Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh semangat dan kekeluargaan tersebut menjadi momentum bagi seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Pati untuk mempererat kebersamaan sekaligus menumbuhkan rasa nasionalisme dalam menyambut peringatan kemerdekaan Indonesia.

Beragam perlombaan khas peringatan HUT Kemerdekaan digelar dengan penuh keceriaan. Seluruh peserta tampak antusias mengikuti setiap perlombaan. Tidak hanya mengedepankan kompetisi, kegiatan tersebut juga menjadi sarana hiburan dan membangun kekompakan antarsesama jajaran Bawaslu Kabupaten Pati.

Koordinator kegiatan menyampaikan bahwa peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperkuat semangat persatuan dan kebersamaan di lingkungan kerja.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin membangun suasana kerja yang semakin solid, kompak, dan penuh kebersamaan. Semangat kemerdekaan harus terus kita jaga dan diwujudkan melalui pengabdian dalam menjalankan tugas,” ujarnya.

Menurutnya, semangat perjuangan para pahlawan dapat menjadi inspirasi bagi jajaran Bawaslu untuk terus menjalankan tugas pengawasan pemilu dengan penuh integritas, profesionalitas, dan tanggung jawab.

Keceriaan semakin terasa ketika para peserta mengikuti berbagai perlombaan. Sorak-sorai dan dukungan dari rekan kerja membuat suasana kegiatan semakin meriah. Meskipun terdapat unsur kompetisi, seluruh peserta tetap menjunjung tinggi sportivitas dan kebersamaan.

Kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial dalam menyambut HUT RI, tetapi juga mampu memperkuat solidaritas, kekompakan, dan semangat gotong royong seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Pati.

Semangat kemerdekaan pun diharapkan dapat terus diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, khususnya dalam mengawal demokrasi dan memastikan proses pemilu berjalan sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil).

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
Terus melaju bersama, menguatkan persatuan, dan mengabdi untuk demokrasi Indonesia.

Audiensi yang berlangsung di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati tersebut menjadi momentum untuk mempererat koordinasi dan membangun kolaborasi antara kedua lembaga dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2029 yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas.

Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pati menyampaikan pentingnya peran seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Agama, dalam mendukung terciptanya iklim demokrasi yang kondusif. Melalui jejaring yang dimiliki Kementerian Agama, baik dengan penyuluh agama, tokoh agama, maupun lembaga pendidikan keagamaan, diharapkan nilai-nilai demokrasi, persatuan, serta pendidikan politik yang sehat dapat terus disosialisasikan kepada masyarakat.

Selain membahas penguatan sinergi kelembagaan, audiensi juga menjadi forum diskusi mengenai upaya pencegahan potensi pelanggaran pemilu sejak dini. Bawaslu Kabupaten Pati menekankan bahwa keberhasilan pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi memerlukan dukungan aktif seluruh elemen masyarakat dan instansi pemerintah.

Kementerian Agama Kabupaten Pati menyambut baik audiensi tersebut dan menyatakan komitmennya untuk terus menjalin komunikasi serta kerja sama dengan Bawaslu Kabupaten Pati. Sinergi antarlembaga diharapkan dapat memperkuat upaya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kerukunan, menolak politisasi isu SARA, serta mewujudkan pemilu yang damai dan bermartabat.

Melalui audiensi ini, Bawaslu Kabupaten Pati berharap hubungan kelembagaan yang telah terjalin dapat semakin erat dan berkelanjutan. Kolaborasi yang baik antara Bawaslu dan Kementerian Agama diharapkan mampu memperkuat pengawasan partisipatif sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi, sehingga penyelenggaraan Pemilu Tahun 2029 dapat berlangsung dengan aman, damai, dan berintegritas.

Kehadiran jajaran Bawaslu Kabupaten Pati disambut langsung oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Jawa Tengah, Budi Santoso, didampingi Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Brian Angga Hermawan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pati, Supriyanto, menjelaskan bahwa pasca-pelaksanaan pemilu, undang-undang mengamanatkan tiga lembaga penyelenggara—KPU, Bawaslu, dan DKPP—untuk tetap menjalankan tugasnya. Bagi Bawaslu dan KPU, salah satu fokus utama di masa non-tahapan adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

“Di masa prapelaksanaan atau pascapemilu ini, masyarakat sering bertanya apa kerja Bawaslu. Amanat undang-undang mewajibkan kami melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang bersumber dari data pemilu terakhir,” ujar Supriyanto dalam audiensi tersebut.

