Monitoring tersebut dilakukan bersama Bupati Pati Sudewo dengan mengecek langsung harga beras dan bahan pokok di lapangan. Dari hasil pengecekan, harga beras medium terpantau stabil di angka Rp13.500 per kilogram, sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Pemimpin Bulog Cabang Pati, Meitha Nova Riany, menyampaikan bahwa stabilnya harga tidak lepas dari distribusi beras SPHP yang dilakukan secara rutin dan merata di seluruh wilayah kerja Bulog Pati.

“Alhamdulillah, harga beras hari ini stabil. Tadi juga sudah dicek langsung oleh Pak Bupati di Pasar Puri, dan harga beras medium berada di Rp13.500 per kilogram, sesuai HET,” ujar Meitha.

Ia menjelaskan, penyaluran beras SPHP terus dilakukan secara konsisten melalui berbagai saluran, mulai dari outlet modern, pasar tradisional, pengecer, hingga kerja sama dengan TNI dan Polri.

“SPHP kami rutin. Kami drop ke outlet modern, pasar, pengecer, hingga saluran TNI dan Polri. Alhamdulillah distribusinya lancar,” jelasnya.

Selain itu, Bulog juga memastikan bahwa bantuan pangan di wilayah kerja Bullg Cabang Pati yang meliputi Kabupaten Pati, Jepara, Blora, Kudus, dan Rembang telah tersalurkan 100 persen.

Dari sisi ketersediaan stok, Meitha menegaskan kondisi gudang Bulog Pati saat ini dalam posisi aman.
“Stok kami sekitar 58.000 ton. Dengan penyaluran per bulan kurang lebih 16.000 ton, ketahanan stok bisa mencapai empat bulan. Jadi untuk saat ini aman,” ungkapnya.

Bulog Pati juga telah menyiapkan langkah antisipasi menghadapi panen raya yang diperkirakan terjadi pada akhir Januari hingga awal Februari 2026, termasuk kesiapan gudang untuk menyerap gabah dan beras petani. “Terkait kebutuhan puasa dan Lebaran, Insya Allah sangat aman,” pungkas Meitha.

Sidang yang beragenda pembacaan putusan tersebut belum dapat dilanjutkan dan ditunda oleh majelis hakim hingga 23 Desember 2025. Penundaan dilakukan setelah majelis hakim mempertimbangkan eksepsi yang diajukan penasihat hukum terdakwa.

Kuasa hukum korban, Nimerodi Gulo, menilai putusan majelis hakim sudah tepat. Menurutnya, eksepsi yang diajukan penasihat hukum terdakwa tidak memenuhi syarat karena substansinya telah masuk ke pokok perkara, bukan lagi pada aspek formal dakwaan.

“Putusan pengadilan Majelis Hakim tadi saya pikir sudah tepat. Eksepsinya kan sudah masuk pada pokok perkara, jadi saya pikir tadi pertimbangan Majelis Hakim tadi sudah tepat,” katanya usai sidang.

Gulo menjelaskan bahwa eksepsi seharusnya hanya menyangkut syarat formal dakwaan, bukan membahas materi atau substansi perkara. Karena itu, keberatan penasihat hukum terdakwa dinilai tidak beralasan dan ditolak oleh majelis hakim.

Dengan ditolaknya eksepsi tersebut, persidangan akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Pada tahap ini, pengadilan akan menilai apakah terdakwa Utomo terbukti melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana didakwakan.

“Persidangan ini dilanjutkan untuk memeriksa pokok perkara yang terkait dengan substansi apakah Saudara Utomo terbukti melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan tidak. Nah, kita berkeyakinan berdasarkan bukti-bukti yang ada bahwa memang Saudara Utomo pasti akan terbukti,” ujarnya.

Pihak korban menyatakan telah menyiapkan saksi-saksi serta bukti-bukti yang akan diajukan melalui jaksa penuntut umum. Seluruh alat bukti tersebut diklaim telah lengkap untuk mendukung pembuktian di persidangan.

“Tentu saja kami sudah siapkan saksi-saksi, bukti-bukti yang nanti diwakili oleh tim jaksa penuntut umum, dan itu sudah lengkap sekali, sangat lengkap,” pungkasnya.

