianya. Data ini sudah fix untuk tahun ajaran berjalan. Jika Bawaslu membutuhkan data komparasi untuk pemilih pemula, kami siap memfasilitasi,” jelas Budi.

Terkait usulan perekaman E-KTP bagi siswa ke sekolah-sekolah, Budi sangat mendukung program tersebut demi efektivitas waktu para pelajar.

“Selama ini kalau anak sekolah harus ke kecamatan untuk rekam E-KTP, terkadang mereka tidak jadi datang atau datanya terhambat. Kalau Disdukcapil bisa masuk ke sekolah-sekolah untuk rekam E-KTP massal, kami tentu sangat mendukung dan siap memfasilitasi tempatnya,” terangnya.

Mengenai draf kerja sama atau MoU formal yang diusulkan oleh Bawaslu Pati, Budi menyatakan bahwa pihaknya perlu melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan dinas tingkat provinsi agar pelaksanaannya sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Kami menyambut baik semua kegiatan pengawasan yang dilakukan Bawaslu. Mengenai MoU, secara teknis nanti kami akan berkoordinasi lebih lanjut dan berkonsultasi dengan dinas induk di provinsi. Prinsipnya, kami siap mendukung agar data pemilih kita semakin akurat,” pungkas Budi.

Merdeka!

“Gantungkan cita-citamu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang.” Bung Karno.

Bosan dengan rutinitas sekolah yang bikin penat? Mau menyalurkan gagasan kritis, nalar tajam, sekaligus mengasah public speaking kamu? Daripada cuma dipendam, mending tunjukkan pesonamu di panggung apresiasi!

Menyambut Bulan Bung Karno, DPC GMNI Kudus menantang seluruh pelajar kreatif se-Muria Raya untuk unjuk gigi dalam rangkaian kompetisi spesial:

LOMBA PIDATO “SOEKARNO”

LOMBA ESAI “SOEKARNO”

Ini saatnya buat kamu merefleksikan kembali semangat, gagasan, dan nilai-nilai kebangsaan Sang Proklamator dalam menjawab tantangan era modern!

Catat Agendanya baik-baik!

Pendaftaran: 8 – 15 Juni 2026 (Pidato) & 9 – 15 Juni 2026 (Esai)

Total Hadiah: Jutaan Rupiah + E-Sertifikat untuk seluruh peserta!

Gak usah ragu, siapkan mental, asah penamu, dan lantangkan suaramu! Yuk, langsung scan QR Code di poster untuk akses Guide Book dan Juknis pendaftarannya.

Pejuang–pemikir, pemikir–pejuang!

Follow & Hubungi Kami:

Instagram: @gmni_kudus

WhatsApp (Esai): 0828-9539-26132 (Safira)

WhatsApp (Pidato): 0828-2311-206490 (Muamar)

Email: dpcgmnikudus@gmail.com