Ia menambahkan, berkaca dari pengalaman pemilu sebelumnya, pemutakhiran data menghadapi kendala keterbatasan personel. Berbeda dengan saat tahapan pemilu berjalan di mana pengawas pemilu ada hingga tingkat desa dan TPS, pada masa non-tahapan ini jajaran pengawas hanya aktif di tingkat kabupaten.

Oleh karena itu, Bawaslu Pati berfokus pada akses data, salah satunya dengan menjalin kerja sama dengan Cabang Dinas Pendidikan untuk mencermati data pemilih pemula dari kalangan siswa sekolah menengah atas yang telah atau akan menginjak usia 17 tahun.

“Kami berharap jika data ini disinkronkan, data yang ada di KPU maupun Bawaslu bisa bersih dan akurat. Kami ingin mengawal proses ini sejak awal. Ke depan, kami berharap kerja sama ini bisa dituangkan dalam nota kesepakatan (Memorandum of Understanding/MoU) resmi,” tambah Supriyanto.

Dorong Rekam E-KTP dan Sosialisasi ke Sekolah

Senada dengan Ketua Bawaslu, Anggota Bawaslu Kabupaten Pati, Zaenal Abidin, menekankan pentingnya akurasi data pemilih pemula agar hak konstitusional anak-anak muda yang baru memasuki usia memilih dapat terpenuhi.

“Selain memperbarui data pemilih, kami juga ingin memastikan anak-anak yang di bawah naungan Cabang Dinas Pendidikan ini, saat hari pemungutan suara nanti, usianya sudah cukup untuk memilih,” kata Zaenal.

Zaenal mendorong agar Bawaslu, Cabang Dinas Pendidikan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dapat bersinergi untuk menjemput bola melakukan perekaman E-KTP bagi siswa yang menjadi pemilih pemula.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Pati lainnya, Ayu Dwi Lestari, mengapresiasi sambutan baik dari pihak Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III dan berharap koordinasi ini menjadi awal yang baik untuk menjaga integritas data pemilih di Kabupaten Pati.

Cabang Dinas Pendidikan Siap Bersinergi

Merespons hal tersebut, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Jawa Tengah, Budi Santoso, menyatakan pihak dinas sangat terbuka untuk membantu proses pemutakhiran data pemilih tersebut. Ia menjelaskan bahwa pihak dinas memiliki data peserta didik yang diperbarui secara berkala.

“Untuk data peserta didik, kami lakukan penguncian data (cut-off) per 31 Agustus setiap tahunnya. Dari sana akan ketahuan data siswa berdasarkan kelas, sekolah, dan usianya. Data ini sudah fix untuk tahun ajaran berjalan. Jika Bawaslu membutuhkan data komparasi untuk pemilih pemula, kami siap memfasilitasi,” jelas Budi.

Terkait usulan perekaman E-KTP bagi siswa ke sekolah-sekolah, Budi sangat mendukung program tersebut demi efektivitas waktu para pelajar.

“Selama ini kalau anak sekolah harus ke kecamatan untuk rekam E-KTP, terkadang mereka tidak jadi datang atau datanya terhambat. Kalau Disdukcapil bisa masuk ke sekolah-sekolah untuk rekam E-KTP massal, kami tentu sangat mendukung dan siap memfasilitasi tempatnya,” terangnya.

Mengenai draf kerja sama atau MoU formal yang diusulkan oleh Bawaslu Pati, Budi menyatakan bahwa pihaknya perlu melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan dinas tingkat provinsi agar pelaksanaannya sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Kami menyambut baik semua kegiatan pengawasan yang dilakukan Bawaslu. Mengenai MoU, secara teknis nanti kami akan berkoordinasi lebih lanjut dan berkonsultasi dengan dinas induk di provinsi. Prinsipnya, kami siap mendukung agar data pemilih kita semakin akurat,” pungkas Budi.