Sebanyak 619 siswa yang terdiri dari kelas VII, VIII, dan IX turut serta dalam pelaksanaan ASTS kali ini. Mereka terbagi dalam 20 ruangan dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh sekolah. Dengan sistem berbasis Android, para siswa mengerjakan soal langsung melalui gawai masing-masing sehingga meminimalkan penggunaan kertas dan mendukung program ramah lingkungan.

Bapak Slamet Suladi, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala SMP Negeri 1 Jaken menyampaikan bahwa asesmen ini tidak hanya bertujuan mengukur pencapaian akademik siswa, tetapi juga melatih keterampilan literasi digital. “Kami berharap dengan pelaksanaan ASTS berbasis Android, siswa terbiasa memanfaatkan teknologi untuk kegiatan positif, khususnya dalam bidang pendidikan,” ungkapnya.

Selain itu, pihak sekolah juga memastikan kesiapan sarana prasarana sebelum ujian berlangsung. Tim teknis telah menyiapkan jaringan internet yang stabil, server pendukung, serta pendampingan bagi siswa yang mengalami kendala teknis. Guru pengawas juga diberikan arahan agar dapat membantu proses pelaksanaan berjalan tertib dan lancar.

Suasana hari pertama pelaksanaan ASTS diwarnai antusiasme siswa. Meski ada sebagian yang sempat merasa gugup menghadapi sistem baru, secara umum mereka cepat beradaptasi. Banyak siswa mengaku lebih nyaman mengerjakan soal melalui perangkat Android karena tampilan soal lebih jelas, praktis, dan hasil bisa segera diproses secara otomatis.

Dengan dimulainya ASTS ini, SMP Negeri 1 Jaken menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Diharapkan, asesmen berbasis Android ini tidak hanya menghasilkan penilaian yang objektif dan transparan, tetapi juga menumbuhkan budaya belajar yang relevan dengan perkembangan teknologi di era digital.

Rotasi dan mutasi jabatan dalam birokrasi merupakan mekanisme normal yang bertujuan menjaga dinamika organisasi pemerintahan, meningkatkan kapasitas ASN, dan memperluas pengalaman kerja pejabat. Namun, praktik ini harus dilakukan berdasarkan aturan hukum, prinsip meritokrasi, dan asas-asas pemerintahan yang baik.

Kasus yang terjadi di Kabupaten Pati tahun 2025 memperlihatkan bahwa Bupati Pati, Sudewo, melakukan rotasi jabatan dengan cara yang menimbulkan banyak persoalan hukum dan tata kelola. Sorotan utama muncul pada pengangkatan Rini Susilowati sebagai Direktur RSUD Suwondo. Berdasarkan dokumen resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN), pengangkatan ini dinyatakan cacat hukum karena yang bersangkutan sudah pensiun dan tidak memenuhi syarat sebagai ASN aktif.

Lebih parah lagi, meskipun BKN telah mengeluarkan teguran keras dan sanksi penangguhan layanan kepegawaian, Bupati tetap melanjutkan pelantikan pejabat struktural lainnya. Hal ini memperlihatkan adanya indikasi kuat penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) dan politisasi birokrasi, yang berpotensi mencederai prinsip tata kelola yang baik (good governance).

Untuk menilai sah atau tidaknya kebijakan rotasi ini, perlu dilihat dasar hukum yang berlaku:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

Pasal 3 menegaskan ASN harus dikelola berdasarkan sistem merit, yakni kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan kepentingan politik.

Pasal 69 menyebutkan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) harus melalui seleksi terbuka.

PP Nomor 11 Tahun 2017 jo. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS

Pasal 105 ayat (1): JPT Utama, Madya, dan Pratama wajib diisi dari kalangan PNS aktif.

Pasal 110 ayat (4): Pengisian JPT dilakukan secara terbuka dan kompetitif di tingkat nasional atau antar-kabupaten/kota dalam satu provinsi.

Perpres Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN.

Memberikan kewenangan kepada BKN untuk memberikan teguran dan menjatuhkan sanksi berupa pemblokiran layanan kepegawaian jika terdapat pelanggaran.

Prinsip tata kelola yang baik (Good Governance) menurut UNDP dan diterapkan dalam hukum administrasi Indonesia:

Akuntabilitas: Setiap keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Transparansi: Proses harus terbuka dan dapat diawasi publik.

Kepastian Hukum: Keputusan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Profesionalitas: Jabatan diisi oleh orang yang memenuhi kompetensi.

Kronologi Kasus

Surat BKN No. 2753/B-AK.02.02/SD/F/2025 (10 Maret 2025):

Pengangkatan Rini Susilowati pada 3 Maret 2025 dinilai cacat hukum.

Pengisian JPT Direktur RSUD Suwondo seharusnya dilakukan lewat seleksi terbuka, sesuai izin yang telah diberikan BKN pada 2024.

Surat BKN No. 7099/B-AK.02.02/SD/K/2025 (19 Mei 2025):

Berdasarkan penelusuran sistem SIASN, Rini Susilowati bukan PNS aktif, melainkan pensiunan PNS dengan NIP 196105061989112001.

BKN menegaskan pengangkatan ini tidak sah menurut hukum.

Surat BKN No. 7900/B-AK.02.02/SD/K/2025 (13 Juni 2025):

BKN memberikan teguran keras karena Pemkab Pati tidak menindaklanjuti surat sebelumnya.

Diberlakukan sanksi penangguhan layanan kepegawaian, termasuk kenaikan pangkat, pensiun, mutasi, hingga pengisian JPT berbasis aplikasi.

Fakta Lanjutan (19 Juni 2025):

Meski ditegur, Bupati tetap melantik 89 pejabat struktural (Eselon III dan IV).

Bupati juga memberi sinyal adanya rotasi pejabat Eselon II pada pekan berikutnya.

Sejumlah pejabat ditunjuk sebagai Plt kepala dinas, meski surat teguran BKN belum ditindaklanjuti.

Analisis Pelanggaran

Aspek Hukum Administrasi

Pengangkatan pensiunan PNS sebagai Direktur RSUD jelas bertentangan dengan PP 11/2017 jo. PP 17/2020.

Prosedur seleksi terbuka JPT diabaikan, padahal ini merupakan syarat mutlak.

Dengan demikian, keputusan pengangkatan tersebut berstatus cacat yuridis dan bisa dibatalkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Aspek Tata Kelola (Good Governance)

Akuntabilitas: Keputusan Bupati tidak dapat dipertanggungjawabkan karena bertentangan dengan rekomendasi BKN.

Transparansi: Tidak ada seleksi terbuka yang memungkinkan publik menilai kompetensi calon.

Rule of Law: Surat teguran BKN diabaikan, menunjukkan sikap tidak patuh pada hukum.

Profesionalitas: Jabatan strategis justru diberikan kepada pihak yang tidak memenuhi syarat.

Penyalahgunaan Wewenang (Abuse of Power)

Bupati menggunakan kewenangan rotasi jabatan untuk kepentingan politik dan kelompok, bukan untuk kinerja birokrasi.

Hal ini termasuk pelanggaran asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya asas kecermatan, kepastian hukum, dan tidak menyalahgunakan kewenangan.

Dampak yang Ditimbulkan

Dampak Administratif

Pemblokiran layanan kepegawaian membuat birokrasi di Kabupaten Pati stagnan. ASN tidak bisa naik pangkat, mutasi, atau pensiun.

RSUD Suwondo berpotensi tidak memiliki kepemimpinan sah, sehingga mempengaruhi pelayanan kesehatan.

Dampak Hukum

Keputusan pengangkatan pejabat berstatus cacat hukum dapat digugat di PTUN.

Jika terbukti ada niat politis, dapat masuk ranah pelanggaran etik bahkan pidana penyalahgunaan wewenang.

Dampak Politik dan Sosial

ASN merasa tidak aman karena karier mereka dipertaruhkan pada kepentingan politik penguasa.

Publik kehilangan kepercayaan pada pemerintah daerah.

Potensi konflik birokrasi meningkat akibat ketidakadilan dalam mutasi jabatan.