Merdeka!

“Gantungkan cita-citamu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang.” Bung Karno.

Bosan dengan rutinitas sekolah yang bikin penat? Mau menyalurkan gagasan kritis, nalar tajam, sekaligus mengasah public speaking kamu? Daripada cuma dipendam, mending tunjukkan pesonamu di panggung apresiasi!

Menyambut Bulan Bung Karno, DPC GMNI Kudus menantang seluruh pelajar kreatif se-Muria Raya untuk unjuk gigi dalam rangkaian kompetisi spesial:

LOMBA PIDATO “SOEKARNO”

LOMBA ESAI “SOEKARNO”

Ini saatnya buat kamu merefleksikan kembali semangat, gagasan, dan nilai-nilai kebangsaan Sang Proklamator dalam menjawab tantangan era modern!

Catat Agendanya baik-baik!

Pendaftaran: 8 – 15 Juni 2026 (Pidato) & 9 – 15 Juni 2026 (Esai)

Total Hadiah: Jutaan Rupiah + E-Sertifikat untuk seluruh peserta!

Gak usah ragu, siapkan mental, asah penamu, dan lantangkan suaramu! Yuk, langsung scan QR Code di poster untuk akses Guide Book dan Juknis pendaftarannya.

Pejuang–pemikir, pemikir–pejuang!

Follow & Hubungi Kami:

Instagram: @gmni_kudus

WhatsApp (Esai): 0828-9539-26132 (Safira)

WhatsApp (Pidato): 0828-2311-206490 (Muamar)

Email: dpcgmnikudus@gmail.com

Monitoring tersebut dilakukan bersama Bupati Pati Sudewo dengan mengecek langsung harga beras dan bahan pokok di lapangan. Dari hasil pengecekan, harga beras medium terpantau stabil di angka Rp13.500 per kilogram, sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Pemimpin Bulog Cabang Pati, Meitha Nova Riany, menyampaikan bahwa stabilnya harga tidak lepas dari distribusi beras SPHP yang dilakukan secara rutin dan merata di seluruh wilayah kerja Bulog Pati.

“Alhamdulillah, harga beras hari ini stabil. Tadi juga sudah dicek langsung oleh Pak Bupati di Pasar Puri, dan harga beras medium berada di Rp13.500 per kilogram, sesuai HET,” ujar Meitha.

Ia menjelaskan, penyaluran beras SPHP terus dilakukan secara konsisten melalui berbagai saluran, mulai dari outlet modern, pasar tradisional, pengecer, hingga kerja sama dengan TNI dan Polri.

“SPHP kami rutin. Kami drop ke outlet modern, pasar, pengecer, hingga saluran TNI dan Polri. Alhamdulillah distribusinya lancar,” jelasnya.

Selain itu, Bulog juga memastikan bahwa bantuan pangan di wilayah kerja Bullg Cabang Pati yang meliputi Kabupaten Pati, Jepara, Blora, Kudus, dan Rembang telah tersalurkan 100 persen.

Dari sisi ketersediaan stok, Meitha menegaskan kondisi gudang Bulog Pati saat ini dalam posisi aman.
“Stok kami sekitar 58.000 ton. Dengan penyaluran per bulan kurang lebih 16.000 ton, ketahanan stok bisa mencapai empat bulan. Jadi untuk saat ini aman,” ungkapnya.

Bulog Pati juga telah menyiapkan langkah antisipasi menghadapi panen raya yang diperkirakan terjadi pada akhir Januari hingga awal Februari 2026, termasuk kesiapan gudang untuk menyerap gabah dan beras petani. “Terkait kebutuhan puasa dan Lebaran, Insya Allah sangat aman,” pungkas Meitha.

Sidang yang beragenda pembacaan putusan tersebut belum dapat dilanjutkan dan ditunda oleh majelis hakim hingga 23 Desember 2025. Penundaan dilakukan setelah majelis hakim mempertimbangkan eksepsi yang diajukan penasihat hukum terdakwa.