Kesimpulan

Kasus rotasi jabatan di Kabupaten Pati tahun 2025, khususnya pengangkatan Rini Susilowati sebagai Direktur RSUD Suwondo, adalah bentuk nyata pelanggaran hukum administrasi dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Bupati Pati tidak hanya melanggar PP 11/2017 jo. PP 17/2020 dan UU ASN, tetapi juga mengabaikan teguran resmi dari BKN. Tindakan ini mencerminkan penyalahgunaan kewenangan, berpotensi merusak sistem merit, dan merugikan pelayanan publik.

Rekomendasi

Aspek Hukum

DPRD Kabupaten Pati harus menggunakan hak pengawasan, bahkan hak interpelasi, untuk meminta pertanggungjawaban Bupati.

KASN dan Ombudsman dapat dimintakan keterlibatan untuk menindak pelanggaran AUPB.

Aspek Administrasi

Pemkab Pati harus segera mematuhi surat BKN, melakukan seleksi terbuka ulang untuk Direktur RSUD Suwondo, dan membatalkan keputusan yang tidak sah.

Menata kembali sistem rotasi pejabat dengan mengedepankan sistem merit.

Aspek Tata Kelola dan Politik

Menghentikan praktik politisasi birokrasi. Jabatan publik harus diisi oleh orang yang berkompeten, bukan loyalis politik.

Melibatkan masyarakat sipil, media, dan organisasi profesi untuk mengawasi proses mutasi dan rotasi jabatan.

Dengan uraian ini, jelas bahwa persoalan rotasi jabatan di Kabupaten Pati bukan hanya masalah teknis administrasi, tetapi masalah serius hukum dan tata kelola pemerintahan yang bisa menjadi preseden buruk jika tidak segera ditindak.

Kegiatan ini merupakan forum dialog dan diskusi publik yang bertujuan memperkuat peran mahasiswa dan pemuda sebagai wirausahawan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di wilayah Muria Raya.

Acara yang berlangsung di Café D’Nata, Jepang, Mejobo, Kudus, ini menghadirkan berbagai tokoh dari kalangan pengusaha muda, akademisi, hingga pejabat pemerintah daerah. Turut hadir sebagai keynote speaker, Wakil Bupati Kudus Bellinda Putri Sabrina Birton, yang mengapresiasi inisiatif HIPMI PT dalam mendukung pembangunan daerah melalui kewirausahaan.

“Kami mendukung penuh inisiatif positif ini, karena pemuda adalah motor utama penggerak ekonomi masa depan daerah,” ujarnya dalam pidato pembuka.

Selain itu, sejumlah narasumber turut mengisi diskusi, di antaranya:

• Ali Esmanto (Dewan Pembina BPC HIPMI Kudus)

• Andhika Satya W. (Founder PT Komisi)

• Singgih Budiyono (Ketua Umum BPC HIPMI Kudus)

• Teddy A. Tirtayadi (Ketua Umum BPD HIPMI Jateng)

• Zulkifli (Sekretaris Umum BPD HIPMI Jateng)

• Raharidka Bagas (Bendahara Umum BPD HIPMI Jateng)

Forum ini digelar pada Rabu, 23 Juli 2025, mulai pukul 13.00 WIB, bertempat di Café D’Nata, Jepang, Mejobo, Kudus.

Ketua Panitia, Ahmad Zaini, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari agenda Road to Musda HIPMI PT Jateng, yang bertujuan untuk menguatkan sinergi antara mahasiswa, pelaku usaha, dan pemerintah dalam membangun ekonomi lokal berbasis potensi daerah.

“Ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata untuk menggerakkan potensi pemuda dalam ekosistem kewirausahaan lokal,” tegasnya.

Acara dikemas secara profesional namun tetap santai, dipandu oleh moderator Za Za dan dikoordinir oleh Adhe Candra. Selain sesi diskusi dan networking, peserta juga menikmati penampilan hiburan dari band lokal R2F, yang menutup acara dengan suasana meriah.

Ketua HIPMI PT Jateng, Bayu Setiawan, menyampaikan bahwa HIPMI PT memiliki misi sebagai penghubung antara ide kreatif mahasiswa dan peluang nyata di dunia bisnis.

“HIPMI PT hadir sebagai jembatan antara ide-ide inovatif dan akses ke ekosistem usaha, terutama di tingkat lokal,” ujarnya.