Kuasa hukum korban, Nimerodi Gulo, menilai putusan majelis hakim sudah tepat. Menurutnya, eksepsi yang diajukan penasihat hukum terdakwa tidak memenuhi syarat karena substansinya telah masuk ke pokok perkara, bukan lagi pada aspek formal dakwaan.

“Putusan pengadilan Majelis Hakim tadi saya pikir sudah tepat. Eksepsinya kan sudah masuk pada pokok perkara, jadi saya pikir tadi pertimbangan Majelis Hakim tadi sudah tepat,” katanya usai sidang.

Gulo menjelaskan bahwa eksepsi seharusnya hanya menyangkut syarat formal dakwaan, bukan membahas materi atau substansi perkara. Karena itu, keberatan penasihat hukum terdakwa dinilai tidak beralasan dan ditolak oleh majelis hakim.

Dengan ditolaknya eksepsi tersebut, persidangan akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Pada tahap ini, pengadilan akan menilai apakah terdakwa Utomo terbukti melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana didakwakan.

“Persidangan ini dilanjutkan untuk memeriksa pokok perkara yang terkait dengan substansi apakah Saudara Utomo terbukti melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan tidak. Nah, kita berkeyakinan berdasarkan bukti-bukti yang ada bahwa memang Saudara Utomo pasti akan terbukti,” ujarnya.

Pihak korban menyatakan telah menyiapkan saksi-saksi serta bukti-bukti yang akan diajukan melalui jaksa penuntut umum. Seluruh alat bukti tersebut diklaim telah lengkap untuk mendukung pembuktian di persidangan.

“Tentu saja kami sudah siapkan saksi-saksi, bukti-bukti yang nanti diwakili oleh tim jaksa penuntut umum, dan itu sudah lengkap sekali, sangat lengkap,” pungkasnya.

Sebanyak 619 siswa yang terdiri dari kelas VII, VIII, dan IX turut serta dalam pelaksanaan ASTS kali ini. Mereka terbagi dalam 20 ruangan dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh sekolah. Dengan sistem berbasis Android, para siswa mengerjakan soal langsung melalui gawai masing-masing sehingga meminimalkan penggunaan kertas dan mendukung program ramah lingkungan.

Bapak Slamet Suladi, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala SMP Negeri 1 Jaken menyampaikan bahwa asesmen ini tidak hanya bertujuan mengukur pencapaian akademik siswa, tetapi juga melatih keterampilan literasi digital. “Kami berharap dengan pelaksanaan ASTS berbasis Android, siswa terbiasa memanfaatkan teknologi untuk kegiatan positif, khususnya dalam bidang pendidikan,” ungkapnya.

Selain itu, pihak sekolah juga memastikan kesiapan sarana prasarana sebelum ujian berlangsung. Tim teknis telah menyiapkan jaringan internet yang stabil, server pendukung, serta pendampingan bagi siswa yang mengalami kendala teknis. Guru pengawas juga diberikan arahan agar dapat membantu proses pelaksanaan berjalan tertib dan lancar.

Suasana hari pertama pelaksanaan ASTS diwarnai antusiasme siswa. Meski ada sebagian yang sempat merasa gugup menghadapi sistem baru, secara umum mereka cepat beradaptasi. Banyak siswa mengaku lebih nyaman mengerjakan soal melalui perangkat Android karena tampilan soal lebih jelas, praktis, dan hasil bisa segera diproses secara otomatis.

Dengan dimulainya ASTS ini, SMP Negeri 1 Jaken menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Diharapkan, asesmen berbasis Android ini tidak hanya menghasilkan penilaian yang objektif dan transparan, tetapi juga menumbuhkan budaya belajar yang relevan dengan perkembangan teknologi di era digital.

Rotasi dan mutasi jabatan dalam birokrasi merupakan mekanisme normal yang bertujuan menjaga dinamika organisasi pemerintahan, meningkatkan kapasitas ASN, dan memperluas pengalaman kerja pejabat. Namun, praktik ini harus dilakukan berdasarkan aturan hukum, prinsip meritokrasi, dan asas-asas pemerintahan yang baik.