Panitia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, mulai dari narasumber, sponsor, media partner, hingga Pemerintah Kabupaten Kudus. Ahmad Zaini menegaskan, kegiatan ini menjadi titik awal bagi gerakan bersama membangun ekonomi Muria Raya yang lebih mandiri dan berdaya saing.

Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi melalui Kasatlantas Polresta Pati Kompol Riki Fahmi Mubarok kepada awak media menyampaikan

“Sudah barang tentu dalam Operasi Patuh Candi Tahun 2025 ini merupakan kegiatan penertiban pengendara baik sepada motor dan mobil dalam rangka tertib berlalu lintas, dimana ada beberapa tempat atau sasaran dan target bagi pelanggan dalam berlalu Lintas, dengan tujuan menertibkan dan pencegahan dengan prefentif dan memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk tertib dalam berlalu lintas”, ungkap Kompol Riki.

Dalam Operasi Patuh Candi ini pihak Satlantas Polresta Pati tidak hanya mengedepankan penegakan hukum saja namun tetap mengedepankan upaya Prefentif.

“Kami (Kasat Lantas) selain melaksanakan penegakan hukum kami juga mengedepankan upaya Preentif dan preventif dengan melakukan kegiatan penegakan hukum lalu lintas, seperti sosialisasi, ramchek sampai dengan teguran simpatik juga kami lasanakan. Sudah barang tentu untuk upaya penindakan hukum akan kami laksanakan sebagai upaya terakhir terhadap pelanggar hukum dalam berlalu Lintas.” pungkas Kasatlantas Polresta Pati Kompol Riki.

Kegiatan Operasi Patuh Candi sudah dilaksanakan mulai tanggal 14 juli sampai 27 juli 2025 selama 13 hari, kasat Lantas Polresta Pati Kompol Riki Fahmi Mubarok juga menghimbau kepada masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku dalam berlalu lintas, gunakan helm SNI, lengkapi surat surat,tidak menggunakan knalpot barong dalam berkendara, tertib dalam berkendara dan saling menghargai sesama pengguna jalan, karena keselamatan dalam berkenda merupakan kunci yang paling utama dalam berkendara.

Sudah barang tentu ratusan driver ojol dan komunitasnya akan mengikuti bhakti sosial yang di sediakan SIDOKES berupa pelayanan kesehatan gratis yang diadakan Polresta Pati, pada (16/6/2025) yang bertempat di halaman klinik Bhayangkara tepatnya dijalan Diponegoro pati.
kegiatan ini digelar dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara pada tahun 2025.

Kegiatan Hari Bhakti Bhayangkara yang bertempat di Klinik Bhayangkara di akan dibuka Kapolres Pati Jaka Wahyudi, dan dipimpin langsung oleh Kepala Sidokes Polresta Pati Ipda Jasmani. Bersama tim kesehatan dari Sidokes Polresta Pati dan didukung oleh tenaga medis lainya.

Sudah barang tentu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ojol di wilayah kabupaten Pati diantaranya pemeriksaan tekanan darah (tensi), pemeriksaan laboratorium seperti Gula Darah Acak (GDA), kolesterol, dan asam urat, serta pemberian vitamin dan obat-obatan dan ojol bisa langsung mendapatkan pelayanan konsultasi langsung dengan dokter, serta mendapatkan pemeriksaan kesehatan mata.

Kapolresta pati AKBP Jaka Wahyudi, melalui Sidokes
Iptu Jasmani menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan suatu bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat, sekaligus mendekatkan diri dengan masyarakat melalui pelayanan yang humanis dan bermanfaat.

Rangkaian Hari Bhakti Bhayangkara KE-79 diantaranya juga ada pemeriksaan kesehatan terhadap Polri, anggota Polri atau ASN itu yang saat ini sedang sakit dan tidak bisa atau belum bisa bekerja, sudah barang tentu itu nanti juga akan mendapatkan kunjungan ke rumah pasien. Sidokes Polresta Pati ini juga akan melakukan pemeriksaan gula darah asam urat pemeriksaan kesehatan pemberian obat dan vitamin, donor darah. Adapun hari Bhayangkara akan dilaksanakan pada tanggal (16/6/2025).