Kasus yang terjadi di Kabupaten Pati tahun 2025 memperlihatkan bahwa Bupati Pati, Sudewo, melakukan rotasi jabatan dengan cara yang menimbulkan banyak persoalan hukum dan tata kelola. Sorotan utama muncul pada pengangkatan Rini Susilowati sebagai Direktur RSUD Suwondo. Berdasarkan dokumen resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN), pengangkatan ini dinyatakan cacat hukum karena yang bersangkutan sudah pensiun dan tidak memenuhi syarat sebagai ASN aktif.

Lebih parah lagi, meskipun BKN telah mengeluarkan teguran keras dan sanksi penangguhan layanan kepegawaian, Bupati tetap melanjutkan pelantikan pejabat struktural lainnya. Hal ini memperlihatkan adanya indikasi kuat penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) dan politisasi birokrasi, yang berpotensi mencederai prinsip tata kelola yang baik (good governance).

Untuk menilai sah atau tidaknya kebijakan rotasi ini, perlu dilihat dasar hukum yang berlaku:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

Pasal 3 menegaskan ASN harus dikelola berdasarkan sistem merit, yakni kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan kepentingan politik.

Pasal 69 menyebutkan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) harus melalui seleksi terbuka.

PP Nomor 11 Tahun 2017 jo. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS

Pasal 105 ayat (1): JPT Utama, Madya, dan Pratama wajib diisi dari kalangan PNS aktif.

Pasal 110 ayat (4): Pengisian JPT dilakukan secara terbuka dan kompetitif di tingkat nasional atau antar-kabupaten/kota dalam satu provinsi.

Perpres Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN.

Memberikan kewenangan kepada BKN untuk memberikan teguran dan menjatuhkan sanksi berupa pemblokiran layanan kepegawaian jika terdapat pelanggaran.

Prinsip tata kelola yang baik (Good Governance) menurut UNDP dan diterapkan dalam hukum administrasi Indonesia:

Akuntabilitas: Setiap keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Transparansi: Proses harus terbuka dan dapat diawasi publik.

Kepastian Hukum: Keputusan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Profesionalitas: Jabatan diisi oleh orang yang memenuhi kompetensi.

Kronologi Kasus

Surat BKN No. 2753/B-AK.02.02/SD/F/2025 (10 Maret 2025):

Pengangkatan Rini Susilowati pada 3 Maret 2025 dinilai cacat hukum.

Pengisian JPT Direktur RSUD Suwondo seharusnya dilakukan lewat seleksi terbuka, sesuai izin yang telah diberikan BKN pada 2024.

Surat BKN No. 7099/B-AK.02.02/SD/K/2025 (19 Mei 2025):

Berdasarkan penelusuran sistem SIASN, Rini Susilowati bukan PNS aktif, melainkan pensiunan PNS dengan NIP 196105061989112001.

BKN menegaskan pengangkatan ini tidak sah menurut hukum.

Surat BKN No. 7900/B-AK.02.02/SD/K/2025 (13 Juni 2025):

BKN memberikan teguran keras karena Pemkab Pati tidak menindaklanjuti surat sebelumnya.

Diberlakukan sanksi penangguhan layanan kepegawaian, termasuk kenaikan pangkat, pensiun, mutasi, hingga pengisian JPT berbasis aplikasi.

Fakta Lanjutan (19 Juni 2025):

Meski ditegur, Bupati tetap melantik 89 pejabat struktural (Eselon III dan IV).

Bupati juga memberi sinyal adanya rotasi pejabat Eselon II pada pekan berikutnya.

Sejumlah pejabat ditunjuk sebagai Plt kepala dinas, meski surat teguran BKN belum ditindaklanjuti.

Analisis Pelanggaran

Aspek Hukum Administrasi

Pengangkatan pensiunan PNS sebagai Direktur RSUD jelas bertentangan dengan PP 11/2017 jo. PP 17/2020.

Prosedur seleksi terbuka JPT diabaikan, padahal ini merupakan syarat mutlak.

Dengan demikian, keputusan pengangkatan tersebut berstatus cacat yuridis dan bisa dibatalkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Aspek Tata Kelola (Good Governance)

Akuntabilitas: Keputusan Bupati tidak dapat dipertanggungjawabkan karena bertentangan dengan rekomendasi BKN.

Transparansi: Tidak ada seleksi terbuka yang memungkinkan publik menilai kompetensi calon.

Rule of Law: Surat teguran BKN diabaikan, menunjukkan sikap tidak patuh pada hukum.

Profesionalitas: Jabatan strategis justru diberikan kepada pihak yang tidak memenuhi syarat.

Penyalahgunaan Wewenang (Abuse of Power)

Bupati menggunakan kewenangan rotasi jabatan untuk kepentingan politik dan kelompok, bukan untuk kinerja birokrasi.

Hal ini termasuk pelanggaran asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya asas kecermatan, kepastian hukum, dan tidak menyalahgunakan kewenangan.

Dampak yang Ditimbulkan

Dampak Administratif

Pemblokiran layanan kepegawaian membuat birokrasi di Kabupaten Pati stagnan. ASN tidak bisa naik pangkat, mutasi, atau pensiun.

RSUD Suwondo berpotensi tidak memiliki kepemimpinan sah, sehingga mempengaruhi pelayanan kesehatan.

Dampak Hukum

Keputusan pengangkatan pejabat berstatus cacat hukum dapat digugat di PTUN.

Jika terbukti ada niat politis, dapat masuk ranah pelanggaran etik bahkan pidana penyalahgunaan wewenang.

Dampak Politik dan Sosial

ASN merasa tidak aman karena karier mereka dipertaruhkan pada kepentingan politik penguasa.

Publik kehilangan kepercayaan pada pemerintah daerah.

Potensi konflik birokrasi meningkat akibat ketidakadilan dalam mutasi jabatan.

Kesimpulan

Kasus rotasi jabatan di Kabupaten Pati tahun 2025, khususnya pengangkatan Rini Susilowati sebagai Direktur RSUD Suwondo, adalah bentuk nyata pelanggaran hukum administrasi dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Bupati Pati tidak hanya melanggar PP 11/2017 jo. PP 17/2020 dan UU ASN, tetapi juga mengabaikan teguran resmi dari BKN. Tindakan ini mencerminkan penyalahgunaan kewenangan, berpotensi merusak sistem merit, dan merugikan pelayanan publik.

Rekomendasi

Aspek Hukum

DPRD Kabupaten Pati harus menggunakan hak pengawasan, bahkan hak interpelasi, untuk meminta pertanggungjawaban Bupati.

KASN dan Ombudsman dapat dimintakan keterlibatan untuk menindak pelanggaran AUPB.

Aspek Administrasi

Pemkab Pati harus segera mematuhi surat BKN, melakukan seleksi terbuka ulang untuk Direktur RSUD Suwondo, dan membatalkan keputusan yang tidak sah.

Menata kembali sistem rotasi pejabat dengan mengedepankan sistem merit.

Aspek Tata Kelola dan Politik

Menghentikan praktik politisasi birokrasi. Jabatan publik harus diisi oleh orang yang berkompeten, bukan loyalis politik.

Melibatkan masyarakat sipil, media, dan organisasi profesi untuk mengawasi proses mutasi dan rotasi jabatan.

Dengan uraian ini, jelas bahwa persoalan rotasi jabatan di Kabupaten Pati bukan hanya masalah teknis administrasi, tetapi masalah serius hukum dan tata kelola pemerintahan yang bisa menjadi preseden buruk jika tidak segera ditindak.

Kegiatan ini merupakan forum dialog dan diskusi publik yang bertujuan memperkuat peran mahasiswa dan pemuda sebagai wirausahawan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di wilayah Muria Raya.

Acara yang berlangsung di Café D’Nata, Jepang, Mejobo, Kudus, ini menghadirkan berbagai tokoh dari kalangan pengusaha muda, akademisi, hingga pejabat pemerintah daerah. Turut hadir sebagai keynote speaker, Wakil Bupati Kudus Bellinda Putri Sabrina Birton, yang mengapresiasi inisiatif HIPMI PT dalam mendukung pembangunan daerah melalui kewirausahaan.