Kami berharap kegiatan ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan, serta mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, khususnya dalam momentum Hari Bhayangkara yang KE-79 ini.

“Kegiatan Hari Bhakti Bhayangkara KE-79 berlangsung dengan tertib, penuh antusiasme, dan mendapat apresiasi dari masyarakat serta pihak Polresta Pati berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan yang terbaik demi terciptanya masyarakat yang sehat dan sejahtera, pungkasnya.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Joyo Kusumo dengan dihadiri perwakilan 105 desa yang memiliki perhatian terhadap isu-isu perempuan dan anak.

Desa Layak Anak bukan hanya sebuah label administratif, tetapi representasi dari komitmen desa dalam menjamin kebutuhan hak-hak anak dan perempuan secara holistik. Sudah barang tentu konteks ini, dengan hadirnya tim SAPA sangat penting sebagai garda terdepan yang berperan dalam pencegahan, penanganan, dan pendampingan terhadap kasus kekerasan serta persoalan sosial yang menimpa perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Pati.

Adapun tujuan dari rapat koordinasi ini disampaikan oleh Kabid PPPA Hartini sebagai berikut, untuk menguatkan kapasitas dan peran tim SAPA dalam menjalankan fungsinya secara optimal di tingkat desa guna mensinergikan program DEKELA dengan DRPPA, agar lebih terarah dan berdampak langsung pada masyarakat, menyusun rencana aksi terpadu, yang melibatkan seluruh pihak dalam mendukung sistem perlindungan perempuan dan anak yang responsif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris DINSOSP3AKB Bpk Hartotok dalam sambutannya menekankan pentingnya pendekatan berbasis komunitas dalam perlindungan perempuan dan anak. tim SAPA harus menjadi representasi wajah desa yang peduli dan responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak. Kita tidak bisa hanya bekerja secara administratif, tapi harus hadir dan nyata dalam kehidupan warga,” ujarnya.

Dalam sesi pemaparan materi diisi oleh narasumber dari DinsosP3AKB Pati yaitu ibu Anggia Widiari, yang menyampaikan 10 indikator capaian DRPPA, fungsi strategis tim SAPA, serta pentingnya pelibatan multi-stakeholder dalam membangun sistem perlindungan yang efektif di tingkat desa. Narasumber juga mengajak peserta untuk memahami pendekatan intervensi berbasis hak anak dan kesetaraan gender sebagai fondasi dari pembangunan desa berkelanjutan.

Diskusi berjalan interaktif, dengan berbagai masukan dan pengalaman lapangan dari tim SAPA, seperti tantangan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, minimnya akses bantuan hukum, hingga perlunya pelatihan lanjutan bagi anggota tim. Beberapa peserta juga mengusulkan pembentukan pos layanan ramah anak dan perempuan di tiap dusun atau RT sebagai bentuk deteksi dini.

Sudah barang tentu hasil dari rapat koordinasi ini, terdapat rekomendasi integrasi beberapa langkah konkret, diantaranya
– Penguatan Relawan tim SAPA
⁃ Kolaborasi antar kader dan relawan di desa
⁃ pendampingan teknis terpadu oleh DP3A dan
⁃ Monitoring dan evaluasi berbasis data terpilah

Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir kesadaran kolektif bahwa perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan bukan hanya tugas satu-dua pihak saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Pati. Desa Layak Anak dan DRPPA adalah desa yang menempatkan anak sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sekadar objek.

Dengan semangat gotong royong dan bersinergi antar-lembaga, 105 desa yang hadir sudah barang tentu siap menjadi pelopor desa yang aman, ramah, dan inklusif bagi anak-anak dan perempuan. Melindungi anak, memberdayakan perempuan, membangun desa berdaya di wilayah Kabupaten Pati.

Sudah barang tentu upacara berlangsung sangat hikmat serta diikuti oleh Pengurus DPC, PAC, Pengurus Ranting, Satgas Partai dan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pati, turut hadir Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan H. Haryanto

Upacara Hari Lahir Pancasila dipimpin Ketua DPC PDI Perjuangan, yang mana Ali Badrudin juga sebagai Ketua DPRD Kabupaten Pati. Dalam sambutannya pada bulan Juni atau bulan Bhakti Bung Karno dan Hari Lahirnya Pancasila, rekan-rekan kader PDI-P se-Kabupaten Pati merasa bangga, merasa senang, karena di bulan Juni ini adalah salah satu momentum sebagai bulan yang istimewa bagi kader PDI-P dikarenakan pada bulan Juni ada 3 peristiwa penting, diantaranya Hari Lahirnya Pancasila, kedua, di bulan juni merupakan Hari Lahirnya Bung Karno dan bulan Juni juga wafatnya Bung Karno ”terangnya

Sudah barang tentu Ali Badrudrin menegaskan, kepada seluruh kader PDI-Perjuangan untuk menyatukan kekuatan. agar tetap solid untuk menjaga PDI-Perjuangan. Bagi teman-teman yang duduk di Fraksi baik di Propinsi, Kabupaten maupun Pusat sering-seringlah kita turun kebawah untuk menyapa pada hari Bulan Bhakti Bung Karno ini,”tegasnya

Dalam kesempatan itu Ketua DPC PDI-Perjuangan Ali Badrudin berharap untuk tetap bersatu padu membangun Indonesia ini dimulai dari Kabupaten Pati. Kalau Pilkada kemarin sudah selesai, teman ya tetap teman, tetangga ya tetap tetangga, kawan juga tetap kawan.”Kita tidak usah mengelompok-ngelompokan karena kita ini hidup di tengah masyarakat yang majemuk, perlu diketahui Pilkada sudah usai dan itu merupakan bagian dari kompetisi melaksanakan demokrasi untuk memilih satu pemimpin, marilah kita bersama-sama untuk menbangun Kabupaten Pati yang tercinta ini”ucapnya

Lanjut dalam sambutannya Ali Badrudin mengatakan, jika kita memahami serta kita mencermati dari nilai-nilai Pancasila, mulai sila kesatu sampai lima kita bisa hidup aman, tentram, adil dan makmur, serta tidak ada kelompok-kelompok, dendam, karena Pancasila merupakan penjelmaan dari kehidupan sehari-hari yang dirumuskan pendiri bangsa kita, selamat Hari Lahir Pancasila,”pungksnya.

Menurutnya, dinamika di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas guru justru mendukung sistem lima hari sekolah tersebut. “Karena full day hanya lima hari kerja—guru mengajar dan siswa belajar selama lima hari. Sabtu dan Minggu bisa dimanfaatkan untuk keperluan pribadi maupun keluarga,” jelas Tri Manto.

Ia menambahkan, saat masih menggunakan sistem enam hari sekolah, siswa kerap izin di hari Sabtu atau Senin karena kegiatan keluarga. Kini, dengan libur akhir pekan, waktu belajar bisa lebih optimal dan kebutuhan keluarga tetap bisa terpenuhi.

Rincian Teknis dan Jam Pulang

Penerapan full day school bukan berarti siswa berada di sekolah dari pagi hingga sore. Untuk jenjang SD, penambahan hanya satu jam pelajaran per hari, sekitar 35 menit. Sementara untuk SMP, penambahan waktu belajar sekitar 40 menit per hari.

Jam pulang pun tetap disesuaikan dengan jenjang kelas:

Kelas 1–2 SD: pukul 11.35

Kelas 3–4 SD: pukul 12.10

Kelas 5–6 SD: pukul 12.45

SMP: sekitar pukul 13.45

“Dengan pola ini, kegiatan TPK (Taman Pendidikan Al-Qur’an) dan aktivitas keagamaan lainnya tetap bisa berjalan seperti biasa. Jadi tidak ada yang terganggu,” tegasnya.

Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Dinas

Tri Manto juga menyampaikan bahwa Bupati Pati telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Nahdlatul Ulama (NU) dan organisasi keislaman lainnya. Dari pihak PGRI, dalam waktu dekat juga akan dilakukan koordinasi dengan Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Andrik, untuk menyelaraskan implementasi di lapangan.

“Sekali lagi kami tegaskan, bahwa program full day school ini aman, terukur, dan tetap menghormati aktivitas keagamaan siswa di luar sekolah,” pungkas Tri Manto.