“Kami mendukung penuh inisiatif positif ini, karena pemuda adalah motor utama penggerak ekonomi masa depan daerah,” ujarnya dalam pidato pembuka.

Selain itu, sejumlah narasumber turut mengisi diskusi, di antaranya:

• Ali Esmanto (Dewan Pembina BPC HIPMI Kudus)

• Andhika Satya W. (Founder PT Komisi)

• Singgih Budiyono (Ketua Umum BPC HIPMI Kudus)

• Teddy A. Tirtayadi (Ketua Umum BPD HIPMI Jateng)

• Zulkifli (Sekretaris Umum BPD HIPMI Jateng)

• Raharidka Bagas (Bendahara Umum BPD HIPMI Jateng)

Forum ini digelar pada Rabu, 23 Juli 2025, mulai pukul 13.00 WIB, bertempat di Café D’Nata, Jepang, Mejobo, Kudus.

Ketua Panitia, Ahmad Zaini, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari agenda Road to Musda HIPMI PT Jateng, yang bertujuan untuk menguatkan sinergi antara mahasiswa, pelaku usaha, dan pemerintah dalam membangun ekonomi lokal berbasis potensi daerah.

“Ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata untuk menggerakkan potensi pemuda dalam ekosistem kewirausahaan lokal,” tegasnya.

Acara dikemas secara profesional namun tetap santai, dipandu oleh moderator Za Za dan dikoordinir oleh Adhe Candra. Selain sesi diskusi dan networking, peserta juga menikmati penampilan hiburan dari band lokal R2F, yang menutup acara dengan suasana meriah.

Ketua HIPMI PT Jateng, Bayu Setiawan, menyampaikan bahwa HIPMI PT memiliki misi sebagai penghubung antara ide kreatif mahasiswa dan peluang nyata di dunia bisnis.

“HIPMI PT hadir sebagai jembatan antara ide-ide inovatif dan akses ke ekosistem usaha, terutama di tingkat lokal,” ujarnya.

Panitia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, mulai dari narasumber, sponsor, media partner, hingga Pemerintah Kabupaten Kudus. Ahmad Zaini menegaskan, kegiatan ini menjadi titik awal bagi gerakan bersama membangun ekonomi Muria Raya yang lebih mandiri dan berdaya saing.

Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi melalui Kasatlantas Polresta Pati Kompol Riki Fahmi Mubarok kepada awak media menyampaikan

“Sudah barang tentu dalam Operasi Patuh Candi Tahun 2025 ini merupakan kegiatan penertiban pengendara baik sepada motor dan mobil dalam rangka tertib berlalu lintas, dimana ada beberapa tempat atau sasaran dan target bagi pelanggan dalam berlalu Lintas, dengan tujuan menertibkan dan pencegahan dengan prefentif dan memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk tertib dalam berlalu lintas”, ungkap Kompol Riki.

Dalam Operasi Patuh Candi ini pihak Satlantas Polresta Pati tidak hanya mengedepankan penegakan hukum saja namun tetap mengedepankan upaya Prefentif.

“Kami (Kasat Lantas) selain melaksanakan penegakan hukum kami juga mengedepankan upaya Preentif dan preventif dengan melakukan kegiatan penegakan hukum lalu lintas, seperti sosialisasi, ramchek sampai dengan teguran simpatik juga kami lasanakan. Sudah barang tentu untuk upaya penindakan hukum akan kami laksanakan sebagai upaya terakhir terhadap pelanggar hukum dalam berlalu Lintas.” pungkas Kasatlantas Polresta Pati Kompol Riki.

Kegiatan Operasi Patuh Candi sudah dilaksanakan mulai tanggal 14 juli sampai 27 juli 2025 selama 13 hari, kasat Lantas Polresta Pati Kompol Riki Fahmi Mubarok juga menghimbau kepada masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku dalam berlalu lintas, gunakan helm SNI, lengkapi surat surat,tidak menggunakan knalpot barong dalam berkendara, tertib dalam berkendara dan saling menghargai sesama pengguna jalan, karena keselamatan dalam berkenda merupakan kunci yang paling utama dalam berkendara.